Pemkot Samarinda Akan Siapkan Tempat Alternatif PKL di Tepian Mahakam

SAMARINDA – Ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan kembali di kawasan Tepian Mahakam kembali terbuka. Hal ini setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun menggelar rapat terbatas bersama Wakil Wali Kota (Wawali) H Rusmadi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda H Sugeng Chairrudin untuk mendengar pendapat terkait membuka kembali aktivitas berjualan di Tepian Mahakam, Selasa (22/6/2021) siang, di Gedung Balai Kota.

Dari hasil rapat tersebut, akhirnya Wali Kota berkesimpulan untuk membuka hanya sebatas sementara dengan zona terbatas bagi aktivitas PKL yang ingin berjualan di sana. Maksud sebatas sementara ini menurut Andi Harun, PKL yang berjualan nanti tidak bisa berlama-lama beraktivitas di kawasan tersebut hingga ada kebijakan baru dari pemerintah yang menentukan kawasan Tepian Mahakam sebagai zona hijau.

Dikatakan Andi Harun, pemerintah akan menyiapkan tempat alternatif bila kebijakan ini nantinya sudah terbit. Tempat alternatif tadi di antaranya aset lahan Pelindo di eks Pelabuhan Samarinda. Andi Harun berjanji akan langsung berkoordinasi dengan pihak Pelindo terkait pola kerja samanya.

“Alternatif berikutnya bisa saja kita tempatkan di area kawasan Taman Lampion Garden atau kita gabungkan di area wisata Marimar di Jalan Slamet Riyadi,” kata wali kota.

Ia berharap dalam minggu ini Wakil Wali Kota Samarinda sudah bisa menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan organisasi yang menaungi PKL Tepian, tentunya dengan catatan jumlah pedagang yang resmi untuk disepakati yang boleh berjualan nanti. Harapannya jangan sampai bertambah lagi.

“Kalau bisa rapat lanjutan nanti bisa dibarengi dengan simulasi aktivitas saat berjualan, dan saya minta kalau bisa aktivitas perdana bisa dilakukan saat hari Sabtu agar kita bisa mengukur jumlah kunjungan warga yang ke sana jelang libur pekan dengan memperhitungkan masalah protokol kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019, Red) dan parkir,” pintanya.

Sementara, Wawali Rusmadi menambahkan jika area yang dipersiapkan untuk pedagang lokasinya tepat berada di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada. Bahkan dia sendiri telah mengecek langsung lokasi tersebut dengan menghitung kemampuan kapasitas area apabila menampung para PKL Tepian.

“Intinya dari 130 PKL yang terdaftar, pemerintah hanya bisa mengakomodir sebanyak 30 pedagang saja menyesuaikan dengan luasan lokasi. Artinya di sini, kita harapkan para pedagang ini bisa berkolaborasi dengan berkelompok bersama pedagang lainnya, di mana satu petak bisa dimanfaatkan untuk menjual lima jenis makanan yang berbeda,” kata Rusmadi.

Begitupun untuk lahan parkir nanti, mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini mengatakan jika pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim Isran Noor memohon izin untuk memanfaatkan Jalan Gunung Semeru dan Gunung Merapi dijadikan sebagai lahan parkir kendaraan roda empat dan dua bagi pengunjung Tepian.

“Jika ini bisa berjalan, maka pungutan retribusi bisa kita terapkan dengan sistem e-parking, setidaknya upaya ini dapat menambah income untuk PAD kita,” tuturnya. (*/man)

Kerahkan Anggota Satpol PP Jadi Satgas Linmas Kecamatan, Andi Harun Ingatkan Prokes

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda H Andi Harun memeriksa 172 pasukan satuan tugas (satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman masyarakat serta mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang.

Pemeriksaan ini rangkaian kegiatan penyerahan satgas Linmas ke kecamatan se kota Samarinda di lapangan parkir Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Selasa (22/6/2021) pagi.

Penyerahan yang dilakukan dalam apel bertindak selaku inspektur apel Wali Kota Samarinda. Dalam amanatnya di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dalam penyelenggara otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.

Lanjutnya, maka dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

“Pagi ini, saya serahkan 172 anggota satgas Linmas untuk dinotadinaskan pada 10 Kecamatan se-Kota Samarinda, untuk mengoptimalkan peran satgas Linmas yang mempunyai posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan demi mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban. Tak hanya satgas Linmas saja namun kita semua harus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tepian,”sebut AH sapan akrabnya Andi Harun.

Dia menambahkan menjadi aparatur satgas Linmas adalah kebanggaan sekaligus tantangan tersendiri, yang mana merupakan ujung tombak Pemerintah Kota Samarinda. Maka pesannya harus memahami bagaimana mendorong warga untuk ikut ambil bagian dalam mensukseskan pembangunan, kenyamanan, keamanan, ketertiban, ketentraman hingga kebersihan lingkungan.

“Saya ingin semua anggota satgas Linmas ikut mensukseskan pembangunan Kota Samarinda melalui Samarinda tangguh banjir, tata kota aman dan nyaman serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu mari bersama-sama korbarkan semangat Berani Berubah, untuk memulai semua persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi,” tegasnya

Andi Harun juga mengingatkan, tugas dan tanggung jawab satgas Linmas harus tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 juga mematuhi 3 M (Mencuci tangan, memakai masker dan Menjaga jarak. (*/man)

Kesbangpol Samarinda Sosialisasi Penguatan Kebangsaan

SAMARINDA- Badan Kesbangpol (Kesbangpol) Samarinda mengadakan sosialisasi bersama 13 paguyuban di Kota Samarinda, Selasa (22/6/2021) pagi. Kegiatan tersebut bertema penguatan wawasan kebangsaan dalam menghadapi Covid-19.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Sucipto Wasis saat membuka acara

Dikatakan, upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan membangun karakter agar memiliki wawasan dan motivasi yang kuat terhadap diri dan lingkungan untuk selalu waspada dan membentengi diri dengan berperilaku sehat dengan patuh terhadap protokol kesehatan.

