Ombudsman RI Kaltim Kawal Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19

Samarinda- Ombudsman RI Kalimantan Timur turut mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program vaksinasi sebagai upaya penanggulangan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur Kusharyanto mengatakan, vaksin Covid-19 untuk wilayah Kalimantan Timur pada tahap kesatu telah didistribusikan pertama kali pada 14 Januari 2021 dan vaksin untuk tahap kedua telah tiba pada 23 Januari 2021.

“Dengan meningkatnya jumlah penderita Covid-19, tentunya program vaksinasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi tameng dari peningkatan angka kasus Covid-19 di Kaltim,” kata Kusharyanto melalui siaran pers yang diterima media ini, Senin (8/2/2021)

Dikatakan Kusjaryanto, sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memberikan perhatian terhadap pelaksanaannya, beberapa hal diantaranya yaitu, jumlah vaksin pada tahap awal ini harus dapat mengakomodir semua tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam melawan Covid-19.

Mengutip dari antaranews.com tanggal 6 Januari 2021, sebagaimana diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr Padilah Mante Runa, bahwa jumlah nakes yang menjadi target vaksinasi tahap satu sebanyak 30.232 nakes. Namun, sejauh ini jumlah vaksin pada tahap kesatu dan kedua yang diterima oleh Kaltim baru sejumlah 58.120, yang artinya jumlah vaksin tahap kesatu dan kedua belum memenuhi target jumlah nakes. Sehingga, Ombudsman menghimbau Pemerintah Daerah untuk dapat memastikan seluruh tenaga kesehatan di Kaltim mendapatkan vaksinasi sebelum ke tahapan vaksinasi selanjutnya agar menjadi contoh bagi masyarakat.

Lanjut Kusharyanti, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara massif. Pada tahap ketiga dan keempat, vaksinasi akan mulai menyasar masyarakat umum yang memenuhi syarat tertentu. Sementara berita bohong atau hoax masih banyak bertebaran di media sosial. Mengingat persyaratan usia penerima vaksin antara 18-59 tahun, berita hoax sangat rentan mempengaruhi kelompok masyarakat Gen X dan Baby Boomer, yaitu masyarakat yang berusia >40 tahun. Sehingga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya.

“Sosialisasi juga harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan April 2021 ketika jadwal tahap ketiga dan keempat dimulai,” katanya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pendistribusian vaksin serta fasilitas penunjang perlu terus diawasi oleh pihak Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, serta BPOM RI di daerah untuk menjamin tetap terjaganya kualitas vaksin hingga ke tempat faskes yang dituju. Vaksinasi bukan hal yang baru bagi tenaga kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan, jumlah dan kualitas rantai dingin dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara massal dan bersamaan. Kualitas vaksin yang menurun pastinya akan berpengaruh terhadap impak yang akan diterima masyarakat.

“Pemerintah Daerah juga harus memastikan penerima vaksin tepat pada sasaran, serta dilakukan pendataan secara menyeluruh, tuntas dan akurat terhadap penerima vaksin. Pendataan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik guna memberikan data informasi yang akurat secara terbuka terhadap capaian target yang telah dipenuhi,: katanya.

Yang perlu juga mendapat perhatian yaitu pengelolaan limbah medis harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Dinas Kesehatan setempat harus menegaskan kepada faskes-faskes pelaksana vaksinasi untuk mengelola limbah medis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.02.02/4/1/2021 agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Kusharyanto juga mengingatkan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah vaksinasi Covid-19 merupakan satu hal lainnya yang harus diperhatikan. Pemerintah Daerah harus memiliki hotline resmi sebagai kanal pengaduan masyarakat apabila masyarakat mengalami KIPI pasca vaksinasi. Kanal pengaduan yang responsif dan mudah dicakup masyarakat akan sangat meminimalisir kekhawatiran masyarakat nantinya setelah mendapatkan vaksinasi.

Dikatakan, berdasarkan laman resmi covid19.go.id, pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 gratis dan tanpa persyaratan apapun, termasuk tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan. Maka, seluruh stakeholder harus mengawasi pelaksanaannya hingga akhir dan mencegah penyelewengan dalam bentuk pungutan biaya vaksinasi.

Vaksinasi yang akan dilaksanakan dalam empat tahap ini diharapkan dapat berjalan sebagaimana linimasa yang telah ditetapkan. Sehingga, jangan sampai terjadi kendala berlarut yang dapat mengundur jadwal pelaksaan vaksinasi.

