Perbaikan Jalan Mangkupalas – Palaran Dianggarkan Rp3 Miliar

SAMARINDA – Jalan poros Mangkupalas – Palaran saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Longsor juga kerap terjadi di Jalan Pattimura yang menghubungkan Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pada tahun 2021 telah menganggarkan dana Rp3 miliar.

“Kita sudah anggarkan tahun ini semoga segera diperbaiki untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Seno di Samarinda, Kamis (15/4/2021)

Dikatakan Seno, aktivitas masyarakat sering terhambat karena akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan akibat tertutup oleh material longsor. Pengguna jalan terpaksa harus memutar mencari jalan alternatif dengan jarak yang lebih jauh dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai di tempat tujuan.

Dijelaskan Seno, untuk mengatasi longsor tersebut, Dinas PUPR Kaltim berencana menurap sisi kanan Jalan Pattimura, dari Mangkupalas menuju Palaran tahun ini. Titik yang diturap sepanjang 175 meter sampai 200 meter berada di 2 titik lokasi longsor, termasuk tikungan arah ke Mahkota II. Proyek ini ditaksir menelan biaya Rp8 Milyar

Seno berharap anggaran bisa ditambah pada angaran perubahan dan tahun 2022 sehingga penurapan bisa segera dilaksanakan. (*/adv)

BI Kaltim Janjikan Virtual Expo 2021 Dilaksanakan Selama Setahun

Vivaborneo.com, Samarinda — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Tutuk SH Cahyono mengatakan masyarakat Kaltim sangat siap menerima perubahan di era digital. Hal ini dibuktikan perkembangan QRIS di Kaltim paling cepat penetrasinya di Kalimantan dan berada di atas rata-rata perkembangan nasional. Read more

DPMPD Kaltim Siapkan Aplikasi BUMDes Mart

SAMARINDA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim saat ini mempersiapkan pengembangan aplikasi BUMDes Mart. Aplikasi ini sebagai bentuk pembinaan BUMDes melalui fasilitasi penyediaan ruang promosi secara online.

“Sedang kita siapkan pengembangannya. Saat ini bahkan sudah ada pengembang aplikasi yang menawarkan siap membantu. Tinggal kita lihat yang mana sesuai keinginan langsung kita realisasikan, ” ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat menerima kunjungan pengembang aplikasi, di Ruang Kepala DPMPD Kaltim, Rabu (14/4/2021).

Aplikasi BUMDes Mart ini akan mengakomodir BUMDes yang ada di 841 desa se Kaltim. Berfungsi seperti layanan Marketplace. Menjadi wadah promosi produk yang dihasilkan BUMDes agar dikenal secara luas melalui jejaring sosial.

Bagi DPMPD keberadaan aplikasi membantu dalam mengumpulkan data perkembangan BUMDes yang ada di Kaltim, sehingga tidak perlu lagi minta data ke kabupaten/kota.Melalui aplikasi tersebut secara serta merta dapat diketahui ketika BUMDes memperbaharui data.

“Terpenting bisa ketahui transaksi BUMDes. Semoga segera ada pengembang aplikasi yang bisa mengakomodir keinginan kita itu dituangkan ke dalam aplikasi, ” kata Syirajuddin yang didampingi Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis bersama para Kepala seksi terkait Endang Efendi dan Muiyanto.

Syirajuddinberharap peresmian aplikasi dilakukan secara seremonial oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Kaltim agar gaungnya luas. Terlebih pembinaan BUMDes menjadi salah satu program prioritas bidang kesejahteraan sosial pengungkit pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023. (AM)

 

Pemkot Samarinda Fokus Tangani Banjir di Tiga Titik

Samarinda – Wali Kota Samarinda, H Andi Harun menegaskan jika penanganan banjir merupakan salah satu program prioritas Pemkot Samarinda. Penanganan ke depan harus tersistem agar dana yang digelontorkan benar-benar bisa menjawab permalahan banjir yang sampai sekarang masih terus menghantui warga Kota Tepian.

Hal ini disampaikan Wali Kota saat rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir di Kota Samarinda bersama perwakilan Pemprov Kaltim dan segenap unsur terkait lainnya di Balaikota Samarinda, Rabu (14/4/2021).

Penanganan banjir tersebut tentunya disesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Pemkot Samarinda saat ini. Meski dengan keterbatasan anggaran, tetap harus ada yang dikerjakan dan paling tidak memberikan hasil nyata di lapangan.

“Satu per satu akan kita eksekusi,” ujarnya.

Andi Harun menyebut, ada tiga titik yang akan menjadi fokus perhatian ke depan. Di antaranya simpang Mal Lembuswana, simpang Sempaja, serta Jalan DI Panjaitan. Untuk simpang Sempaja ini terang dia, sekaligus mencakup Sempaja ujung dan Bengkuring. Sementara untuk Jalan DI Panjatan sekaligus mencakup Mugirejo dan Lempake.

“Intinya bertahap tapi yang terpenting harus dikerjakan dan ada hasilnya. Untuk lokasi lainnya juga pasti tetap akan menjadi perhatian kita ke depan,” tegasnya.

Diakuinya, upaya untuk mengatasi banjir ini sudah lama dilakukan. Namun kemungkinan besar karena koordinasi yang kurang. Karena itu, ia meminta agar koordinasi ke depan bisa lebih ditingkatkan.

“Jika ada permasalahan sosial di lapangan, supaya bisa dilaporkan, termasuk ke Wali Kota biar bisa dikontrol dan dicarikan jalan terbaiknya. Karena kalau saya lihat, tanggung jawab kita itu lebih banyak di permasalahan sosial. Pemkot akan lebih serius untuk menganggarkan ini,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan, Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H Rusmadi menambahkan, persoalan banjir di Kota Samarinda ini memang sangat kompleks. Karena itu, memerlukan sinergitas dan kerja sama semua pihak terkait.

“Kita semua selama ini sudah punya komitmen bersama. Tinggal saat ini komitmen bersama untuk melaksanakannya di lapangan,” tandas Wawali.

Rakor tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiyono, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta camat dan lurah se-Kota Samarinda. (*/man)

Bupati PPU dan BI Perwakilan Balikpapan Bahas Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terima Courtesy Call Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Darmadi Sudibyo serta jajaran dalam rangka High Level Meeting (HLM) pertumbuhan ekonomi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Pembentukan Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai III Setkab PPU, Rabu (14/4/2021)

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Plt. Sekda PPU Muliadi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Usman, Kadis Ketahanan Pangan Surito, Kepala Bapenda Tohar, Kepala Badan Keuangan Tur Wahyu, Kabag Ekonomi Durajat serta Sejumlah Dinas Terkait dilingkungan pemerintah Kabupaten PPU

Bupati Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dalam kesempatannya mengapresiasi dan mendukung penuh atas upaya Bank Indonesia (BI) bersama dengan Pemerintah daerah untuk bersama-sama dalam pengendalian inflasi baik dalam kelancaran distribusi, keterjangauan harga pangan, ketersedian pasokan serta membangun komunikasi efektif antar lembaga sebagai penggerak ekonomi maupun dengan dinas terkait

“Pengendalian ini diperlukan sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta memastikan ketersedian kebutuhan pangan yang dilakukan semua sektor tanpa terkecuali termasuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (KCB), dalam rangka program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dipasaran terlebih ppu sebagai salah satu lumbung pangan pada padi/beras”

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Darmadi juga pada kesempatannya menyampaikan High Level Meeting (HLM) pertumbuhan ekonomi daerah ini dilakukan bersma Pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait seperti Tim TPID dalam rangka mengantisipasi agar lonjakan harga tidak terjadi terutamanya saat ramadhan seperti saat ini hingga jelang idul fitri tahun 2021

Terlepas dari pengendalian lonjakan ketersedian harga pokok pangan ini juga telah dilakukannya pembentukan percepatan dan perluasan digital daerah (TP2DD) dalam rangkan goverment dan memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat dengan basis digital, mengingat kedepan digitalisasi terkait elektroniksasi pemerintah daerah dapat dilakukan sehingga digitalisasi ini dapat terwujud seperti pembayaran restribusi yang tidak lagi menggunakan uang tunai tapi menggunakan digitalisasi elektronik melalui kris

Dengan hadirnya digitalisasi ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun dalam pengelolaan pada pendapatan sektor lain “ Tutupnya

Kegiatan High level Metting dilanjut dengan mengunjungi pasar induk nenang dalam sosialisasi penggunaan perluasan digital daerah serta ketersedian pangan dalam rangka pengendalian inflasi terhadap ketersedian pangan dan sejumlah kebutuhan lainnya.(*/adv)

« Previous Page — Next Page »