SMSI Dukung Polri dalam Menjamin Keamanan dan Kelancaran Mudik

JAKARTA– Dengan kekuatan jaringan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang tersebar di seluruh Tanah Air, SMSI siap mendukung program Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjamin keamanan dan kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 2022.

Dukungan SMSI terhadap Polri disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam diskusi terbatas Lingkar Merdeka yang diselenggarakan SMSI di Press Club Jl. Veteran II 7 C, Jakarta Rabu petang (20/4/2022).

“SMSI harus berpihak pada kepentingan bangsa dan negara,” kata Firdaus ketika membuka diskusi bertema “Cahaya Ramadan Sambut Fitri nan Damai”.

Diskusi yang diselenggarakan secara hybrid, off line dan online menghadirkan tiga pembicara, yakni Kepala Unit Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan (Kanit  Ditkamneg Baintelkam) Polri AKBP Julius Heru Widodo, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Kreator Jabar Makali Kumar, dan Ketua Bidang Teknologi dan Informasi SMSI Pusat Gusti Rachmat yang juga penanggung jawab Sahabat Rakyat.Com.

“Polri butuh wartawan,” kata Julius Heru Widodo dalam paparannya yang dipandu moderator Mohammad Nasir (Sekreteris Jenderal SMSI Pusat).

Karena itu dukungan SMSI yang beranggotakan 2000 pengusaha pers siber menjadi sangat tepat. Polisi kini sedang mengamankan pelaksanaan libur lebaran, mudik masyarakat ke kampung halaman atau ke kerabat.

“Polisi juga merekayasa lalu lintas, termasuk ganjil genap. Dalam sosialisasi  dan penyebaran informasi, kami butuh media. Kami butuh wartawan,” tutur Julius.

Menurut Julius,  yang harus selalu diwaspadai sekarang adalah meningkatnya tindak pidana seiring perkembangan teknologi digital. “Kejahatan meningkat di dunia maya, dan kita harus bijak dalam menyikapinya,” katanya lagi.

Eskalasi pelanggaran undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) menjelang Pemilu 2024, harus diantisipasi. “Masyarakat harus diberi referensi yang benar supaya tidak terjerumus,” katanya.

Selain persoalan dalam negeri, dinamika politik dan perselisihan di luar negeri yang kemungkinan berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di dalam negeri juga harus diantisipasi.

Misalnya serangan Rusia terhadap Ukraina juga bisa mengundang pro kontra serta demonstrasi di dalam negeri. Begitu pula perselishan di Laut China Selatan. “Belum lagi melambungnya harga minyak goreng dan bahan bakar yang dikait-kaitkan dengan kekisruhan di luar negeri,” tuturnya.

Arus Mudik Lebaran

Sementara itu, pembicara Makali Kumar menyampaikan pengalaman pemantauan mudik lebaran di pantai utara Jawa selama bertahun-tahun.

Media Kreator Jabar yang dipimpinnya bermarkas di kawasan pantai utara Jawa Barat, tiap tahun memantau berbagai persoalan mudik lebaran di kawasan tersebut.

“Persiapkan mental dan kesabaran. Bawa bekal yang memadai untuk berjaga bila terjadi macet panjang di tol. Dan jangan lupa cek kendaraan sebelum berangkat, jangan sampai mogok di jalan,” kata Makali yang juga Ketua Bidang Hukum dan Arbitrase SMSI Pusat.

Selain diberikan tips mudik aman, dalam diskusi tersebut juga menghadirkan ahli crypto Gusti Rachmat. Ia mewanti-wanti masyarakat yang sekarang  pegang uang harus hati-hati menabung. “Jangan tergiur investasi bodong,” kata Gusti di depan hadirin anggota SMSI yang hadir langsung maupun via online. (*)

KPID Kaltim Persiapkan Berakhirnya Siaran TV Analog

SAMARINDA —  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur (KPID Kaltim tengah mempersiapkan pembaruan sistem siaran televisi analog menjadi siaran digital yang akan berakhir pada  30 April 2022. KPID Kaltim terus  melakukan sosialisasi bahwa siaran televisi analog otomatis akan dihentikan pemerintah dan berganti siaran televisi digital yang lebih baik kualitasnya.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim (KPID Kaltim), Ali Ishak Yamin menjelaskan pemberhentian siaran analog ini dilakukan karena Analog Switch Off (ASO) yaitu sistem penghentian siaran televisi analog.

