Terima Silaturahmi KKMM, Ketua PDKT dan DADKT Menyakinkan Kaltim Aman

SAMARINDA – Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang bersama Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAKT) Zainal Arifin meyakinkan Kaltim aman dan kondusif.

Hal ini disampaikan Syaharie Jaang kepada wartawan seusai menerima kunjungan silaturahmi ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura (KKMM) Aswi dan Pimpinan Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Samarinda yang juga Wakil Ketua PWNU Kaltim Boechorie di ruang kerja kediaman pribadinya Perumahan Citra Griya, Jumat (12/2/2021).

“Dalam silaturahmi tadi kami berbincang dengan santai mengenai situasi Kaltim terkini,” beber Jaang yang baru terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PDKT yang kedua kalinya.

Jaang yang juga Wali Kota Samarinda ini mengatakan PDKT dan DADKT memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa Kaltim tetap aman dan kondusif.

“PDKT dan DADKT selalu bersinergi menjaga kondusifitasnya Kaltim,” tegas Jaang yang juga diamini oleh ketum DADKT.

Jaang mengimbau kepada masyarakat Kaltim untuk tetap waspada terhadap berita-berita hoax yang tujuannya mengadu domba antar etnis atau kelompok maupun agama.

Pada kesempatan itu Zainal yang juga anggota DPD RI meminta pimpinan ormas atau kelompok etnis untuk menjaga Kaltim bersama-sama. “Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” imbuhnya.

Ketua PDKT kota Samarinda Rudyanto Sulisthio menyampaikan, walaupun Syaharie Jaang yang per tanggal 17 Februari sudah tidak menjabat sebagai walikota Samarinda lagi, tapi dia tetap konsisten dan berperan aktif menjaga Kaltim terutama Samarinda tetap kondusif.

“Mari kita bersinergi bersama-sama dengan pemimpin baru kota Samarinda yaitu pak Andi Harun dan pak Rusmadi untuk tetap mempertahankan kondusifitas kota Samarinda. Tidak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan dan berita-berita yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan kota Samarinda. Saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya,” pesan Rudy yang juga ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kota Samarinda.

Tak hanya itu, Rudy juga mendoakan semoga semua sehat selalu dan mengajak selalu melakukan upaya memutus penyebaran Covid-19 dengan menerapkan 4M : memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumuman dan mencuci tangan di air mengalir.

“Semoga pandemi ini cepat berlalu,” harap Rudy.

Hadir pula mendampingi pertemuan tersebut Sekretaris Umum DADKT Marthinus Usat, ketua Harian PDKT Kaltim Marthin Apuy dan Sekretaris Umum PDKT Kaltim Thamus Bodjer. (*)

DPRD Kaltim Tinjau Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang

BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur ( Kaltim) melakukan peninjauan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan, Sabtu (13/2/2021).

Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran Muhammad Samsun mengatakan, pengerjaan jalan pendekat membutuhkan dana sekitar Rp1,25 Triliun. Rinciannya untuk pembebasan lahan membutuhkan dana sekitar Rp350 miiliar serta pengerjaan fisik sekitar Rp900 miliar.

“Dana tersebut untuk merampungkan kedua sisi pendekat,” kata politisi PDIP Kaltim ini ketika meninjau lokasi.

Dikatakan Samsun, pekerjaan ini harus dilakukan karena Jembatan Pulau Balang sudah selesai dibangun dan siap beroperasi jika sudah ada jalan pendekat.

“Melihat kondisi keuangan, secara bertahap akan kita selesaikan,” katanya..

Pada tahap pertama, nantinya akan dilakukan penentuan jalur jalan pendekat, kemudian pembebasan lahan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan fisik.

Muhammad Ilyas, UPTD Wilayah I memohon dukungan agar pembangunan akses jalan pendekat kedua sisi di Jembatan Pulau Balang bisa terlaksana lancar.

“Kita doakan mudahan enggak ada kendala,” harapnya.

Jeni Carol, PPTK pengadaan lahan jalan akses sisi Balikpapan Jembatan Pulau Balang mengatakan Wali Kota Balikpapan sudah mengeluarkan SK penentuan lokasi, Desember 2020 lalu.

