Umrah dan Gagap Bencana

Catatan Rizal Effendi

UMRAH menuai bencana. Itu yang dialami Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Kepergiannya untuk melaksanakan umrah bersama istri dan keluarga berubah menjadi masalah. Soalnya sang bupati berangkat tanpa seizin atasan. Apalagi daerahnya termasuk salah satu wilayah yang dilanda banjir bandang. Kok bisa-bisanya dia berangkat?

Mirwan juga sempat menyatakan angkat tangan dalam menangani musibah tersebut. Entah karena pertimbangan itu, dia memutuskan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Kontan kepergiannya mengundang reaksi  berbagai pihak dan viral di media sosial. Dia bertubi-tubi dikecam. Apalagi  diketahui ternyata dia tidak mendapat izin, baik dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) maupun Mendagri Tito Karnavian. “Itu kalau dalam tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Dicopot saja Mendagri, bisa ya diproses,” kata Presiden Prabowo.

Sebelumnya Mirwan sudah dihukum partainya, yangm kebetulan partainya Prabowo, yaitu Partai Gerindra. “Dia sudah kita berhentikan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen DPP Gerindra, Sugiono.

Sepulang dari umrah,  Mirwan diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal Depdagri. Hasilnya diumumkan Mendagri. Dia diberhentikan sementara selama 3 bulan. Ada kemungkinan akan diproses lagi sampai pemberhentian definitif. “Apa yang dilakukan Mirwan sangat fatal,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Mirwan sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf. “Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak terutama Bapak Presiden Prabowo, Mendagri, Gubernur Aceh dan seluruh lapisan masyarakat,” katanya sambil mengatupkan kedua tangannya.

Gubernur Mualem tak habis pikir dengan sikap Bupati Mirwan, yang nekat meninggalkan daerahnya yang  belum pulih. Padahal dia sudah tak memberi izin. Apalagi Mirwan sempat membuat surat yang menyatakan angkat tangan alias sudah tak mampu menangani musibah yang sangat berat itu.

Mualem juga mengungkapkan, ada juga bupati yang “kabur” ke Medan untuk berkaraoke. “Mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan lari ketika rakyat kesusahan,” sindirnya.

Ada yang tanya lewat WA. Bukankah umrah dan haji adalah panggilan Allah? Umrah adalah ibadah sunnah, sedang menjalankan tugas kepala daerah untuk melayani rakyat adalah amanah. Dan amanah itu hukumnya wajib. Jadi seharusnya umrahnya ditunda dulu.

Ibadah haji sekalipun yang wajib hanya satu kali. Selebihnya sunnah. Kalau ada orang yang berhaji berkali-kali, sebenarnya dia juga merugikan orang lain. Sebab, daftar haji yang menunggu puluhan tahun masih banyak.

Menurut saya, sebaiknya Mendagri membuat aturan baru soal izin ke luar negeri terutama umrah dan haji. Di antaranya membatasi kepergian pejabat termasuk kepala daerah untuk umrah dan haji dalam situasi apa pun. Misalnya dalam satu periode jabatan (5 tahun) hanya boleh umrah 2 kali dan 1 kali haji. Soalnya ada kepala daerah setiap tahun melaksanakan umrah dan haji. Dia menganggap itu ibadah. Bisa jadi sekalian pencitraan. Padahal dia melanggar amanah.

UJUNGNYA MINTA MAAF

Musibah banjir bandang di Sumatra banyak mempertontonkan sikap pejabat yang gagap atau gelagapan dalam menangani dan melihat masalah ini. Sampai ada yang bilang itu gambaran kebodohan atau kedunguan.

Contoh pertama dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Dia sempat bilang bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial (medsos) saja. Belakangan dia meminta maaf setelah melihat langsung skala kerusakannya yang begitu besar.

Bayangkan betapa buruknya sistem informasi Suharyanto. Padahal BNPB itu seharusnya menjadi lembaga pertama yang paling tahu situasi bencana. Kalau seorang jenderal bintang 3 salah membaca peta situasi, apa pasukan tidak mati konyol? Wajar kalau banyak netizen meminta agar Presiden Prabowo segera mencopot Suharyanto.

Laporan buruk juga dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dia bilang kepada Presiden bahwa distribusi BBM dan listrik sudah pulih. Bahkan dia berani menyebut angka 97 persen. Belakangan dia meminta maaf karena di lapangan masyarakat yang terdampak bencana harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM dan sebagian wilayah bencana masih gelap gulita.

