Sigit Wibowo : Pembangunan IKN Perlu Libatkan Perguruan Tinggi

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo memandang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dapat melibatkan berbagai pihak. Salah satunya perguruan tinggi dalam hal pembangunan IKN.

Menurut politisi dari Fraksi PAN ini, pemerintah harus melibatkan kampus dalam pembangunan IKN. Karenanya ia akan mengkoordinasikan atau merekomendasikan keterlibatan kampus ke pemerintah dan daerah.

Dikatakan Sigit, DPRD Kaltim sangat intens dalam menyikapi persiapan Kaltim menghadapi pembangunan IKN. Beberapa waktu silam, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah menyambangi dan meninjau lokasi pembangunan IKN. Peletakan batu pertama pun kabarnya akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Perlu ada perencanaan yang matang dan pasti sehingga keterlibatan perguruan tinggi di Kaltim bisa membantu pembangunan IKN nanti. Pihaknya akan fokus mengawal perencanaan hingga tahapan demi mencetak SDM daerah yang unggul,” katanya.

Selain itu, Sigit juga berpendapat pembangunan SDM di Kaltim harus menjadi prioritas. Kurangnya kualitas masyarakat lokal dapat berpotensi menyebabkan kegagalan dalam hal bersaing antar warga lokal dan pendatang. (*/adv)

Plt Sekda PPU Serahkan Bantuan Dari Baznas Kepada Mustahik

PENAJAM – Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Muliadi mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sangat mendukung kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten PPU. Hal ini sesuai permintaan Kepala Kementerian Agama PPU H Maslekhan agar pengumpulan dana zakat yang selama ini masih seputar gaji agar ditingkatkan pada penghasilan ASN seperti insentif dan sebagainya. Selain itu masih bisa ditambah dengan menghimpun dana dari sektor lainnya.

“Kalau bisa Gaji plus insentif dipotong sebesar 2,5 persen dikeluarkas sebagai zakat. Jika memang dibutuhkan semua perusahaan pun harus diundang dan diminta menyusul seperti yang dilakukan instansi pemerintah dalam hal mengeluarkan zakatnya,” ujar Muliadi pada penyerahan secara simbolis santunan Basnaz kepada para mustahik, berlangsung di halaman Kantor Baznas Kabupaten PPU, Kamis (29/4).

Untuk menggali pendapatan zakat Plt Sekda merekomendasikan juga dari setiap retribusi penyeberangan dari setiap tiket dapat dipungut minimal Rp 1000. Kemudian untuk meningkatkan perolehan zakat ini, keperuntukankan sudah jelas disalurkan kepada Mustahik atau golongan tidak mampu. Sekda berharap dari mustahik menjadi muzakki dengan kata lain dari penerima manfaat zakat sebaliknya menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat.

Ketua Umum Baznas Kabupaten PPU H Solihin Sofyan juga mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten PPU berupa anggaran dari APBD. Dukungan anggaran tersebut nantinya dipergunakan bagi operasional anggota Badan Amil. Selama ini operasional diambilkan dari dana mustahik. Jika ada bantuan operasional dari pemerintah tentu seluruh dana muzakki dapat disalurkan secara maksimal kepada mustahik atau penerima manfaat.

Dikatakan, selama ini baznas berjalan masih terbilang minim anggaran operasioanl. Akan tetapi bila ada dukungan operasional dari APBD atau Pemerintah Kabupaten, kegiatan penghimpunan dana lebih giat lagi sehingga upaya membantu rakyat miskin dan golongan tak mampu akan semakin nyata.

“Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural apalagi yang mengeluarkan SK bagi Anggota Amil adalah bupati, jadi relevan sekali jika operasionalnya diperoleh juga dari Pemerintah,” ujar Solihin Sofyan.

Solihin juga merindikan penyaluran untuk Paket Ceria Ramadhan tahun ini sebesar Rp1,17 miliar, penyaluran Triwulah Pertama Rp600 Juta sudah masuk bantuan Banjir Kalsel dan Longsor di Sulbar jumlah Rp163 juta dan bantuan untuk banjir bandang di NTT. Jumlah yang disalurkan hingga April ini sebesar Rp1,8 miliar, sementara pemasukan per April Rp1,6 miliar, ditambah dengan saldo tahun lalu sebagai cadangan agar penyaluran pada tahun ini dapat memenuhi keperluan, karena puncak penyaluran berada pada Ramadhan.

Solihin mengatakan, pada tahun 2020 ditargetkan penerimaan zakatsebesar Rp1,4 miliar. Realisasi pencapaian yang terhimpun mencapai Rp 1,5 miliar. Sementara jumlah penerima manfaat yang disalurkan antara lain sebanyak 4.023 mustahik, fisabilillah 1.523 orang, Badan Amil 58, Muallaf 50 orang. Jumlah, keseluruhan telah dikeluarhan sebesar Rp1,2 miliar. Sementara untuk paket lebaran tahun ini masing masing bernilai Rp 250 ribu perpaket. (*/adv)

PMII Kutim Audiensi Dengan Bupati Kutim

SANGATTA – Ditengah kesibukannya sebagai pemimpin baru, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah berkesempatan menerima audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ardiansyah menyambut baik dan hangat kedatangan para generasi muda PC PMII Kutim ke kantornya.

Adapun maksud kedatangan generasi muda ini, selain silaturahmi juga melakukan audiensi dengan Pemkab Kutim. Pertemuan dilaksanakan di ruang kerjanya, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Kamis (29/4/2021) siang.

Bupati Kutim Ardiansyah, pada kesempatan tersebut mengapresiasi, inisiatif mahasiswa yang memberikan masukan-masukan positif untuk pembangunan di Kabupaten Kutim kedepan.

“Jalankan visi misi sesuai regulasi. Berikan yang terbaik untuk Pemkab Kutim dalam segi pembangunannya,” pesan orang nomor satu.

Bupati juga mengungkapkan kedepan kampus STAIS dan STIPER bakal digabung menjadi Universitas Kudungga. Agar bisa memudahkan pemerintah dalam memberikan pembiayaan finansialnya.

“Kita masih meramu dan mencarikan solusi terbaik, semoga saja segera terealisasi,” bebernya.

Saat ditemui, Ketua PMII Kutim Irwansyah didampingi anggotanya menyampaikan PMII ini adalah salah satu oraganisasi kepemudaan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan yang merupakan oraganisasi diluar kampus.

“PC PMII Kutim siap mendukung segala program pembangunan yang ada di Kutim, terutama yang bergerak dibidang pendidikan,” sebutnya. (*/hm7)

ASN Kaltim Kembali Diingatkan Tidak Cuti

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Kaltim M. Sa’bani kembali mengingatkan larangan cuti bagi ASNI sesuai Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor065/1975/B.Org tertanggal 12 April 2021 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah atau Mudik bagi ASN beserta keluarganya .

“Ini sesuai pula dengan Surat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Surat Mendagri, Surat Tim Gugus Tugas Covid-19 serta SE MENPANRB Nomor 8/2021, dimana para ASN selain dilarang mudik juga diharapkan tidak mengajukan cuti dan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak diperkenankan memberikan izin cuti pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021” terang Sekretaris Daerah Kaltim M. Sa’bani.

Namun, cuti ini dikecualikan bagi ASN yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting

Selain itu sesuai arahan Gubernur Kaltim yang disampaikan oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi pada saat acara Rapat Teknis Lintas Sektor Dinas Perhubungan Prov Kaltim di Hotel Mercure Samarinda (27/4/2021) bahwa pejabat diminta untuk meniadakan acara Open House pada lebaran 1442 H tahun ini,

“Kami mengimbau juga kepada seluruh pejabat untuk tidak menggelar acara Open House pada Lebaran ini sesuai arahan Bapak Gubernur, namun masih bisa kalau acara Halal Bi Halal setelah Hari Idul Fitri secara terbatas sesuai ketentuan Satgas Covid dan mematuhi protokol kesehatan” lanjutnya.

Semua larangan ini selain untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat, terutama sekali bertujuan untuk antisipasi dan pengendalian penyebaran covid-19 yang masih dalam kondisi belum aman sekarang ini. (**)

Bupati Terima Kunjungan Komunitas Pebatik Kutim

SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima kunjungan silaturahmi Komunitas Pebatik Kutim diruang kerja Bupati Kutim, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim. Dalam acara itu hadir pula Kepala bidang pengembangan Pemuda Dispora Kutim Basuki Isnanwan, Camat Sangatta Utara Basuni, Yuliana Datu Bua selaku Manager Community Empowerment KPC dan para pebatik se Kutim, Kamis (29/4/2021)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyambut baik kehadiran mereka, ia pun mengapresiasi para pebatik Kutim tersebut, pasalnya masih mampu mengekspresikan karya-karya hingga saat ini. Ia pun mengingatkan kedepan kebutuhan pasar u kain batik pasti meningkat, untuk itu harus bisa mengimbangi produksi dengan permintaan.

“Jadi, ini merupakan karya-karya yang harus di lestarikan. Semoga bisa segera dipatenkan produk-produk khas Kutim ini,” ujarnya.

Ardiansyah menyarankan segera bersurat ke pemerintah untuk segera memantenkan hak cipta, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ia pun berharap pebatik bisa berdiri sendiri yakni bisa mandiri, jadi tidak tergantung pada stakeholder secara terus menerus.

Sebelumnya, Masniar, selaku perwakilan komunitas pebatik Kutim memaparkan segala kendala yang dirasakan oleh pebatik se Kutim serta harapan mereka. Antara lain, minimnya orderan dari pihak pemerintah dan perusahaan untuk pemesanan batik, diharapkan promosi pun harus terus digalakan oleh pemerintah. Selanjutnya mahalnya biaya pembuatan hak cipta pada motif batik.

“Mengoptimalkan peran pemerintah untuk mendukung batik lokal sebagai motif untuk dipakai OPD, sekolah, perusahaan dan lembaga masyarakat,” harapnya.

Opsi memasukkan batik, lanjut ia mengatakan, sebagai muatan lokal untuk dijadikan kurikulum di dunia pendidikan. Terakhir, para komunitas berharap kedepan tidak adanya duplikasi motif batik tanpa seizin komunitas. (*/hm7)

« Previous Page — Next Page »