Kaltim Diharap Contoh Dukung Percepatan Penerapan JF PSM

DERAWAN — Pelaksanaan Sosialisasi Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) se Kalimantan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim diharap menjadi contoh daerah lain dalam upaya percepatan penerapannya.

“Terlebih pelaksanakan menjadi pertama secara nasional dan di Kaltim. Karenanya patut diapresiasi inisiatif DPMPD Kaltim melaksanakan sosialisasi. Ini langkah positif dalam dukung percepatan penerapan JF PSM, ” ujar Wakil Bupati Berau Gamalis saat membukaSosialisasi JF PSM, di Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Rabu (23/6/2021).

Dia berharap peserta dapat mengikuti kegiatan sebaiknya agar benar-benar siap saat kebijakan dilaksanakan di daerah masing-masing.

Seperti diketahui Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor 800 / 2603 / OTDA tanggal 22 April 2021 tentang penyederhanaan birokrasi pada jabatan Administrasi di lingkungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tentu akan menindaklanjuti pelaksanaannya di daerah, tidak terkecuali di Provinsi di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini diharap dapat meningkatkan pemahaman terkait perihal tata cara penyusunan Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan uraian tugas JF PSM Tingkat Keahlian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan itu dia juga mengaku bersyukur Kabupaten Berau diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan.

“Tentu kepercayaan yang diberikan sangat berarti. Dan kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik ahg memberikan kesan terbaik sebelum kembali ke daerah, ” yakinnya.

Senada dengan itu Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Hasman Maani menyebut terobosan yang dilakukan Provinsi Kaltim patut diapresiasi.

“Daerah lain ada yang sudah dilantik JF PSM, tapi belum sosialisasi sehingga belum tahu persis uraian tugas dan penetapan angka kreditnya. Idealnya sebelum menerapkan harus ada pelatihan dan sosialisasi seperti ini, “katanya.

Terpenting dalam penerapannya yang disetarakan dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi jabatannya, bukan golongannya.(AM)

DPMPD Sosialisasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

DERAWAN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengaku bersyukur bisa melaksanaan Sosialisasi Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) se Kalimantan.

“Kegiatan merupakan inisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan menjadi langkah positif mendukung percepatan pemberlakuan kebijakan penyederhaan birokrasi, ” ujar M Syirajudin saat pembukaan Sosialisasi JF PSM, di Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Rabu (23/6).

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharap dapat meningkatkan pemahaman terkait perihal tata cara penyusunan Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan uraian tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JF PSM) Tingkat Keahlian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Syirajudin berpesan pada peserta untuk mengikuti jalannya sosialisasi dengan seksama dari awal hingga akhir. Bila ada hal-hal yang kurang dimengerti dapat menanyakan kepada narasumber yang dihadirkan agar siap saat kebijakan penyederhanaan birokrasi benar-benar dilaksanakan di daerah, ” ajaknya.

Terlebih pelaksanaannya menjadi yang pertama secara nasional dan di Provinsi Kaltim, tentu capaiannya akan menjadi contoh daerah lain.

“Saya yakin dan berharap, melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman terkait hal-hal baru dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan Visi Pembangunan “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, ” tandasnya.

Sementara Ketua Panitia Surono menyebut tujuan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada peserta terkait kebijakan penyederhaan birokrasi.

Secara khusus Sosialisasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang Tata cara penyusunan Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan uraian tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Tingkat Keahlian.

Memberikan pemahaman kepada peserta tentang Kebijakan daerah terhadap Surat Kemendagri RI Nomor 800/2603/OTDA perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan daerah provinsi, dan kabupaten/kota,

“Selain itu juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang mekanisme penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan daerah provinsi, dan kabupaten/kota (mengacu Permen PAN & RB No 28 tahun 2018 tentang jafung PSM dan Permen PAN & RB No 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jafung), ” sebutnya.

Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Berau Gamalis dengan ditandai penyerahan cinderamata kepada DPMPD Kaltim dan para narasumber.

Hadir nara sumber Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Hasman Maani, Perwakilan BKD Kaltim Sudarwanto, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Berau M Hendratmo, Kepala DPMK Berau Ilyas Natsir, dan kepala OPD lingkup Berau, serta Muspika se Kecamatan Pulau Derawan. (AM)

Kualitas Hidup Perempuan di Sektor Ekonomi Masih Rendah

SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan menunjukkan kualitas hidup perempuan Kalimantan Timur masih rendah khususnya pada sektor ekonomi bahkan berpotensi menjadi beban pembangunan.

“Berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat kesenjangan pada capaian pembangunan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan Provinsi Kalimantan Timur,” kata Noryani acara Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, berlangsung di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Selasa (22/6/2021).

Dikatakan Noryani, angka IPM laki-laki Kalimantan Timur ada pada indeks 81,32 menempati posisi ke tiga dari 34 Provinsi se Indonesia dan IPM Perempuan ada pada posisi ke 7 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Sementara untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ada pada posisi 32 dari 34 Provinsi se Indonesia. Komposit yang sangat mempengaruhi terhadap kesenjangan ini adalah pada bidang ekonomi yaitu Pengeluaran Perkapita sebagai Komposit IPG dan IPM Kaltim.

“Pengeluaran perkapita berada pada angka 6.943.000/tahun untuk perempuan dan 17.958.000/tahun untuk laki laki. Sedangkan capaian Indonesia sebesar 9.004. 000/tahun. Sektor ekonomi lainnya adalah Sumbangan Pendapatan Perkapita Perempuan Kaltim 24.17 persen menglami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 24.06 persen,” ujar Soraya.

Terlebih lagi dihadapkan dengan masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan pencapaian pembangunan di segala sektor, kehilangan pendapatan dan terputusnya hubungan Kerja.

Sementara Asisten 1 Pemerintah Kota Samarinda Tejo Sutanoto mengatakan, pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

“Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk penciptaan wirausaha baru minimal 2-3 orang per RT,” ujar Tejo.

Menurutnya, pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. Sebab dengan mengacu kepada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral. (dell)

Non Fisik TMMD 111 Kodim 0904/Paser Suluh Stunting dan Ingatkan Prokes

PASER – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Kodim 0904/Paser tidak hanya menyelesaikan pengerjaan sasaran fisik saja. Namun disela kegiatan fisik, anggota Satgas juga menggelar kegiatan non fisik.

Acara digelar menggunakan standar protokol covid-19, dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, serta Persit Kartika Chandra Kirana dalam kegiatan non fisik TMMD guna memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan stunting yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Kerang Dayo Jalan provinsi, Kerang Dayo RT 2, Km 9 Kec. Batu Engau Kab. Paser, Selasa (22/6/2021).

Narasumber Ibu Endang Hernita (Penyuluh dari P2KBP3A kab.Paser) dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim 0904 Koorcab Rem 091 PD VI/Mulawarman. drg.Fajar Widya Wijanarko,Sp. Perio menyampaikan stunting perlu dicegah dengan cara pengontrolan tinggi dan berat badan yang dilakukan pada saat posyandu setiap bulannya.

“Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan saat bayi dalam kandungan sampai usianya 2 tahun, harus dipastikan Ibu dan anak mengkonsumsi makanan yang baik dan bernutrisi, sehingga gizi tercukupi”katanya.

Untuk itu, Lanjut ibu Ketua menambahkan ini perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama orang tua dalam memberikan asupan gizi yang baik kepada ibu hamil dan anaknya.

“Stunting dan kondisi lain yang terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi,”imbuhnya.

Harapannya masyarakat mengetahui akan bahayanya stunting, dalam artian pentingnya Posyandu dalam pencegahan stunting. Disela-sela acara Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim 0904 Koorcab Rem 091 PD VI/Mulawarman mengingatkan pentingnya mencuci tangan, memakai masker dan selalu menjaga jarak.

“Ingat selalu 3 M. dan kita berdoa kita selalu diberikan kesehatan,” tutupnya. (*/man)

Anggota DPRD Samarinda Ingatkan Prokes Aktifitas PKL

SAMARINDA – Rencana Wali Kota Samarinda untuk membuka hanya sebatas sementara dengan zona terbatas bagi aktivitas PKL yang ingin berjualan di sana. Dan memperhitungkan masalah protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan parkir.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I SamarindaDPRD Samarinda, Suparno mengatakan dirinya mengapresiasi langkah Wali Kota Samarinda tersebut dan mengingatkan kepada pedagang di areal tersebut menyiapkan wadah cuci tangan, mengatur duduk agar tidak berkerumun dan memakai masker saat santai mengobrol.

“Pada dasarnya bagus untuk menumbuhkan perekonomian, namun perlu selalu dingat untuk menjaga Protokol Kesehatan (Prokes),” kata politisi PAN Samarinda ini

Lebih lanjut, Parno sapaan akrabnya menyebutkan hal itu penting agar nantinya selelu terhindar dari covid-19. Karena tren covid-19 di beberapa derah di Indonesia lagi naik. Ia berharap jangan sampai nantinya Wali Kota Samarinda mendapatkan surat dari Satgas Covid-19 untuk penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Dia menambahkan,mencegah ini terjadi menjadi tugas kita semua untuk saling mengingatkan dan kesadaran semua pihak tentang ini pun penting. Dengan kesadaran itu kota yang kita cinta bersama ini akan terhnidar dari persoalan tersebut.

“Yang penting kesadaran itu dulu. Kalau sudah melakukan sesuai dengan aturan prokol kesehatan, insya Allah kota ini bisa zero covid-19,” tutupnya (*/man)

« Previous Page — Next Page »