Proyek PU Kaltim Dapat Rp 960 M Dari APBN

SAMARINDA–vivaborneo.com, Tahun anggaran 2011 yang akan datang Kaltim akan menerima bantuan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp.960 miliar, sedangkan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai lebih Rp.1,1 triliun.“Pada 2011 nanti Kaltim telah mendapatkan kucuran dana APBN cukup signifikan yang mencapai Rp960 miliar, sedangkan APBD mencapai lebih dari Rp.1,1 triliun. Terutama untuk pembiayaan proyek-proyek multiyears untuk 2011 sampai dengan 2013,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim H Husinsyah usai Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-65 di Kantor PU Kaltim, Jum’at (3/12).

Menurut dia,  tentunya dengan anggaran sebesar itu akan banyak program pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama proyek-proyek yang belum tuntas dilaksanakan pada tahun sebelumnya akan diselesaikan, atau paling tidak dapat dilanjutkan pengerjaannya.

Karena berdasarkan evaluasi jajaran DPU Kaltim, untuk kegiatan 2010 ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang masih perlu ditindaklanjuti. Terutama untuk kegiatan pengerjaan jalan yang belum dituntaskan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Dan prioritas Dinas PU Kaltim untuk 2011, yakni menuntaskan seluruh jalan-jalan nasional di Kaltim, khususnya jalan lintas atau  lintas Selatan dari perbatasan Kalimantan Selatan hingga Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Kemudian lintas Tengah dari Tenggarong hingga Kota  Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan dana dari APBD sebesar Rp1,1 triliun lebih tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian. Seperti kegiatan meningkatkan kualitas jalan, kegiatan pembangunan dan meningkatkan kapasitas maupun kualitas waduk ataupun irigasi untuk pencapaian swasembada beras.

“Penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD  ditekankan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Karenanya aparat PU harus mengutamakan perilaku hemat dalam mengelola keuangan. Dana-dana tersebut agar dioptimalkan untuk keperluan belanja modal, supaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” harap Husinsyah.

Ditambahkannya pula, bahwa untuk anggaran APBN khusus untuk menganani jalan-jalan didaerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan jalan free way  merupakan kewenangan pemenrintah daerah, walaupun nantinya akan didukung dengan anggaran pemerintah pusat.

“Sesaui dengan keputusan Menteri PU bahwa free way masuk dalam jaringan jalan nasional, artinya semua kegiatan akan dibantu pemerintah pusat. Jalan lintas Trans Kalimantan dan jalan tol Balikpapan-Samarinda masuk dalam prioritas Nasional. Sedangkan untuk kawasan pembangunan prioritas  daerah, jalur jalan Simanggaris Nunukan, Krayan Malinau dan Sungai Berang Kutai Barat,” jelas Husinsyah. (vb/mas)

---