Pengembang Bandel Akan Dilaporkan  KPK

BATU – Kejaksaan Negeri Batu, memanggil para pengembang perumahan Kota Batu yang membandel dan belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Juru bicara Kejari Batu Edy Sutomo menjelaskan, upaya ini merupakan kerjasama antara Kejari Batu dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu, guna menertibkan para pengembang Perumahan yang membandel menyerahkan PSU yang wajib diserahkan ke Pemda.

“Tugas kami hanya membantu kelancaran dan tertib administrasi pembangunan di Kota Batu, Setiap Pengemban harus menyediakan PSU dan harus menyerahkan ke Pemda, bukan sebaliknya dijual lagi,“ tandas Edy Sutomo yang juga sebagai Kasi Intel Kejari Batu, selasa ( 22/3/2022)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu  Bangun Yulianto ST.MT menyebutkan selama ini pihaknya memang kerja sama dengan Kejari cq Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Menurut Bangun Yulianto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melalui Kasi Datun telah tiga kali memanggil pengembang, namun respon pengembang sangat mengecewakan.

“Bayangkan yang mengundang Kejari Batu terhadap 101 pengembang, tapi yang hadir hanya 20 saja, itupun yang menyerahkan berkas administrasi PSU hanya 14 pengembang, ” ungkap Bangun Yulianto di ruang kerjanya,Selasa ( 22/3/2022).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkot Batu menyebutkan ketentuan pemberlakuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.22 /2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang merupakan  perubahan dari PP no.14/2016.  PSU juga diatur dalam Perda No.4/2020 Tentang penyelenggaraan dan penyerahan PSU perumahan.

Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

“Luas PSU  30% dari luas efektif lahan yang dimiliki Pengembang ” papar Bangun

Dari hasil kerja sama dengan Kejari Batu, pengembang yang merespon dengan menyerahkan administrasi PSU hanya 14 pengembang sedangkan yang menyerahkan secara fisik belum ada.

Melihat gelagat pengembang yang seakan tidak patuh terhadap aturan hukum baik PP maupun Perda Kota Batu, maka Bangun Yulianto akan melaporkan kepada KPK.  Terlebih ada kegiatan monitoring dengan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya setiap tiga bulan ada monitoring dengan KPK terkait dengan PSU.

“Tiap 3 bulan sekali kita ada zoom meeting dengan KPK, ada forum monitoring yang dilakukan KPK. Kesempatan itu akan kami sampaikan, bagaimana cara mengatasi pengembang yang membandel tidak menyerahkan PSU yang menjadi hak warga penghuni.” tegasnya.

Disebutkan, PSU yang harus disediakan pengembang  berupa seperti : jalan, taman, drainase dan tempat ibadah atau untuk lainnya  kepentingan warga penghuni.

“PSU itu janji pengembang kepada user, maka harus ditepati,” lanjut Bangun.

Diingatkan,PSU tidak boleh dijual, jika ada yang menjual jika ketahuan KPK bisa dijerat kasus pidana.

Kadis DPKP menyebutkan, agar tidak terjadi lagi kasus pengembang membandel, maka ke depan akan diberlakukan aturan, yakni setiap pengembang yang mengajukan siteplan harus menyerahkan berkas administrasi PSU jika tidak diserahkan, maka IMB nya tidak dikeluarkan.

“Ke depan akan kami pertegas, setiap pengajuan siteplan harus disertai persyaratan administrasi PSU, jika tidak membuat maka IMB nya tidak dikeluarkan,” ujarnya. (Buang Supeno)

 

Pemprov Kaltim Alokasikan Rp156 Miliar Untuk Beasiswa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai membuka pendaftaran Beasiswa Kalimantan Timur tahun ini.  Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp156,4 miliar untuk program beasiswa tahun ini.

Para pelajar dan mahasiswa bisa mengakses pendaftaran dan beragam petunjuk teknis (juknis) program Beasiswa Kalimantan Timur melalui laman www.beasiswa.kaltimprov.go.id yang dibuka mulai 22 Maret hingga 21 Mei 2022

Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BP-BKT) Iman Hidayat mengingatkan kepada para calon pendaftar untuk bertindak fair dan jujur dalam proses pendaftaran beasiswa ini. Proses beasiswa tahun ini akan melakukan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan setelah mempelajari hasil evaluasi dan monitoring tahun-tahun sebelumnya.

“Terdapat beberapa hal yang dievaluasi dan disempurnakan. Untuk kekurangan kita akan lakukan penyempurnaan,” kata Iman Hidayat, Senin (21/3/2022)

Imam mengingatkan, para pendaftar cermat memahami juknis agar tidak salah saat mendaftar. Selain itu, para pendaftar diminta jujur dan tidak mencoba melakukan pemalsuan apa pun.

