Persiapan Muktamar, PPP Kaltim Gelar Rapimwil

SAMARINDA – Tahun 2024 akan menjadi ujian bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menghadapi Pemilu 2024,  untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat, kader partai  tidak cukup menggunakan cara-cara tradisional.

“Rapimwil ini digelar untuk mendapatkan masukan dan saran yang nantinya akan dibawa ke Muktamar. Dan nantinya ini menjadi sikap resmi DPW PPP Kaltim, ” Ketua DPW PPP Kalimantan Timur, Rusman Yaq’ub saat membuka Rapimwil PPP di hotel Grand Jamrud Samarinda Sabtu (28/11/2020) siang.

Dikatakan Rusman Ya’qub, pada Pemilu 2019 lalu, perolehan suara PPP paling kecil dibandingkan delapan partai lainnya yang sama-sama lolos ambang batas. PPP hanya mendapatkan 19 kursi di DPR RI, atau hanya 3,30 persen, dengan suara sah yang diperoleh  6.323.147

Menurut Rusman, kegiatan Rapimwil DPW PPP kali ini dikolaborasikan dengan Latihan Kader Madya 2 DPW PPP. Tujuannya agar  kader partai  bisa  merubah cara cara tradisional dalam usaha mendapatkan dukungan rakyat.

Jika dulu kader berjuang dengan banyak menonjolkan sosok pribadi, saat ini harus dirubah. Kader harus saling mendukung dalam upaya mengembalikan kejayaan partai.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung,” kata Rusman.

Kemudian, lanjut Rusman, ke depan  kader harus saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi lebih baik lagi. Nantinya partai punya energi baru, termasuk  di  Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024. Ssementara Pilkada 2020 dan 2022 harus menjadi ajang sinergitas kekuatan kader. Semoga dengan begitu PPP dapat kembali berjaya dan insya Allah mengantongi suara pada Pemilu 2024 dengan jumlah suara yg melampaui jauh dari ambang batas parlemen,” sebut Rusman.

Disinggung mengenai strategi partainya bisa meraih suara tinggi  dari kelompok milenial dalam Pilkada Kepala daerah se Kaltim  tahun  2020,  Rusman menegaskan partainya harus berkerja keras.

 

“Tentunya dengan partai berbasis Islam ini kita berusaha menargetkan perolehan suara dari kelompok milenial muslim,” kata dia.

Rusman menyatakan, kaum milenial adalah segmen yang cukup signifikan untuk menambah perolehan suara dalam pilkada serentak.

Dalam LKM ke 2 yang dihadiri para kader partai dari Kabupaten dan kota Se Kaltim partai telah membuat simpul-simpul dan kaderisasi untuk bisa merebut perolehan suara dari kelompok milenial.

“Paling tidak, kelompok milenial ini memiliki akun-akun di media sosial yang bisa mensosialisasikan untuk memenangkan para calon yang didukung partai PPP,” sarannya.

Rusman juga mengatakan kader PPP harus merubah pandangan orang bahwa partai berbasis Islam kurang diminati setelah banyak munculnya  partai politik baru sekarang.

Semua partai memiliki strategi masing-masing. Partai PPP sampai saat ini masih bisa bertahan sebagai partai berbasis Islam dan masih bisa menempatkan kader-kader dalam kursi legislatif.

“Ada strategi khusus dari partai untuk mempertahankan PPP sebagai partai berbasis Islam dan tentunya ada basis-basis massa tersendiri dan operasi politik agar partai tetap bertahan, adan kami masih tetap istiqomah,” jelas Rusman.

Mengenai target Pilkada Kaltim Rusman mengharapkan 2 kader PPP Kaltim yang maju di Pilkada bisa meraih kemenangan.

“Saya berharap kader kami yang di Berau dan Kutim bisa meraih kemenangan pada PIlkada 9 Desember mendatang,” tutup Rusman. (Man)

Reses Fachruddin, Temukan Beberapa Persoalan Budidaya Ikan dan Infrastruktur

SAMARINDA – Fachruddin, Anggota DPRD Samarinda menggelar reses di beberapa di daerah pemilihannya diantaranya, Kader Partai Golkar ini reses di Jalan Karang Mulya RT 19 Kelurahan Lok Bahu dan Jl. Suka Damai, RT 04, Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang

“Untuk reses bersama PPL Dinas Perikanan untuk membantu masyarakat Jalan Karang Mulya RT 19 Lok Bahu pada Rabu (18/11/2020), ” Kata Anggota Komisi II ini

Di lokasi tersebut, pihaknya menyerap aspirasi dalam memanfaatkan kolam bekas tambang agar menjadi produktif.

“Ini bisa meningkatkan Pendapatan masyarakat dengan Kelompok Tani Budi Daya Air Tawar, ” jelasnya

Lebih lanjut, pada tanggal 20 November 2020 dirinya kembali menyerap Aspirasi Warga Masyarakat di Jalan Suka Damai RT 04 Lok Bahu.

“Disana berkenaan masih banyak jalan dan drainase yang rusak dan belum ada perbaikan untuk antisipasi banjir, ” jelasnya

Nantinya, hasil reses tersebut akan dibawa ke dewan untuk diperjuangkan.

“Nantinya kami akan perjuangkan dan mudah-mudahan segera terelisasi, ” tutupnya. (man)

Ahmat Sopian Noor Tanggapi Rencana Sekolah Tatap Muka

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor Menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim tentang sekolah tatap muka yang akan dibuka kembali Januari 2021.

“Kembalikan pada kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Pada dasarnya kalo situasi dan kondisi memungkinkan saya setuju,” kata Alumni Pendidikan IAIN Antarasi Samarinda Ini

Lebih lanjut politisi Fraksi Golkar ini menyebutkan,masyarkat sudah agak jenuh juga, selain terbatasnya ilmu yang diserap oleh anak-anak atau pun adik-adik pelajar di Samarinda.

“Masih ada beberapa daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal internet, apalagi masih ada sebagian kecil yang tidak memiliki hp android/laptop, ” terang Kader berlambang pohon beringin ini

Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPRD Samarinda ini menyampaikan, bagaimana Pemkot dapat memberikan kemudahan dan kelengkapan infrastruktur dunia pendidikan agar pendidikan dasar 12 tahun dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Juga tidak lupa memperhatikan guru-gurunya, terkhusus guru yang masih honor, ” tutupnya. (man)

DPRD Samarinda akan Bahasa Raperda Keolahragaan

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Samarinda saat sedang mempersiapkan rancangan perda tentang penyaluran hobi kaum milenial untuk mengembangkan bakat dan minat balapan motor. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor.

“

Soal Perda keolahragaan, kami telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dispora, Koni dan Formi (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Samarinda untuk membahas kawasan balapan sebagai sarana keolahragaan,” kata Kader Partai Golkar ini, Jum’at (27/11/2020).

Lanjut Anggota Pansus Keolahragaan DPRD Samarinda, hasilnya sudah rampung dan akan dibahas di Bapemperda, diparipurnakan tentang perda keolahragaan di antaranya persiapan dan pembangunan sarana atau fasilitas balap motor.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPRD Samarinda ini menerangkan, perihal perda keolahragaan balap motor ini sebagai bentuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda untuk berkompetisi dan melakukan pengembangan dan mengakomodir sesuai dengan wadah yang tepat dan dilindungi secara hukum.

“Ini menjadi solusi, sebab banyak anak muda yang melakukan aksinya dengan balapan liar di jalan umum sehingga banyak menggangu ketenangan masyarakat,” sebut Alumni Pendidikan inj

Politisi Fraksi Golkar ini menyebutkan, dia termasuk pendiri club motor yang sering mengikuti berbagai event balap motor di berbagai daerah, sementara sarana balap di Samarinda tidak ada, hal ini menjadi acuan bahwa perlu adanya penyediaan dan pembangunan fasilitas keolahragaan khususnya balap motor.

Adapun pembahasan mengenai Perda keolahragaan tersisa dua tahap lagi dan akan diperkirakan disahkan akhir tahun. Sementara ini, pemanfaatan Bandara Temindung sebagai sarana balap sering digelar kompetisi yang dilakukan oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia) dan Kapolresta Samarinda.

“Perda kemungkinan akhir tahun akan diparipurnakan, sedangkan untuk lahan yang tepat akan dibahas lebih lanjut dengan Pemkot Samarinda,” tutup mantan pengurus MUI Kaltim ini. (man)

Eko Elyasmoko Tanggapi Soal Infrastruktur yang Tertunda

SAMARINDA-Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Eko Elyasmoko menanggapi persoalan infrastuktur yang hinga kini belum tuntas diselesaikan beberapa titik di Kota Samarinda baik jembatan, jalan hingga bangunan.

Komisi III yang membidangi terkait , bina marga dan pengairan, cipta karya dan tata kota, pemetaan, penataan dan pengawasan kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

“Memang ada kendala di tahun 2020 ini, masa Sidang II beberapa waktu yang lalu dan waktunya mepet. Pihak pelaksana Pemkot Samarinda menyampaikan hal tersebut, ” Kata saat dihubungi media ini pada (26/11/ 2020)

Pihaknya di Komisi III hanya menyampaikan persoalan itu sedangkan teknisnya Pemkot Samarinda dan kewajiban itu memang nantinya harus diselesaikan karena kalau tidak ada Adendum.

Ketua Fraksi Demokrat ini menerangkan, Pemkot Samarinda dalam hal ini Dinas PUPR Samarinda komitmen menyelesaikan kegitan-kegiatan yang tertunda.

“Artinya mereka mau bergerak dan menyelesaikan yang ada namun demikian ketika tidak terlaksana maka ada yang harus dipertanggungjawabkan, ” terangnya

Dia menambahkan, untuk pekerjaan fisik akan membutuhkan waktu yang lama. Dan juga cuaca karena memang seperti semenisasi dan drainase kemungkinan bisa dikerjakan cepat.

“Tetapi ketika pekerjaan fisik harus konsisten dilaksanakan karena memang itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, ” tutupnya. (man)

« Previous Page — Next Page »