Tutup Musrenbang, Wali Kota Batu Ajak Masyarakat Guyub dan Rukun

BATU – Wali Kota Batu,  Dewanti Rumpoko, menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2023, yang diselenggarakan secara teleconference dan secara langsung di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (30/3).

Dewanti Rumpoko,  mengungkapkan pentingnya Musrenbang untuk memenuhi usulan yang telah disepakati mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kota Batu dan menyelaraskan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Jatim dan Nasional, serta memenuhi target pembangunan.

Dewanti juga mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk guyub, rukun dan bekerja sama dalam mewujudkan RKPD 2023.

Bahkan Dewanti yang akan mengakhiri jabatan dalam tahun ini, berharap dengan adanya usulan yang tertuang dalam musrenbang ini akan mampu menampung program yang yang diinginkan masyarakat, kendati dalam pelaksanaanya yang mengerjakan pihak lain.

“Semoga musrenbang dapat memberikan manfaat terutama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif guna mewujudkan Kota Batu yang sejahtera dan berdaya, kendati bukan saya yang melaksanakan”  Ungkap Wali Kota Batu.

Sekretaris Bapelitbangda Kota Batu, Sopa Ike Paci,  dalam laporannya menyebutkan Kota Batu menggunakan RPJMD Transisi atau disebut RPD 2023-2026. Untuk melaksanakan program pembangunan yang belum tertampung dan terlaksanakan.

Disebutkan, Kota Batu mendapatkan 435 usulan dengan rencana anggaran 116.492.215.253 dari Musrenbang 3 kecamatan yakni Bumiaji, Junrejo dan kecamatan Kota Batu.

Sopa menjelaskan  prioritas pembangunan tahun 2023 ada 5 yaitu Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan,  kesehatan, pendidikan dan life skill. Kemudian akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Selanjutnya peningkatan daya saing dan pembangunan wilayah melalui penguatan interkonektivitas pembangunan infrastruktur. Prioritas lainnya yaitu peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan serta pemantapan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Bakorwil Pamekasan Ir. Gunawan Saleh,  menjelaskan Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur serta keselarasannya dengan arah kebijakan Nasional.

Di tahun 2023, sesuai RPJMD 2019-2024 Jatim, Provinsi Jawa Timur fokus pada peningkatan dan pemerataan kualitas SDM untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Musrenbang Kota Batu tahun 2022 untuk RKPD tahun 2023.

Selanjutnya, agenda tahapan pasca musrenbang adalah dengan mendaftar prioritas program/kegiatan setiap perangkat daerah, finalisasi pembahasan serta disepakatinya kesepahaman tentang konsistensi dan sinergitas, pengendalian serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2023.(buang Supeno)

Bupati Barito Timur Kalteng Kunjungi Kubar

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Batim) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan persahabatan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Rombongan yang dipimpin Bupati Barito Timur Ampera A.Y.Mebas  melakukan perjalanan darat dan tiba di Kutai Barat melalui jalur darat sejak Selasa (29/3/2022).

Bupati Kubar FX.Yapan serta pejabat Forkopimda menyambut kunjungan Pemkab Batim di aula Aji Tulur Jejangkat, kantor Bupati Kubar dengan berbagai tarian dalam suasana penuh keakraban, Rabu (30/3/2021)

Bupati Batim Ampera A.Y.Mebas, mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan Bupati Kubar dan Formkopimda setempat. Sebagai sudara satu pulau, dia ingin lebih dekat dengan pemerintah di kabupaten tetangga meski berbeda provinsi. Apalagi Kutai Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Kalteng.

Ampera mengatakan, Kabupaten Brito Timur memang tidak seluas dan sekaya Kutai Barat. Dimana total luas wilayah hanya sekitar 3000 meter persegi. Karena itu tidak banyak perusahaan tambang maupun perkebunan yang berinvestasi di sana.

“Sawit memang ada tapi tidak banyak. Begitu juga dengan tambang. Tidak ada yang PKP2B. Hanya yang kecil-kecil saja. Tapi kami berusaha memanfaatkan sebaik mungkin,” terangnya.

Selain itu, sebagai bupati di daerah kecil ia merasa kian sulit karena sebagian besar kewenangan khususnya perizinan kini dimabil alih pemerintah pusat.

Ampera menceritakan keberhasilannya menjadikan Barito Timur sebagai kabupaten penghasil gabah padi di Provinsi Kalteng. Saat ini gabah dari Batim bisa dibawa ke Kalsel (Kalimantan Selatan).

“Sekarang kami sudah punya pabrik, jadi giling ditempat kita. Kami juga sudah menjajaki untuk menyuplai ke IKN,” jelasnya.

Sementara Bupati Kutai Barat FX. Yapan menilai kunjungan Pemkab Batim bisa mempererat silaturahmi antara kedua daerah. Kedua daerah dapat saling bertukar pengalaman dan informasi politik, pembangunan maupun ekonomi.

“Ini bisa memotivasi pemerintah dan masyarakat Kutai Barat untuk saling berkolaborasi,’ ujar Yapan.

Dikatakan Yapan, Kabupaten Kutai Barat dan Barito Timur kini jadi daerah penyangga ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN akan jadi tantangan dan peluang bagi masyarakat lokal.

Sebab jika tidak siap maka akan sulit bersaing dengan para pendatang.

“Kedatangan IKN ini saya sering mengatakan bagi kita di Kalimantan ini bagaikan dua ekor kucing yang berkelahi. Satu kucing telentang, satu kucing menerkam,” tukas Yapan mengumpamakan soal kehadiran IKN.

Menurut Yapan, jika tidak menyiapkan diri dari segala aspek, maka akan jadi kucing telentang. Daya saing tidak bisa kita tolak lagi.

“Kunjungan ini untuk saling memperkuat supaya kita jangan jadi kucing telentang,” sambung mantan ketua DPRD Kubar 3 periode itu.

FX.Yapan juga ingin meniru kabupaten Barito Timur yang berhasil membangun lumbung padi. Di Kutai Barat sejatinya menurut Yapan juga punya potensi yang sama tetapi pengelolaannya masih tradisional sehingga kalah saing dengan petani luar.

“Lahan pertanian kita sangat potensial tetapi sayangnya warga kita ini belum mampu mengelola dengan perlatan semi modern. Nah ini yang bisa kita pelajari,” beber politikus PDI Perjuangan tersebut.

FX.Yapan berjanji akan berkunjung ke Barito Timur dalam waktu dekat. Kunjungan balasan itu diharapkan semakin memperat hubungan dan kerja sama kedua belah pihak. (arf)

Sebelas Wisudawan UNRIYO Asal Kaltim Raih Cumlaude

YOGYAKARTA – Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) menggelar acara wisuda periode I tahun 2021 di Sahid Raya Hotel and Covention Babarsari, Selasa (29/03/2022).  Wisuda UNRIYO ke-23 ini dilaksanakan secara secara daring dan luring serta diikuti oleh 565 wisudawan yang berasal dari 13 program studi.

Wisuda luring dipimpin Ketua Senat UNRIYO, Dr Ariyanto Nugroho, SKM, M.Sc dalam sidang senat terbuka yang digelar secara singkat dengan protokol kesehatan ketat. Agar physical distancing terpenuhi, acara hanya diikuti oleh wisudawan saja tanpa didampingi oleh orangtua atau wali. Demikian pula dengan tamu undangan hanya dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah V Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Pembina Yayasan Tony Sugiarso, SE., M.Kom, dan Ketua Yayasan Ir. Tri Pomo Hendratno, dan beberapa pejabat UNRIYO.

Prosesi wisuda ditandai dengan pemindahan kucir dan penyerahan ijazah kepada wisudawan terbaik masing-masing program studi yang kemudian dikuti oleh para wisudawan lainnya. Sedangkan wisuda daring dilaksanakan melalui Zoom dan dapat diakses bebas oleh para orangtua, tamu undangan serta masyarakat melalui channel YouTube PMB UNRIYO.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Fransiska Lanni, MS menyampaikan dari 565 wisudawan pada periode ini, 121 lulusan diantaranya menyandang predikat cumlaude. IPK tertinggi diraih oleh Kadek Rahma Sari, S.Ak dari Prodi Akuntasi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dengan IPK 4,00 yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Moment mengharukan terjadi saat prosesi dilaksanakan pada 1 wisudawan lulusan Prodi Teknik Elektro yang meninggal dunia sehingga diwakili oleh orang tuanya via daring.

Sebanyak 59 mahasiswa asal Kalimantan Timur turut menjalani wisuda UNRIYO ini. Sebelas lulusan diantaranya meraih predikat cumlaude, dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi Program Sarjana yaitu Syarifah Aminah (IPK 3.6); Annisa Putri (IPK 3.56); Chintia Agustalinda (IPK 3.52), dari Prodi Keperawatan Program Sarjana yaitu Claresta Jessy Widia Sandra (IPK 3.75); Nur Aida (IPK 3.65); Yunithrechia Chindy Anggriyani (IPK 3.71), dari Prodi Kebidanan Progtam D-3 yaitu: Rahma Eka Suryani Putri (IPK 3.64). Wisudawan dengan predikat Cumlaude dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Informatika Program Sarjana yaitu I Made Juni Palendhita (IPK 3.53); Mohammad Rofi Rahman (IPK 3.9); Anisa Dian Pratiwi (IPK 3.98); Paskalis Paran (IPK 3.54) dan dari Prodi Teknologi Informasi Program Sarjana yaitu: Yusriadi (IPK 3.64).

