Baznas Kaltim Gelar Pelatihan Aplikasi Simba

SAMARINDA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas ) Kaltim mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) bagi staf maupun pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota. Juga diikuti oleh Staf Sekretariat BAZNAS Provinsi di di Hotel Mercure Samarinda. 2-4 Maret 2022.

Ketua BAZNAS Kaltim, Achmad Nabhan, menyampaikan, target peserta pelatihan sebanyak 30 orang. Ternyata yang ikut sebagai peserta melampaui target, yaitu sebanyak 35 orang.

Nabhan berharap, melalui pelatihan aplikasi SiMBA ini dapat meningkatkan kemampuan para amil Baznas se Kaltim dalam penggunaan aplikasi SiMBA. Selain itu, diharapkankan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pencatatan transaksi, baik pengumpulan maupun pendistribusian dana Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS)  se Kaltim.

Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah dapat membuat laporan keuangan dan menampilkannya secara real time. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan para Muzaki (pemberi zakat) untuk berzakat melalaui BAZNAS, baik tingkat provonsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Jauhar Efendi, selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BAZNAS Kaltim membuka acara pelatihan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Pimpinan BAZNAS Kaltim yang melakukan langkah-langkah pembenahan administrasi, untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki.

Jauhar juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Instruktur datang ke Kaltim. Jauhar juga berharap perhatian instruktur harus lebih besar kepada Kaltim dibandingkan provinsi lain, mengingat Kaltim ke depan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya, menurut Ketua Dewas BAZNAS Kaltim, dengan menggunakan aplikasi SiMBA ini, manajemen keuangan semakin transparan, akuntabel dan tepat waktu, serta mudah mengontrol para mustahik (penerima zakat),  yang sudah mapun yang  belum pernah menerima bantuan.

Mohammad Kurniawan selaku angggota Dewas menambahkan, agar kegiatan ini diupayakan langsung diaktualisasikan dengan data-data yang sudah ada di masing masing BAZNAS Prov dan Kabupaten/Kota periode berjalan atau tahun sebelumnya, untuk melihat data  yang diinput serta dapat segera dicari solusi jika ada permasalahan atau kendala.

Instruktur pelatihan aplikasi SiMBA didatangkan langsung dari BAZNAS Pusat yang kompeten di bidangnya, yaitu Direktur Teknologi dan Informadi (TI) BAZNAS Pusat, Ir. Achmad Setio Adi Nugroho, M.I.T., dan Staf Bidang TI, Dwi Riyanto.  (*/AM)

 

 

Forum Socio Engineering Nusantara Siap Mengawal Pembangunan IKN

SEPAKU – Usai ditetapkannya Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 15 Februari 2022. Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pun dimulai.

Melalui UU IKN, pemerintah memberikan gambaran terkait bagaimana bentuk dan tahapan pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap lewat Rencana Induk IKN.

Guna mendukung pemindahan dan pembangunan IKN, sekelompok akademisi, praktisi teknik dan praktisi sosial budaya di Kaltim berkeinginan ikut terlibat dan mengawal proses pembangunan IKN Nusantara, mereka pun membentuk sebuah forum yang diberi nama Forum Socio Engineering Nusantara.

Membangun IKN tentunya memerlukan proses panjang dan perencanaan yang matang agar berjalan lancar dan maksimal. Hal tersebut membuat sejumlah engineer Kalimantan Timur yang berhimpun dalam Forum Socio Engineering Nusantara, siap berpartisipasi dan mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ir. Heru Cahyono – Ketua forum Socio Engineering Nusantara, berharap forum ini bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan IKN Nusantara, termasuk merancang dan merencanakan seta memberikan saran masukan kepada Pemerintah Pusat, melalui Bappenas dan Badan Otorita IKN khususnya dalam bidang rekayasa dan embrio mitigasi forensik struktur perkotaan dan sosial budaya melalui kajian penelitian, pelatihan, mediasi, advokasi dan diskusi dalam bidang teknik rekayasa bangunan tata ruang struktur dan pembangunan ibukota baru.

“Selain itu, forum ini didirikan untuk memberikan solusi terbaik bagi pemerintah dan lembaga lain dalam permasalahan perencanaan IKN Nusantara di Kaltim,” kata Heru Cahyono didampingi pengurus Forum saat kunjungan di titik Nol IKN Nusantara Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu ((2/3/2022).

Lebih Lanjut, Ia mengatakan forum ini adalah forum resmi dan telah memiliki akta notaris dan akan diproses lebih lanjut ke Kemenhumkam RI. Didalamnya berhimpun intelektual muda  yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, para engineer muda Kaltim dengan minimal bergelar master, bahkan beberapa diantaranya bergelar Doktor adalah potensi sumberdaya manusia Kaltim, yang merasa bertanggungjawab dan terpanggil, dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN.

“Mindset kita adalah ingin mensukseskan perpindahan IKN ke Kalimantan Timur,” tegasnya.

 

Disebutkan Heru, ada sekitar 20 orang sebagai pendiri forum. Forum ini bersifat inklusif (terbuka) dan kolaboratif, dan akan terus merekrut dan bekerjasama dengan semua stakeholder baik perguruan tinggi, pemerintah dan ahli sosial budaya yang ada di Kaltim.

Selain bertandang ke Titik Nol IKN, Heru Cahyono yang didampingi  Ketua Harian Dr.Ir. Kamaluddin, ST, MH, ST, ASEAN Eng, Sekretaris Dr. Ir. Sunarto Sastrowardojo, M.Arch dan Bendahara Ir. Robby Marzuki, ST, MT serta sejumlah pengurus Forum Socio Engineering Nusantara, juga mengunjungi ke lokasi Menara Pantau Sudharmono dan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di dalam Forum Socio Engineering Nusantara ada 16 bidang yang siap mengawal pembangunan IKN, yakni Hukum dan Advokasi, Geologi dan Iklim, Permukiman dan Kawasan, Lingkungan dan Kehutanan, Struktur Bangunan Besar, Perencanaan Transportasi, Litbang dan Pengorganisasian, Mitigasi dan Pertanahan, Arsitektur dan Perencanaan Kota, Forensik, Bendungan dan Irigasi, Banjir dan Bencana Alam, Sosial dan Budaya, Perencanaan Tata Ruang, Prasarana Air Bersih, Perencanaan Strategis dan SDM. (hd)

 

Hamdam Berharap Purna Tugas Bukan Ahir Untuk Membangun Daerah

PENAJAM – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam menghadiri kegiatan pelepasan dan penyampaian laporan purna tugas Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Haeran Yusni yang berakhir masa jabatannya pada 1 Maret 2022, Rabu, (2/3) di Gedung Graha Pemuda, Kilometer 09, Nipah-nipah.

Dalam sambutannya Hamdam mengatakan bahwa purna tugas adalah sebuah keniscayaan bagi setiap yang mendapatkan sebuah amanah. Artinya kepada mereka yang masih aktif bekerja diharapkan mampu menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan daerah. Kemudian bagi mereka yang purna tugas juga diharapkan tetap mampu memberikan kontribusinya untuk kemajuan daerah

“Bagi saya purna tugas itu adalah lumrah dan biasa. Tapi hari ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat spesial sekali, artinya ini tradisi yang baru di mulai dan harus terus diberdayakan di PPU, “ungkap Hamdam.

Dia mengatakan bahwa purna tugas bukanlah ahir dari segala-galanya. Tetapi tentu ada harapan bahwa setelah purna tugas ada kontribusi positif yang terus disumbangkan untuk daerah PPU. Karena sesungguhnya purna tugas ini hanya memindahkan tempat pengabdian seseorang.

“Kami tentu masih mengharapkan masukan-masukan dan bimbingan dari saudara. Karena pengalaman beliau tentu sangat luar biasa yang perlu diwariskan kepada mereka-mereka yang masih aktif atau memegang jabatan di kabupaten PPU ini, ” ungkapnya.

Orang nomor satu di PPU itu juga menegaskan dan berharap kepada pejabat yang memasuki purna tugas agar tetap memiliki tanggung jawab moril kepada daerahnya. Bagaimana memberikan ilmunya yang baik dan konstitutif dalam rangka membangun Kabupaten PPU yang lebih maju.

“Kami berharap ini tetap akan menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya

Secara khusus Hamdam juga bercerita ke belakang tentang sosok Haeran Yusni pada masa lalu. Dirinya menceritakan bahwa orang yang paling berjasa ketika itu saat ia datang ke kalimantan tepatnya di kabupaten paser adalah saudara Haeran Yusni. Ketika itu Haeran masih menjabat sebagai bendahara pada kantor Bappeda kabupaten paser.

