Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Munculkan Masalah Baru

SANGATTA –  Anggota DPRD Kabupaten Kutim Yan Ipui mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terkait penghapusan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan, akan menimbulkan masalah sosial baru yakni menambah jumlah pengangguran.

“Kita (DPRD) sudah menyampaikan ke pemerintah, jangan sampai tenaga honorer ini menjadi masalah baru (pengangguran), terutama di daerah,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).

Dampak Kemen PAN-RB itu akan dirasakan terutama di daerah khusunya di Kabupaten yang masih mengandalkan tenaga honorer sebagai salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di Kutim sendiri,  jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K)  dinilai belum mencukupi dalam memberikan pelayakan masyarakat, sehingga masih memerlukan tenaga honorer.

“Kalau kebijakan ini diberlakukan, akan berdampak pada kinerja di pemerintahan, yang berimbas kepada pelayanan masyarakat yang kurang maksimal, “ terang Yan.

Katanya, jumlah penerimaan CPNS dan P3K di daerah khususnya di Kabupaten Kutim juga belum bisa memenuhi kuota yang diinginkan atau dengan kata lain masih sedikit. Sehingga alasan untuk tetap  mempertahankan tenaga honorer menjadi salah satu opsi yang tepat.

“Kita (DPRD) akan terus mendorong pemerintah daerah agar bisa mencarikan solusi apabila regulasi tersebut diberlakukan, dan jangan sampai lepas tangan, ” pintanya. (adv)

Yuliansyah  Siap Bekerja Profesional Bersikap Netral

SANGATTA –  Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, Sekretaris DPRD Kutim Yuliansyah dan jajarannya bertekad untuk bekerja secara profesional, demikian juga jajaran di bawahnya. Meski di lembaga yang dipimpinnya itu memberikan pelayanan kepada anggota dewan, tapi pekerjaan sebagai abdi negara tetap menjadi acuan dalam menjalankan amanah.

Hal itu diutarakan Yuliansyah, terkait pernyataan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, saat rapat koordinasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini, Bupati meminta kepada seluruh OPD, termasuk Sekretaris Dewan harus mampu bersikap netral, menjelang musim politik tahun 2024 mendatang.

Bupati mengingatkan, Sekwan itu merupakan utusan pemerintah, sehingga harus tetap koordinasi dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) terkait kegiatan-kegiatan kelembagaan, termasuk penganggarannya.

“Kami di DPRD akan tetap bekerja sesuai aturan dan bersikap netral,” tegas Yuliansyah, Rabu, (13/7/2022).

Menurutnya, meskipun dirinya bertugas di lingkungan DPRD Kutim, tidak bisa  dijadikan alasan untuk ikut campur dalam urusan  politik. Dia juga meminta kepada semua jajaranya agar tetap bersikap netral dan mampu bekerja secara professional. (adv)

TKA Non Skill Disorot Anggota DPRD Kutim

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Masdari Kidang menyoroti masih banyaknya tenaga kerja asing non skill yang masih dipekerjakan di perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim. Dia berharap ada tindakan yang tegas dari Pemerintah Daerah terkait permasalahan tersebut.

“Beberapa kali kami (DPRD) melakukan sidak di perusahaan, masih menemukan tenaga kerja asing yang cuma menjadi sopir kendaraan kecil. Kalau cuma kayak gitu tenaga kita juga banyak,” terangnya kepada awak media,  Selasa (13/7/2022).

Masdari meminta peran aktif pemerintah melalui instansi teknis, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  terkait tenaga kerja asing non skill tersebut.  Disnakertrans Kutim diminta pilitisi Partai Berkarya itu terus terlibat dan memastikan keberadaan tenaga kerja asing yang ada di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan. Menurutnya, dari  dari sisi pengawasan pemerintah daerah dinilai masih sangat lemah.

“Kami tak mempermasalahkan tenaga asing yang kerja di perusahaan di Kutim, asal memang keahlianya tidak di miliki masyarakat kita (lokal), “ jelasnya. (adv)

Kasus Pelecehan Seksual, Reza Ingatkan Soal Ini

SAMARINDA – Kasus pelecehan seksual yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, bisa menjadi pelajaran penting dan berharga. Apalagi, kasus serupa juga pernah menimpa di salah satu pondok pesantren di Kaltim. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi berharap, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual, bisa diberikan pada siswa dengan tetap mengedepankan moral dan etika.

“Jangan sampai ada lagi kasus serupa. Dunia pendidikan yang semestinya menjadi tempat paling aman untuk anak, bisa-bisa menjadi tempat menakutkan jika terus terjadi kasus seperti ini,” sebut politisi muda Partai Gerindra ini.

Dikatakan Reza, sapaan akrabnya, kampanye tentang bagaimana melindungi diri sendiri pada siswa, perlu terus dilakukan. Termasuk memberikan pemahaman yang tepat pada para siswa agar berani berbicara jika terjadi sesuatu yang janggal.

“Boleh jadi, kasus seperti ini seperti fenomena gunung es. Yang belum muncul ke permukaan masih banyak. Yang paling penting, siswa diajarkan berani bersuara, berani melapor jika mengalami pelecehan seksual,” bebernya.

Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra ini juga menyebutkan, pendampingan secara psikologis terhadap para korban pelecehan juga perlu dilakukan, selain penegakan hukum yang benar-benar adil dan transparan.

“Semoga kasus pelecehan seksual seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Mari para orang tua, guru, para pengasuh sekolah berasrama dan pondok pesantren, sama-sama menjaga anak didik, dan siswa agar tetap aman dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya. (*)

Taman Sanggam Ditarget Terintegrasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

TANJUNG REDEB – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Berau serius untuk mewujudkan perpustakaan ini sebagai lokasi yang layak kunjung dengan daya tarik maksimal. Selain itu, juga diharapkan menjadi tempat wisata pendidikan andalan di Bumi Batiwakkal ini.

“Untuk mencapai harapan itu, kami sudah menyiapkan beberapa program dan kegiatan untuk mendukung upaya tersebut,” sebut Yudha Budi Santosa, kepala DPK Berau kepada media ini.

Dikatakan Yudha, setidaknya ada 17 program yang diusulkan ke Bupati Berau, untuk upaya meningkatkan minat baca sekaligus perpustakaan yang layak kunjung di Berau. Paling utama yang ia sampaikan adalah, mengintegrasikan Taman Sanggam yang berdekatan dengan kantor yang dipimpinnya, menjadi areal taman baca.

“Supaya pengunjung perpustakaan bisa membaca buku dengan suasana santai di Taman Sanggam,” ucapnya.

Program lain yang ditargetkan adalah penataan ruang baca khusus anak, penambahan studio bioskop mini, hingga menggelar lomba literasi. Pihaknya juga membuka program donasi buku, baik bagi instansi maupun perorangan, untuk menambah judul buku dan jumlah buku di perpustakaan ini.

Dinas yang dipimpinnya, saat ini juga sedang berupaya menerbitkan kamus Bahasa Berau, yang diharapkan bisa menjadi muatan lokal dan menjadi tambahan kekayaan literasi di daerah ini.

“Spot foto menarik juga disiapkan di perpustakaan, agar generasi milenial juga punya kebanggaan bisa berkunjung ke perpustakaan,” sambungnya.

Secara bertahap, berbagai program tersebut, diusulkan sebagai program jangka pendek dan menengah, mendukung visi misi pembangunan kabupaten ini hingga 2026 mendatang. (*)

« Previous Page — Next Page »