Tidak Boleh ada Guru PNS titipan, dengan Alasan Kesehatan

SAMARINDA – Guru yang bertugas di salah satu SMA Negeri di kabupaten/kota tidak semudah itu berpindah tugas mengajar sebagai guru titipan di Kabupaten/kota lain dengan alasan kesehatan agar mudah berobat.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi, saat dikonfirmasi media ini melalui jaringan telepon whatsapp (22/3/22) terkait adanya guru titipan di sebuah SMA Negeri di Samarinda yang menampung guru dari kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan alasan kesehatan.

Menurut Anwar Sanusi, jika guru yang bersangkutan sakit segera ajukan cuti berobat, tetapi jangan dinakali mengajar di sekolah agar tunjangan sertifikasi tetap cair.

“Kalau sampai ini ketahuan, akan saya tindak tegas kepala sekolahnya, karena akan merugikan guru lainnya di sekolah yang dititipi,” tegas Anwar Sanusi.

Menurut Kepala Diknas Anwar Sanusi, dari pengamatannya untuk Kota Samarinda sudah sangat penuh guru SMA, jika ketahuan ada guru lain yang dirugikan karena jamnya diambil, malah akan kerepotan, baik guru yang ‘dititipkan’ ataupun kepala sekolah yang menitipkan dan menerima guru titipan tersebut.

Labih lanjut Anwar menjelaskan jika ada guru yang diam-diam pindah tugas, kemudian ketahuan pihak Badan Kepegawaian Daerah, itu akan menjadi repot urusannya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Didi Rusdiansyah saat dikonfirmasi media ini melalui jaringan telepon whatsapp (22/3) adanya guru SMA Negeri berstatus PNS titipan dengan alasan berobat ini sangat tegas tidak diperbolehkan.

“Tidak ada istilah guru titipan, itu tidak diperbolehkan. Jika guru itu dititipkan mengajar di SMA lain kabupaten/kota lalu siapa yang mengisi laporannya. Kalau yang mengisi sekolah asal sementara guru tersebut tidak mengajar disitu namanya laporan fiktif,” ucap Didi yang juga mantan Kadis Kominfo Provinsi Kaltim ini.

Kalau memang mau pindah tugas urus pindah saja, tegas didik, jangan seenaknya dititipkan. Jika ketahuan itu titipan, hanya atas kesepakatan kerjasama antar kepala sekolah dengan alasan pertemanan dan kemanusian bisa repot urusannya.(vb-01)

Penanggulangan TBC di Indonesia Untuk Selamatkan Bangsa

Vivaborneo.com, Jakarta —  Kementerian Kesehatan RI mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia untuk bersinergi dalam penanggulangan  penyakit Tuberkulosis (TBC). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan webinar memperingati momentum Hari Hari Tuberkulosis (TBC) Sedunia yang tepat pada 24 Maret 2022 hari ini.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan RI, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes memaparkan,  TBC terus menjadi salah satu penyakit pembunuh menular terkemuka di dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 10 juta orang jatuh sakit dengan penyakit TBC dan 1,5 juta orang diantaranya meninggal dunia pada tahun 2020, lebih banyak dari kematian gabungan HIV dan Malaria.

“Dukungan masyarakat dapat berupa peran aktif dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis dengan berbagai cara seperti berperilaku  hidup bersih dan sehat agar dapat mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 akan dapat tercapai,” ujar DR drh.  Didik.

Acara ini juga bekerja sama dengan  Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) yang mengadakan side event sebagai dukungan untuk pertemuan pertama Health Working Group (HWG) yang bertajuk “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi Covid-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan” pada 29-30 Maret 2022 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Pertemuan ini sejalan dengan tema Hari TBC Sedunia 2022 yaitu “Investasi Untuk Eliminasi TBC, Selamatkan Bangsa”.

Dijelaskan DR drh. Didik, saat ini Indonesia diberi kepercayaan menjadi presidensi Group Twenty (G20) tahun  2022 yang juga membawa tanggung jawab untuk menghasilkan kerja nyata.

Momentum ini, ujarnya,  menawarkan kesempatan untuk memfokuskan kembali upaya untuk mengakhiri TBC secara global, melalui peningkatan komitmen untuk mempertahankan aliran keuangan yang ada, mengadopsi metodologi pembiayaan yang lebih inovatif di tingkat global, nasional, regional, dan komunitas.