Pada akhir acara, dilakukan serah terima daftar alumni kepada Ketua Ikatan Keluarga Alumni Respati (IKA Respati) Tinton Pratama, S.Ikom. IKA Respati merupakan wadah untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi yang bermanfaat bagi alumni.

UNRIYO  sangat bangga dan merasa sangat beruntung dapat ikut berkontribusi melahirkan  para cendikia yang akan membangun daerah, khususnya  putra putri dari Kalimantan Timur. Setiap tahunnya jumlah mahasiswa baru UNRIYO asal KalimantanTimur terus meningkat baik tugas belajar maupun mandiri. Ini merupakan salah  bentuk kepercayaan daerah  terhadap UNRIYO  yang tidak lepas dari kontribusi para alumni  di Kalimantan yang kualitas dan kinerjanya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. (*)

Investasi Dalam Upaya Penanggulangan TBC Harus Ditingkatkan untuk Eliminasi 2030

Vivaborneo.com, Yogyakarta — Side event rangkaian pertemuan pertama Health Working Group (HWG) dalam rangkaian Hari Tuberkulosis (TBC) Sedunia yang berlangsung di  Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, pada 29-30 Maret 2022, menghadirkan empat sesi pembahasan.

Dengan tema “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi Covid-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”, side event ini berlangsung atas kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Stop Tuberkulosis Partnership Indonesia (STPI).

Pada sesi pertama, Direktur Eksekutif Stop TB Partnership, Lucica Ditiu saat memimpin diskusi mengatakan, TBC adalah penyakit yang sudah muncul jauh sebelum Covid-19. Namun, dengan munculnya Covid-19 kondisi TBC semakin jauh memburuk.

Menariknya, 50% dari kasus TBC berada di negara G20, sehingga jika semua negara G20 mampu melakukan eliminasi TBC di negaranya masing-masing, maka kita hanya perlu fokus kepada 50% lainnya.

“TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan, hanya saja kita kekurangan sumberdaya dan juga perhatian pada isu ini. TBC perlu diperlakukan sama dengan Covid-19, mendapatkan perhatian yang sama, melihat pada gejala dan kondisi dari kedua penyakit ini yang sangat mirip. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengakhiri TBC di negara kita,” ujar Lucica.

Pada sesi dua, : Pendekatan Alternatif dan Inovatif untuk Memperluas Akses Pendanaan untuk Akhiri TBC.

Pandemi telah memperlihatkan bahwa terdapat krisis kesehatan endemik seperti tuberkulosis. Di Asia Pasifik, TBC telah membunuh lebih dari 60% lebih banyak jika dibandingkan Covid-19 pada dua tahun terakhir. Selain itu, 60% dari jumlah kasus TBC dunia berasal dari enam negara dengan beban TBC tertinggi.

Situasi ini seakan menjadi ajakan untuk membuat penanggulangan TBC sebagai prioritas. Kita telah melihat secara langsung bahwa pemerintah dan sektor swasta telah bersatu untuk berhasil memerangi Covid-19. Perjuangan serupa akan dibutuhkan untuk memerangi TBC.

Dalam sesi yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Prastuti Soewondo, S.E., M.PH., Ph.D. ini,  diharapkan pemimpin dunia mampu memobilisasi sumber daya empat kali lipat dari sebelumnya.

Ini untuk pengobatan dan pencegahan TBC sebesar 9,8 miliar USD dan penelitian dan pengembangan sebesar 2,4 miliar USD setiap tahunnya. Hal ini diperlukan karena kesehatan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan penanggulangan TBC memerlukan upaya multisektor dan sistematik untuk investasi yang lebih rasional dan sesuai dengan beban serta dampak epidemi ini terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi.

Negara-negara G20 didesak untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk penyintas TBC, anggota parlemen, masyarakat sipil, lembaga teknis dan multilateral, sektor swasta, bank pembangunan, dan filantropi.

Di sesi ketiga : Pengembangan Airborne Infection Defence Approach (AIDA).

Pandemi benar-benar telah berhasil menyita perhatian global, kita ketahui bersama bahwa penanganan COVID-19 menyita banyak sekali sumber daya termasuk sumber daya untuk penanganan TBC.