“Tahapan berikutnya adalah nanti dari Dinas Pekerjaan Umum akan meminta kepada BPN untuk meneruskan. Jadi tahun ini pekerjaannya nanti dibantu BPN dalam identifikasi lahan,” terang dia.

Sepanjang jalan pendekat itu, kata Jeni, ada tanah milik masyarakat maupun milik perusahaan. Karena itu perlu diindentifikasi BPN Balikpapan agar tak menemui masalah dikemudian hari.

“Untuk sisi Balikpapan panjang jalan pendekat kurang lebih 15 Kilometer, lebar bervariasi dari 80 sampai 100 meter,” tutup dia. (*)

Kaltim Terbanyak Kedua Kasus Konfirmasi Positif

SAMARINDA- Kalimantan Timut menjadi provinsi kedua yang tercatat penambahan kasus positif covid-19 berdasarkan data Satgas Penanggulangan COVID-19 per tanggal 12 Februari 2021. Di Indonesia terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 9.869 sehingga total berjumlah 1.201.859 kasus. Penyumbang terbesar masih DKI Jakarta dengan 3.810 kasus, Provinsi Kaltim sebanyak 931 dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 778 kasus.

“Memprihatinkan kasus harian di Kaltim per hari Jum’at kemarin, kita masuk peringkat kedua secara nasional!” Kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal.

Ini signal merah dimana kita harus lebih merapatkan barisan dan sinergis antar kabupaten dan Kota di Kaltim untuk melawan covid-19, sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2021 sedapat mungkin mengurangi mobilitas dan aktivitas yang tidak penting diluar rumah.

“Di rumah saja pada hari Sabtu dan hari Minggu ini, jika tidak penting kurangi aktivitas dan mobilitas diluar, disiplin dengan Protokol Kesehatan yang kita kenal dengan 5 M” lanjut Faisal.

Mohon kesadaran seluruh lapisan masyarakat betapa pentingnya disiplin dengan 5 M sebagai senjata utama kita sekarang melawan Covid, mari kita merapatkan barisan bersama sesuai dengan kemampuan dan bidang kita sehingga bisa segera memasuki tatanan kehidupan baru.

“Saling mengingatkan dan saling mendukung, ayo kita jaga diri, keluarga dan lingkungan kita”

Memang ada Instruksi Presiden terbaru mengenai penerapan PPKM Mikro kemudian dipertegas lagi dalam sambutan pembukaan MUNAS VI APEKSI di Istana Negara (11/2/2021).

“Alhamdullillah Kota Balikpapan sudah launching PPKM Mikro (12/02/2021), mudahan bisa segera di susul oleh kabupaten kota lainnya di Kaltim”, harapnya. (*)

Libur Imlek, Pegawai Pemprov Kaltim Dilarang Ke Luar Kota

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur meminta para para Pegawai Pemerintah Provinsi baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN beserta keluarganya untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama liburan Imlek ini dari tanggal 11 hingga 14 Februari.

“Hal ini sesuai Keppres Nomor 11 tahun 2020 dan Keppres Nomor 12 tahun 2020, serta Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Bagi ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Covid 19,” kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal melalui release yang disampaikan ke media ini, Kamis (11/2/2021)

Lebih lanjut Faisal menjelaskan hal tersebut tertuamg dalam Edaran Gubernur Kaltim Nomor 065/0545/B.Org tertanggal 10 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Wakil Gubernur Kaltim H.Hadi Mulyadi,SSi, MSi,

“Bahkan dijelaskan pula dalam surat tersebut, jika ada yang melanggar ketentuan ini maka akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 bagi ASN dan untuk non ASN sebagaimana PP Nomor 49 tahun 2018” Faisal menjelaskan kepada Awak media.

Yang harus dipahami adalah pembatasan kegiatan ini dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, dimana pada hari ini (11/02) di Provinsi Kaltim masih memprihatinkan dengan penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi sebanyak 643, Dirawat 160, Sembuh 794 dan Meninggal 9 orang.

“Seluruh pegawai wajib untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M yakni Menggunakan masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi mobilitas” lanjutnya.

