Merasa Ada Kejanggalan dan Dirugikan, Achmad Rochim Ajukan Gugatan Intervensi ke PA Bangil

BANGIL – Pasca diputuskan perkara sengketa kepemilikan atas obyek tanah antara sesama warga Desa Karangmenggah di Pengadilan Negeri Bangil dengan putusan ‘tidak dapat diterimanya gugatan para penggugat’. Kali ini muncul babak baru, yakni para penggugat melakukan Gugatan warisan di Pengadilan Agama Bangil.

Terkait gugatan tersebut pihak Achmad Rochim merasa banyak kejanggalan serta dirugikan, oleh karenanya pada Rabu (9/2/2022) melalui kuasa hukumnya Maha Patih Law Office mengajukan Gugatan Intervensi.

Saat dijumpai di Pengadilan Agama Bangil, Andi Rachmanto selaku koordinator tim kuasa hukum Achmad Rochim membenarkan hal tersebut.

“Iya, ini kali kami mendatangi Pengadilan Agama Bangil dengan dua tujuan yakni melayangkan Surat Aduan kepada Kepala Pengadilan serta mendaftarkan Gugatan Intervensi dalam posisi kami di pihak yang dirugikan (tussenkomst), karena kami rasa banyak kejanggalan serta adanya indikasi ‘playing victim’ atau upaya penyelundupan hukum oleh pihak yang berperkara,” terang Advokat yang juga mantan jurnalis ini, Kamis (10/2/2022).

Achmad Rokim juga menyampaikan bahwa awalnya dia tidak mengetahui terkait perkara ini, tiba – tiba pada Jum’at 04 Pebruari ada kegiatan Pemeriksaan Setempat (PS) dari Pengadilan Agama Bangil, sedangkan dia selaku pemilik lahan yang sah dan menempati obyek tersebut tidak ada pemberitahuan maupun izin.

“Awalnya kami tidak tau mas, tau – tau diinfokan oleh perangkat desa kalau pihak pengadilan tadi ke lahan saya. Saya kaget dan langsung mengabarkan ke Mas Andi (kuasa hukum kami – red), saya kira perkara dulu sudah selesai dan kami menang,” terangnya.

Andi Rachmanto juga menambahkan bahwa pihaknya melakukan Gugatan Intervensi untuk membuka tabir dan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, dan mematahkan upaya – upaya pengkaburan fakta peristiwa.

Dalam perkara nomor 2384/Pdt.G/2021/PA.Bgl, pihaknya sebagai pihak intervensi bermaksud menyampaikan kebenaran, “sudah tidak ada waris dalam obyek tanah tersebut, jelas – jelas sudah tirah waris,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya,  gugatan di PA terkesan disembunyikan dengan tidak dimasukkannya pihaknya oleh tergugat.

“Ada apa ini?, Semoga dengan diterimanya intervensi kami nantinya akan membuka fakta hukum yang sebenarnya,” imbuh pria yang juga Ketua LBH Malang ini.

Sementara itu saat dikonfirmasi pihak Pengadilan Agama Bangil melalui Sobirin, membenarkan adanya data masuk (gugatan intervensi) dalam perkara nomor 2384/Pdt.G/2021/PA.Bgl , tertanggal 9 Februari 2022. (bs)

Tim ‘Pamor Keris’ Polres Batu Bergerak Cepat Laksanakan Instruksi Kapolda Jatim

BATU – Tim ‘Pamor Keris’ Polres Batu bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta dengan melakukan Operasi Yustisi ke pedagang kaki Lima, Pemilik Warung di Kota Batu, Rabu ( 9/2/2022).

Kasi Humas Polres Batu, Iptu Ivandi Yudistiro ketika dihubungi membenarkan adanya operasi Yustisi tersebut. Bahkan pihaknya menyebutkan operasi Yustisi dilaksanakan dengan pola persuasif yakni memberikan himbuan kepada Masyarakat dan juga pemilik warung serta pedagang kaki lima untuk bersama-sama saling menjaga dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungannya.

“Kami tim ‘Pamor Keris’ (Patroli Motor Penegakkan Protokol kesehatan di Masyarakat)  dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang kaki lima dan pemilik Warung tentang pentingnya prokes bagi diri sendiri dan orang lain,” ujar Ivandi.

Operasi Yustisi kini lebih diintensifkan, sesuai dengan Instruksi Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta dalam Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 beserta Kapolres jajaran Polda Jatim di Hotel Singhasari, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Selasa (8/2/2022).

Penguatan Operasi Yustisi menjadi konsentrasi masyarakat oleh Tim Pamor Keris, dengan mengecek kepatuhan protokol kesehatan dan juga pelaksanaan aplikasi Peduli Lindungi.