“Penyelenggaraan vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan publik, maka bersama kita harus awasi dan dukung program vaksinasi Covid-19 ini. Ombudsman mengapresiasi seluruh pihak yang turut melancarkan penyelenggaran vaksinasi ini, khususnya kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan, BPOM RI, Kepolisian RI hingga TNI yang turut mengawal distribusinya,” tutupnya. (*)

Menteri Sosial Puji SMSI Bangun Peradaban

SERANG – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memuji program Bhakti Sosial Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) karena organisasi pers ini membangun peradaban melalui membangun jalan dan sarana sanitasi dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Hal itu diungkapkan Risma saat meresmikan jalan dan sarana sanitasi yang terletak di Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, Minggu (7/2/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu mengaku program SMSI ini membuat warga dapat merasakan akses untuk aktivitas sehari-hari.

“Bagi saya ini menarik karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS dan 10 tahun jadi wali kota, itu ada pihak lain di luar pemerintah bangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah. Saya jadi Wali Kota Surabaya 10 tahun itu bangun jalan sepanjang 350 km. SMSI sekali tepuk bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban Jika jalan dibangun maka peradaban berubah,” tutur Tri Rismaharini.

Ia pun berterima kasih keada SMSI yang telah membantu warga.

“Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMSI yang telah bantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota itu saya dahulukan bangun infrastruktur di kampung-kampung,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Dr Al Muktabar memberikan apresiasi kepada SMSI atas program bakti sosial yang telah dilakukan.

“Terima kasih kepada SMSI atas program bakti sosial yang telah dilakukan dan langsung dirasakan oleh warga Provinsi Banten,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengaku Dewan Pers berharap apa yang dilakukan SMSI dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ini juga menunjukkan pers tidak dilihat sebagai pihak yang melihat dari jauh tetapi melakukan kegiatan yang dirasakan langsung masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus mengatakan SMSI yang beranggotakan 1.224 perusahaan media siber itu memperingati HPN 2021, salah satunya dengan melakukan kegiatan bakti sosial yang meliputi pembangunan jalan dan sarana sanitasi Mandi Cucu Kakus (MCK).

“Sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, SMSI ingin membawa angin baru dalam  HPN 2021 sehingga tak lagi terfokus pada acara serimonial namun bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana HPN 2021 – SMSI, M Nasir menjelaskan pembangunan jalan tersebut sudah dimulai  beberapa pekan lalu yang diawali dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon.

“Pelaksanaan pembangunan proyek sosial itu ditangani SMSI Pusat dan juga SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi  proyek tersebut serta didukung sepenuhnya oleh PT Dwi Ratna Putra,” katanya.

Selain pembangunan jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter, SMSI di lokasi yang sama juga sementara membangun 16 unit MCK.

Sebagaimana diketahui, perhelatan HPN tahun 2021 memiliki nuansa tersendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi berlangsung ditengah pandemic Covid-19.

Bagi SMSI tahun ini merupakan perhelatan HPN pertama bagi organisasi perusahaan media siber setelah resmi menjadi konstituen Dewan Pers. (*)

Perumdam Tirta Kencana Jadwalkan Pekerjaan Interkoneksi Pipa

SAMARINDA – Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Kota Samarinda menjadwalkan melakukan pekerjaan interkoneksi pipa outlet pompa baru ke header, Penggantian 2 buah Valve pipa DN 250 mm dan Perbaikan Buterfly Valve DN 500 Mm di lokasi Intake Gajah Mada, Rabu (10/2/2021).

Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Perawatan Sugianto dan Asisten Manager Perawatan Mekanikam Elektrikal dan Bengkel Kaharudin melalui Asisten Manager Kesektariatan dan Humas HM Lukman menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan mulai pukul 09.00 wita sampai selesai .

“Imbas pekerjaan tersebut mengakibatkan produksi dan distribusi dari IPA Tirta Kencana mengalami gangguan,” ujarnya.

Adapun wilayah yang terdampak diantaranya wilayah   Samarinda Kota, Kampung Jawa, Jalan KS Tubun, Jalan Wolter Monginsidi, Jalur Reservoir Segiri, Jalan A Yani, Jalan Sentosa, Jalan Kemakmuran, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Gerilya, Jalan Proklamasi, Sebulu Salam dan sekitarmya.

“Diimbau kepada masyarakat pelanggan di jalur tersebut untuk bisa menampung air selagi masih mengalir sebagai persediaan karena disaat pekerjaan berlangsung aliran distribusi sementara dihentikan,” terangnya.

Manajemen menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya layanan ini. Pekerjaan dimaksudkan untuk kelancaran aliran produkai dan distribusi di IPA Tirta Kencana dan diupayakan bisa secepatnya selesai agar aliran distribusi bisa kembali normal dan lancar. Sebagai info biasanya jika pekerjaan selesai dan dialirkan di aliran pertama air agak keruh karena saat ada aliran endapan lumpur didalam pipa terbawa arus, akan jernih sendiri jika aliran sudah normal.

Untuk informasi dan pelaporan bisa disampaikan ke hotline 0541 -2088100 atau chat WA ke 0811553536 dan 0811552226. Informasi juga bisa dilihat melalui Media Sosial FB dan IG Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. (*/Lk).

Gonta Ganti Aturan Pandemi, Umat Jadi Korban Uji Coba Kapitalisme

Dunia saat ini berada di momentum kritis pandemi covid 19. Kasus demi kasus melonjak pesat ditengah upaya penanganan yang terus berjalan. Semua pihak merasakan betul dampak wabah yang usianya menuju satu tahun. Untuk itu, pemerintah harus tetap terdepan mengawal kondisi dengan kewenangannya menentukan kebijakan. Agar sendi-sendi kehidupan kembali pulih dari sakitnya.

Lain dulu, lain sekarang. Jika sebelumnya diterapkan PSBB, lalu berganti new normal dengan diikuti perubahan diksi menjadi adaptasi kebiasaan baru, kini PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Intinya sama yakni pembatasan ruang gerak masyarakat, hanya teknis berbeda. Dan, kiniGubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noormelakukan pembatasan selama 2 hari guna memutus penyebaran virus Corona (COVID-19). Pembatasan yang dinamakan dengan istilah ‘Kaltim Steril’ atau ‘Kaltim Silent’ itu akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021 akhir pekan ini (detiknews, 4/2/2021).

Pemerintah menerapkan PPKM di Jawa-Bali mulai 11 Januari lalu hingga dua pekan kedepannya. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, sejak 15 Januari hingga 29 Januari Balikpapan ikut menerapkan PPKM. Adapun Samarinda, Kutai Kertanegara, Berau dan Bontang kabarnya akan menyusul (kaltimtoday, 19/1/2021)

Dua pekan terlewati. PPKM malah dinilai tidak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa. Ia mengakui pelaksanaan PPKM yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus Covid-19.Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jumat (29/01/2021) yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01/2021).

Benar saja. Realitasnya, kasus covid19 tetap melonjak meski ditengah PPKM. Terbukti per 26 Januari kasus covid19 di Indonesia tembus 1 juta. Tertinggi se-Asia, melebihi India. Berdasarkan data Worldometers per Selasa (2/1/2021), Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif, sementara India hanya memiliki 164.278 kasus aktif (cncbindonesia.com, 2/2/2021).

Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk. Ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan. Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut (kompas, 1/2/2021).

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan, mengatakan ketidakefektifan yang dimaksud ialah salah satunya masih tingginya mobilitas masyarakat. Dany juga menjelaskan jika PPKM setidaknya bisa menekan 30-35 persen mobilitas. Namun faktanya, PPKM hanya mampu menekan angka 10-25 persen (kompas.tv, 31/1/2021).

Alhasil, kekecewaan harus ditanggung bersama, walaupun kekecewaan ini terlampau telat. Sebab kita sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran menjelang 1 tahun covid19. Hasilnya justru cluster demi culster baru terbuka, konon katanya ada lagi cluster perkantoran dan keluarga. Anehnya, PPKM yang dinilai tidak efektif malah diperpanjang. Sudah tau tidak efektif kok diperpanjang. Kasian umat, lagi-lagi umat jadi korban uji coba. Apalagi para pelaku usaha yang kian menjerit semasa PPKM diperpanjang.

Dari sini terlihat sikap penguasa mengurusi pandemi terkesan setengah hati. Nanggung. Masih hitung-hitungan dan penuh kompromi, antara keselamatan nyawa umat dan kepentingan para pemilik modal (kapital). Saat pandemi harus disolusikan, para kapital pun tetap harus mendapat lampu hijau menjalankan usaha/bisnis mereka. Karena bagaimana pun penguasa tetaplah fasilitator para kapital. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu, agaknya penguasa tertimpa kebingungan lantaran belum berpengalaman hadapi pandemi. Akhirnya, aturan coba-coba jadi solusi. Begitulah bila negara menjadikan sistem kapitalisme sekuler sebagai sistem aturannya. Agama hanya sampingan. Sewaktu-waktu bermanfaat barulah aturan agama tersebut diadopsi.

Bertolak belakang dengan kapitalisme, islam justru punya konsep sempurna mengatur jalannya kehidupan. Bahkan untuk hal yang sifatnya darurat dan tiba-tiba, aturannya sudah ada. Menyoal pandemi, islam punya solusi. Semasa Rasulullah dan khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah penyakit. Cukup sekali instruksi untuk di rumah saja (lockdwon syar’i) masyarakat dengar dan taat. Tanpa tapi. Mereka sudah saling ridha satu sama lain ketika akses keluar masuk wilayah ditutup. Mereka sudah ikhlas satu sama lain ketika yang sakit harus dipisah dari yang sehat.Mereka juga tidak ragu ketika yang sehat diminta beraktifiitas seperti biasa, karena ada jaminan keamanan dan kesehatan dari negara. Berbeda sekali dengan potret masyarakat kapitalisme sekuler yang terkesan menyepelekan anjuran pemerintah. Perintah memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi segala bentuk kerumunan dianggap remeh. Akidah sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) yang ditanamkan ditengah-tengah umat membuat mereka memiliki krisis keimanan.

Ketaatan yang luar biasa itu efek dari penerapan sistem islam secara formal dan total. Kepatuhan dengan arahan pemimpin terbeli atas keimanan kepada Allah.Saat Allah berkata, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan/Pemerintah) di antara kamu. Jawaban mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Atas keimanan kepada Allah juga pemimpin akan sangat berhati-hati mengambil setiap langkah kebijakan. Dia akan berkolaborasi pada pakarnya, lalu merujuk pada hukum islamnya. Sungguh mengagumkan.

Itulah buah dari pembinaan masyarakat oleh negara bersistemkan islam. Yang menghasilkan kepercayaan ditengah-tengah umat kepada sang pemimpin dan negara. Sebab dimata mereka pemimpinnya telah terbukti amanah. Negara terbukti bertanggung jawab, bersungguh-sungguh mengurus umat dengan penuh keimanan. Bagaimana tidak, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, seluruh sistem memakai pedoman dari al-Quran dan as-Sunnah. Bukan aturan coba-coba yang menjadikan umat sebagai kelinci percobaan.

Maka dari itu, melihat kapabilitas islam dan kepayahan kapitalisme dalam mengatasi pandemi. Sudah selayaknya islam dijadikan rujukan dunia agar pandemi berhenti. Hukumnya jelas dan pasti, serta memiliki keakuratan yang tinggi. Sebab sistem islam tidak bersumber dari akal manusia yang lemah dan terbatas, melainkan dari Rabbi Ilahi. Allah swt.

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. [QS. Al-Baqarah: Ayat 2]

(Dewi Murni, Aktifis Dakwah Pena, Praktisi Pendidikan, Balikpapan, shafiyyahallaltif@gmail.com)

Penyebaran Covid di PPU Menurun

PENAJAM, – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) DR.Muliadi mewakili Bupati PPU pimpin Apel Siaga persiapan Kalimantan Timur Steril COVID-19 di wilayah Kabupaten PPU, Sabtu, (06/02/2021) pagi di halaman depan Kantor Bupati PPU.

Apel ini sekaligus menindak lanjuti surat Instruksi Gubernur Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan wabah covid-19. Apel dihadiri oleh Forkopinda PPU dan sejumlah unsur terkait lainnya seperti TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan PMI.

Dalam sambutannya Muliadi menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dikarenakan kasus covid-19 di Indonesia sampai saat ini sudah menembus angka di atas satu juta. Sementara untuk wilayah Kaltim sendiri sudah menembus angka kurang lebih 39.853 orang dan bertamah setiap harinya dengan jumlah kematian akibat virus corona hampir menyentuh angka seribu orang.

“Namun kita di PPU trendnya sudah mulai membaik dari Kabupaten Kota lainnya. Semoga dengan adanya momen ini dapat meningkatkan rasa kepedulian kita bersama dalam upaya untuk memerangi dan menanggani virus corona di lingkungan kita masing-masing agar tercipta lingkungan yang bebas dari virus tersebut, “harap Muliadi.

Muliadi mengigatkan kegiatan persiapan Kalimantan Timur Steril Covid-19 di wilayah Kabupaten PPU diharapkan dapat mengurangi penularan virus tersebut, dapat menjangkau tempat sebanyak mungkin, khususnya yang berpotensi sebagai objek penyebaran virus antara lain pelabuhan, objek wisata, hotel maupun tempat lainnya.

Kegiatan ini juga merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan upaya penanganan potensi penyebaran Covid-19, yang diharapkan dapat melakukan langkah yang cepat, terukur dan terkendali.

” Dalam melaksanakan tugas ini, tentu harus mematuhi protokol kesehatan yang meliputi Gerakan 5M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun diair mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, “pinta dia.

Dalam kesempatan itu Muliadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Unsur Forkopinda, serta seluruh komponen lainnya yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam mensukseskan acara tersebut. Dirinya mengajak semua yang hadir di tempat itu untuk dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program-program yang berhubungan dengan penanganan potensi penyebaran Covid-19.

” Saya berharap dukungan dari semua pihak beserta seluruh SKPD terkait, agar program yang berkaitan dengan Covid-19 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal sehingga wilayah Kabupaten PPU segera menjadi bersih dari penyebaran virus covid-19 tersebut, ” tutup Muliadi. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »