Wartawan Berharap Kapolres Batu Tuntaskan Kasus Skypark dan Stiker Porno

MALANG – Para awak media yang tergabung pada kelompok kerja (pokja) jurnalis Polres Batu berharap Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan SIK bisa menyelesaikan kasus skypark dan stiker porno. Hal itu disampaikan dalam perkenalan dengan Kapolres di ruang Raputama, Mapolres Batu Selasa ( 21/9/2021)

Menanggapi hal tersebut, I Nyoman Yogi Hermawan, yang baru menjabat 6 hari ini, mengucapkan terima kasih dengan masukan yang diberikan para Wartawan. Ini menambah wawasan dan pengetahuan berbagai kasus yang ada di Kota Dingin Batu.

Pria yang hobi olahraga sepak bola ini juga terlihat komunikatif, manakala ada salah seorang rekan media yang menanyakan terkait dengan perkembangan kasus-kasus seperti skypark dan konten stiker porno yang kini masih dalam proses hukum di Polres Batu.

I Nyoman meminta wartawan bersabar,, namun semua informasi dari wartawan dijadikan masukan dan bahan untuk dikaji lebih mendalam

“Nanti kita lihat dulu seperti apa bentuknya, karena saya disini (Polres Batu-red) masih baru,6 hari jadi belum tau itu,” pungkasnya.

Didampingi Waka Polres Batu Kompol Suharsono, Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, menyampaikan, peran serta media khususnya rekan-rekan wartawan sangat besar dalam mensosialisasikan akan pentingnya vaksinasi, kepada segenap lapisan masyarakat, agar target menuju herd humanity segera tercapai.

“Peran serta media memang sangat penting sekali untuk dilibatkan dalam sosialisasi penanganan Covid-19. Melalui pemberitaan kepada masyarakat, jurnalis bisa menyampaikan informasi termasuk juga pelaksanaan vaksinasi massal,” kata Yogi sapaan akrabnya di hadapan awak media.

Selanjutnya, perwira polisi lulusan Akpol angkatan 2002 ini memperkenalkan diri, baik secara kedinasan maupun keluarga, kepada wartawan yang hadir. Ia berharap dukungan dari rekan media.

“Semoga rasa kekeluargaan yang telah dibangun ini selalu terjaga dengan baik, dalam sebuah sistem kerja yang guyub rukun selalu,” tukas dia.

Mantan Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya ini juga mengajak wartawan, untuk bekerjasama menyosialisasikan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Batu. Nanti akan diagendakan terkait dengan pelaksanaan, teknis dan mekanismenya.

“Kami mengajak rekan media untuk bersama-sama menangani wabah pandemi Covid-19 dengan lomba karya jurnalistik, video dan foto,” ujar Yogi dengan kesan penuh keakraban. (buang supeno)

 

Pemkab Paser Salurkan 63.275 Ton Benih Padi untuk Petani Long Kali

TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser memberikan bantuan benih padi kepada petani di 7 Desa yang terdampak banjir pada musim tanam di Kecamatan Long Kali. Penyerahan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Paser Syarifah Masitah Assegaf di kantor kecamatan setempat, Selasa (21/09/2021).

“Pemkab Paser memberikan bantuan benih sebanyak 63.275 ton untuk lahan seluas 1.693 Hektare,” kata Wabup Paser.

Wabup Paser Syarifah Masitah Assegaf mengatakan pemberian bantuan benih padi ini untuk membantu para petani agar dapat meningkatkan produktifitas pertanian baik secara kualitas dan kuantitas. Lahan padi sawah di Kecamatan Long Kali dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan beras. Apalagi Kecamatan Long Kali lokasinya cukup dengan dengan Penajam Paser Utara (PPU) yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Kita berharap selain menjadi lumbung pangan untuk Kabupaten Paser, Kecamatan Long Kali juga bisa menjadi lumbung pangan untuk IKN,” kata Masitah.

Potensi tersebut harus dikembangkan melalui perencanaan baik dan berkelanjutan. Ia mengingatkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Tanam dan Holtikultura untuk terus melakukan pembinaan kepada petani dan terus berinovasi.

“Semoga kita ke depan melakukan pembinaan sebagai upaya kita meningkatkan produktivitas petani,” kata Masitah.

Camat Long Kali Rizky Noviar mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Paser atas bantuannya yang berupa benih padi dan bantuan sembako.

“Memang belakangan ini intensitas curah hujan cukup tinggi hingga mengakibatkan lahan sawah dan palawija terendam air. Namun dengan bantuan ini sangat membantu. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan kepada petani/masyarakat yang terdampak banjir,” kata Rizky. (Adithia)

Alat Jemur ERK Juara Harapan TTG Unggulan Gelar TTG Nasional XXII

SAMARINDA   – Alat Jemur Efek Rumah Kaca (AJ. ERK) hasil inovasi Ali Maulana dari Desa Uko, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser berhasil menjadi juara harapan kategori Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Gelar TTG tingkat Nasional XXII 2021.

Penghargaan diserahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar kepada Ali Maulana, di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin menyaksikan penyerahan penghargaan secara virtual dari Kantor DPMPD Kaltim.

“Selamat kepada saudara Ali Maulana berhasil mengharunkan nama Kaltim di kancah nasional. Semoga teknologi terapan yang dihasilkan bermanfaat dan berdayaguna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, ” katanya.

Dia berharap Ali Maulana tidak puas dan berhenti sampai disini, melainkan terus menyempurnakan kekurangan yang masih ditemui agar lebih efektif dan efisien.