Dengan adanya kesempatan untuk membenahi penanganan TBC di masa pandemi ini, negara-negara dapat meningkatkan pengetahuan dan aset untuk meningkatkan respon penanggulangan TBC dan melindungi masyarakat dari infeksi menular melalui udara lainnya di masa mendatang.

Deputy Executive Director Stop TB Partnership, Suvanand Sahu memberikan rekomendasi kepada G20 untuk menyadari TBC adalah ancaman kesehatan global dan mengintegrasikan penanggulangan TBC ke dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pandemi.

Negara G20, ujar Suvanand  diharapkan dapat menciptakan peluang untuk mendiskusikan lebih lanjut aspek-aspek teknis pendekatan “Airborne Infection Defense Approach” guna mengatasi penyakit menular pernafasan lainnya.

Untuk mencegah pandemi di masa akan datang, Pulmonologist dan Dewan Stop TB Partnership Indonesia, DR. dr. Erlina Burhan, MSc, Sp.P(K), merasa perlu untuk meningkatkan pengelolaan kesehatan masyarakat yang ketat serta meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan infrastruktur kesehatan dan surveilans untuk memprediksi pandemi lainnya, industri farmasi perlu fokus memunculkan inovasi yang kompetitif, penelitian, penemuan obat-obatan yang efektif dan ramah.

“Kita perlu meningkatkan kolaborasi untuk mewujudkan upaya 3T yang massive ini sebagaimana dilakukan pada COVID-19, bayangkan saja vaksin covid hanya ditemukan dalam waktu 1 tahun, sementara TBC vaksin masih sangat lambat, selama 94 tahun belum ada penemuan vaksin baru,” ujar dr. Erlina.

Di sesi terakhir,  sesi 4 : Pendanaan untuk Akhiri TBC di Tahun 2030 – Bentuk Keberhasilan Penanganan TB yang Dipimpin G20.

Sesi terakhir ini membahas komitmen untuk dapat segera mengakhiri TBC, dibutuhkan investasi yang kuat untuk penelitian dan pengembangan, pendekatan inovatif baik dalam penelitian maupun penemuan kasus secara aktif di masyarakat, serta aksi politik untuk mewujudkan komitmen anggaran yang dibutuhkan untuk eliminasi TBC.

Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., mengajak semua pihak untuk menemukan pendekatan inovatif dan juga menerjemahkan komitmen politik serta menemukan benchmark kepemimpinan yang dapat membantu kita kembali kepada jalur penanggulangan TBC.

Sedangkan Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI,  Prof Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan tujuh hal untuk mengatasi kekurangan dana global penanggulangan TBC dunia, diantaranya perlunya meningkatkan anggaran TBC sampai empat kali lipat termasuk anggaran domestik masing-masing negara dengan advokasi dan komitmen politik, dan menggali kemungkinan peran sektor swasta dan filantropi.

Para pembicara menekankan perlunya negara-negara anggota G20 untuk membawa urgensi untuk mereplikasi pemanfaatan teknologi digital Covid-19 dalam menangani krisis TBC. Berinvestasi dalam TBC hemat biaya dan akan menguntungkan semua orang. Ini juga merupakan dasar dari strategi jaminan kesehatan universal.

Terlepas dari komitmen tingkat tinggi ini, investasi penanggulangan TBC saat ini ($5,3 miliar pada 2020) masih kurang dari setengah dari $13 miliar yang diperkirakan diperlukan setiap tahun untuk mencapai target global yang ditetapkan oleh strategi END TB dan pertemuan tingkat tinggi PBB tentang TBC.

 Tahun 2020, pengeluaran global untuk layanan TBC turun untuk pertama kalinya sejak 2016, menjadi US$ 5,3 miliar (turun 8,7% antara 2019 dan 2020). Jika dunia tidak memenuhi END TB secara global akan terjadi 31,8 juta kematian TBC dan kerugian $ 18,5 triliun selama periode 2020-2050.

Melanjutkan dua hari seminar ini, Presidensi Indonesia mengajak negara G20 serta beberapa negara undangan lainnya untuk mengembangkan “Call to Action on Financing for TB Response”. Dokumen tersebut akan dikembangkan selama Presidensi Indonesia berlangsung pada tahun 2022 dan diharapkan memunculkan pandangan kolektif yang konkrit untuk meningkatkan investasi yang lebih tinggi, lebih efektif, dan lebih efisien guna mencapai eliminasi TBC.(VB/YUL)

Kemenkes RI dan STPI Bahas Pembiayaan Penanggulangan dan Eliminasi TBC

Vivaborneo.com, Yogyakarta — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Yayasan Stop Tuberkulosis Partnership Indonesia (STPI) bertepatan dengan momentum Hari Tuberkulosis (TBC) Sedunia, mengadakan side event sebagai rangkaian pertemuan pertama Health Working Group (HWG).