Namun jika memang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan keluar daerah pada periode tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Jika terpaksa dbolehkan dengan memperhatikan zonasi resiko penyebaran covid-19 yang telah ditetapkan, mematuhi kebijakan pemda asal dan tujuan perjalanan mengenai keluar dan masuknya orang. Kemudian juga kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kemenhub dan Satgas Covid19.” Ucap Faisal mengakhiri pertemuan. (*)

Digitalisasi Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menuju Smart Port

JAKARTA. – PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok kini bertransformasi menjadi pelabuhan digital. Hingga telah mengimplementasikan beberapa sistem yang terotomatisasi dalam rangka menuju Smart Port. Demikian diungkapkan General Manager PT Pelabuhan Indonesia II

Cabang Tanjung Priok Guna Mulyana dalam kegiatan webinar dalam rangka Hari Pers Nasional 2021 di Menara Maritim Pelindo 2 Tanjung Priok Jakarta, Rabu (5/2). Diskusi diikuti ratusan peserta,terutama media dan perwakilan PWI Provinsi.

Webinar yang digagas PWI Jaya bertajuk Nasional Kepelabuhan menghadirkan pembicara kunci Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PWI Pusat Atal S Depari, Pengamat Pelabuhan Sabri Saiman dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (KSOP) Captain Mugen S Hartoto .

Dalam diskusi tersebut, sebagai pembicara pertama sekaligus me wakili tuan rumah Guna Mulyana membawakan makalah sesuai tajuk yakni       Menyongsong Wajah Baru Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan KSOP Tanjung Priok membawakan makalah 
”Tanjung Priok as a Port City”.

Guna Mulyana mengungkapkan bahwa beberapa sistem yang terotomatisasi dalam rangka menuju Smart Port seperti Buffer Area System, Car Terminal Operating System, Reception Facility, Non Petikemas Terminal Operating System (NPKTOS), Terminal Operating System (TOS), Auto Tally, Container Freight Station (CFS).

Digitalisasi dimaksud, kata Guna, dalam rangka Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok jangka panjang. “Konsep ini yang sekarang menjadi Megapolitan Jabodetabek,” katanya.

Ia mengatakan, perkembangan tata ruang Jakarta ini terus berlanjut hingga sekarang. Perluasannya kini sudah mencapai Cikarang di timur, di barat sudah mencapai Maja dan di selatan sudah menuju ke arah Sukabumi/Bogor. “Pengembangan tata kota Jakarta sejalan dengan pengembangan pelabuhan Tanjung Prioksebagai pusat pertumbuhan kota,” katanya.

Sementara Capt. Mugen S. Sartoto mengatakan, perkembangan Sosial Ekonomi daerah hinterland Pelabuhan Tanjung Priok (Provinsi DKI Jakarta dan sebagian wilayah Jawa Barat) meningkatnya arus volume barang (konvensional & petikemas) dari segi kapasitasnya masih memadai, namun aksesibitasnya dari dan menuju pelabuhan yang sangat rendah karena masalah kemacetan lalu lintas serta lamanya bongkar muat termasuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok (5,5 hari) membuat tidak efisien, dari segi biaya transport logistik menjadi lebih mahal maupun dari segi waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan bongkar muat barang.

Berdasarkan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, kata Mugen, maka muncul rencana-rencana pembangunan terminal yang baru dan peningkatan dari pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada sebagai alternatif dalam peningkatan kinerja dalam pelayanan kepelabuhan.

Sementara Sabri Saiman mengambarkan kondisi jalan di Jakarta Utara menjadi macet, walaupun telah dibangun jalan Tol dan fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, Sabri menilai, perlu juga pembenahan depo-depo Container dan trucking area yang berada di daerah pemukiman penduduk.

Sabri menilai, keinginan Pemerintah DKI Jakarta untuk menyatukan kota tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Haritage Port, dan hal ini akan terjadi pemindahan barang dan kapal ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Sabri bermimpi, pemerintah ke depan dapat menyatukan moda transportasi, Laut, darat dan  kereta api. Oleh karena itu, ia merekomendasikan kepada Pemerintah DKI Jakarta dapat merubah Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa dan pemindahan Depo Pertamina Pelumpang ke area Pelabuhan Tanjung Priok, yang berdampak kepada lingkungan masyarakat Jakarta Utara.

Dengan terwujudnya pemikiran diatas, Sabri berharap, terjadi transformasi pemikiran masyarakat bahwa pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi bukanlah sebagai penyebab kemacetan.**

« Previous Page — Next Page »