Safari Ramadan, Abdul Gafur Mas’ud Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan

PENAJAM – Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) menurut Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) adalah hal yang sangat penting dilaksanakan. Apalagi penyebaran virus covid 19 hingga saat ini juga belum ada kata selesai termasuk di Kabupaten PPU.

“Jangan sampai kejadian penyebaran covid 19 seperti yang terjadi di India beberapa hari terahir ini. Bahkan diberitakan gelombang kedua tersebut virus mematikan ini dalam sehari telah menelan korban kematian hingga ratusan ribu jiwa disana,“ kata AGM disela-sela kegiatan Safari Ramadhan yang digelar di Masjid Darul Aman Kecamatan Waru, Senin, (26/4).

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut dirinya berharap seluruh masyarakat Kabupaten PPU patuh terhadap Prokes yang diterapkan di daerah. Melalui kegiatan safari Ramadhan tersebut orang nomor satu di Kabupaten PPU itu juga minta kepada seluruh jama’ah masjid yang hadir dapat menyampaikan pesan penting itu kepada warga lainnya. Hadir juga dalam kegiatan ini Wakil Bupati PPU, Hamdam dan sejumlah pimpinan Forkopinda di lingkungan Pemkab PPU.

Menurutnya Prokes yang selama ini selalu di sosialisasikan diligkungan masyarakat harusnya wajib dilaksanakan ketika warga melakukan interaksi antara satu dengan lainnya dimanapun berada. Termasuk di Masjid ini jama’ah pun wajib tetap melaksanakan Prokes dengan tetap mengenakan masker dan jaga jarak.

“Saya minta seluruh jama’ah yang ada saat ini setelah sampai rumah langsung mandi dan mengganti pakaian, karena kita akan berkumpul bersama keluarga jangan sampai ada virus yang kita bawa,“ kata AGM .

Disisi lain AGM juga mangatakan tentang makna penting dari kegiatan Safari Ramadhan 1442 Hijriah saat ini. Salah satu makna penting tersebut adalah penguatan silaturahim antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Tentunya apabila moment seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi media yang efektif dalam memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terutama berbagai kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan hingga sosial kemasyarakatan.

“Komunikasi dalam momentum silaturahmi seperti ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi pemerintah, terutama dalam menyusun berbagai program yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap AGM.

Dipenghujung acara ini Bupati AGM juga menyerahkan bantuan uang secara simbolis kepada pengurus Masjid Darul Aman sebesar Rp. 25 Juta. (*/adv)

Ely Hartati Rasyid : DPRD Siap Terima Laporan Mengenai THR

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Wakyat Daerah (DPRD) Kaltim Ely Hartati Rasyid mengatakan DPRD siap menerima laporan dan membantu penyelesaian masalah jika ada pihak-pihak yang ingin melaporkan hal-hal terkait THR.

Hal ini Berkaca dari pengalaman di tahun lalu, saat memasuki hari raya Idul Fitri, banyak terjadi masalah antara pihak pengusaha dengan pekerja karena tunjangan hari raya (THR). Saat itu, pandemi COVID-19 mulai melanda secara global hingga menyebabkan banyak usaha yang tutup. Sehingga banyak pengusaha tak mampu membayar THR.

Dikatakan Elly, THR  telah memiliki aturan tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi buruh dan Pekerja. walaupun telah ada aturan jelas, namun pemberian THR oleh pengusaha pada pekerjanya di mana pandemi COVID-19 masih melanda, tentu bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan, banyaknya pengusaha yang bangkrut akibat terdampak pandemi.

Menurut Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini, meski sudah ada aturan di Disnaker, Kondisi COVID sekarang, tentu ini juga berat. Daya beli menjadi turun. Sedangkan daya beli itu rantai konsumen. Keadaan ini membuat produksi pabrik turun, gaji turun serta produktivitas turun.

“Kita tunggu saja. Nanti ada beberapa yang tidak mampu membayar THR. Kalau sekarang belum ada. Intinya kita tunggu dulu lah. Kami juga belum ada komunikasi dengan Disnaker, apakah sudah ada perusahaan yang mengajukan ke Disnaker, terkait tidak ada yang bisa bayar THR. Karena memang situasinya sulit begini,” katanya. (*/adv)

Jembatan Mahkota 2 Resmi Ditutup

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memutuskan menutup akses jalan jembatan Mahkota 2 Samarinda. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 1.428 meter itu menjadi akses yang menghubungkan Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran Samarinda.