‘ASO disebut juga dengan penutupan siaran televisi analog, yaitu transisi televisi digital, peralihan ke siaran digital, digitalisasi televisi atau migrasi ke sistem digital adalah suatu proses dimana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi dan digantikan oleh televisi digital,” jelas Ali Ishak di ruang kerjanya, Selasa (19/4/2022).

Diterangkannya, dalam proyek ASO ini, wilayah Kaltim akan dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah  Kalimantan Timur 1 dan Kalimantan Timur 2. Pada Kalimantan Timur 1 meliputi Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Kemudian untuk Kalimantan Timur 2 meliputi Kota Balikpapan dan PPU.

Ali mengatakan ke-enam wilayah tersebut sudah mulai melakukan siaran digital lengkap beserta kelengkapan jaringannya. Sehingga bagi masyarakat yang telah memiliki perangkat digital, telah dapat menerima banyak saluran tv dengan kualitas jernih.

Dikatakan, dari keseluruhan televisi di Kalimantan Timur terhitung sampai hari ini (Selasa, 18/04/22) sudah melakukan siaran digital. Memang masih ada beberapa yang melakukan siaran analog tetapi mulai tanggal 30 April mendatang dan akan mati secara otomatis dari sistem siaran analog tersebut.

Menghadapi kegiatan penghentian siaran televisi analog ini, KPID Kaltim terus melakukan mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembaruan sistem ini melalui berbagai saluran seperti siaran radio, podcast dan hingga penyebaran informasi melalui media sosial.

“Pencerdasan masyarakat ini dilakukan melalui penyebaran di berbagai media informasi seperti di sosial media, podcast serta siaran televisi dan radio,” ujarnya.

Pada dasarnya penggunaan televisi digital, jelasnya,  tidak jauh berbeda dengan televisi sebelumnya. Yaitu masih menggunakan antena pada umumnya hanya saja memerlukan alat khusus bernama set box digital. Alat ini ini dipergunakan untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik daripada antena biasa.

Alat set box digital ini bisa didapatkan melalui subsidi dari pemerintah. Namun hanya untuk keluarga miskin lewat Program Keluarga Harapan. Sementara masyarakat yang tidak mendapatkannya dari program pemerintah dapat membeli secara langsung di pasaran dengan harga berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. .

“Banyak sekali keuntungan yang didapat dari penggunaan televisi digital ini. Pertama adalah kualitas tv yang sangat jernih tidak ada lagi bintik-bintik dan minimal kualitas gambar sudah Standard Definition (SD), kualitas suara yang bagus dan dapat digunakan di semua tipe televisi,” jelas Ali Ishak.(yul)

Lanjutan  Kasus Asusila di SPI Masuki Sidang ke Tujuh

MALANG  – Sidang perkara dugaan Asusila yang terjadi di SPI Kota Batu memasuki Sidang ke- 7 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Malang, jalan Ahmad Yani, No.198, Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Rabu ( 20/4/2022 ).

Agenda sidang lanjutan yang digelar secara tertutup ini dengan menghadirkan 2 saksi pelapor masing-masing berinisial BG dan JK teman sepermainan Korban.

Sempat terjadi insiden saat pendamping saksi pelapor dari LPSK (lembaga Pendamping Saksi dan Korban) ketika mendampingi saksi pelapor yang berinisial GB diawal sidang,  ketua majelis hakim meminta  LPSK keluar dari ruangan sidang.

Juru bicara PN Kota Malang Moh.Indarto SH.MH saat dikonfirmasi terkait dikeluarkannya  pendamping Saksi dari LPSK menyampaikan, karena saksi yang hadirkan laki-laki, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017, tentang perempuan yg berhadapan dengan hukum, maka tidak wajib didampingi LPSK.

“Saksi yang dihadirkan JPU, laki-laki. Sesuai dengan Perma no.3 tahun 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka tidak diwajibkan didampingi LPSK” tegas Jubir PN Kota Malang.

Jefry Simatupang, S.H., M.H selaku Pengacara terdakwa JE usai sidang  menyebutkan,  keterangan saksi korban tetap sama dengan sidang yang digelar pada Minggu-Minggu sebelumnya yakni tidak ada yang sama. Artinya keterangan korban tidak konsisten dan selalu berubah.

