TPP ASN dan GratisPol Tetap Aman di APBD 2026

SAMARINDA – Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran pada penyusunan APBD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dua layanan publik yang paling sensitif, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan program pendidikan GratisPol tetap berjalan tanpa pengurangan. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai DPRD Kaltim menyetujui Ranperda APBD 2026 pada rapat paripurna bersama jajaran Pemprov.

APBD Kaltim tahun depan ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian menyeluruh pada hampir semua pos belanja. Namun di tengah koreksi tersebut, ia memastikan dua program yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan stabilitas birokrasi tidak tersentuh pemangkasan.

“Pemangkasan Rp6,06 triliun memang harus dilakukan. Tapi TPP untuk ASN dan P3K tetap aman,” tegas Rudy, Senin (1/12/25).

Ia menekankan, meski seluruh OPD harus beradaptasi dengan kapasitas fiskal yang mengecil, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Stabilitas aparatur dianggap penting agar roda pemerintahan dan layanan masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, program pendidikan gratis GratisPol juga dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Ia menyebut program tersebut adalah bagian dari agenda strategis Pemprov agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim.

“GratisPol tetap berjalan seperti rencana. Ini komitmen kami untuk masa depan Kaltim,” ujarnya.

Dirinya meminta publik memahami kondisi fiskal yang sedang ketat. Menurut Rudy, APBD yang turun ke angka Rp15,15 triliun merupakan hasil penyisiran ketat antara TAPD dan DPRD, dengan mempertimbangkan dampak ke sektor pelayanan dasar.

Ia menegaskan pemerintah akan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal pada tahun-tahun mendatang.

“Insyaallah, peningkatan PAD akan kami maksimalkan,” katanya.

Dirinya menutup dengan menegaskan, efisiensi anggaran tidak mengubah arah pembangunan jangka panjang Kaltim, terutama menjelang kesiapan provinsi ini menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara pada 2028.

“Komitmen kami untuk masa depan Kaltim tetap jelas. Kita siap menyambut IKN,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

---