Sebagai dalih, Menteri Bahlil menjelaskan  bahwa di lapangan kerap ditemukan hal-hal yang tidak bisa diduga. “Tapi kami fokus dan total untuk melakukan pemulihan,” katanya membela diri.

Kementerian Kehutanan juga membuat pernyataan tak beres. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho bilang kayu-kayu yang hanyut di banjir bandang dari pohon tumbang alami. Pernyataannya itu ditentang habis-habisan oleh netizen. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian kayu-kayu itu terpotong rapi bahkan ada yang berlabel.

Akhirnya Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri, Kejaksaan dan Menhut membentuk tim investigasi untuk mengusut kayu-kayu tersebut.

Yang lucu juga datang dari Menteri Olahraga (Menpor) Erick Thohir. Dia mau mengirim bantuan alat olahraga kepada korban bencana. Buru-buru mau berolahraga, mengurus makan dan tempat tinggal saja para korban bencana masih bingung.

Ada netizen yang nakal. Dia usul kepada Erick agar alat olahraga yang dikirim sebaiknya perahu, sepeda, sepeda motor dan tali. Soalnya dibutuhkan. Tapi bukan untuk olahraga melainkan untuk memperlancar sarana transportasi yang masih sangat terbatas di lokasi bencana.

Belakangan Menpora menjelaskan bahwa bantuan yang dimaksudkan baru akan disampaikan setelah atau pasca-bencana. Netizen bilang, ya jangan sekarang disampaikan ketimbang membuat  gaduh saja. Kalau mau Menpora membantu atlet nasional asal Sumatra yang keluarganya ikut menjadi korban.

Saya sedih dan iba melihat nasib Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Gara-gara memanggul sekarung beras di lokasi bencana, dia di-bully habis-habisan. Orang melihat bukan aksi heroik dan simpatik, tapi lebih besar pencitraannya. Apalagi rekam jejak Zulhas dianggap ikut bertanggung jawab soal izin pemanfaatan hutan ketika dia menjadi Menhut.

Ketika Zulhas berolahraga di Jl Sudirman Jakarta, pekan lalu ada ibu-ibu yang meledeknya. “Pak Zul berasnya mana? Tidak gotong beras?” kata-kata ibu sambil tertawa.

Zulhas yang juga ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan,  aksi yang dilakukannya murni sebagai bentuk untuk berbagi kepada sesama. Ia mengaku kebiasaan ini terbentuk dari didikan orang tuanya sejak ia masih kecil.

Nasib yang sama juga dialami anak buah Zulhas di PAN yaitu Verrel Bramasta. Anak artis Vena Melinda ini duduk sebagai anggota DPR RI. Dia datang ke lokasi bencana menggunakan tactical vest atau semacam rompi antipeluru. Kontan diledek penghuni medsos. “Datang ke lokasi bencana mau perang atau nampang saja, Rel,” sindir netizen.

Yang menarik ajakan tobat nasuha dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurrofiq.

“Kalau pertobatan nasuha, semuanya ya. Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah. Semua harus evaluasi diri,” kata Bahlil setengah menyindir.

Menhut Raja Juli mengatakan Cak Imin sudah meminta maaf. “Kabinet itu harus kompak, jangan saling mendiskreditkan karena hanya mengganggu stabilitas pemerintahan,” katanya mengingatkan.

Raja Juli banyak disorot netizen. DPR mendesaknya mundur karena dianggap tidak beres dalam menangani sektor kehutanan yang menjadi biang bencana. Apalagi latar belakang disiplin ilmunya bukan kehutanan melainkan sarjana agama.

Misteri terakhir berkaitan dengan musibah Sumatra adalah soal belum ditetapkannya peristiwa besar itu sebagai bencana nasional. Padahal berbagai pihak menilai bencana Sumatra sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Pratikno memberikan alasan.

Dosen Hukum Lingkungan UGM, Agung Made Wardana mengatakan istilah “prioritas nasional” tak dikenal dalam penanggulangan bencana. “Sepertinya berkaitan dengan efisiensi karena ada proyek strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), maka anggaran penanggulangan bencana juga terkena kebijakan ini,” katanya seperti dirilis CNN Indonesia.

Ada juga yang bilang ada yang takut kalau status bencana Sumatra dijadikan bencana nasional. Takut kalau nanti terbongkar siapa saja dalang-dalang penyebab musibah, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi hutan dan sumber daya alam di sana.

Kalau begitu lebih baik kita putar ulang lagunya musikus senior Ebiet G Ade yang berjudul: Berita kepada Kawan. Sebagian baitnya berbunyi: “Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”(*)

---