“Dari pandemi kali ini kita belajar bahwa investasi untuk penanggulangan TBC pada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan alat diagnosis dioptimalkan untuk penanganan Covid-19. Investasi penanggulangan TBC yang lebih baik tentunya dapat membangun kesiapsiagaan pandemi infeksi menular melalui udara lainnya di masa mendatang, ” harapnya.

Dijelaskan, Kementerian Kesehatan RI juga akan mengadakan rangkaian kegiatan Hari TBC Sedunia di Yogyakarta yaitu Kick Off Active Case Finding sebagai salah satu upaya inovasi penemuan kasus TBC secara massal yang menargetkan pada masyarakat umum dengan skrining menggunakan mobile x-ray.

Kick-off ini menjadi awal mula penemuan kasus aktif dan edukasi TBC pada kontak serumah dengan pemeriksaan rontgen dada yang akan dilaksanakan di 26 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang tahun 2022.

“Saat ini penemuan kasus TBC dan pengobatannya terbanyak di Indonesia ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Gorontalo, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat . Kalau Papua terbanyak selain tuberculosis juga terbanyak ditemukan kasus HIV. Sedangkan pengobatan penyakit ini dapat berlangsung lama berbulan-bulan, sehingga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya,”  jelasnya.(Vb/Yul).

Kurikulum Merdeka, Masuk Kelas X Tanpa Penjurusan

SAMARINDA – Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia, yang siap melaksanakan program kurikulum merdeka, yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Diharapkan, kurikulum nanti lebih simpel. Siswa bisa mengalami perubahan karakter, serta memiliki nilai-nilai Pancasila,” sebut Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, DR Atik Sulistyowati MPd.

Atik menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan Diseminasi Hasil Rakor Kurikulum dan Penilaian SMA se-Kaltim, dan Sosialisasi Kurikulum Merdeka pada SMA Swasta Kota Samarinda, di Samarinda, Selasa (22/3/2022).

Dikatakan, meski baru diluncurkan, Kaltim berani mengambil sikap, siap memberlakukan kurikulum merdeka 100 persen untuk jenjang SMA.

“Kaltim menjadi provinsi pertama yang menerapkan kurikulum merdeka 100 persen pada jenjang SMA,” sebut Atik. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat koordinasi belum lama ini di Balikpapan, menghadirkan seluruh Cabang Dinas Pendidikan, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Dijelaskan, pelaksanaan kurikulum merdeka ini dibagi dalam 3 fase. Masing-masing fase kurikulum merdeka belajar. fase kurikulum merdeka berubah, dan fase kurikulum merdeka berbagi.

“Nanti sekolah yang menentukan kurikulumnya sendiri. Sekolah tinggal mendaftar di laman khusus, kemudian mengisi data berdasarkan kondisi nyata,” bebernya. Hasil dari usulan itu akan ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

Pada tahun pembelajaran 2022/2023 nanti, akan mulai disosialisasikan kepada masyarakat melalui pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Di antara poin penting dalam kurikulum merdeka adalah, saat kelas X SMA, belum ada penjurusan.

“Saat daftar masuk SMA, belum ada penjurusan misalnya, IPA, IPS atau bahasa. Nanti setelah kelas XI baru ada penjurusan,” beber Atik.

Dikatakan, secara konten, kurikulum merdeka ini hampir sama dengan kurikulum 2013. Hal paling utama dalam kurikulum merdeka belajar adalah penekanan perubahan pada konten dan mindset guru.

“Sekolah, 100 persen buat modul sendiri dan konten sekolah itu sendiri,” ujarnya.

Harapannya dengan kurikulum merdeka, ada perubahan positif pada guru. “Guru bisa memiliki terobosan dan inovasi pembelajaran.  Semua sudah disiapkan pemerintah pusat, dari mulai cara mengajar dan tuntunan lainnya. Modulnya juga sudah ada,” pungkasnya. (*)

Seto Mulyadi : Pelanggaran HAM Jika Ada Yang Memaksa Membubarkan Sekolah SPI

BATU– Kasus  Sidang dengan perkara dugaan kekerasan seksual SPI Batu yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, mendapat perhatian komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi.

