Komisi III DPRD Kaltim Bahas Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang

SAMARINDA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur memanggil sejumlah pihak terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas jalan di provinsi di Kota Balikpapan serta akses jalur pendekat menuju Jembatan Pulau Balang, dari arah Kota Balikpapan.

“Ada tiga opsi yang disiapkan, agar Jembatan Pulang Balang segera difungsikan sebagai Koridor Trans-Kalimantan,” kata Anggota Komisi III, Muhammad Adam saat ditemui usai menghadiri RDP yang berlangsung di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Senin (12/4/2021).

Opsi pertama menurut Muhammad Adam yaitu membangun tiga jembatan yang melewati tiga sungai. Biaya kontruksi ini diperkirakan sebesar Rp1 triliun, tetapi tidak ada pembebasan lahan.

Sementara opsi kedua dikatakan Muhammad Adam yaitu pembebasan lahan yang sudah disiapkan pemerintah Kota Balikpapan sebesar 129 hektar. Pembebasan lahan dan kontruksi ini diperkirakan memerlukan biaya Rp1,2 triliun.

“Tapi ada keluhan dari kawan-kawan LSM penggiat lingkungan, karena terlalu dekat dengan kawasan hutan lindung Sungai Wain,” katanya.

Opsi ketiga, yaitu jalur pendekat menuju Jembatan Pulau Balang juga direncanakan akan dibangun di atas kawasan pesisir pantai.

Dikatakan Muhammad Adam, meski saat ini Jembatan Pulau Balang sudah tersambung, namun diperkirakan baru bisa dimanfaatkan dua tahun kemudian. Kendati demikian, uDPRD Kaltim berupaya mendorong akses jalur pendekat jembatan itu terus dilakukan. (adv/nin)

Kunjungi Jawa Barat, Tim Raperda Perdalam Materi Ketahanan Keluarga

SAMARINDA – Tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim melakukan beberapa kunjungan ke instansi terkait di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memperdalam materi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Ely Hartati Rasyid mengatakan, hasil kunjungan kerja tersebut banyak hal yang didiskusikan berkaitan ketahanan keluarga. Dari sana, timnya mendapat referensi untuk dapat menggodok Raperda tersebut lebih lengkap.

“Ada banyak produk unggulan yang telah berjalan, termasuk cara-cara mengkampanyekan Perda Ketahanan Keluarga, diantaranya membuat jaringan motivasi ketahanan keluarga (motekar),” ucapnya, Senin (12/4/2021)

Informasi data Motekar yang diperoleh oleh tim Pansus Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim, terdapat sebanyak 666 Motekar di Jawa Barat. Seluruh Motekar tersebut juga memperoleh gaji dari pemerintah daerah, yang dititipkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Pengkaderan Motekar sendiri direkrut dari mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.

“Bentuknya itu relawan, tapi tetap didapat gaji dari pemerintah. Itu salah satu produk unggulan Gubernur Jawa Barat. Mereka ini yang menjadi kader-kader keluarga tangguh” beber Legislatif dari Fraksi PDI-P ini.

Ely berharap, pemerintah dapat mengimplementasikan isi Perda, yang menyentuh seluruh aspek tingkatan masyarakat, mulai dari yang paling bawah hingga tingkat masyarakat di level atas. Harapan lainnya, Perda Rancangan Ketahanan Keluarga tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mengenai hak-hak pribadi setiap orang.

“Implementasinya di lapangan terkait penjabaran Perda Ketahanan Keluarga di Jawa Barat. Semoga bisa jadi bahan masukkan,” harapnya.

“Pemerintah kalau ingin maju, harus menyentuh hal-hal fundamental, mulai dari lingkup keluarga. Kita lihat nanti, mudah-mudahan tidak mengurusi masalah pribadi. Kita kaji kembali, ini baru referensi,” tutupnya. (*/adv)

 

 

Rusmadi : IKA Harus Kuat Membangun Jaringan

Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda H Rusmadi mengatakan harus bangga sebagai alumni Universitas Mulawarman (Unmul) karena saat ini banyak yang berprestasi dan posisi penting di pemerintahan ditempati alumni Unmul.

Hal ini disampaikan Rusmadi saat menghadiri Musyawarah Nasional Ke IV Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman (Munas IKA Unmul) tahun 2021 di Hotel Mercure, Senin (12/04/2021).

“Kita bicara profesionalisme bahwa banyak posisi penting di pemerintahan ditempati oleh alumni Unmul. Meski banyak yang menempati posisi penting namun IKA harus tetap membangun jaringan karena semua manusia pasti punya keterbatasan sehingga dari keterbatasan bisa saling berbagi ilmu, informasi serta pengetahuan. Yang terpenting IKA harus memperkuat jaringan antar alumni karena namnya pembangunan itu pasti dinamikanya sangat tinggi,” ucap Rusmadi yang juga ketua IKA Fakultas Pertanian Unmul.

