Pansus LKPJ Gubernur Bahas Pengembangan SDM

SAMARINDA – Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2020, dipimpin oleh Rusman Yaqub wakil ketua pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), membahas terkait misi pengembangan sumber daya manusia di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 (satu), Rabu (7/4/2021)

Pansus mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), dan Dinas Kesehatan yang didalamnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Provinsi Kaltim.

Rusman mengatakan, alokasi anggaran yang cukup besar sekitar Rp1,8 triliun lebih untuk Diknas dan Dinas Kesehatan dengan alokasi anggarannya R0700 juta lebih. Sementara untuk rumah sakit seperti RS. AWS sekitar Rp700 juta, kemudian RS. Kanujoso Balikpapan sekitar Rp600 juta, dan terkecil RS Atma Husada kurang dari Rp100 juta.

“Yang banyak itu di rumah sakit karena BLUD, seperti, tapi itu wajar karena itu BLUD, pendapatan rumah sakit itu kembali lagi untuk biaya pengelolaan rumah sakitnya” jelasnya

Dikataan Rusman, BLUD ini manajemennya seperti setengah perusahaan, tapi tetap tercatat di APBD.

Sedangkan, DKP3A alokasi anggaran hanya sedikit seperti Dispora sekitar Rp 38 juta, namun setelah penyesuaian anggaran akibat covid-19 tahun ini menjadi naik tiga kali lipat.

Rusman menjelaskan, pansus masih dalam tahap klarifikasi isi laporan LKPJ Gubernur dengan real yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

” Pansus baru sebatas melakukan klarifikasi data, jadi nanti hasil apa yang ditemukan oleh Pansus, kesimpulannya satu minggu lagi.” pungkasnya. (*/adv)

Rusmadi : Suksesnya Pembangunan Bisa Diukur dari Data Orang Miskin

Samarinda – Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H Rusmadi memimpin rapat evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) Kota Samarinda Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Balaikota Samarinda, Rabu (7/4/2021) siang. Rapat evaluasi ini dihadiri seluruh camat dan lurah se-Samarinda. Menurut Rusmadi, sukses tidaknya suatu kota itu bisa dilihat dari data jumlah orang miskin. Bila data orang miskin tidak berkurang atau bahkan terus naik, maka programnya bisa dibilang tidak berhasil.

“Untuk itu, kita harus beri perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan data. Bahkan kita tidak tahu di posisi mana melaksanakan program pembangunan bila kita tidak tahu data yang riil. Saya harus memberikan format kepada camat dan lurah seluruh Samarinda supaya verifikasi dan validasi berjalan dengan baik. Sehingga penerima bantuan tidak tepat sasaran, tidak perlu terjadi lagi di masa yang akan datang,” kata Rusmadi dalam sambutannya.

Dijelaskannya, program Pemkot Samarinda ke depannya mampu memberikan jaminan sosial kepada warganya yang perlu dilindungi seperti diberikan jaminan kesehatan, serta jaminan anak-anak sekolah. Tentu bahaya kalau tidak ada data yag valid. Kebijakan yang ditempuh Pemkot Samarinda adalah data riil di lapangan.

“Saya berikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang sudah bekerja keras untuk verifikasi dan validasi DTKS ini. Kita harus memiliki data yang akurat dan update. Ini sudah langkah awal yang baik, secara khusus setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) harus punya tanggung jawab. Memang tidak ada OPD khusus, tetapi bila melihat tupoksinya ada di Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika, Red) untuk membantu menyusun data. Kemudian Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Red) berfungsi sebagai validasi datanya. Kemudian harus melibatkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Red) duduk satu meja bersama camat dan lurah untuk bersama-sama. Sehingga bila di saat eksekusi dalam memberikan bantuan program-program yang terkait jaminan sosial, tidak lagi berbicara data lagi tetapi riil di lapangan. Jadi yang namanya data itu memang harus sampai final, tidak boleh digantung,” bebernya.

“Nanti bila data sudah valid, kita berjuang di Kemensos (Kementerian Sosial, Red). Karena ini penting untuk yang mendapatkan bantuan. Sehingga nanti dari sana, bisa dipilah-pilah mana yang bisa mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan, Red), non tunai dan lain sebagainya. Sehingga tidak tumpang tindih lagi untuk warga yang memang perlu mendapatkan bantuan. Nanti kalau sudah valid, Bappeda akan menggunakan sebagai basis data karena itu untuk program-program penanggulangan sosial. Nanti ke depannya supaya diatur untuk tim koordianasi penaggulangan kemiskinan. Nanti akan kita adakan rapat lebih lebih lanjut tentang program-program apa saja di luar bantuan yang sudah ada. Ini salah satu cara kerja kita menempatkan data sebagai basis,” jelas Rusmadi.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Tejo Sutarnoto juga menjelaskan rapat evaluasi verifikasi dan validasi DTKS ini sangat penting untuk mewujudkan data yang riil di lapangan dan dijadikan pegangan pengambil kebijakan. “Dengan dikumpulkannya OPD terkait dan camat serta lurah se-Kota Samarinda, maka kita tahu apa permasalahan yang sebenarnya di lapangan sehingga bisa dijadikan evaluasi bersama,” jelas Tejo.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, Ridwan Tasa juga menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan. Terutama dengan beberapa regulasi yang sering berubah programnya dari pusat, sehingga beberapa program secara nasional harus berbasis DTKS. Termasuk penekanan data NIK yang disandingkan kembali dengan data Disdukcapil.

“Memang data yang kita sandingkan dengan Disdukcapil itu terdapat perbedaan dan pada akhirnya menjadi tidak bisa semua mendapatkan bantuan. Saya dan juga Pemkot Samarinda berkeinginan data itu sama, sektor migrasi penduduk yang menjadi dinamika kependudukan kita lebih cepat berubah,” terang Ridwan Tasa.

Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah menambahkan, DTKS ini sebenarnya sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wawali dengan Samarinda Smart City yaitu melalui Smart Card bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan. “Sebenarnya ini salah satu program Samarinda Smart City yaitu Smart Card. Kami di Diskominfo ada program bimtek (bimbingan teknis, Red), di mana untuk membantu Dinas Sosial, memang tempatnya di Diskominfo. Tetapi semua yang menjalankan itu Dinas Sosial. Sehingga Diskominfo itu hanya memfasilitasi melalui program yang telah diinstruksikan Wali Kota dan Wawali untuk sesegera mungkin membuat Smart Card tadi. Sehingga sampai saat ini sudah 65 persen data yang terverifikasi dan itupun terus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Jadi kami tidak bekerja sendirian dan kalau sudah final program Smart Card akan segera diluncurkan,” terang Aji Syarif Hidayatullah. (*/man)

Wakil Ketua DPRD Samarinda Sebut Komoditas Perkebunan Karet Perlu Dikembangkan

SAMARINDA – Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi bersama Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran untuk bertemu dengan para petani karet.

Rusmadi menyampaikan dukungannya terhadap para petani karet, sawit dan padi untuk memperbanyak komoditas pertanian di Samarinda dengan kualitas dan kuantitas produksi dan harga jual yang baik.

“Ayo kita pelihara kualitas karet di Kaltim yang dikenal bersihnya, khususnya di Kelurahan Bantuas ini. Merk ternama dunia mengakui kualitas karet di negara kita. Semoga produk dari Bantuas termasuk di dalamnya,” ujar Rusmadi, Senin (5/4/2021).

Sementara itu, Subandi selaku Wakil Ketua DPRD Samarinda menyebutkan, perkembangan komoditas pertanian semakin meningkat. Dia mengapresiasi para petani khususnya komoditas karet untuk terus bersemangat bertani.

Selain itu, dia melihat infrastruktur jalan menuju perkebunan karet dan termasuk akses jalan utama berbagai komoditas pertanian perlu ditata dan diperbaiki.

“Kita harus mendukung para petani dengan fasilitas akses jalan yang memadai dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya misalkan peralatan dan pupuk,” ujar Subandi.

“Saya Pemkot Samarinda terus mendukung para petani agar kegiatan pertanian terus meningkat sehingga komoditas di Samarinda tidak hanya mengandalkan pertambangan saja namun pertanian juga menjadi potensi ekonomi masyarakat Samarinda yang harus dikembangkan,” tutupnya. (man)

Jelang Puasa, Wakil Wali Kota dan DPRD Samarinda Bahas Kesediaan Sembako

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Samarinda, H Rusmadi.

Dalam rapat tersebut untuk menyamakan persepsi untuk mewujudkan kondisi sosial yang tentram dan tertib selama menjalani ibadah puasa. Rusmadi menyampaikan bahwa salah satu pembahasan rapat koordinasi ini adalah berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) selama bulan puasa.

“Sesuai surat edaran Kementerian Agama yang berisi tentang kelonggaran aktivitas masyarakat dalam menjalani ibadah puasa namun tetap mematuhi protoko kesehatan,” ujar Rusmadi di Balai Kota, Selasa (6/4/2021).

Selain itu, Rusmadi menuturkan persiapan distribusi air bersih, listrik hingga bahan pokok dipastikan tersedia selama bulan Ramadan.

Subandi mengatakan, memasuki bulan suci ramadan ini tentu banyak persiapan yang harus dilakukan pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat agar umat Islam dapat beribadah secara khusyuk.

“Kita melaksanakan rapat koordinasi persiapan selama menghadapi bulan ramadan dipastikan sembilan bahan pokok harus tersedia dengan harga yang normal, dan melaksanakan sholat tarawih diatur secara teknisnya mengkondisikan kapasitas jamaah di masing-masing tempat ibadah,” ungkap Subandi.

“Di bulan puasa ini seluruh masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin buka puasa bersama pun harus mempertimbangkan aturan protokol kesehatan,” tutupnya. (man)

Kebutuhan Pokok Dijamin Aman Selama Ramadan Hingga Lebaran

SAMARINDA – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Tahun 2021, Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda mengadakan Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting), di Ruang Rapat Utama Wali Kota Lantai II Balaikota Samarinda, Selasa (06/04/2021). Rapat tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin. Dari laporan Bank Indonesia (BI), inflansi Kota Samarinda tahun 2021 cenderung stabil.

Sugeng menjelaskan, dari laporan yang diterima, Pemkot Samarinda mempunyai gambaran untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan barang di pasaran,” jelas Sugeng saat membuka rapat.

Sementara itu, Jamrani mewakili Bulog Kantor Cabang Samarinda mengatakan ketersediaan komoditas beras, minyak goreng, gula, terigu, daging sapi, dan daging kerbau saat ini aman. Bila ada kekurangan, Bulog siap mendapat kiriman dari kanwil lainnya. Menanggapi musim panen tahun 2021 ini, Bulog juga berencana menyerap beras lokal. Stabilitas harga juga dilakukan dengan mengikuti kegiatan pasar murah baik yang diselenggarakan oleh Provinsi Kaltim maupun Kota Samarinda. Untuk pendistribusiannya, Bulog bekerja sama dengan agen-agen di pasar Kota Samarinda dan siap mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda seperti operasi pasar.

“Jadi untuk 2 sampai 3 bulan ke depan ketersediaan bahan pokok aman,” terangnya.

Selama bulanRamadan, ketersediaan BBM dan Elpiji 3 kg dijamin aman. Saat ini seluruh SPBU di Kota Samarinda bisa termonitor secara digitalisasi online dengan Pertamina. Sehingga bila ada kekosongan segera dikirim. Menjelang Puasa dan Lebaran nanti Pertamina juga membentuk Satgas Idulfitri dengan tujuan untuk memonitor terus peredaran BBM di Kota Samarinda. Sedangkan Elpiji 3 kg juga dilaporkan aman sesuai kuota untuk Kota Samarinda. Bahkan mengalami peningkatan lebih tinggi permintaannya dari pada tahun sebelumnya.

“ Sedangkan untuk mengantisipasi kelangkaan menjelang hari besar tahun 2021, akan diadakan penambahan kuota di agen-agen Elpiji. Semoga tidak ada cuaca ekstrem supaya pengiriman tetap lancar,” harap Satrio, mewakili Pertamina.

Sedangkan kebutuhan ikan saat ini akan mengalami peningkatan permintaan di awal bulan Ramadan, namun stabil kembali minggu kedua sampai Lebaran. Bila hasil tangkapan menurun, diharapkan pembudi daya ikan juga bisa panen besar sehingga bisa menutupi kebutuhan ikan di masyarakat.

Sementara itu BPPOM Kota Samarinda juga mengapresiasi dan siap mengawal operasi pasar yang dilakukan Pemkot Samarinda dengan siap menurunkan pengawasan langsung di lapangan dan menyediakan mobil lab keliling untuk tes bahan makanan di lapangan. PDPAU juga menyatakan ketersediaan ayam beku dirasa masih aman sampai lebaran. (*/man)

« Previous Page — Next Page »