Keputusan penutupan jembatan diambil setelah Andi Harun usai melakukan peninjauan ke lokasi di bawah Jembatan Mahkota II, Senin (26/4/2021).

Menurut Andi Harun, penutupan jembatan sesuai dengan hasil penelitian dan investigasi sebelumnya. Diketahui, tiang pancang jembatan Mahkota II telah mengalami pergeseran ke arah kanan sekitar 7 mm dan penurunan sekitar 33 mm.

“Jembatan ini ditutup untuk semua jenis kendaraan, sampai ada pengumuman keadaan baru,” ujar Andi Harun.

Selama jembatan ditutup, Andi Harun tengah berupaya bekerjasama dengan pihak terkait untuk menangani masalah kondisi jembatan. Ia juga menandatangani surat ke Kementrian PUPR untuk dilakukan assessment terhadap kejadian yang ada ini,” pungkasnya. (*/adv)

Forum Konsultasi RPJMD Tahun 2018-2023, Harapkan Sesuai Visi dan Misi

PENAJAM – Forum konsultasi publik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2018-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara virtual dibuka resmi secara Asisten III bidang Administrasi Umum Surodal Santoso, di Aula gedung Bupati PPU, Senin (26/04/2021).

Hadir Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan PPU Ahmad Usman, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan PPU Fatmawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah Tohar, Kepala Dinas Perhubungan PPU Ahmad serta sejumlah pejabat lingkup setkab PPU.

Dalam sambutannya asisten III Surodal mengatakan, pelaksanaan forum konsultasi publik Rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023, merupakan tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan RPJMD di Kabupaten PPU. Tentu perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 yang didalamnya memuat rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Dikatakan Surodal, RPJMD juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta penyesuaian nomenklatur program kegiatan.

“Oleh karena itu, untuk keselarasan, harmonisasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten PPU di tahun 2018 – 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten PPU pada Tahun 2005-2025,” ungkap Surodal

Surodal juga menjelaskan, terkait Prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam rancangan awal Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 – 2023 meliputi Pengembangan sumber daya manusia (SDM),

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Pembangunan infrastruktur, Pengelolaan lingkungan dan Tata kelola pemerintahan. Rancangan awal Perubahan RPJMD Kabupaten PPU tahun 2018 – 2023 menjadi pijakan atau pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

” Dimana Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif dengan memperhatikan kondisi faktual atau kekinian dan tetap berpedoman pada pagu indikatif, ” terang Surodal.

Sebelum mengakhiri sabutan, Surodal juga berpesan Kepada seluruh peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten PPU tahun 2018 – 2023, selamat melaksanakan forum konsultasi publik, semoga pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten berjalan lancar.

“Sukses dan menghasilkan masukan demi penyempurnaan rancangan awal Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 – 2023 sehingga menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius, ” tutupnya (*/adv)

Muhammad Samsun Resmikan Taman Baca dan Bermain di Sanga Sanga

SANGA SANGA – Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad samsun, resmikan Taman Baca dan Bermain di RT 24 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sabtu (23/01/2021)

Pembangunan taman baca dan bermain ini direalisasikan menggunakan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2020 melalui aspirasi Muhammad Samsun.

Alhamdulilah kegiatan ini sudah di realisasikan, dan kami juga memastikan ini bermanfaat bagi warga” kata Samsun saat melakukan penguntingan pita peresmian.

Kehadiran Samsun meresmikan taman baca dan bermain ini sekaligus memastikan pembangunan terlaksana sesuai rencana dan usulan warga setempat.

Gedung dan taman baca ini juga dilengkapi alat permainan anak. Samsun berharap tempat ini mampu meningkatkan minat baca serta keaktifan anak anak.

Muhammad Zainuri selaku pengelola taman baca mengatakan, taman baca merupakan cita-cita dari warga sejak 3 – 4 tahun lalu

“Kami sangat bersyukur, dengan hadirnya pak samsun ke tempat kami, akhirnya apa yang menjadi cita cita dan harapan warga kami soal taman baca ini, sudah terealisasi,” tuang Zainuri.

Pembangunan taman baca dan bermain ini didesain berada di tengah-tengah lingkungan peternakan kambing, peternakan sapi dan juga kolam ikan, serta berada di area pertanian warga. Zainuri mengungkapkan, hal itu diharap mampu memberikan edukasi pada anak untuk belajar mengenal pertanian serta peternakan. (*/nin)

« Previous Page — Next Page »