Upaya Pemprov Kaltim Atasi Kemiskinan dengan Strategi Terpadu

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan, yang pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,78 persen atau setara dengan 221.340 jiwa. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penurunan 0,33 persen atau sekitar 9.730 jiwa.

Sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov Kaltim telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai panduan strategis. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa RPKD dirancang untuk memberikan solusi berbasis data, analisis, dan pendekatan spesifik sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Melalui RPKD, kami ingin memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat tepat sasaran, efektif, dan terukur,” ujar Sri Wahyuni saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/24).

Pendekatan ini juga didukung oleh strategi nasional yang diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yaitu menekan pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan, serta mengoptimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Pemprov Kaltim menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memahami sebaran kantong kemiskinan dan faktor penyebabnya. “Kami perlu mendekat dengan BPS agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Sri Wahyuni.

Saat ini, angka kemiskinan tertinggi di Kaltim terdapat di Kota Samarinda dengan 44.524 jiwa, sementara di tingkat kabupaten, Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi dengan 57.459 jiwa.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemprov Kaltim akan menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Desember mendatang. Forum ini akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk merumuskan langkah-langkah terpadu dalam menanggulangi kemiskinan.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, turut hadir dalam rapat bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Syirajuddin, serta Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, Kaltim berharap dapat menjadi salah satu provinsi yang berhasil mencapai target nasional eliminasi kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. (yud/adv)

---