Sementara dalam Munas itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali terpilih sebagai Ketua Umum IKA Unmul periode 2021 – 2026.

“Alhamdulillah pelaksanaan munas berjalan dengan lancar, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat diacara munas ini dikarenakan Menteri PPN/Bappenas datang ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sehingga saya langsung dari Balikpapan. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya setelah memberi kepercayaan dan terpilih kembali sebagai ketua umum IKA periode 2021-2026,” jelas Isran Noor.

Disampaikan dalam sambutannya bahwa atara alumni IKA harus saling kerjasama di berbagai bidang. “Tanpa adanya kerjasama yang baik serta kebersamaan maka IKA tidak akan berkembang dan berjalan dengan baik dan kurang bermanfaat terutama bagi anggotanya,” katanya.

IKA juga diharapkan bisa mengembalikan marwah dan martabat almamater di dunia luar kampus.

Termasuk Juga asosiasi terus berkembang. Fakultas maupun prodi juga bisa berperan baik secara ilmiah.

“IKA harus bisa membangun keluarga besar untuk memberikan kontribusi terutama untuk menyambut IKN nanti. Jadi sampai saat ini jangan kuatir dengan kualitas IKA, mungkin yang diperlukan harus memakai strategi karena kita harus percaya dalam membangun sebuah karya,” bebernya.

Ditambahkannya kemampuan bidang ekonomi, hukum, sosial adalah modal dasar dari sisi menuju IKN. “Kaltim kedepannya akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi diluar pulau Jawa sehingga harus dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik. Belum lagi investor asing sudah banyak yang siap datang di Kaltim untuk menawarkan pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan sebagainya,” tuturnya.

Rektor Unmul Masjaya menambahkan bahwa Unmul terus mengakomodir untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Samarinda. “Salah satu modal kita sebagai dunia pendidikan ikut membangun SDM yang lebih baik lagi sehingga nantinya mahasiswa setelah lulus bisa mengimplementasikan di luar kampus. Namun peranan alumni juga sangat diharapkan untuk ikut menggandeng adik – adiknya. Intinya Perguruan Tinggi dan alumni harus bergandeng tangan untuk membesarkan Unmul,” ungkap Masjaya.(*/man)

Dinas Pertanian dan PT GBU Bantu Gapoktan Martawai Tanam Padi

KUTAI BARAT, SENDAWAR – Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bekerja sama dengan PT. Gunung Bara Utama (GBU) melakukan penanaman padi Mekongga di lokasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Martawai di Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Senin (12/4/2021).

Kepala Dinas Pertanian Petrus saat ditemui usai menanam padi mengatakan, Lahan Gapoktan Martawai sudah dicetak sejak tahun 2019 lalu. Hingga saat ini petani sudah ada yang dua hingga tiga kali panen dalam setahun.

“Sejak pertama dibuka kami sudah melakukan pendampingan dan memberi pupuk, kapur serta bibit,”jelas Petrus.

Ia menuturkan, adanya PT. GBU di Gapoktan Mertawai ini menambah kekuatan Dinas Pertanian dan meringankan beban pemerintah yang sangat minim anggaran pada masa pandemi.

“DInas Pertanian bersama PT. GBU saling bergantian mengisi kekosongan yang diperlukan para petani,”ujar Petrus.

Dijelaskan, Jika Dinas Pertanian menyuplai bibit nanti berbagi bantuan dengan PT. GBU yang membantu pupuk serta kapurnya. Masing-masing memberi bantuan silih berganti setiap bulan sehingga tidak terjadi bantuan yang tumpah tindih. PT. GBU selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait bantuan yang diperlukan para petani.

“Pemerintah rutin memberi bantuan kepada para petani hanya bibit, yang lain seperti pupuk, vitamin dan yang lainnya bergantian dilakukan bersama PT GBU,” katanya.

Petrus berpesan kepada para petani jangan patah semangat dalam menanam padi. Para petani harus sabar karena Dinas Pertanian dan PT. GBU selalu mengupayakan pendampingan untuk membantu mengatasi masalah para petani.

Sementara itu manajeman PT GBU melalui Supervisor External Governmant Relation (EGR) Denis mengatakan, sejak 2019 PT. GBU melalui program PPM melakukan pengembagan ke bidang pertanian dan persawahan. Saat itu PT GBU mulai membantu Gapoktan Martawai yang berada di Kampung Jengan Danum. Bantuan diberikan seperti pupuk, kapur dan juga vitamin, cangkul dan peralatan yang diperlukan oleh petani.

“Persiapan selama setahun, pada 2019 kita melakukan panen perdana bersama Gapoktan Martawai,”ujarnya.

Dijelaskan Denis , panen perdana di 2019 itu tidak merata dengan tingkat keberhasilannya belum begitu memuaskan. Kendala yang dihadapi antara lain tingkat keasaman air yang masih tinggi meski telah diberi kapur. Seiring berjalannya waktu para petani mengikuti pelatihan sehingga para petani banyak pengetahuan tentang menanam padi yang benar.

“PT GBU juga selalu melakukan pendampingan dengan mendatangkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Pulau Jawa yang sudah berpengalaman,”jelasnya.

Dennis menjelaskan, penanaman perdana padi Mekongga ini yang dilakukan Gapoktan Martawai beserta Dinas Pertanian dan PT. GBU hari ini dipastikan akan panen tiga bulan kedepan.

“Nanti kita akan usahakan panen tiga bulan kedepan n dan akan mengundang bupati untuk hadir dalam acara panen raya nanti,”ungkapnya.

Dennis berharap, masyarakat jangan hanya fokus di satu kegiatan swasembada padi saja. Hendaknya juga mengembangkan ke hotikultura dengan menanam sayur dan sebagainya, sehingga masyarakat kubar bisa menjadi penyuplai untuk kebutuhan masyarakat setempat tanpa harus mendatangkan dari luar Kubar.

Secara terpisah Kabak petinggi Kampung Jengan Danum terpilih menyampaikan sangat mengapresiasi terhadap perusahaan PT.GBU yang sudah perduli terhadap warganya yang sedang bercocok tanam menanam padi. Ia berharap perusahaan yang lain bisa ikut membantu para petani yang ada di sekitar perusahaan seperti PT. United Tractor (UT) dan Juga PT. Pamapersada Nusantara.

“kami berharap semua perusahaan yang ada di sekitar kami ini ikut bergabung dengan para petani di Gapoktan Martawai Jengan Danum ini seperti PT. GBU ini,”pintanya.

Sementara PPL untuk Kampung Jengan Danum Maria Maksima mengatakan, saat ini lahan yang sudah di buka oleh pemerintah ada sepuluh hektar, sedangkan yang akan dilakukan penanaman hari ini yang sudah siap ada satu hektar.

“Adanya PT.GBU di Gapoktan Martawai sangat membantu Dinas Pertanian dan meringankan beban pemerintah,”ungkapnya. (arf)

DPMPD Fasilitasi Rencana Pembentukan Forkom KPMD/K

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memfasilitasi rencana pembentukan Forum Komunikasi (Forkom) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Provinsi Kaltim.

Pembentukan Forkom KPMD/K akan menghadirkan perwakilan kabupaten/kota se Kaltim dalam nuansa ngobrol bareng yang direncanakan dilaksanakan, di Samarinda, minggu kedua April 2021.

“Kita berencana membentuk Forkom KPMD/K Provinsi Kaltim. Hari ini kita kumpulkan perwakilan kabupaten/kota untuk membahas persiapan pembentukannya,”ujar Kepala DPMPD Kaltim melalui Kabid Pemberdayaan kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat yang diwakili Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Helvin Syahruddin saat membuka Rapat Persiapan Pembentukan Forkom KPMD/K Provinsi Kaltim secara virtual, Senin (12/4).

Sebagai tindak lanjut, DPMPD Kaltim akan kembali bersurat ke kabupatan/kota untuk mengusulkan dua nama yang akan menjadi perwakilan sebagai anggota Forkom KPMD/K.

Nantinya Forkom KPMD menjadi rumah berkumpul dan berkomunikasinya KPMD/K se Kaltim. Membahas permasalahan yang dijumpai untuk diselesaikan bersama. Perannya diharap kedepan lebih optimal sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi pembangunan desa.

“Boleh dikatakan mereka sebagai pendamping. Jadi saat program pusat terkait pendampingan desa berakhir, desa tetap ada pendampingan,”katanya.

Hanya saja perlu komitmen bersama memberikan perhatian bagi KPMD/K berupa penganggaran biaya operasional termasuk honorarium kegiatannya.

“Pesan pimpinan bentuk saja dulu. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaannya kita bisa belajar dengan Provinsi Jawa Timur yang lebih dulu membentuk Forkom KPMD/K. Kalau kita berhasil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mau mencontoh,”katanya.

Helvin memimpin rapat didampingi Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (TA P3MD) Provinsi Kaltim Syafrudin. Secara virtual rapat diikuti DPMD maupun instansi membidangi pemerintahan kabupaten/kota se Kaltim dan TA P3MD Provinsi Kaltim.(AM)

« Previous Page — Next Page »