Diceritakannya bahwa banyak masukan dan motifasi yang ia terima selama berkawan dengan Haeran Yusni kala itu di kabupaten paser.

“Keberadaan saya sampai saat ini tentu juga tidak terlepas dari dukungan moril beliau kala itu,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya banyak pejabat-pejabat yang telah purna tugas di Kabupaten PPU tetapi belum sempat memikirkan kegiatan semacam ini. Padahal menurutnya banyak hal-hal penting yang dapat tertuang dalam acara tersebut.

“Kegiatan semacam ini kiranya dapat terus kita laksanakan di daerah ini untuk menyampaikan dan menerima hal-hal penting sebelum memasuki purna tugas,” ujarnya.

“Terima kasih sekali lagi atas jasa-jasa pengabdian beliau selama menjabat di Kabupaten PPU. Semoga apa yang telah di lakukan untuk kemajuan daerah ini menjadi motivasi bagi mereka-mereka yang masih aktif dalam rangka membangun Kabupaten PPU yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutannya Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Haeran Yusni menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten PPU khususnya Plt. bupati PPU yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban amanah dalam rangka memajukan daerah.

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kepala daerah maupun seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten PPU jika dalam perjalanan tugasnya di daerah tersebut terdapat hal-hal yang tidak diharapkan hingga ahir masa purna tugasnya. (*/ADV)

UKW PWI Malang Raya Diikuti 36 Peserta

MALANG – Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya yang akan digelar Jumat (18/3) hingga Ahad (20/3) mendatang bakal diikuti 36 wartawan dari 30 media cetak dan siber.

“Berdasarkan hasil verifikasi berkas kelengkapan persyaratan, UKW nanti akan di ikuti 36 peserta atau enam kelas,” ucap Ketua Panitia UKW PWI Malang Raya, Noordin Jihad, Kamis (3/3/2022).

Noordin menjelaskan, kepastian 36 kelas tersebut, setelah dilakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan bersama PWI Jatim,

“Dari enam kelas itu, untuk jenjang muda ada lima kelas dan satu kelas Madya,” katanya.

Sekretaris Panitia UKW PWI Malang Raya, Sunavip Ra Indrata mengatakan, sebelumnya ada 43 peserta yang mendaftar, namun yang dinyatakan bisa mengikuti UKW hanya 36 peserta.

Indra sapaan akrab Sunavip Ra Indrata menjelaskan, sebenarnya pendaftar UKW PWI Malang Raya ini banyak diminati, namun banyak yang tidak lengkap berkas kelengkapan persyaratan.

“Peserta yang belum bisa mengikuti UKW sekarang, bisa mengikuti UKW berikutnya,” tandasnya (Buang Supeno)

Manajer Operasional Predator Fun Park (PFP) Batu Tolak Tidak Punya Izin

BATU – Polemik perizinan Wisata Predator Fun Park (PFP, di Kota Batu terus bergulir, dan kerap bahkan disebut – sebut dalam fakta sidang perkara dugaan gratifikasi mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri ( PN) Tipikor Surabaya,malahan   DPRD Batu juga berencana akan melakukan sidak.

Manager Operasional Wahana Wisata Predator Fun Park Kota Batu yang Samuel Dwi Agus saat berbincang dengan vivaborneo.com di ruang kerjanya, Kamis ( 3/3/2022) menjelaskan pihaknya sudah lelah untuk selalu melakukan klarifikasi setiap media yang datang.

Dengan adanya keinginan DPRD Kota Batu, yang  berencana melakukan sidak, dianggap merupakan angin segar. Dengan demikian pihaknya akan secara terbuka menyampaikan persoalanya dan  kondisi sebenarnya yang terjadi di obyek wisata Predator .

Semoga dengan kedatangan anggota DPRD Kota Batu menemukan solusi terbaik dalam pemecahan wahana wisata yang berdiri sekitar 7 tahun lalu dan sudah mempekerjakan 90 orang karyawan masing-masing 50 persen berasal dari Desa Tlekung kecamatan Junrejo warga sekitar Predator sedang 30 persen lainnya warga kecamatan lain di Kota Batu sisanya 20 persen dari luar Kota yang merupakan tenaga ahli tehnik dan IT.

“Tidak benar jika kami dianggap tidak mempunyai izin. Dari 10 kreteria perijinan di Pemkot Batu, Predator sudah memegang 8 ijin, sedang sisanya dianggap belum lengkap,” tegasnya.

Pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk melengkapi sisa 2 perijinan ke Pemkot Batu, namun hingga saat ini  selalu dianggap belum lengkap.

“Dinas perizinan Kota Batu tidak bisa menjelaskan apa kekurangan kami. Dalam menjawab surat pengajuan selalu ditolak dan belum lengkap” paparnya.

Samuel tidak mengetahui penyebab ditolaknya pengajuan sisa 2 izin yang masih menjadi kendala Predator sampai saat ini. Ia menduga kondisi lahan yang dipergunakan sebagai wahana predator fun park yakni lahan hijau.

Berdasarkan Perda  Pemkot Batu, lahan hijau tidak boleh dipergunakan untuk proyek pembangunan, hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian.

“Lucunya deretan lahan hijau yang ada di desa Tlekung tidak hanya Predator saja yang mempergunakan untuk pembangunan,disitu ada kantor KPUD, Polsek Junrejo dan Pom Bensin ” lanjutnya.

 Taat Bayar Pajak

Selama ini Predator Fun Park, tidak pernah lalai dalam membayar pajak Pemkot Batu. Setiap bulan setor ke Dispenda antara Rp.10 Juta sampai Rp.30 Juta tergantung jumlah pengunjung yang masuk.

“Kami tidak mangkir dalam membayar pajak ke Pemkot Batu, setiap bulan antara 10 sampai 30 Juta rupiah, bahkan kami sudah ada tiping box yang dipasang Dispenda dengan KPK “ paparnya.

Manager Operasional Predator menyebutkan, sebelum anggota DPRD Kota periode tahun ini, pihaknya pernah melakukan “ hearing “ dengan Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Batu mengambil tempat di Pendopo kecamatan Junrejo Kota Batu.

“Kami uraikan semuanya apa yang terjadi dan persoalannya hingga kenapa ada kejadian seperti ini ke Komisi A dan C DPRD Batu era sebelum ini,“ ungkapnya.

Diakui, Predator Fun Park menyewa lahan milik kas desa (Bengkok) selama 15 tahun dengan luas lahan 2,8 Ha. Setiap tahun ada kenaikan nilai sewa 10 persen dari kontrak sewa awal senilai Rp.100 Juta pertahunnya.

“Sewa lahan sudah berlangsung 6 tahun, tahun ini dalam karena pandemi covid-19 ada kebijakan dari desa dengan kami mengangsur untuk membayar sewanya, dengan nilai 140 Juta rupiah,“ tambah SDA.

SDA menyebutkan dirinya menjabat manager Operasional obyek wisata Predator Fun Park yang ke-4. Ditegaskan Pemilik modal dalam pengembangan usaha wahana wisata Predator Fun Park, hasil patungan dengan masyarakat 50 : 50 artinya sebagian saham dimiliki masyarakat  dan sisanya milik Pengusaha PT. Bhakti Batu Sejahtera sebagai pengelola Predator Fun Park Batu. Jika kemudian dibongkar masyarakatpun juga akan mengalami kerugian.

Izin Predator Fun Park disinggung dalam Persidangan Edy Rumpoko

Dalam fakta sidang perkara dugaan gratifikasi mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu Hakim sempat menyinggung soal perizinan Wisata Predator Fun Park ( PFP), di Kota Batu

Dalam Sidang PN Tipikor Surabaya sempat diungkapkan perizinan Predator Fun Park. Salah satu hambatannya adalah pengeluaran izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum keluar dari Provinsi Jatim.

Saat itu, biaya pengurusan Amdal sebesar Rp 250.000.000, selanjutnya diterbitkan izin lokasi atas tempat lahan Predator Fun Park sesuai SK Wali Kota Batu, No 188.45/210KEP / 422012/2015  tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Wisata Alam Penangkaran Buaya dan Ikan  kepada PT Bhakti Batu Sejahtera yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Walaupun belum terpenuhi persyaratan Amdal, namun tempat wisata tersebut, sudah beroperasi dengan bekal surat Nomor 660/ 557/ 422208/ 2015 , Tanggal 6 Agustus 2015 yang dikirim oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu , Hari Santoso kepada Yusuf Indra Herawan selaku manager operasional Predator Fun Park yang pertama. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »