Program Perdana MUI Kaltim, Konsolidasi dan Silaturahmi

SAMARINDA – KH Muhammad Rasyid setelah terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur masa bakti 2021-2026 menggantikan KH Hamri Has. Akan tancap gas untuk mengendalikan organisasi MUI yang baru saja memilih untuk menjadi nahkodanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini dalam menjalankan progam MUI Pertama akan bersilatuahmi dengan ormas ormas Islam di kaltim seperti Nahdhotul Ulama (NU), Muhamadiyah, Hidayatulloh, Persis dan lain lain. Selain ke organisasi MUI juga akan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, perusahaan BUMN, bahkan ke DPR, dan Pemerintah daerah.

Untuk penguatan organisasi pihaknya juga akan konsolidasi dengan para pengurus Harian MUI, maupun Pengurus Komisi yang berjumlah hamper 100 orang. Tujuan dari konsolidasi agar para pengurus kompak, sejalan, saling menguatkan, saling mengingatkan.Bahkan untuk konsolidasi ini Pengurus MUI Provinsi akan berkunjung ke MUI daerah kabupaten Kota se Kaltim.

“Disamping silaturahmi ke Internal, ke Ormas Ormas Islam, Pemerintah, DPR,tokoh agama, kami juga ada recana mengunjungi MUI ke Kab Kota se-Kaltim, tentu saja ini perlu dana yang tidak sedikit,” terang KH Muhammad Rasyid.

Lanjut KH Rasyid untuk menjalankan organisasi agar kuat, solid, profesional dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak utamanya legitimasi dari pemerintah.

“Organisasi yang tidak professional dan solid tidak bisa menjalankan programnya secara sempurna,   akan berjalan ditempat, bahkan bisa hancur, walaupun itu organisasi yang besar seperti MUI.” ujar KH Rasyid.

Untuk melaksanakan roda organisasi MUI KH Muhammad Rasyid Menyitir pendapat sahabat Nabi saw Ali bin Abi Thalib, yaitu kebenaran yang tidak didasari suatu organisasi yang tidak rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi secara rapi

Sebaliknya KH Muhammad Rasyid juga menyitir pendapat sahabat Nabi yang lainya yakni Usman Bin Affan, bahwa organisasi yang professional bisa menjawab tantangan apapun beratnya, oleh karena itu ia minta kepengurusan MUI yang baru bisa bekerja professional, solid, aktif, saling kerja sama . Bila ini bisa diwujudkan tentu MUI bisa menjawab tantangan kedepan untuk membina umat.

“Program proram kerja yang reaalistis, rapi dan dapat dukungan dari berbagai pihak ingsya Alloh MUI akan bisa menjawab berbagai tantangan,” ujar Muhammad Rasyid.

Dikatakan KH Rasyid, jajaran pengurus MUI kedepan akan membawa MUI sesuai Khitahnya, yaitu sebagai payung ormas -ormas Islam lainya seperti Muhamadiyah, Nahdhotul Ulama (NU), AlWashatiyah, Lembaga Dahwah Islam Indonesia (LDDI) dan lain lain.

“MUI sesuai khitahnya sebagai payung atau tenda besar umat Islam, MU akan menjadi jembatan antar ormas Islam, antar umat, bahkan antara umat islam dan pemerintah ,tapi yang jelas MUI sebagai organisasi Islam yang berfahan Ahli Sunnah Wal jamaah,”ujar Ketua DMI Kaltim.(Roghib)

Wakil Gubernur Pimpin Verifikasi PUG

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memimpin langsung Verifikasi Lapangan Pengaruutamaan Gender (PUG) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara daring, Selasa sore (16/3/2021).

Pelaksanaan PUG di daerah diapresiasi melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Diberkan pada kementerian/lembaga dan daerah yang berhasil mengimplementasikan kegiatan yang responshif gender. Upaya dan hasil yang telah dilakukan terhadap prakarsa dan prestasi yang telah dicapai serta menunjukan kondisi pencapaian PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hadi Mulyadi mengatakan, Kaltim telah menuangkan dukungan PUG dalam Misi Satu yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabiltas.

“Kebijakan dalam mendukung Misi satu Gubenur Kaltim yaitu dengan terbitnya Perda, Pergub, Surat Edaran, rekomendasi dan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Kondisi Makro Kaltim saat ini, lanjut Wagub Hadi, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2020 yaitu 76,24. Sementara untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim tahun tahun 2020 yaitu 85,7 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 85,88.