Psikolog Anak, Prof. Dr. H. Seto Mulyadi, S.PSi., M.Si.sekaligus ketua KPAI, menegaskan kendati Pengurus sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu bermasalah dan dalam persidangan, Seto meminta Sekolah SPI tetap diberlangsung kegiatan belajar mengajarnya (KBM).

Menurutnya,  Sekolah SPI merupakan tempat kegiatan belajar dan menempuh pendidikan harus dilindungi dan dikembangkan. Ibarat rumah banyak tikus, kita tidak harus bakar rumahnya.

“Kita harus melihat kebenaran yang muncul, jangan sampai ada udang dibalik batu yang sebetulnya ingin menguasai SPI atau ingin mengambil alih kegiatannya,” tegasnya ketika dihubungi via selular, Senin (21/3/2022).

SPI menurut Seto Mulyadi harus dilindungi karena banyak orang yang belajar kesana. Siharapkan pula lembaga Pengadilan dan Kepolisian harus melihat secara jernih kasus tersebut

SPI harus diapresiasi karena sekolah tersebut memang maju dan berkembang serta layak mendapatkan penghargaan. Apalagi kini banyak lembaga lain yang mulai mengapresiasi terhadap kegiatan yabg dilakukan SPI bahkan ada yang kerjasama pola pengembangan pendidikannya . Itu artinya pola pendidikan yang dikembangkan SPI dianggap berhasil.

Disebutkan, berapa waktu lalu SPI juga menandatangi kesepakatan bersama (MoU) dengan Kadin Jawa Timur, SPI juga mendapatkan kunjungan Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, Istri Mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto, SIP, dan ada program kerjasama.

“Itu sudah cukup membuktikan bahwa SPI merupakan sekolah yang bagus . Oleh karena itu jika ada pihak yang mengatakan ingin menutup SPI, jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia” paparnya

Seto berharap  SPI harus terus dikembangkan, dan dilindungi dari fitnah atau segala macam bentuk intervensi dari pihak manapun.  Sekolah SPI sudah berdiri cukup lama, dan sudah banyak mencetak generasi muda dengan SDM yang bagus.

“Saya sendiri sudah datang langsung kesana, dan saya lihat tempatnya cukup luas dengan kurikulum pendidikan juga sangat baik, serta fasilitas yang bagus dan lengkap,” ujarnya. (buang supeno)

Jelang Ramadan, Polres Batu Tingkatkan Patroli Tim Pamor Keris

BATU – Jelang Ramadan Tim Patroli Motor Penegakkan Protokol Kesehatan Di Masyarakat (Pamor Keris) Polres Batu  gencarkan kegiatan penegakkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, Selasa (22/3/2022).

Kasat Samapta Polres Batu, AKP Ma’ruf mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 varian Omicron dimana penyebarannya lima kali lebih cepat daripada varian sebelumnya.

“Kita selalu menghimbau kepada warga masyarakat Kota Batu untuk selalu menerapkan  disiplin protokol Kesehatan guna pencegahan penyebaran Cvid-19,” ujar Kasat Samapta.

Personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub Kota Batu yang tergabung dalam Tim Pamor Keris melaksanakan penegakkan  protokol kesehatan pada lokasi tempat berkerumunnya masyarakat mulai dari pasar, pusat pertokoan atau perbelanjaan, perhotelan dan lokasi wisata di wilayah Kota Batu.

Pengawasan penerapan protokol kesehatan meliputi seluruh aktivitas masyarakat termasuk pedagang kaki lima yang ada di beberapa lokasi di Kota Batu. Pihaknya mengutamakan pendekatan humanis dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pamor Keris Polres Batu.

“Ada yang memakai masker ada pula yang tidak memakai masker, namun demikian tetap kami himbau serta kami berikan masker gratis,” lanjutnya.

Patroli Motor Penegakkan Protokol Kesehatan Di Masyarakat (Pamor Keris) Polres Batu merupakan tim patroli Kamtibmas yang tugas utamanya ialah melaksanakan giat patroli dengan sasaran penegakkan protokol kesehatan.

“Selain patrol Kamtibmas tim Pamor Keris Polres Batu melaksanakan tugas utama yakni patroli dengan sasaran penegakkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »