Reformasi Polisi di Kaltim

Catatan Rizal Effendi

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Prof Jimly Asshiddiqie datang ke Kaltim, Selasa (16/12). Tujuannya untuk menyerap aspirasi daerah. Dia didampingi anggota tim, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri, yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Karena keterbatasan waktu acara digelar di Balikpapan. Kampus oranye Universitas Balikpapan (Uniba) di Jl Pupuk yang dipilih. “Kita senang Uniba diberi kepercayaan sebagai tuan rumah,” kata Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan Ketua Yayasan, Dr Rendy Ismail.

Rektor menyediakan ruangan Putri Karang Melenu di lantai 8 gedung Fakultas Kedokteran. Uniba baru saja membuka Fakultas Kedokteran. Surprised, soalnya ini fakultas kedokteran pertama di Balikpapan dan kedua di Kaltim setelah Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Seperti diketahui, KPRP dibentuk Presiden Prabowo untuk merespon tuntutan masyarakat menyusul adanya kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus silam di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Anggota tim di antaranya ada Prof Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit serta mantan Kapolri Jend Pol (Purn) Idham Azis dan Jend Pol (Purn) Badrodin Haiti.

Menurut Jimly, komisi yang dipimpinnya saat ini terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk di Kaltim. Apalagi di sini ada Ibu Kota Nusantara (IKN). “Jadi kita sangat perlu mendapat masukan, pasti ada hal baru,” jelasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo tidak memberi batas waktu kepada Komisi dalam menjalankan tugasnya. “Tapi kita harapkan tiga bulan sudah selesai,” ujarnya.

Tapi saya bilang karena namanya komisi percepatan, maka tentu rakyat berharap hasilnya bisa lebih cepat. Kalau bisa awal tahun 2026 sudah diumumkan. Bahkan kalau bisa bersamaan dengan pimpinan Polri yang baru, biar bisa langsung melaksanakan rekomendasi Komisi.

Ketika bertemu sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan perguruan tinggi, Prof Jimly juga didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, SH, SIK, CFE, MH. Endar sebelum bertugas di Kaltim adalah perwira tinggi di Bareskrim Polri yang mendapat penugasan sebagai direktur Penyelidikan KPK.

Kepada Prof Jimly dan Ahmad Dofiri, Kapolda melaporkan situasi Kaltim yang sangat kondusif. Kaltim dengan penduduk sekitar 4,2 juta jiwa dilayani 10.900 polisi, yang bertugas di 2 Polresta dan 8 Polres. “Kejahatan yang menonjol adalah pidana narkoba dan masalah pertanahan. Secara statistik sekitar 60 persen dari jumlah tahanan di Polda Kaltim merupakan kasus narkotika,” jelas Endar.

Secara spontan Prof Jimly melemparkan gagasannya menjadikan Polda Kaltim menjadi role model kepolisian terbaik di Indonesia.  Soalnya Polda Kaltim ke depan menjadi Polda yang sangat strategis menyusul ditetapkannya IKN sebagai Ibu Kota Politik sejak 2028 nanti.

Sayang Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tak bisa hadir. Padahal dia juga diundang. Kabarnya lagi bertugas ke luar negeri. Juga Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. “Katanya ke Jakarta,” kata Prof Jimly, yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

ASPIRASI PUTRA KALTIM

Acara serap aspirasi KPRP di Kaltim dihadiri sejumlah tokoh, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi dan dekan fakultas hukum. Ada juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Uniba, ITK, dan Universitas Mulia (UM).

Saya hadir bersama mantan Wali Kota Samarinda Dr Syaharie Jaang, SH, M.Si. Dia sekarang menjadi dosen, ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT). Juga pernah menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kaltim 2019-2014. “Waktu itu yang melantik Prof Jimly ketika menjadi ketua Umum ICMI Pusat,” ujarnya.

Jaang sempat memuji peran Kapolda Irjen Endar yang melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat termasuk ketika menyelesaikan konflik pertanahan di Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dia juga menyinggung pembicaraan di warung kopi tentang polisi. Di satu pihak masyarakat mengakui sangat membutuhkan polisi, tapi di sisi lain ada narasi negatif sekitar soal adanya sogok menyogok dalam berurusan dengan polisi.

Jaang juga meminta agar diberikan perhatian khusus untuk putra daerah termasuk putra pedalaman dan Dayak untuk mengikuti program penerimaan bintara polisi.

Kapolda mengatakan, jika ada masyarakat yang dirugikan oleh aparat kepolisian termasuk permintaan uang segera laporkan ke pihaknya. “Kita akan tindak,” tegas Endar.

Berkaitan dengan rekrutmen putra daerah, Kapolda mengatakan dia sempat menerima aspirasi dari Kabupaten Mahulu. Ada 6 orang yang berhasil diterima. Syaratnya dia harus mau bertugas dan kembali ke daerahnya.

Prof Jimly sepertinya memahami perlunya putra daerah mendapat kesempatan dalam rekrutmen anggota kepolisian. Saya sempat memberi informasi dan contoh kepadanya. Di IKN, ada dua deputi yang diberikan kepada putra Kaltim. Selain itu waktu penerimaan 40 ribu CPNS IKN tempo hari, 5 persen dialokasikan untuk putra-putri Kaltim.

Tokoh Dayak lainnya yang hadir adalah Dr Abriantinus. Dia juga ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim.  Selain itu ada perwakilan Sultan Gunung Tabur Berau dan Sultan Paser.

Dari unsur perguruan tinggi di antaranya Direktur Eksekutif Universitas Mulia (UM) Balikpapan Dr Agung Sakti, Purek Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Wakil Rektor Unmul, Rektor UNTAG Samarinda dan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomiu Balikpapan (STIEPAN) Balikpapan Prof Suhartono. Ada juga sejumlah dekan fakultas hukum.

Saya sempat mengusulkan agar Kompolnas dibentuk di daerah. Namanya Komisi Kepolisian Daerah atau Kompolda. Tugasnya selain melakukan pengawasan, juga memberikan masukan kepada Kompolnas dan pimpinan kepolisian di daerah.

Mengingat Kaltim termasuk daerah yang rawan dengan kejahatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, saya meminta agar Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) atau Direktorat Sumber Daya Energi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Polda Kaltim diperkuat. Saya juga meminta agar penanganan tambang batu bara liar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang masuk wilayah IKN terus digencarkan.

Ahmad Dofiri selain menjelaskan tujuan dilakukannya reformasi Polri, dia juga menyinggung soal putusan MK No 114/2025 tentang larangan polisi di jabatan sipil dan Perpol No 10/2025 yang menyebutkan ada 17 kementerian/lembaga yang dapat diduduki anggota Polri. “Nanti penyelesaiannya kita serahkan ke Pak Jimly,” katanya begitu.

Menurut Prof Jimly, kerusuhan Agustus tidak semata-mata diarahkan kepada polisi. Dia menunjuk adanya penjarahan di rumah Menkeu Sri Mulyani karena berkaitan dengan kebijakan fiskal. Sedang penjarahan  di rumah beberapa anggota DPR gara-gara mereka berjoget. “Berjoget boleh saja, asal tahu tempatnya. Kalau tidak yang jadi masalah,” katanya agak tersenyum.

Di sela-sela acara, Rektor Uniba Dr Isradi sempat menyerahkan buku tentang IKN kepada Prof Jimly, Ahmad Dofiri dan Kapolda Kaltim. “Kita sangat mendukung IKN mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028,” ucapnya.(*)

---