Kendaraan Patroli Satlantas Sudah Terpasang kamera ETLE Mobile (Tilang Electronik)

SENDAWAR – Satlantas Polres Kutai Barat (Kubar) sudah memberlakukan tilang elektronik dengan menyiagakan pengawasan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile yang terpasang di tiga kendaraan satu mobil dan dua sepeda motor, Dengan adanya ETLE ini diharapkan tingkat pelanggaran di kawasan Zona Zero Tolerance akan menurun.

“Sejak awal Mei 2021 kami sudah menjalankan tilang electronic ETLE ini terutama di zona zero tolerance dipasang satu mobil patroli dan dua unit sepeda motor,”ujar Kasat Lantas Polres Kubar, AKP Alimuddin di ruang kerjanya, Rabu (5/5/2021).

Dijelaskan Alimuddin, kamera ini akan merekam atau menditeksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Apabila ada pengendara yang melanggar tidak akan lepas dari pengawasan kamera mobile tesebut. Dipastikan pelanggar akan mendapatkan tilang electronik hasil output dari perangkat ETLE berupa foto dan video, yang dapat dianalisa untuk memastikan pelanggaran lalu lintas secara akurat dengan mengedepankan transparansi.

“Kami sudah memantau semua pelanggaran yang ada dan terkontrol serta diketahui petugas Satlantas Polres Kubar yang memantau dari ruang kontrol dan pengawasan jalan yang memiliki monitor pengawas,” bebernya.

Ia menuturkan, bagi pengendara yang telah dinyatakan melanggar atas pembuktiannya, akan menerima surat dari polisi dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan tersebut, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam surat tersebut terdapat barcode yang dapat mendeteksi video terkait dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Semoga proses uji coba di lapangan lancar dan bebas hambatan selama Ramadan berlangsung,” imbuhnya.

Dikatakan Alimuddin, pola sistem penindakannya yang sudah terkonsep rapi dan baik karena mengedepankan pendekatan khusus kepada masyarakat dengan cara menyampaikan sosialisasi di lapangan sebelum berlaku secara efektif di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“Sejauh ini kami sudah memasang perangkat tiga kamera ETLE dan satu set alat kontrol yang ditempatkan di ruang operator. Satu kamera terpasang di mobil patroli lantas, dan dua lainnya terpasang di helem petugas patroli bermotor,” bebernya.

Alimuddin membeberkan, apabila ada pengendara yang melanggar akan dikirim surat tilang tersebut ke alamat pemilik kendaraan. Jika dalam jangka waktu tiga bulan tidak di bayar surat surat kendaraan akan di blokir, dan kendaraan tersebut digolongkan dengan mobil bodong tidak memiliki surat surat yang sah, sampai pemilik kendaraan membayar denda tilang tersebut. Saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pemilik harus melunasi denda tilang terlbih dahulu. Blokir dapat dibuka kembali setelah semuanya lunas.

“Kita lihat saja hasilnya dalam sepekan pertama ini, berapa banyak pelanggaran yang ditemukan lewat kamera canggih ini. Saya berjanji akan merilis data pelanggaran dalam tahap uji coba nanti,”ungkapnya.

Alimuddin mengimbau kepada masyarakat, sebelum membeli kendaraan hendaknya di cek dulu tunggakan tilang electroniknya maupun pajak kendaraanya. Apabila masyarakat membeli kendaraan tidak teliti akan menanggung beban yang tidak terduga saat membayar pajak kendaraanya.

“Karenaya, sebelum kendaraan itu dibeli cek semua dulu tunggakan tunggakan kendara tersebut apa masih ada atau sudah bersih dari tunggakan,” katra Alimuddin. (arf)

Elektabilitas Partai Demokrat Peringkat Kedua

JAKARTA – Pasca Pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal, AHY semakin rajin keliling nusantara. Dampaknya, elektabilitas Partai Demokrat bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%. Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektablitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Ini merupakan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada periode 8-15 April di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%. Hasil survei ini disampaikan Peneliti LP3ES Erwan Halil, didampingi Direktur LP3ES Fajar Nursahid, hari Rabu (5/5) di Jakarta. Prof. Firman Noor dari LIPI hadir sebagai penanggap.

Imbas ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi.

Diatas AHY, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra dan Menteri Pertahanan, dengan 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.

Dibawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%.

Saat popularitas Ketua-ketua Umum partai politik di Senayan dibandingkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%, diikuti oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (23,3%). Di luar dugaan, popularitas Ketua Umum PD AHY berada di posisi ketiga dengan 21,5%, diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (6,8%), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (6,1%).

Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut (19,8%), visi-misi dan program partai (9,2%), peduli pada rakyat kecil (8,3%). Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon Presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama (9,7%), diikuti oleh pengalaman (9,3%), merakyat (7,9%), cerdas dan memberi solusi (7,5%) serta berwibawa (6,1%).

Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen (34,9%), sering melakukan dialog dengan masyarakat (26,6%) dan sering berkumpul bersama masyarakat (21,7%). Alasan ini pula yang tampaknya membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat AHY giat menyambangi konstituennya di daerah-daerah. (***)

Pemkab Kutim Dukung Pencanangan Zona Integritas WBK-WBBM di Kejari

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi menghadiri undangan langsung pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim di Halaman Kantor Kejari Kutim, Rabu (15/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut seluruh pegawai Kejari Kutim dan seluruh undangan membubuhkan tandatangan sebagai wujud pencanangan zona integritas tersebut. Turut hadir dalam acara itu, Seskab Irawansyah, Ketua DPRD Kutim H Joni, Dandim 0909 Letkol Inf Pabate, Wakapolres Kutim Kompol Tri Yanto dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung penuh Kejari Kutim dalam pencanangan WBK dan WBBM.

“Atas nama Pemkab Kutim, saya menyambut baik pencanangan program WBK dan WBBM. Mudahan-mudahan ini semua menjadi bagian kita menciptakan Kutai Timur lebih baik kedepan,” ujar Ardiansyah.

Sementara, Kajari Kutim Hendriyadi mengungkapkan ini merupakan komitmen bersama, mencanangkan yang bearti harus siap menjalankan isi-isi yang telah dibubuhkan secara bersama dalam WBK dan WBBM.

“Ini masalah moral yang kita kembalikan ke masing-masing individu. Untuk anggota kita berikan penekanan dalam profesionalismenya. Jika ada anggota dari Kejari yang melakukan perbuatan diluar ketentuan, saya sendiri yang langsung menindak,”jelasnya. (*/hm7)

DKP3A Kaltim Deklarasi Rencana Aksi Keberlanjutan Ojol Berlian

SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menyatakan pihaknya siap melanjutkan program kegiatan Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) sebagai mekanisme yang dibnagun untuk melakukan perlindungan kepada perempuan, anak dan penyandang disabilitas terhadap kekerasan.

Rencana aksi keberlanjutan kegiatan Ojol Berlian diantaranya, sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak pada 8 Manajemen Aplikator, dan menambah manajemen aplikator lain serta akan dilakukan di Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembuatan website dan aplikasi khusus Ojol Berlian yang terhubung dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan. Selain itu, menyiapkan call center aduan yang terkoneksi dengan UPTD PPA kabupaten/kota lokus kegiatan dan pembuatan film dokumentasi perjalanan Ojol Berlian;

“Selanjutnya pengembangan Pusat Informasi dan Edukasi di tiga kabupaten/kota. Pelatihan bagi anggota Ojol Berlian berupa pelatihan jurnalistik, UMKM dan penjualan online,” ujar Soraya pada Rapat Persiapan Kegiatan Ojol Berlian, berlangsung di Ruang Rapat Kartini. Selasa (4/5/2021).

Soraya menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyedian mobil dan motor edukasi serta mobil operasional bagi Ojol Berlian.

“Kita juga akan memberikan penghargaan melalui Penganugerahan Ojol Berlian Award dan pemberian bantuan pendidikan bagi anggota, keluarga Ojol Berlian yang kurang mampu, berprestasi, dan yang sedang menempuh pendidikan,” imbuhnya.

Diketahui Ojol berlian masuk dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020. Penerimaan Anugerah KIPP di terima langsung oleh Gubernur Kaltim di Jakarta pada 25 November 2020 lalu. (dell)

DKP3A Kaltim Terima Audiensi Disdukcapil Kutai Timur

SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menerima Audiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kutai Timur, Selasa (4/5/2021).

Pada kesempatan tersebut Soraya yang didampingi Kasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan DKP3A Kaltim Rusna Paputungan memaparkan target kinerja perekaman KTP-el kabupaten/kota tahun 2021 sebesar 99,20%. Berdasarkan data laporan per tanggal 30 April 2021 capaian target perekaman KTP-el kabupaten Provinsi Kaltim sudah mencapai 96,93%. Sementara untuk Disdukcapil Kutai Timur telah mencapai 84,40%.

Soraya menambahkan, untuk target kinerja kepemilikikan Akta Kelahiran Anak 0-18 tahun sebesar 95%. Berdasarkan laporan kinerja per tanggal 30 April 2021, Kaltim telah melampaui target yang telah ditetapkan Ditjen Dukcapil yaitu 96,98%.

“Untuk Kutai Timur telah mencapai 97,04%. Kedepan harus terus ditingkatkan pelayanan yang menbahagiakan masyarakat ini,” katanya kepada Kepala Dinas Dukcapil Kutai Timur Sulastin bersama rombongan.

Sementara untuk target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2021 sebesar 30%. Berdasarkan laporan per tanggal 30 April 2021, Kaltim telah mencapai target nasional sebesar 41,10%. Kabupaten Kutai Timur saat ini telah mencapai target yaitu 35,82%.

Saat ini Dinas Dukcapil Kutai Timur berada pada Level 3 penilaian kinerja Pelayanan Dukcapil. Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan Dukcapil di daerah. antara lain, perekaman e-KTP ditargetkan minimal 98 persen, pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) minimal 20 persen, pencetakan akta kelahiran ditargetkan 92 persen, pelayanan tanda tangan elektronik terhadap minimal 18 dokumen, serta pelayanan dokumen memanfaatkan kertas putih. (dell)

« Previous Page — Next Page »