Diungkapkan Iman, tahun lalu pihaknya menemukan beberapa kasus pemalsuan yang akhirnya akan merugikan para pendaftar.

“Jangan coba memalsukan data kependudukan, karena kami sudah bekerjasama dengan Disdukcapil. Begitu juga dengan hasil IPK, tim kami juga tahu,” tandas Iman.

Menurut Iman, hal sepele pun bisa menggagalkan pendaftaran. Misal soal penggunaan materai. Tahun lalu pihaknya menemukan satu materai digunakan untuk tujuh pendaftar. Akhirnya, semuanya gagal.

“Sayang kan? Hanya karena materai Rp 10 ribu, gagal dapat beasiswa jutaan rupiah,” kata Iman. (*)

Jelang Puasa, DPRD Samarinda Sarankan Pasar Murah Lebih Sering Digelar

Vivaborneo.com, Samarinda – Kegiatan pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda menjelang puasa Ramadhan yang dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu (22-23 Maret 2020), memperoleh berbagai apresiasi.

Tidak itu saja, banyak warga yang merasa terbantu dengan kegiatan pangan  murah ini, sebagai cara pemerintah kota untuk memberikan kemudahan berbelanja dan mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Apresiasi positif selain datang dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Ricky Perdana Gozali, juga diapresiasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda, Laila Fatihah dan Shania Rizky Amalia. Kedua pejabat ini turut hadir saat pembukaan pangan murah mendampingi Wakil Wali Kota Samarinda,  Rusmadi Wongso pada Selasa (22/3/2022).

Laila Fatihah mengatakan kegiatan pasar murah tentu sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Namun dirinya memberi masukan agar kegiatan serupa lebih masif dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan pasar murah, pangan murah, tentu sangat membantu bagi masyarakat. Hanya saja memang informasinya itu harus lebih dari luas. Jauh-jauh hari masyarakat diberitahu. Jadi tidak hanya informasi melalui media sosial,  tidak hanya informasi dari kelurahan saja. Tetapi panitia harus memanfaatkan semuanya, termasuk di beberapa media online yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk informasinya,” ujar Laila Fatihah yang didampingi Anggota DPRD Samarinda, Shania Rizky Amalia,  saat keduanya turut berbelanja di beberapa stand UMKM.

Laila berharap kegiatan pangan murah dapat menjadi agenda rutin dari Dinas Ketahanan Pangan, karena selain meringankan masyarakat dalam berbelanja,  juga memberdayakan beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan dari beberapa dinas dan instansi terkait.

Kegiatan seperti ini, ujar Laila tentu sangat membantu para petani karena produk pertanian mereka bisa didistribusikan langsung kepada pembeli.  Sehingga memberikan keuntungan langsung dan beberapa sayuran yang dijual sangat segar dapat disimpan lebih lama.

Gayung bersambut, karena harapan anggota DPRD Samarinda Laila Fatihah yang ingin agar kegiatan pangan murah sering diadakan, ditanggapi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, Endang Liansyah yang menjelaskan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan sebanyak lima kali hingga menjelang lebaran Idul Fitri.

“Kita laksanakan lima kali di titik dan tempat yang berbeda serta waktunya juga berbeda.  Kita sengaja melaksanakan saat menjelang dan  pertengahan puasa bahkan menjelang lebaran Idul Fitri mendatang,” jelas Endang.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda menjadwalkan pangan murah lainnya di halaman Kantor Kelurahan Air Putih pada tanggal 29 Maret, halaman Kantor Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran pada 31 Maret, Masjid Shirathal Mustaqim Samarinda Seberang pada 26 April dan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir pada 28 April 2022.(Vb/YUL)

 

 

Kelola Dana Desa, Aparat Desa Diimbau Teliti

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terus berupaya meningkatkan sumber daya aparat desa. Ini terkait dengan pengelolaan anggaran yang memerlukan ketelitian dan kecermatan.

“Jangan sampai karena tidak pandai mengelola keuangan, akhirnya menyulitkan para aparat desa,” sebut Kepala DPMPD Kaltim, M Syirajuddin, kepada media ini (22/3/2022).

Dikatakan Syirajuddin, selama ini program-program yang ada di pedesaan, sebagian besar berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Urusan pemerintahan desa antara lain menyangkut tata batas, dan sumber daya manusia aparat desa. Belum lagi pengelolaan dana desa, bantuan keuangan provinsi, serta dana kabupaten. Ada juga anggaran dana desa, dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta pajak desa.

“Semua ini memerlukan pengelolaan yang baik,” sebutnya. Sebab, dana yang dikelola pemerintahan desa saat ini sudah sangat besar. Sehingga aparat desa harus pandai mengelola.

“Kepala desa dan badan perwakilan desa juga harus harmonis. Sehingga semua program kerja desa bisa berjalan dengan baik,” pesannya.

DPMPD, kata dia, berupaya memberikan pelatihan agar aparat desa paham tata kelola keuangan dan aset desa. Begitu juga untuk jajaran Badan Perwakilan Desa, diharapkan paham akan tugas-tugasnya terkait legislasi dan budget atau penganggaran.

“Aparat desa harus paham pengawasan. Untuk itu kami memberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa,” pungkasnya. (*)

Komisi IV Dorong Peningkatan Mutu SMK

SAMARINDA – Mutu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kaltim, belum maksimal. Bahkan, tak sedikit sekolah kejuruan yang belum dilengkapi sarana dan prasarana untuk praktik. Tak heran jika kemudian ada sebutan, sekolah kejuruan di Kaltim lebih banyak jurusan ‘sastra’, alias lebih banyak berteori tanpa pernah praktik.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, di Karang Paci, Selasa (22/3) tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Akhmed Reza Fachlevi menyebutkan, banyak sekolah kejuruan di pinggiran yang belum diperhatikan. Misalnya sekolah di Muara Muntai, hingga Tabang di Kutai Kartanegara yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk praktik.

Persoalan lain yang mengemuka menurut Reza adalah kebutuhan untuk sertifikasi profesi bagi para lulusan SMK. Dengan dukungan sertifikat kompetensi, lulusan SMK akan lebih mudah diserap oleh lapangan kerja.

“Alat sudah ada, tapi tidak didukung sertifikat kompetensi ya percuma,” kata Reza.

Lebih tegas disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Politisi senior ini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan kejuruan.

“Saya belum lama ini berkunjung ke SMK 2 Sangatta, yang arealnya seluas 5 hektare. Sekolah itu punya workshop, ditutup sejak 2017. Alatnya terbengkalai. Perusahaan swasta di sana tidak ada perhatian. Padahal di Sangatta banyak perusahaan besar beroperasi,” sebut Rusman.

Atas contoh kasus di atas, Rusman meminta pemerintah semakin serius mengurusi SMK dengan terlebih dahulu melengkapi alat praktik sesuai jurusan

Rusman berharap, agar kepercayaan publik semakin meningkat pada SMK, harus ada terobosan dalam hal dunia kerja. Sehingga kepercayaan publik bisa kembali diraih. “Sehingga nanti orang tua bisa bangga ketika anaknya masuk SMK,” sambungnya.

Diharapkan, pada 2023 nanti sudah ada program untuk pembenahan SMK di Kaltim demi mendukung ibu kota Nusantara.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi menyebutkan, perlu dana besar untuk peningkatan mutu SMK. Di antaranya kebutuhan alat praktik yang harganya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sertifikasi kompetensi para siswa SMK juga perlu digenjot. Ini juga memerlukan dana tidak sedikit.

“Kalau tidak didukung sertifikat kompetensi, ya mereka ngga bisa kerja,” sebut Anwar. Karena itu, ia berharap dukungan maksimal dari para wakil rakyat agar ada dana untuk sertifikasi profesi para siswa SMK.

Tak hanya sertifikasinya perlu biaya, tapi juga perlu dukungan perlengkapan praktik dan ujian. Karena itu, dukungan politis dari para wakil rakyat dibutuhkan untuk peningkatan sekolah kejuruan ini.

Para kepala SMK, menurut Anwar juga perlu diubah cara berpikirnya. “Kalau selama ini hanya duduk di belakang meja, sekarang kepala SMK harus rajin koordinasi, mencari peluang kerja sama dengan pihak swasta,” pesan Anwar. Sehingga, lebih mudah mencari lokasi praktik untuk siswa.

Selain itu, guna peningkatan mutu SMK, akan dilakukan penutupan untuk jurusan yang kurang prospek, atau bahkan terlalu banyak siswanya. Sehingga tidak menimbulkan bertambahnya pengangguran terdidik.

“Misalnya ada SMK jurusan perikanan, sementara lokasinya sangat tidak mungkin ada ikan, ini jelas ngawur,” imbuhnya.

Selain soal SMK, Anwar juga menyampaikan, Kaltim sudah semakin siap melakukan program pembelajaran jarak jauh.

“Setiap siswa sudah dilengkapi laptop atau gawai android. Termasuk sudah disiapkan paket data internet,” sebutnya. Ia berharap program satu guru seribu murid, bisa berjalan sehingga ada pemerataan pendidikan di Kaltim. (*)

« Previous Page — Next Page »