“Teruslah berinovasi menghasilkan karya terbaik untuk kemajuan daerah. Sebab kemajuan negara merupakan keberhasilan pembangunan di daerah hingga ke desa, ” katanya.

Bagi inovator lain dia mengajak terus berkarya menghasilkan teknologi terapan terbaik yang bermanfaat memudahkan kehidupan dan aktifitas masyarakat.

“TTG dikatakan berhasil bukan karena menjadi juara lomba, tapi alat yang dihasilkan digunakan dan diminati pasar, ” tandasnya.

Untuk diketahui AJ. ERK merupakan TTG Ungggulan dari Desa Uko, Muara Komam, Kabupaten Paser masuk nominasi 10 besar Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XXII 2021.

Bersama itu Posyantek Pelangi, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang juga masuk 10 besar Lomba Posyantek Desa Berprestasi.(AM)

Satu Data Indonesia, Mudahkan Pemerintah Ambil Kebijakan

BALIKPAPAN – Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Melalui penyelenggaraan SDI, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

“Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi,” kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Sistem Informasi Gender dan Anak Tahun 2021, berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (21/9/2021).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kedua peraturan tersebut memperkuat tata kelola nasional dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pemanfaatan data pemerintah yang terpadu.

Sementara data terpilah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengintegrasian hak anak sangat diperlukan, sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Untuk menyediakan data terpilah tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

“Hal ini sebagai upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan kesetaraan gender, serta penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Seluruh sektor pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur,” imbuh Soraya.

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan keperluannya seperti umur, pendidikan, status sosial ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, dan kecacatan/ciri khusus.

Soraya menambahkan, kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak.

Sayangnya, ketersediaan data terpilah masih sangat minim sehingga perlu komitmen dan sinergitas dari seluruh stakeholder baik dari provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak

“Menyikapi hal tersebut, saat ini Pemprov Kaltim telah membuat rancangan Pergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak yang terdiri dari 8 bab dan 27 pasal,” terang Soraya.

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi ketersediaan data gender dan anak, telah dibentuk tim penyusunan buku profil gender dan anak, tim rancangan dan perubahan Pergub Data Gender dan Anak Provinsi Kaltim, dan tim operator Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta terdiri dari Dinas PPPA Kabupaten/Kota se Kaltim. Hadir menjadi Narasumber dari Kemen PPPA, Anugrah Pambudi Raharjo dan Dinas PPPA Sumatera Utara, Roima Harahap. (dell)

Polda Kaltim, Minta Data Wartawan Kompeten

SAMARINDA – Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, melalui Bidang Humas Polda Kaltim, mengirimkan surat ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim. Surat tersebut terkait permintaan data wartawan kompeten yang menjadi anggota PWI Kaltim. Surat dari Kebidhumas Polda Kaltim Nomor: B/87/IX/HUM.6.1/Bidhumas itu tertanggal 10 September 2021 perihal data sertifikasi kompetensi wartawan.

“Data yang kami serahkan khusus wartawan yang sudah kompeten, dan menjadi anggota PWI Kaltim,” sebut Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi. Penjelasan ini disampaikan di Kantor PWI Kaltim, Selasa (21/9/2021) tadi, didampingi Sekretaris PWI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya dan Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Kaltim Abdurrahman Amin.

Dalam surat yang ditandatangani Kabidhumas Polda Kaltim KBP Yusuf Sutejo SIK MT itu dijelaskan, Bidhumas Polda Kaltim akan membuat Kelompok Kerja Media di lingkungan Polda Kaltim, sesuai dengan sertifikasi kompetensi wartawan. Atas alasan itulah, Polda Kaltim kemudian meminta data wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi tersebut.

Terkait hal itu, Endro menjelaskan, PWI Kaltim secara resmi sudah mengirimkan data yang diminta tertanggal 14 September 2021 tadi. “Kami juga sedang koordinasi, untuk bisa bertemu langsung dengan Kabidhumas Polda Kaltim,” sebut Endro.

Endro membenarkan, tidak semua wartawan kompeten menjadi anggota PWI Kaltim. “Walaupun wartawan ikut uji kompetensi di PWI, tidak otomatis menjadi anggota PWI. Karena menjadi anggota itu sifatnya suka rela,” katanya. Namun, sebagian besar wartawan yang ikut uji kompetensi wartawan (UKW) di PWI, juga mendaftar sebagai anggota PWI.

“Ada juga yang bergabung dengan organisasi profesi lainnya, yang juga jadi konstituen Dewan Pers,” imbuhnya.

Dikatakan, saat ini organisasi profesi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers, selain PWI, ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Sekretaris PWI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya menambahkan, dari data terakhir, per 20 September 2021, jumlah anggota PWI di seluruh Kaltim yang memiliki sertifikat uji kompetensi sebanyak 264 orang. Jumlah ini terbagi atas 61 wartawan utama, 80 wartawan madya, dan 123 wartawan muda.

Sejak aturan mengenai uji kompetensi wartawan digulirkan pada 2010 lalu, PWI Kaltim merupakan organisasi profesi pers yang paling banyak menggelar uji kompetensi di provinsi ini. “Sejak 2011 silam, tercatat sudah 22 kali PWI Kaltim menggelar UKW,” kata Wiwid.

Untuk 2021 ini, PWI Kaltim kembali akan menggelar UKW di Kabupaten Paser, dengan dukungan dana dari Pemkab Paser awal November. Selain itu juga ada UKW mandiri di Samarinda, juga akan digelar di akhir November. (*)

« Previous Page — Next Page »