“Dukungan Pemprov Kaltim dalam upaya percepatan PUG di daerah melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klik Peran Si Gen), Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-P2D) Kaltim, Pemuda Disabilitas Kreatif Kaltim, Aktivitas Ekonomi melalui Wisata Kuliner Samarinda, Pengrajin Tenun Samarinda Seberang, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, dan Kelompok Wanita Tani. Sementara untuk Pembangunan Bidang Pendidikan Kaltim. Melalui Beasiswa Kaltim Tuntas dan Sekolah Inklusi Samarinda,” terang Hadi.

Kaltim juga didukung SDM unggul yakni 20 Perencana Terlatih Bersertifikat, 7 Orang Fasilitaor PUG, 3 Orang Gender Auditor, 13 Orang Gender Champion dan 3 Orang Pakar Gender.

Sebagai informasi, Kaltim juga memiliki 51 Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) dan 307,343 UMKM. Pada tahun 2020 Kaltim juga masuk dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) sebagai upaya penurunan kekerasan terdahap perempuan dan anak.

Dengan semua kerja keras tersebut, Wagub berharap dapat menjadikan Kaltim naik peringkat pada penghargaan APE dari Madya menjadi Utama.

Hadir pada kegiatan ini, Asisten I Pemerintahan Jauhar Effendi, Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin, Analis Kebijakan Ardiningsih, Kepala Bappeda Kaltim M Aswin, Kepala Isnpektorat Kaltim Sorayalita, Kepala DKP3A Kaltim periode 2016-2020 Halda Arsyad dan OPD terkait melalui daring. (dell)

Telkomsel Lanjutkan Dukungan Penyaluran Program Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud

JAKARTA – Melanjutkan konsistensi dalam mendukung kelancaran proses belajar jarak jauh di masa penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi terdepan berkomitmen untuk mendukung kelanjutan program Bantuan Kuota Internet tahap dua dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2021.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, Telkomsel terus berinisiatif untuk mengambil peran terdepan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat menjalankan aktivitas keseharian di masa pandemi COVID-19.

“Kami memahami, hal tersebut turut mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang kini semakin mengadopsi pemanfaatan teknologi berbasis digital guna mendukung berbagai aktivitas, seperti proses pembelajaran jarak jauh. Telkomsel akan senantiasa mendorong upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendampingi masyarakat menjalani setiap fase kehidupan agar dapat membuka berbagai kemungkinan kemajuan kualitas hidup yang lebih baik ke depannya.,”kata Setyanto/
Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet tahun 2021 pembagian besaran paket kuota data internet yang ditetapkan Kemendikbud RI untuk setiap penerima manfaat adalah sebagai berikut:

a. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7GB/bulan selama 3 bulan,
b. Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 10GB/bulan selama 3 bulan,
c. Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 12GB/bulan selama 3 bulan,
d. Dosen dan Mahasiswa sebesar 15GB/bulan selama 3 bulan.

Penyaluran Bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua ini akan dilakukan setiap tanggal 11–15 dalam periode tiga bulan, yakni dari Maret hingga Mei 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, termasuk pembatasan untuk akses platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok.

Penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua di Maret ini sendiri telah dilaksanakan secara berkala oleh Telkomsel selama 11–15 Maret 2020. Telkomsel pun memastikan seluruh penerima manfaat sudah sesuai dengan data yang telah terdaftar dan terverifikasi di sistem Kemendikbud RI. Untuk itu, Telkomsel mengimbau agar para penerima manfaat dapat memastikan nomor ponsel yang didaftarkan sejak penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap satu di 2020 masih dalam status aktif. Jika ada perubahan nomor ponsel, penerima manfaat dapat segera berkoordinasi dengan perwakilan sekolah atau institusi pendidikan yang telah ditunjuk.

Telkomsel turut mengajak masyarakat yang telah terverifikasi dan ternotifikasi secara resmi sebagai penerima manfaat untuk segera memanfaatkan fasilitas Bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua yang diterima dengan optimal dan bijak sesuai kebutuhan, guna menunjang kelancaran dan kenyamaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Khusus pelanggan Telkomsel dapat melakukan pengecekan status pendaftaran nomor ponselnya dalam program bantuan paket Kuota Data Internet tahap dua dari Kemendikbud RI melalui UMB *363*844#, dan untuk mengetahui jumlah kuota data yang sudah masuk dan yang sudah digunakan dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui UMB *888# atau aplikasi MyTelkomsel.

Bagi penerima manfaat yang belum terdaftar atau ingin memastikan proses verifikasi pendaftaran data dalam program ini, dapat segera menghubungi perwakilan sekolah atau institusi pendikan yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan mendaftarkan peserta didik dan pendidik melalui aplikasi DAPODIK Kemendikbud RI. Informasi lengkap mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan dapat diakses melalui https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Setyanto lebih lanjut menjelaskan, pengadaan bantuan Paket Kuota Data Internet dari seluruh penyedia layanan telekomunikasi bergerak seluler, baik di tahap satu mapun tahap dua saat ini, menggunakan tarif yang diatur melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud RI, yang juga telah berkoordinasi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Telkomsel secara intensif terus berkoordinasi bersama Kemendikbud RI guna memastikan kelancaran penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua di tiap bulannya.

Lanjutan dukungan terhadap penyaluran Paket Kuota Data Internet dari Kemendikbud RI ini sekaligus memperkuat peran Telkomsel dalam menghadirkan sejumlah inisiatif sejak pemberlakuan status darurat pandemi COVID-19, khususnya yang mendukung kelancaran dan kenyamanan kegiatan belajar jarak jauh. Sebelumnya, Telkomsel telah menjalankan program #DiRumahTerusMaju untuk menghadirkan ragam produk dan layanan penunjang aktivitas digital, termasuk di sektor pendidikan, antara lain melalui paket Ilmupedia, paket Conference, dan paket Ketengan Kuota Belajar..

Di samping itu, Telkomsel akan tetap melanjutkan pengembangan jaringan broadband 4G/LTE yang merata dan setara di seluruh pelosok negeri dengan fokus pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital masyarakat, termasuk guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh secara daring. Telkomsel juga telah berkomitmen untuk menggelar 1.500 BTS 4G/LTE di wilayah non-3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) sesuai amanat pemerintah melalui Kemenkominfo RI. Untuk pemerataan akses jaringan broadband 4G/LTE di wilayah 3T, Telkomsel telah menggelar lebih dari 2.000 BTS yang merupakan bagian dari proyek BTS Universal Service Obligation (USO), hasil kolaborasi bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), guna mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan jaringan 4G/LTE di seluruh desa pada 2022.

“Telkomsel akan melanjutkan upaya kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait dan pemerintah daerah, guna memaksimalkan pemanfaatan bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua ini. Kami meyakini dan terus berharap, bersama seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga semangat gotong royong dalam menjalani masa yang penuh tantangan ini, serta terus memperkuat pemanfaatan teknologi sebagai solusi yang lebih inklusif untuk percepatan adaptasi kebiasaan baru,” pungkas Setyanto.(adv)

Sawit Belum Bisa Mampu Jadi Agribisnis dan Agroindustri

MUARA ANCALONG – Kutai Timur yang sejak awal didesign sebagai daerah agroindustri dan agribisnis dinilai sangat tepat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Namun, sampai sekarang sawit belum mampu sebagai agribisnis maupun agroindustri.

“Guna mengantisipasi hal itu, ke depan akan membuat regulasi, agar bisa membangun industri hilir dari sawit tersebut,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Muara Ancalong, Selasa (16/3/2022), sore.

Dikatakan Ardiansyah, Bontang sudah ada industri minyak goreng dari sawit, meski bukan merupakan daerah proklduksi sawit

“ Yang jadi pertanyaan adalah, sawit itu diperoleh dari mana? Tentunya salah satunya sawit dari Kutim,” kata Bupati.

Hadir pada acara itu Wakil Bupati H Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni dan sejumlah anggota dewan lainnya, para asisten Sekkab, sejumlah Kepala OPD, Camat setempat Sabran, Kades, pengurus BPD serta perwakilan perusahaan dan undangan lainnya.

Sebenarnya menurut orang nomor satu di Kutim ini hasil sawit belum mampu menciptakan industri hilirnya. Hal ini disebabkan CPO (Cruide Palm Oil) yang dihasilkan perkebunan sawit dijual ke luar.

Apabila di Kutim sudah dibangun industri yang mampu mengolah turunan sawit, tentunya bakal memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Bahkan selain dibuat minyak goreng, juga bisa dibuat kosmetik dan sebagainya.

Ke depan diharapkan Kutim ada yang membangun industri sawit. Sehingga perusahaan sawit tak lagi menjual CPO, namun produk tersebut sudah bisa diolah sendiri di daerah ini,” ujar Ardiansyah.

Jika industri turunan sawit sudah berdiri sendiri di Kutim, tentunya bakal menopang pembangunan secara keseluruhan. Bahkan dampak positifnya perekonomian masyarakat semakin berkembang dengan baik. (**)

Dishub Kubar Kembali Bahas Perbaikan Jalan Oleh Perusahaan Sawit

SENDAWAR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali mengadakan rapat dengan seluruh pengusaha kelapa sawit terkait perbaikan jalan umum yang rusak. Rusaknya jalan tersebut diakibatkan oleh kendaraan kelapa sawit yang mengangkut hasil Tandan Buah Sawit (TBS) maupun Clude Palm Oil (CPO), Senin (15/3/2021).

Rapat dipimpin langsung Kadihub Kubar Rakhmat di ruang rapat dihadiri Kadis Lingkungan Hidup (LH) Ali Sadikin, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kabid LLAJ Saipul Anwar, PJ Kasi LLAJ Akhmad Bey Noorliansyah serta seluruh pengusaha kelapa sawit di Kubar.

Selain membahas perbaikan jalan umum, Pemda Kubar juga ingin memastikan seluruh perusahaan kelapa sawit melengkapi dokumen ijin lingkungan atau Amdal nya.

Dalam rapat yang kesekian kalinya ini perwakilan perusahaan terkesan saling lempar tanggung jawab dan berlindung dibalik izin penggunaan jalan umum. Mereka berdalih sudah mulai memperbaiki jalan-jalan yang berlubang, seperti di kawasan kecamatan Mook Manaar Bulatn, yang dikerjakan 3 perusahaan seperti PT. Kalimantan Agro Makmur (KAM), PT Ketapang Angro Lestari (KAL) dan PT. Kedap Sayaaq.

Salah satunya di Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat, Mook Manaar Bulatn, termasuk kecamatan Damai hingga simpang Kalteng di wilayah perbatasan. Bahkan ada ruas jalan yang memakan korban jiwa di kampung Sendawar Kecamatan Melak yang berujung protes warga hingga menanam pisang di  tengah jalan.

Lase, humas PTKA  mengklaim sudah memperbaiki jalanan beserta dua perusahaan lainnya memasang agregrat di wilayah Mook Manar Bulatn tepatnya di jalan yang berada di kampng Karangan sekitar kurang lebih 2,5 km. sisanya masih berunding dengan perusahaan dan pemerintah.

“Kami sudah perbaiki jalanan dari pelabuhan sampai ke kampung Karangan sepanjang 2,5 KM, disaksikan petinggi dan juga camat,”kata Lase saat ditemui usai rapat.

Sementara Humas PT.Kruing Lestari Jaya (KLJ) Benny Amin mengaku perusahaan yang bernaung dibawah PT.Tani Husani Abadi (THA) Group itu sudah melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang sering dilintasi. hanya saja tidak permanen.

“Kami dengan PT. KAL atau Fangiono group secara kontinyu perbaiki jalan yang kami lewati,”ungkap Benny.

Dijelaskan Benny, mengenai jalan yang rusak di daerah Kampung Royok, Kecamatan Melak akan ditinjau dan dihitung dulu biaya oleh PUPR dan Dishub untuk perbaikan jalan tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan yang melewati jalan tersebut siap menanggung semua biaya untuk perbaikannya.

Para pengusaha sawit justru mempertanyakan izin jalan umum yang diajukan sejak 2018 dan tidak diberikan Dinas Perhubungan. Di sisi lain, komitmen perawatan jalan umum sebagai konsekuensi belum memiliki jalan khusus terus disorot.

Kadishub Rakhmat tak menampik pertemuan kali ini belum menghasilkan keputusan yang pasti soal tanggung jawab masing-masing perusahaan. Hanya saja Dishub Kubar meminta perusahaan segera berkoordinasi dengan dinas PUPR mengenai pembagian tugas perbaikan jalan dan konstruksi yang tepat. Sebab selama ini kata Rakhmat, perusahaan hanya memasang agregat dan tidak bertahan lama.

“Nanti dari LLAJ dan PUPR akan melakukan pemantauan kelokasi jalan yang rusak, sekalian menghitung biaya untuk perbaikannya,”jelas Rakhmat.

Rakhmat menambahkan terkait izin jalan umum memang tidak diberikan lagi oleh Dishub Kabupaten sebelum perusahaan memenuhi semua syarat yang diperlukan

“Mereka seharusnya waktu mengurus Amdal itu juga mengurus Amdal Lalin nya juga,”kata Rakhmat.

Rakhmat juga meminta seluruh perusahaan di Kubar membuat asosiasi pengusaha sawit agar mudah dalam membagi tugas perawatan jalan umum. Dia menegaskan tidak akan mentolerir alasan-alasan perusahaan, sebab sesuai aturan semua perusahaan sawit maupun tambang wajib memiliki jalan khusus.

Ia juga Kembali mempertegas soal batas waktu dua tahun bagi perusahaan agar membuat jalan sendiri seperti yang disepakati dalam rapat dengan bupati Kubar 5 maret lalu. (arf)

« Previous Page — Next Page »