Hadir Polresta Samarinda, Kodim 0901 Samarinda, Badan Kesbangpol Kaltim, dan Forum Pembauran Kemasyarakatan (FPK) Kaltim. (*/man)

Pendiri PMDN Tak Ambil Jatah Ketua Umum

SAMARINDA- Sebanyak sembilan tokoh Dayak Kalimantan Timur telah mendirikan organisasi Dayak level nasional Perhimpunan Masyarakat Dayak Nasional (PMDN), namun walaupun sebagai inisiator mereka tidak akan memposisikan diri sebagai ketua careteker ataupun ketua umum.

“Kami sembilan orang inisiator kedepannya tidak memposisikan diri sebagai ketua careteker ataupun sebagai ketua umum di PMDN. Murni hanya untuk mendirikan organisasi skala nasional yang bisa menjembatani aspirasi warga Dayak di level nasional,” ucap salah satu inisiator PMDN Syaharie Jaang yang juga ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

Adapun 9 inisiator PMDN yang merupakan tokoh dari beragam sub etnis dan profesi, yakni Syaharie Jaang dari Bakumpai yang juga ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Rudyanto Sulisthio Dayak Modang (Ketua PDKT Samarinda), Paulus Adam organisasi Sempekat Tonyooi Benuaq (STB) juga profesi notaris, Ajat Selli Dayak Kenyah (Wiraswasta), Arbanus Tokoh Pemuda Dayak dari Isen Mulang, Marthen Apuy tokoh politik dan akademisi, Ary Yaser Philipus mantan akademisi dan birokrat dari Lundayeh, Veronica Hinum tokoh perempuan dan birokrat dari Dayak Bahau Saq dan Erika Siluq ketua umum Gerdayak.

Oleh karena itu lanjut Jaang pendiri PMDN segera menyusun dan mendiskusikan kriteria bagi careteker untuk mengawal bisa terlaksananya kongres PMDN.

“Paling lambat 1 tahun akan bisa segera melaksanakan kongres pertama memilih ketua umum PMDN. Di sini kami tegaskan, kami para pendiri tidak akan mengambil posisi sebagai ketua umum,” imbuh wali kota Samarinda dua periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Ia berharap ketua umum PMDN nanti bisa membawa paguyuban besar skala nasional ini menjadi perekat daripada anak-anak seluruh bangsa dan negara.

Pendiri lainnya Marthen Apuy menambahkan keberadaan PMDN sebagai wadah berkumpulnnya masyarakat Dayak secara nasional tanpa memandang strata sosial ekonomi. “Semuanya ada didalam sini. Organisasi ini menjadi partner organisasi masyarakat Dayak yang lain. Untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Dayak kedepannya. Bentuknya universal dan tempat berkumpulnya semua organisasi Dayak,” tandasnya.

Ditambahkan Paulus Adam, organisasi ini bisa bekerja sama pemerintah pusat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

“PMDN akan bekerjasama memberikan ide, gagasan atau bentuk apapun. Membantu memikirkan, khususnya masyarakat Dayak. Bagaimana berkomunikasi sama-sama menciptakan kerukunan, gotong royong terutama untuk pemerintah pusat,” pungkas Paulus.(*)

Perpamsi Kaltim Jalin Kerja Sama Dengan Kejaksaan Tinggi

SAMARINDA – DPD Perpamsi Kaltim menjalin kerja sama penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan mengingat jangkauan layanan dan aset-aset Perumdam Se Kalimantan Timur.

Pengukuhan kerja sama DPD Perpamsi Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Penandatanganan dilakukan Ketua DPD Perpamsi Kaltim, Nor Wahid Hasyim dan Kepala Kejati Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman di Hotel Harris Samarinda, Selasa (21/6).

Nor Wahid Hasyim mengatakan dengan kerja sama ini DPD Perpamsi Kaltim selain mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam bentuk pendampingan dan konsultasi di bidang perdata dan TUN dari Kejati Kaltim, kinerja Perumdam Se Kalimantan Timur juga diharapkan akan lebih berhati-hati kedepannya dan lebih benar.

Kesepakatan kerja sama mencakup segala hal yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN yang kemungkinan akan dihadapi oleh Perumdam Se Kalimantam Timur dan mencegah terjadinya Praktek Korupsi dilingkungan Perumdam di Kalimantan Timur.

Selain itu, Kejati juga diharapkan menjadi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan seperti menyelesaikan persoalan kaitan aset yang berada di seluruh Perumdam Se Kalimantan Timur, proses-proses lelang, juga masalah rekening air.

Dengan bantuan dari Kejati Kalimantan Timur , Perumdam Se Kalimantan Timur , diakui Nor Wahid Hasyim, semakin mantap dalam melangkah melakukan proses pembangunan infrastruktur ataupun masalah hukum lainnya sehingga ke depan kinerja seluruh Perumdam se Kalikantan Timur akan lebih baik.

Di hari yang Sama juga dilakukan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda juga melakukan Penandatanganan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Samarinda. Penandatanganan MoU dengan Kejari di saksikan Jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan Manager Umum di laksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda Jalan M Yamin. (*/lk)

« Previous Page — Next Page »