MUI Kaltim Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar

SAMARINDA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Katedral Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

“Teror bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 28 Maret 2021, pukul 10.13 WITA, sungguh tidak sesuai dengan ajaran Islam yang Rahmatan lil aalamin. Perbuatan tersebut telah merusak sendi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang aman, damai dan rukun,” kata Ketua MUI Kaltih KH Muhammad Rasyid di Ruang kerjanya di Kantor MUI Prov Kaltim Jalan Harmonika Samarinda, Rabu (31/3/2021).

Dikatakan KH Muhammad Rasyid, MUI Kaltim mengeluarkan pernyataan sikap yakni mengutuk keras pelaku tindakan teror bom bunuh diri di Makassar dan menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan keji dan sesat karena selain menimbulkan kemudharatan juga bertentangan dengan ajaran agama manapun termasuk Islam.

Ketua MUI yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI ) Kalimantan Timur ini mengatakan, justru Islam membawa ketentraman, bahkan tanda dari pada orang islam yang baik adalah apabila umat lainya terhindar dari kejahatan mulud dan tanganya.

“ Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, umat Islam yang membunuh yang lainya, seperti membunuh seluruh umat manusia dan itu merupakan dosa besar,” ujarnya.

KH Muhammad Rasyid mengimbau umat Islam jangan sampai terprovokasi dan terpancing dengan kejadian Bom di Makasar dan mengajak semua elemen masyarakat untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan

“MUI meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku dan atau otak intelektual serta pihak-pihak yang ada di balik peristiwa ini serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji tersebut,” katanya.

Mantan Ketua Basnas Kaltim ini juga meminta masyarakat berpartisipasinya memberi laporan kepada aparat kepolisian apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan.

“Dengan adanya kerjasama atau bantuan masyarakat akan mempermudah petugas kepolisian untuk mengungkap siapa dalang dari bom bunuh diri di Makasar,” kata Muhammad Rasyid. (Roghib)

Pelanggan Telkomsel di Kalimantan Raih Sepeda Brompton S6L 2020 dan Samsung Galaxy Z Fold 2

Samarinda – Telkomsel telah mengumumkan pemenang pada program Undian Gebyar Paket Telkomsel yang digelar pada periode 10 Desember 2020 hingga 10 Februari 2021.Dari lebih dari 229 ribu peserta yang mengikuti program ini, pelanggan Telkomsel di wilayah Kalimantan meraih hadiah 1 unit sepeda Brompton S6L 2020, 1 unit smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2, serta 7 orang pemenang pulsa Telkomsel masing-masing 500 ribu rupiah.

Manager Branch Telkomsel Samarinda M. Norhansyah mengucapkan selamat kepada para pemenang program undian Gebyar Paket Telkomsel, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia untuk terus memberikan kepuasan dalam menggunakan produk dan layanan kami. Dengan melakukan pembelian paket Telkomsel melalui Bank BCA, pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah yang sangat menarik.

Simbolis penyerahan hadiah digelardi kantor GraPARI Telkomsel Samarinda, oleh Manager Branch Samarinda M. Norhansyah bersama General Manager Consumer Sales Regional Kalimantan Ismu Widodo kepada salah satu pemenang program undian Gebyar Paket Telkomsel. Erpendiyang berhasil meraih smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2telah menggunakan kartu dan layanan Telkomsel sejak tahun 2006 lalu.

“Terima kasih kepada Telkomsel dan Bank BCA, semoga layanan Telkomsel terus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan”, ungkapnya.

Program Gebyar Paket Telkomsel merupakan program pembelian paket Telkomsel melalui Bank BCA dengan nominal Rp 1000 mendapat 1 kupon yang berlaku kelipatannya, berlangsung pada periode 10 Desember 2020 hingga 10 Februari 2021 yang diundi pada akhir Februari 2021.Antusias pelanggan mengikuti program Gebyar Paket Telkomsel cukup baik, terlihat selama periode program berlangsungtotal lebih dari 229 ribu peserta yang mengikuti program ini. Informasi selengkapnya apakah nomor pelanggan menjadi salah satu pemenang pada program ini, dapat membuka tautan berikut www.telkomsel.com/PromoBCA.

“Kami terus membuka peluang dan kesempatan untuk terus memberikan kenyamanan dan kemudahanpelanggan dapat dengan optimal memanfaatkan layanan yang kami berikan, serta terus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tutup Norhansyah. (*/adv)

 

Seno Aji Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA Ketua DPRD Provinsi Kaltim Makmur HAPK memimpin pengucapan sumpah dan janji Seno Aji sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Gedung D lantai 6 kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Selasa (30/03/2021).

Seno Aji resmi menjadi wakil ketua DPRD Kaltim mengantikan Andi Harun yang saat ini menjabat sebagai Walikota Samarinda.

”Proses pelantikan berjalan dengan lancer, kedepan masih banyak tantangan lebih berat, mohon do’anya, agar Saya bisa menjalankan amanah-amanah tersebut dengan baik, sesuai dengan sumpah jabatan yang saya ucapkan didepan” Jelas Seno Aji kepada awak media.