Pertemuan bertema “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi Covid-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”, berlangsung di  Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, pada 29-30 Maret 2022.

Side event tentang TBC ini adalah bagian dari diskusi HWG dalam jalur Sherpa. Pertemuan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan anggaran untuk penanggulangan TBC di seluruh dunia,  serta memungkinkan pemangku kepentingan G20 memberikan masukan penting untuk memajukan isu TBC ke dalam komunike Konferensi Tingkat Tinggi G20 mendatang dari berbagai kepala negara.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, H.E. Budi Gunadi Sadikin menyampaikan,  ketika Indonesia diberi kepercayaan melalui presidensi G20 2022 ini, Indonesia mempromosikan penguatan arsitektur kesehatan global serta memastikan program TBC yang lebih tangguh di masa mendatang.

Menurut Menkes, hanya dengan meningkatkan pendanaan, meningkatkan jaringan kolaboratif, dan kemitraan multilateral, pemerintah dapat mengembangkan diagnostik, vaksin, terapi, dan sistem surveilans TBC yang efektif dan efisien.

“Dengan upaya-upaya tersebut, kita tidak hanya akan memberikan perawatan yang paling dibutuhkan pasien dan keluarga TBC, tetapi juga,  kita akan mencapai hasil yang ingin kita semua lihat. Dunia yang bebas dari TBC,” tutur Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Direktur Jenderal World health Organization (WHO), Peter Sands – Direktur Eksekutif The Global Fund, Atul Gawande – USAID Assistant Administrator for Global Health dan Mamta Murthi – Vice President for Human Development, World Bank juga memberikan keynote speech untuk membuka diskusi Side Event yang dilanjutkan dengan pidato dari representatif G20.

“Berkaca pada penanganan Covid-19, penyelesaian pandemik dapat dilakukan dengan kerjasama dan respon cepat. Hal ini perlu dilakukan untuk penanggulangan TBC. Komitmen harus dijalankan tidak hanya secara global nasional tapi juga hingga tingkat daerah. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut dana tapi juga sistem pengelolaan dananya perlu diperhatikan,” ujar Meirinda Sebayang, penyintas TBC resisten obat yang juga merupakan Ketua Jaringan Indonesia Positif dan perwakilan komunitas dalam Dewan Stop TB Partnership.

Dalam pidatonya, Meirinda menyampaikan selama 2 hari, acara side event ini terbagi menjadi empat sesi dengan total 29 pembicara dari berbagai organisasi dan institusi global dan nasional.

Dijelaskannya,  sesi pertama adalah upaya dan pendanaan untuk mengakhiri TBC yang  tersedia saat ini belum memenuhi target untuk tahun 2030. Penanggulangan TBC di dunia saat ini telah keluar dari jalur pencapaian target SDG TBC 2030, yaitu penurunan 90% tingkat kematian dan penurunan 80% angka kejadian.

“Untuk dapat mengeliminasi TBC secara beriringan dengan adanya Covid-19, maka peningkatan investasi dibutuhkan pada ranah diagnosis dan pengobatan untuk semua jenis TBC, deteksi dini, pencegahan, vaksin TBC baru, dan obat-obatan yang lebih ramah bagi pasien TBC,” ujar Meirinda.

TBC telah ada sejak 140 tahun lalu, namun kurangnya sumber daya dan solidaritas global dalam mencegah dan menanggulangi penyakit ini menjadikannya pembunuh menular teratas kedua di dunia yang merenggut hampir 4.100 nyawa sehari.

Ini adalah pembunuh utama orang dengan HIV dan kontributor utama kematian terkait resistensi antimikroba. Sekitar 1,5 juta orang meninggal karena TBC pada tahun 2020 (termasuk 215.000 di antara orang HIV-positif).

Presidensi Indonesia mengajak negara G20 serta beberapa negara undangan lainnya untuk mengembangkan “Call to Action on Financing for TB Response”.

Dokumen tersebut akan dikembangkan selama Presidensi Indonesia berlangsung pada tahun 2022 dan diharapkan memunculkan pandangan kolektif yang konkrit untuk meningkatkan investasi yang lebih tinggi, lebih efektif, dan lebih efisien guna mencapai eliminasi TBC.(VB/YUL)

« Previous Page — Next Page »