Wagub : Ulama Harus Berperan di Tahun Politik

Samarinda, vivaborneo.com, Memasuki tahun 2019 yang menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia hendaknya dapat menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar peran ulama memberikan kesejukan dan kedamaian bagi setiap masyarakat.

“Kita boleh berbeda baju, berbeda warna tetapi persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati. Disinilah dituntut peran ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyrakat pada tahun politik mendatang,” ujar Wakil gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat Rapat Koordinasi Antar Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V Se-Kalimantan yang berlangsung di Samarinda, Kalimanatan Timur (Kaltim), 11-13 Desember 2018 atau 3-5 Rabiul Akhir 1440 Hjriah.

Ditambahkan Hadi, sikap santun dan menghormati ulama yang telah tertanam menjadi budaya bangsa Indonesia haruslah tetap dijaga agar peran ulama dalam memberikan fatwa dan pencerahan tidak menjadi sia-sia.

“Kita harus menjaga kondusifitas keamanan dan kelancaran Pemilu 2019. Peran ulama sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusititas dan solidaritas antar umat beragama,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur Kaltim yang juga menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia Kaltim ini berpesan agar rakor MUI se-Kalimantan ini mampu menggairahan ekonomi syariah tanpa riba yang lebih baik dan lebih luas di masyarakat.

“Ekonomi syariah terbukti telah mampu membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (daripada ekonomi konvensional). Sehingga, tidak salah jika MUI pada rakor kali ini mengangkat ekonomi syariah sebagai basis ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Pada rakor yang diikuti oleh 250 orang peserta dari lima provinsi di Kalimantan ini, juga diberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan MUI di Kaltim serta terselenggaranya rakor ini.(vb/yul)

---