Ditambahkan Seno, ia siap menerima kritik dan saran, yang di sampaikan oleh masyarakat lewat penyerapan aspirasi.  Sejauh itu masih untuk pembangunan dan perbaikan serta kesehatraan Masyarakat Kota Samarinda khususnya.

Andi Harun yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Samarinda turut hadir pada pelantikan rekannya di Partai Gerindra tersebut. Dalam kesempatan itu, ia mengaku memiliki pengalaman yang tidak terlupakan ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim kali ini.

Sebab selama lebih 4 periode menduduki kursi legislator di Karang Paci, telah menyisakan pengalaman yang tak ternilai bagi dirinya. Meskipun begitu ia berharap Seno Aji dapat bekerja maksimal di posisi Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya dijabatnya.

Salah satunya ia berharap agar Seno Aji dapat memberikan kontribusi dalam membangun, dan meningkatkan kesejahteraan di Kaltim.

“Harapan saya kepada Wakil Ketua DPRD Kaltim yang menggantikan saya dari Fraksi Partai Gerindra untuk terus setia dengan rakyat, jangan pernah khianati perjuangan rakyat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa ia siap untuk menerima masukan dan kritikan dari Seno Aji. Perihal peningkatan pembangunan di Kota Samarinda, meskipun dari segi struktur organisasi Seno Aji berada di bawahnya. (*/adv )

Satpol PP Diharapkan Selalu Sinergi Perangi Covid-19

TANJUNG REDEB – Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan Pemerintah adalah penyelenggara asas otonomi daerah, dengan prinsip otonomi daerah yang seluas – luasnya dalam sistim republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Isran Noor memimpin upacara peringatan HUT Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) ke-71 dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) ke-59 tahun 2021 di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (29/3/2021) yang dihadiri Bupati Berau, Hj Sri Juniarsih Maksir, Wakil Bupati Berau, H Gamalis, Kepala Satpol PP Kaltim I Gede Yusa dan Forkopimda.

“Satpol PP dan Satlinmas tidak bisa dipisahkan dari perangkat daerah, untuk menjalankan kontruksi daerah, dan peraturan gubernur, peraturan daerah maupun peraturan walikota, untguk menjalankan ketertiban umum, ketrentaman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat” terang Isran Noor.

Terkait tugas Satpol PP, sambung Isran Noor, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 tahun 2020 yang tertuang pada nomor 1 tentang Kaltim Silent atau Kaltim Steril, dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, dalam rangka memerangi pandemi Covid-19, maka jajaran Satpol PP diharapkan selalu bersinergi dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu Isran Noor juga mengimbau kepada jajaran Satpol PP agar bersikap tegas, ramah dan humanis jika berhadapan dengan masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Satpol PP pun juga harus tetap semangat dalam menjalankan tugas, terutama memerangi virus Corona, agar masyarakat Kaltim mterbebas dari Covid-19.

“Terus terang dalam minggu – minggu ini saya merasa senang karena kasus Covid-19 di Kaltim, termasuk di Kabupaten Berau menurun. Ini tidak terlepas dari peran Satpol PP yang selalu bersinergi dengan jajaran institusi dan instansi terkait, serta masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Isran Noor tidak ada henti – hentinyameminta Satpol PP disiplin melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak dari kerumunan, jaga kebersihan serta bantu pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di daerahnya masing – masing. (**)

Ketua Umum PRD Kantor Pusat SMSI, Bahas Masa Depan Bangsa

JAKARTA – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar (Wakil Bendahara Umum).

Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan dalam membangun Bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan Firdaus (Ketum SMSI).

Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut, Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI.

“Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers,” ujar Ketum SMSI, Firdaus.

Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.

“Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional,” harapnya.

Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme Kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan.

” Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Sukarno, Orde Baru, dan masa reformasi. Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud” jelas Jabo.

Dijelaskan Jabo, upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar Warga Negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang.

Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin—dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari—masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.

Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.

Akibatnya, banyak warga Negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga Negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Setidaknya, begitulah kehendak mulia para Pendiri Bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Sayang sekali, pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas, yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut.Kita tak memunggungi perlunya investasi dan ekonomi pasar,” tambahnya.

Namun, keduanya harus diatur agar selaras dengan cita-cita kesejahteraan sosial. No one must be left behind!

Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga Negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini. Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih. Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang.

Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok. Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).

Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain, dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.

“Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki,” jelas Jabo.

Dituturkan,partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional, patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik.

Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.

Diterangkan Jabo, kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia. Partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak: demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial.

“Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain—telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan,” tegasnya.

Visi PRIMA, jelas Agus Jabo yang bakal jadi Ketua Umum-nya ini, adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Pertama, Pajak yang berkeadilan. Dimana Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang.

Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.

“Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan kekayaan, ataukenaikan nilai aset/kekayaan atau capital gain tax,” tegas Jabo.

Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru, akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.

Partai yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 ini, akan ikut bertarung di pentas politik nasional pada pemilu 2024.

Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, tandas Jabo.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu.

Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur’an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya.

“Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII ( Pelajar IsLam Indonesia ).

Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI beseserta pengurusnya, sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama. (*)

Next Page »