RANHAM, Seluruh Aparat Negara Terlibat

Samarinda–vivaborneo.com, Perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM tak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab seluruh aparatur negara di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Ajat Sudrajat Havid pada Rapat Koordinasi Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Hotel Violand Garden Samarinda, Selasa (14/12).Dikatakan, tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kaltim, Kanwil Kemenkumham Kaltim dan Panpel RANHAM yang terlibat dalam Rakor ini semakin besar. Seiring dengan telah disahkannya Peraturan Presiden tentang RANHAM Tahun 2010-2015.

“Sebagai tindak lanjut dari UUD RI 1945 khususnya pasal 28(A) sampai (J) dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, salah satunya pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 tentang RANHAM. Pelaksanaannya akan menjadi tugas dan tanggungjawab bersama, baik pemerintah maupun panitia pelaksana RANHAM,” ujar Ajat.

Kepala Biro Hukum Setdaprov  Kaltim  Sofyan Helmi saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kaltim, Irianto Lambrie menyampaikan, Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Kanwil Kemenkumham Kaltim sejak awal diprogramkan telah berkomitmen secara aktif melaksanakan aksi ini. Ketua RANHAM Kaltim ini mencontohkan keberhasilan Pemprov. Kaltim dalam pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) yang khusus dilaksanakan Kabupaten Kutai Kertanegara.

“Namun, saya tidak menutup mata. Masih banyak permasalahan yang terdapat disini. Seperti masih banyaknya pengangguran, masih banyaknya perdagangan manusia di wilayah Kalimantan Timur, tingginya jumlah penduduk miskin, masih terdapatnya penduduk yang buta huruf dan permasalahan lainnya,” katanya.

Ditekankan, masalah tersebut merupakan masalah besar yang harus ditangani bersama dengan serius. Seingga memerlukan kesamaan persepsi dan langkah serta pemikiran terpadu.

“Pelaksanaan Rakor ini menjadi aspek yang sangat strategis, karena dengan upaya Rakor yang berkesinambungan diyakini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat,” ujarnya. (vb/fik)

---