Rokemendasi hasil Percepatan Penanganan Covid-19, Kapolda Jatim menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi atensi guna pencegahan penyebaran Covid-19 yang harus dilaksanakan di Jajaran Polres se- Jawa Timur yakni :

Pertama penguatan Operasi Yustisi Protokol kesehatan di tempat keramaian yang menjadi konsentrasi masyarakat oleh Satgas Yustisi Pamor Keris, kedua pelaksanaan Tracing dan Testing dengan berkoordinasi bersama Satgas Covid-19.

Ketiga menyiapkan tempat Isoter dengan mengoptimalkan kembali PPKM Mikro di setiap Posko Kelurahan dan Desa, dimana Polda Jatim ada 8.496 Posko dengan 7.856 Bhabinkamtibmas.

Keempat menyiapkan 10 Rumah Sakit Bhayangkara dan Pusdik Polri sebagai tempat alternatif rujukan jika terjadi ledakan kasus Covid-19, Kelima optimalisasi percepatan vaksinasi dengan prioritas lansia, anak-anak, remaja serta Booster.

Keenam melaksanakan pemantauan terkait Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) baik secara langsung ataupun menggunakan aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Ketujuh melaksanakan komunikasi dengan media terkait dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan.

“Ini beberapa poin penting yang disampaikan Kapolda dalam rakor,” ungkap Kasi Humas Polres Batu ini.

Polres Batu kata Ivandi, dalam melakukan operasi melakukan kolaborasi antara Aparat dan masyarakat dalam upaya menegakkan protokol kesehatan dan menekan lajunya penyebaran Covid-19.

Tim ‘Pamor Keris’  Aparat gabungan  dari Personel Polres Batu, TNI, Satpol PP, Dishub Kota Batu serta instansi yang lainnya melakukan patroli dengan memberikan himbauan, edukasi dan sosialisasi tentang Protokol kesehatan di saat Pandemi masih ada.

“Disamping mensosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat tentang disiplin menerapkan protokol kesehatan, Tim ‘Pamor Keris’ juga melaksanakan pengecekan aplikasi peduli yang harus ada baik di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan, pertokoan dan di tempat umum,” pungkasnya. (bs)

Wagub Kaltim Ingatkan Bahaya Kekerasan Seksual dalam Pekerjaan

SAMARINDA  – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengimbau para pekerja untuk terus memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  (K3) tidak saja saat berada di tempat kerja, melainkan juga saat berada di luar area perusahaan.

Pernyataan ini disampaikan Hadi Mulyadi saat membacakan sambutan tertulis Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Ida Fauziyah saat Peringatan Apel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Samarinda, Rabu (9/2/2022).

“Pada minggu terakhir ini sangat sering kita membaca dan mendengar berita dan keluhan akan Kian Kian maraknya pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja ini terjadi bukan hanya terhadap perempuan namun juga terhadap laki-laki. Pelecehan ini telah menurunkan  produktivitas, terganggunya  kesehatan tubuh dan mental korbannya,” ujar Hadi.

Ditambahkannya, beberapa waktu yang lalu telah Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Darurat Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Melalui gerakan ini diharapkan  ada edukasi yang luas serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

‘Saya berharap para pengusaha dan pekerja sebagai pemangku kepentingan  utama dalam ketenagakerjaan dapat menjadi pelopor terdepan mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual ini,” tegasnya.

Dalam laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, saat ini per 31 Januari 2022, jumlah perusahaan yang ada di Kaltim sebanyak 11.236 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari perusahaan besar sebanyak 476 unit, perusahaan mikro sebanyak 8.748 unit, dan perusahaan kecil sebanyak sebanyak 1006 unit, dengan total tenaga kerja yang terserap mencapai 255.043 orang.

Menurut data sensus penduduk 2020 dari total 270, 20 juta penduduk Indonesia, penduduk usia produktif sebesar mencapai 70 persen dari keseluruhan populasi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa lebih dari 53 persen merupakan bagian dari dua generasi terbesar yaitu sekitar 25,8 persen adalah generasi milenial dan 27,9 persen  adalah generasi Z.

Berdasarkan data  Wajib Lapor Ketenagakerjaan dalam jaringan atau online pada jumlah perusahaan kecil menengah dan besar sebanyak 309.391 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai 11,2 juta orang.

Sementara itu, terkait keselamatan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019 terdapat 182.000 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225.000 kasus 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 diantaranya disebabkan profit margin.

Sepanjang Januari hingga September tahun 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65 persen disebabkan karena Covid-19.

“Usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahu. Ini memberikan sinyal bahwa usia muda juga berpotensi mengalami kecelakaan kerja, termasuk kekerasan seksual; karena  kurangnya kesadaran berperilaku selamat,” tegas Hadi Mulyadi.(yl)

Perusahaan di Kaltim Mampu Serap 255.043  Pekerja

SAMARINDA –  Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, saat ini per 31 Januari 2022, jumlah perusahaan yang ada di Kaltim sebanyak 11.236 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari perusahaan besar sebanyak 476 unit, perusahaan mikro sebanyak 8.748 unit, dan perusahaan kecil sebanyak sebanyak 1006 unit, dengan total tenaga kerja yang terserap mencapai 255.043 orang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim, H. Suroto dalam apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di halaman Kantor Disnakertrans Kaltim, pada Rabu (9/2/2022).

Acara Bulan K3 juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dan  apel bulan K3 ini,  juga dilaksanakan pemberian santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada beberapa penerima ahli waris beasiswa untuk kasus  jaminan kematian.

“Penyerahan penghargaan K3 hari ini seharusnya diberikan pada tahun 2020 lalu. Namun karena tingginya kasus Covid-19 di Kaltim maka penghargaan baru dapat diberikan pada tahun ini. Itupun hanya dihadiri oleh beberapa perusahaan dan tetap menjaga protokol kesehatan,” ujar Suroto.

Dijelaskannya, setiap tahun di seluruh Indonesia, dilangsungkan peringatan Bulan K3 dengan pembagian berbagai kategori penghargaan. Pada tahun 2022, Tema yang diusung pada bulan K 3 pada tahun ini  adalah “Penerapan Budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung  perlindungan tenaga kerja di Era Digitalisasi”.

Dijelaskan Suroto, untuk memasyarakatkan  K3 melalui kampanye Nasional K3, selama satu bulan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya.

“Apel K3 hari ini merupakan apel K3 dan pemberian penghargaan untuk tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19 maka kita laksanakan pada hari ini dengan protokol kesehatan yang berlaku dan hanya dihadiri oleh sebagian kecil perusahaan penerima penghargaan saja,” jelasnya.

Pada pelaksanaan bulan K3 setiap tahunnya baik pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang diberikan penghargaan K3 yang bertujuan untuk memotivasi perusahaan,  pemerintah daerah dan pekerja untuk mengimplementasikan K3 dengan lebih baik lagi.

Penghargaan K 3 dibagi dalam beberapa kategori diantaranya zero accident, pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS,  pencegahan dan penanggulangan Covid-19,  sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat SMK 3.

Untuk tahun 2021 Kalimantan Timur yang beroperasi di wilayah Kalimantan timur, dengan rincian penerima sebagai berikut,  kategori zero accident sebanyak 190 perusahaan,  kategori P2 HIV-AIDS sebanyak 52 perusahaan, kategori penanganan Covid-19  sebanyak 116 perusahaan.

Sedangkan untuk tingkat nasional,  jumlah perusahaan di Kaltim menerima penghargaan K 3 pada tahun 2021, untuk kategori zero accident 184 perusahaan, kategori P2 HIV-AIDS sebanyak 45 perusahaan, kategori P2 Covid-19 sebanyak 113 perusahaan  dan kategori SMk K3 sebanyak 32 perusahaan.

Sedangkan posisi Kaltim pada peringkat nasional berada di peringkat ke- 4 nasional sebagai di provinsi Pembina K3 terbaik di bawah Provinsi Jawa Timur,  Jawa Barat dan provinsi Sumatera Utara.(yl)

KSAD  Ajak SMSI Optimalkan Potensi Untuk Penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI

JAKARTA – KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengajak seluruh anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di 34 provinsi mengoptimalkan segenap potensi dan bersama TNI AD melakukan langkah nyata untuk penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI.

“Kita optimalkan segenap potensi dan lakukan langkah nyata untuk penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI,” demikian dikatakan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat menerima Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus di Mabes TNI AD pada hari Jumat (11/2/2022).

Dalam pertemuan itu, Ketum SMSI didampingi oleh anggota Dewan Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Dep. Crisis Center Nishal Dillon, Tahir dan Humas SMSI Wisnu. Turut hadir pendiri Bukit Algoritma dan Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko didampingi Tedy Tri Tjahyono serta Kyai Maksoem dari unsur Pembina. Sedangkan KSAD didampingi oleh Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna.

Ketum SMSI Firdaus menyampaikan SMSI merupakan organisasi tempat berhimpunnya perusahaan media siber yang saat ini beranggotakan lebih dari 1.716 media siber yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia memiliki kesamaan visi dengan TNI AD terkait perlunya langkah nyata untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI.

“SMSI memiliki pandangan yang sama dengan KSAD Jenderal Dudung bahwa kita harus mengoptimalkan segenap potensi anak bangsa dan melakukan langkah konkrit untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI,” kata Firdaus.

Dalam kesempatan ini Firdaus juga menyampaikan undangan kepada KSAD Dudung untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI di awal bulan Maret mendatang.

“Alhamdulillah, KSAD Jenderal Dudung berkenan untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI ke-5 awal Maret mendatang di Hotel Bidakara Jakarta, semoga pandemi Covid-19 segera melandai,” lanjut Ketum SMSI Firdaus. (*)

« Previous Page — Next Page »