“Kami menilai keterangan saksi masih sama seperti saksi sebelumnya, keterangan yang di berikan tidak konsisten dan berubah-ubah. Makanya kita juga bingung apalagi yang mau kita omongkan. Saya rasa ini akan berlanjut sampai pada sidang-sidang berikutnya,” tutur Jefry pada awak media.

Agenda sidang berikutnya masih tetap mendengarkan keterangan saksi, perlu digaris bawahi  bahwa korban hanya satu.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogi SH menyebutkan 2 orang saksi yang dihadirkan BG dan JK dalam menyampaikan keterangannya, sangat mendukung dengan dakwaan yang diajukan JPU.

” Semua keterangan 2 orang saksi yang kami hadirkan sangat mendukung dakwaan kami ” ungkap Yogi.

Dalam sidang asusia yang terjadi di SMA SPI Batu. Terdakwa JE didakwa dengan sejumlah pasal yakni, pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak, juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 82 ayat 1, juncto Pasal 76e UU Perlindungan Anak, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sidang lanjutan akan berlangsung Rabu depan ( 27 /4/2022) dengan agenda menghadirkan 2 (orang) saksi lagi, jumlah saksi pelapor yamg disiapkan JPU sebanyak 15 orang. (buang supeno)

DPMPD Kaltim – BLKI Bontang Kolaborasi Kegiatan Pelatihan KPM

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang disebut bakal berkolaborasi melaksanakan kegiatan pelatihan bagi Keder Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se Kota Bontang pada Mei mendatang.

“Ini bentuk kolaborasi kita dalam pengembagan kapasitas KPM, LPM, dan Karang Taruna se Kota Bontang,”kata Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat DPMPD Kaltim Helvin Syahruddin, Rabu (20/4/2022)

Dia berharap setelah pelatihan dapat meningkatkan peran KPM dalam mendukung pembangunan desa/kelurahan di wilayah masing-masing.

Menurutnya kegiatan merupakan program pembinaan dalam upaya mengembangkan SDM di perdesaan dan kelurahan. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sangatlah penting untuk menggerakan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan potensi yang ada.

Lebih lanjut Helvin keberadaan KPM di kelurahan juga dapat menjembatani kelompok masyarakat untuk menjual hasil bumi yang ditanam oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak  bingung lagi mau jual kemana ketika kelompok tani panen.

Sebagai persiapan, dia mengaku baru berkoordinasi dengan pihak BLKI Bontang. Hasilnya mereka siap berkolaborasi melatih KPM di Kota Bontang.

“Pelatihan yang akan diberikan diantaranya pembuatan roti dan kue, serta  program pemeliharaan kendaraan ringan system injeksi,”katanya.

Lebih dari itu, kata dia Pemkot Bontang berkeinginan kedepan diadakan pelatihan terkait sapras kelurahan. Tindaklanjutnya pemerintah membangunkan saprasnya, kelompok sapras mengelola.(AM/adv/kominfo kaltim)

DPMPD Kaltim Hadirkan Mantan Kadis PMD Lombok Utara Bagi Ilmu Penataan Desa

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menghadirkan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Rubain menjadi pemateri Rapat Koordinasi Penataan Desa kabupaten se Kaltim, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Rabu (30/4/2022).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KLU ini diminta berbagi ilmu terkait penataan desa, yakni pemekaran, penggabungan, penghapusan, pembentukan desa.

“Kita berharap Pak Rubain berbagi pengalaman atas keberhasilannya pengawal pelaksanaan pemekaran desa. Kabupaten Lombok Utara satu-satunya daerah di Indonesia yang pemekaran desanya sudah mendapat kode desa,”ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kasmawati saat membuka rakor.

Saat masih menjabat Kadis PMD KLU, kata dia, Rubain mengawal pelaksanaan pemekaran 10 desa dan berhasil mendapat kode desa. Padahal saat itu masih belum ada rujukan terkait proses pemekaran desa.

Itu sebabnya dihadirkan untuk memberi pemahaman agar DPMD/DPMK se Kaltim bisa meniru kesuksesan proses pemekaran desa di wilayah masing-masing. Terlebih bagi Kabupaten Kutai Timur yang saat sekarang sudah ada 11 desa persiapan untuk proses pemekeran desa.

“Yang jelas rakor bertujuan agar kita semua punya pemahaman sama terkait pembentukan desa melalai pemekaran. Padahal ada juga penghapusan dan perubahan status desa,”tegasnya. (AM/adv/kominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »