BUMDes di PPU Konsultasi Pengembangan Hidroponik

Penajam – BUMDes Karya Mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, berkonsultasi ke Tim Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) untuk rencana pengembangan usaha hidroponik.

“Kami sudah menjalankan unit usaha hidroponik di desa kami dan kewalahan melayani permintaan pasar, makanya kami perlu konsultasi untuk rencana pengembangan usahanya,” ujar Direktur BUMDes Karya Mandiri Herly First Ayu Octavera di Penajam, Selasa (23/3/2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri ini berada di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku. Akhir 2020 BUMDes tersebut memperoleh keuntungan Rp61,17 juta dari tiga unit usaha selain hidroponik.

Dari keuntungan sebesar itu, pengeluarannya adalah untuk operasional sebesar Rp12,23 juta, setoran PADes sebesar Rp14,68 juta, penambahan modal usaha Rp9,78 juta, untuk pengurus dan pegawai BUMDes Rp21,04 juta, dan untuk dana sosial Rp978,77 ribu.

Semenjak mulai Januari 2021, lanjut Herly, BUMDes Karya Mandiri menambahkan satu unit usaha baru berupa hidroponik. Screen house hidroponik tersebut dibangun Desember 2020 dan langsung beroperasi sehingga pada Januari sudah panen dan langsung dipasarkan.

Sejak panen perdana pada Januari hingga panen ketiga Maret tahun ini, permintaan pasar cukup tinggi sehingga satu unit screen house yang dikelola oleh BUMDes tersebut kewalahan melayani permintaan pembeli.

“Untuk itu kami hari ini berkonsultasi dengan Tim Teknis Program P2KPM PPU dalam rangka mengembangkan unit screen house, karena tahun ini ada alokasi bantuan keuangan untuk BUMDes melalui Program P2KPM yang sifatnya kompetisi,” ujarnya.

Herly melanjutkan bahwa pihaknya berencana mengajukan tambahan usaha hidroponik sebesar Rp100 juta. Dari modal sebesar ini, berdasar hitungannya dalam 28 bulan bisa kembali modal, sehingga bulan selanjutnya adalah mengejar keuntungan.

Sementara Tenaga Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Program P2KPM Kabupaten PPU Imam Subarkah mengatakan, dari layanan konsultasi yang ia lakukan untuk BUMDes Karya Mandiri, sudah ada gambaran tentang kondisi terkini unit usaha yang berjalan dan rencana pengembangannya.

“Namun demikian, masih ada perencanaan yang akan dituangkan dalam proposal pengajuan pengembangan usaha yang belum matang, jadi saya tadi minta dimatangkan dulu supaya saya bisa membaca rute usaha sampai memperoleh keuntungan,” kata Imam. (**)

Wali Kota Minta Perumdam Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menaruh perhatian terhadap pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih warga kota terutama saat bulan suci Ramadan.

“Saya mau bulan Ramadan ini kebutuhan air bersih untuk warga Kota Samarinda bisa terpenuhi,” kata Andi Harun saat audiensi dengan jajaran Perumdam Tirta Kencana di ruang rapat wali kota, Selasa (23/3/2021)

Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Noor Wahid Hasyim menyampaikan saat ini Perumdam memiliki kemampuan kapasitas produksi 2.435 liter/detik. Jumlah pelanggan yang dilayani saat ini mencapai 146.100, dengan pelanggan terpasang 159.789. Sehingga terdapat selisih 13.689 pelanggan yang belum mendapat layanan maksimal.

Wahid Hasyim membandingkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta yang memiliki kapasitas produksi 20.238 liter/detik dengan kapasitas pelanggan yang dilayani mencapai 1.214.280. Pelanggan yang terpasang 863.166 dengan selisih 351.114.

Demikian juga kota Surabaya dengan kapasitas produksi 10.981/liter/detik dan pelanggan dilayani 658.860 disusul pelanggan yang terpasang 562.381 dengan selisih 96.479.

Saat ini Perumdam Samarinda telah memiliki 14 Instalasi Pengolahan Air (IPA). Di antaranya IPA Cendana, IPA Tirta Kencana, IPA Samarinda Seberang, IPA Palaran, IPA Selili, IPA Bengkuring, IPA Pulau Atas, IPA Gunung Lipan, IPA Loa Bakung, IPA Gunung Lingai, IPA Bendang, IPA Bentuas, IPA Pampang, IPA Bukuan. (*)

 

Perumdam Tirta Kencana Jadwalkan Kuras IPA Gunung Lingai

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana menjadwalkan pengurasan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Lingai, Kamis (25/3/2021)

Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Produksi Syarif Rahman Hakim dan Asissten Manager IPA Gunung Lingai Encik Denny Haryadi melalui Asisten Manager Kesektariatan dan Humas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda HM Lukman menyampaikan, pengurasan ini merupakan agenda rutin setiao 4 bulan dimaksudkan untuk menjaga kualitas produksi air bersih.

Diperkirakan imbas pekerjaan pengurasan ini beberapa wilayah dari jalur tersebut akan mengalami gangguan distribusi. Adapun wilayah yang terganggu aliran distribusi selama pengurasan antara lain Jalan Gunung Lingai, Wilayah Lempake, Jalan Kebon Agung, Jalan DI Panjaitan, Jalan Mugirejo, Jalan Damanhuri, Jalan Gerilya Solong, Jalan Sentosa Dalam, Jalan PM Noor, Perum Griya Mukti Sejahtera dan sekitarnya. Kegiatan pengurasan tidak menjadikan produksi mati total artinya produksi tetap berjalan akan tetapi kapasitas produksi dikurangi atau tidak maksimal seperti biasanya.

“Kami mengimbau kepada masyarakat dan pelanggan di jalur aliran IPA yang sedang di kuras tersebut untuk bisa menampung air sebagai persediaan selama masih mengalir karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi dihentikan sementara,” terang Lukman.

Lukman menyampaikan permohonan maaf manajemen Perumdam atas terganggunya aliran distribusi di beberapa wilayah yang sedang dilakukan pengurasan.

“Semoga berjalan lancar dan sesuai jadwal sehingga hasil produksi akan selalu tetap terjaga kejernihannya,” tutur Lukman.

Untuk informasi dan pelaporan hubungi Hotline 0541-2088100 atau Chat WA ke 0811553536 atau 0811552226. (*/lk)

Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Mengadu ke DPRD Kaltim

SAMARINDA – Sejumlah warga yang lahannya belum mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh akibat pembangunan tol Balikpapan-Samarinda mengadu ke DPRD Kaltim.

Mereka meminta kejelasan pemerintah, untuk menindaklanjuti ganti rugi tanam tumbuh yang belum tuntas. Untuk lokasi lahan milik warga yang belum diganti rugi itu, terletak di Kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin menyampaikan, warga meminta agar para legislator di Karang Paci mendorong pemerintah, memberikan hak ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik warga, yang telah terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

“Kami akan lakukan segala upaya agar masyarakat yang mempermasalahkan dan menuntut, terkait ganti tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan Tol tersebut, dapat segera diganti rugikan,” ungkap Jahidin ketika dikonfirmasi Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut oleh masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi. Sebab belum dilakukan peninjauan dan didata secara akurat.

Mantan Anggota Polri itu menegaskan, terkait dengan tanam tumbuh memang adalah hak masyarakat dan mutlak harus diganti oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengganti tanah karena memang milik negara. Sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya. Pasalnya, apabila dibayar ganti rugi namun tidak memiliki hak yang jelas atas lahan tersebut, maka ranahnya ke penyalahgunaan jabatan. Dan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

“Jadi hanya meminta ganti rugi tanam tumbuhnya saja. Dari data kepemilikan, mereka juga memiliki sebagian surat sebatas Camat. Berupa pembukaan lahan, namun ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat,” sambungnya.

Hal tersebut berbeda halnya apabila ganti rugi yang diminta warga hanya sebatas tanam tumbuh merupakan kewajiban Pemrov Kaltim untuk memberikan hak ganti ruginya.

“Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan. Tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti,” jelas Jahidin.

Rencananya dalam waktu dekat ini, Jahidin beserta rekan sejawatnya akan kembali memanggil beberapa instansi terkait, guna melakukan pembahasan ganti rugi yang menjadi hak masyarakat.

“Untuk tuntutan masyarakat ini agar bisa dituntaskan pada pertengahan tahun ini, kami masih akan usahakan, yang terpenting kami masih kembali mengagendakan rapat pertemuannya,” tandasnya. (*/adv)

Wakil Walikota Samarinda Panen Cabe di Simpang Pasir

SAMARINDA. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi melakukan panen cabai kelompok tani Karya Mandiri Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Senin (21/3/2021). Cabe yang dipanen ditanam di tanah seluas 20×60 meter milik pribadi dari kelompok Tani Karya Mandiri.

Rusmadi menyampaikan, walaupun Samarinda sebagai kota jasa dan perindustrian, pertanian terus berjalan. Karena ia meminta lahan pertanian yang produktif tetap terus dijaga

“Jangan berganti beton atau peruntukan lainnya,” tegas Rusmadi.

Ia mengaku merasa senang dan bahagia bisa bersama-sama memanen cabai. Ia berharap petani lainnya bisa juga ikut menanam jenis seperti ini.

“Khusus cabe mestinya harus menjadi gerakan bagi kita. Terlebih Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Apalagi menjelang puasa,” kata Rusmadi yang pernah menjabat Dekan Fakultas Pertanian Unmul.

Menurutnya ini penting, karena cabe merupakan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Saat ini komoditas cabe, ayam potong, bawang putih, bawang merah masih didatangkan dari luar daerah.

“Padahal kita masih ada lahan-lahan luas. Kalau masih mendatangkan dari luar berarti Dinas terkait tidak maksimal bekerja,” imbuh ketua IKA Unmul Fakultas Pertanian.

Rusmadi meminta Fakultas Pertanian agar dibangun pilot project bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Apresiasi juga disampaikan anggota DPRD Samarinda Laila Fatihah dan Jasno.

“Sebagai anggota dari Dapil Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir, yang mana merupakan kawasan pertanian. Mulai dari periode sebelumnya kami selalu komitmen mensupport melalui dukungan penganggaran. Tentunya kami bangga kalau pertanian di sini terus maju dan petani sejahtera,” ungkap Laila yang juga dari Komisi II.

Ia berjanji akan mensupport melalui Pokirnya. Namun ia meminta komitmen petani agar bantuan tidak terus menerus, tapi sampai bisa mandiri.

Jasno pun mendukung program 100 hari kerja termasuk di program pertanian. Namun diharapkannya semangat terus.Ia juga meminta agar Dinas Pertanian terus hadir bersama petani. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »