Abah Nanang Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Nanang Sulaiman yang akrab disapa Abah Nanang, melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Madrasah Darussalam Boarding School Samarinda, Kamis (4/8/2022).

Di hadapan para siswa madrasah tersebut, Abah Nanang menyampaikan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR.

“Ini menjadi salah satu tugas pokok utama saya sebagai anggota DPD dan MPR RI, untuk menyosialisasikan empat pilar kebangsaan sejak dini. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa, tapi sejak dini siswa harus dikenalkan sejak ini,” sebut Abah Nanang.

Dikatakan, siswa harus memahami 4 pilar kebangsaan ini agar semakin mengenal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Supaya tidak ada gangguan terhadap keutuhan negara dan menjadikan negara ini sebagai negara yang kuat,” bebernya.

Lalu, apa saja 4 pilar tersebut? Masing-masing yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Pelajar harus mengenal ini semua sejak dini. Bagaimana mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, Pancasila dan UUD 1945 dibuat dan dirumuskan sebagian besar oleh para kiai, serta 90 persen tokoh muslim di masa lalu. Tentu saja, menurutnya, semangat keutuhan negara itu harus dijaga dan dipelihara hingga saat ini.

Ditambahkan Abah Nanang, menanamkan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan ini sangat penting agar pelajar termotivasi untuk merawat semangat kebangsaan. Selain itu juga untuk menumbuhkan toleransi para pelajar.

“Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penting dikembalikan lagi di dunia pendidikan formal. Pendidikan Pancasila harus dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib,” imbuhnya.

Apa yang disampaikan Abah Nanang mendapat respons positif para pelajar. Terbukti beberapa siswa madrasah tersebut mengajukan pertanyaan yang cukup kritis dan semua pertanyaan itu dijawab dengan baik oleh Abah Nanang.

Usai sosialisasi empat pilar kebangsaan, Abah Nanang juga memanfaatkan momen tersebut menyampaikan program gaji untuk rakyat. Dikatakan, selama ini sebagai senator Kaltim, Abah Nanang selalu menyisihkan gajinya untuk keperluan rakyat. Sehingga dalam momen itu, gaji rutin sebagai anggota DPD RI diserahkan kepada Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda. Dana itu digunakan untuk subsidi asrama santri serta bantuan untuk santri tidak mampu yang menempuh pendidikan di Madrasah Darussalam Boarding School Samarinda. (*)

Borneo Muharram Festival 2022 Siap Digelar, Dimeriahkan Pawai  Obor dan Musik Gambus

SAMARINDA – Pelaksanaan Borneo Muharram Festival 2022 siap digelar dan dibuka pada Sabtu malam, 6 Agustus 2022 di halaman Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center jalan Slamet Riyadi Samarinda.

Kegiatan yang bertujuan memperingati dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah ini diselenggarakan oleh Yayasan Al Fath Amal Mulia, Yayasan Al MIM, MIM Managemen dan Yayasan Islamic Center Samarinda dari tanggal 6 – 14 Agustus 2022.

Ketua panitia pelaksana Asmadi Babe menyampaikan persiapan Borneo Muharram Festival 2022 sudah 95 persen siap digelar, dijadwalkan dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi dan penampilan group music Gambus dari El Gamar sekaligus pelepasan pawai obor.

“Panitia sudah siap melaksanakan, dan Insya Allah akan dibuka Wakil Gubernur Kaltim Pak H. Hadi Mulyadi Sabtu malam (6/8/2022), dan ditandai dengan pelepasan peserta Pawai Obor yang diikuti 1000 peserta,” ujar Asmadi, Jumat (5/8/2022).

Dikatakan Asmadi pada Borneo Muharram Festival 2022 ini, akan menggelar berbagai lomba religi seperti pada Minggu pagi lomba lomba mewarnai gambar masjid dan Kaligrafi, dilanjutkan pada malam hari dengan fashion show muslim oleh Rizal Fashion.

Selanjutnya pada hari Senin hingga Rabu digelar Sunatan massal untuk 300 orang peserta dan santunan santunan anak yatim sebanyak 300 orang yang didukung oleh MIM Manajemen dan pihak sponsor lainnya.

Selain itu juga digelar festival Habsyi, Hafidz cilik, Munsyid/Munsyidah (voice), lomba Adzan Ma’asyiral Jumat, Bazar Pakaian Muslim dan Bazar makanan UMKM guna mengangkat kebangkitan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.

“Sampai hari ini sudah terisi 60 stand tenda tenan UMKM, ekonomi kreatif dan lembaga ekonomi lainnya,” ungkap Babe sapaan akrab Asmadi.

Untuk pendaftaran peserta, Babe menyampaikan akan ditutup pada hari H pelaksanaan, mengingat tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini, peserta yang telah mendaftar selain dari Samarinda juga ada dari Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang bahkan ada peserta dari Kalsel.

Pengumuman juara dan penutupan Borneo Muharram Festival 2022 akan digelar pada tanggal 14 Agustus 2022 dengan hiburan menampilkan bintang tamu seorang anak muda hafidz, bintang film dan penyanyi muda milenial Syakir Daulay. (hel)

FPD : Jangan Sampai Ada Proyek yang Tak Bermanfaat untuk Masyarakat Banyak

SANGATTA– Rapat Paripurna ke 24 dengan agenda Pemandangan Umum fraksi fraksi terhadap Nota Pengantar tentang KUPA dan PPAS-P tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang  Utama Gedung DPRD, Kamis, (5/8/2022), dimanfaatkan para wakil rakyat menyampaikan saran dan kritik.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) memberikan beberapa catatan dan masukan kepada pemerintah terhadap Nota pengantar KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Abdi Firdaus. Dihadapan ketua H joni, Wakil ketua 1 Asti Mazar serta Wakil Bupati H Kasmidi Bulang serta 23 anggota DPRD serta undangan yang hadir, Fraksi ini memberikan beberapa catatan.

Terkait kenaikan anggaran pendapatan pada APBD Perubahan tahun 2022 seperti disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah melakukan revisi kegiatan atau proyek yang belum terlalu urgent.

“Jangan sampai ada kegiatan/proyek yang tidak memiliki asas manfaat untuk masyarakat banyak. Mengingat waktu efektif dalam penyerapan Anggaran daerah semakin sempit, agar kiranya Pemkab Kutim sesegera mungkin melakukan penyerapan anggaran yang sudah tersedia, sehingga masyarakat juga lebih cepat menikmati hasilnya,” kata Abdi Firdaus ketika membacakan pemandangan umum fraksinya.

Sebagaimana diketahuai bersama Rancangan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Kutai Timur tahun Anggaran 2021 disebutkan, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan pada APBDP tahun 2022 ini, dari semula Rp 2,737 trilyun menjadi Rp 4,175 trilyun, atau bertambah sebesar 52,3 Persen.

“Tentunya capaian peningkatan pendapatan Daerah Pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 ini patut kita banggakan dan syukuri, sehingga nantinya program-program strategis daerah banyak yang dapat terlaksana,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Kutim,  dalam hal ini pemenuhan hak ASN (PNS dan PPPK) maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang telah memberikan kekurangan gaji TK2D serta pembayaran gaji dan TPP,  P3K yang belum lama ini diangkat oleh pemerintah.

“Harapannya dengan telah terpenuhinya hak para ASN (PNS dan P3K) maupun TK2D, pelayanan daerah kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan serta berkualitas,” pintanya. (adv)

Minimya Serapan Anggaran Jadi Sorotan FAKB

SANGATTA– Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota keuangan KPA-PPAS Perubahan yang disampaikan Bupati Ardiansyah sehar sebelumnya, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (FAKB), memberikan beberapa tanggapanya. Fraksi ini menyoiti penyerapan anggaran APBD 2022 hingga triwulan II yang masih rendah, hanya sekitar 30,28 persen.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang penyerapan anggaran yang minim disebabkan banyaknya program yang tidak bisa diterapkan sesuai dengan jadwal,” kata Apansyah mewakili Fraksinya.

Rapat paripurna ke 24 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar tentang KUPA dan PPAS Perubahan itu, digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, pada Kamis (4/8/2022). Kegiatan itu dipimpin Ketua DPRD Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

“Seharusnya hingga triwulan II ini penyerapan anggaran sudah berada di angka 50 persen. Hal ini bisa disebabkan penyesuaian termin pencairan serta proses lelang yang masih berjalan baik di pos fisik maupun non fisik,” terang Apansyah.

Namun, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap penyerapan anggaran dapat dimaksimal pada triwulan selanjutnya sehingga optimalisasi serapan anggaran mencapai target dan realisasi program bisa dilaksanakan. Pihaknya berpesan secara khusus kepada seluruh jajaran di Pemkab Kutim, agar memaksimalkan pelaksanaan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satunya pemanfaaatan anggaran yang efektif dan efisien seperti merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas.

Evaluasi atas serapan anggaran pada triwulan II merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat serapan triwulan II menjadi barometer untuk realisasi serapan anggaran pada triwulan berikutnya.

Serapan anggaran di triwulan III harus mencapai target agar tidak terjadi refocusing (penghematan anggaran) melalui mekanisme automatic adjustment. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap melalui dokumen KUPA PPAS-P ini penyerapan anggaran dapat lebih terfokus dan semuanya berada dalam sistem yang telah diatur untuk kepentingan bersama.

“Dan kami berharap agar ke depannya penyampaian KUPA PPAS-P dapat dilakukan lebih awal sehingga masih cukup waktu bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan seksama terhadap dokumen KUPA PPAS-P ini,” terangnya.

Dikatakan, sejalan dengan perkembangan dan dinamika suatu daerah yang mengalami perubahan maka secara hukum penyusunan KUPA PPAS-Perubahan dapat dilakukan dan jelas terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja (ABT) bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran.

“Mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan,” ucap Apansyah. (adv)

FPDIP Ingkatkan Pemerintah Penyerapan Anggaran Dioptimalkan

SANGATTA– Menanggapai nota keuangan terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022, yang disampaikan Pemerintah Kutim, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menanggapinya secara cermat.

“Kami mengingatkan pemerintah agar melakukan penyerapan anggaran yang optimal pada anggaran yang tersedia. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dan keuangan daerah,” kata jurubicara Fraksi PDIP, Faisal Rachman, ketika membacakan pemandangan umum, Kamis (4/8/2022).

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati Ardiansyah menyampaikan nota pengantar KUPA dan PPAS Perubahan 2022. Dalam nota pengantar itu dijelaskan adanya belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 63,32 persen atau sekitar Rp 1,870 tirlyun. Sebelum perubahan belanja daerah sebesar Rp  2,954 trilyun, namun setelah perubahan naik menjadi Rp 4,824 trilyun.

Fraksi PDIP menurut Faisal, meminta kepada Pemerintah cermat melakukan penyerapan anggaran yang ada. Sebab, jika melihat data realisasi belanja daerah pada portal data APBD Kementerian Keuangan, realisasi APBD Murni Kabupaten Kutai Timur sampai Agustus 2022, pada tanggal 3 Agustus hanya berkisar 37,31 persen.

“Melihat hal itu, kami mengingatkan pemerintah untuk  melakukan penyerapan anggaran yang optimal,” kata Faisal.

Dijelaskan Faisal, pada skema kebijakan belanja daerah pada RKPD Perubahan tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja daerah, sesuai kebijakan prioritas pada tematik tahunan pembangunan RKPD daerah, yakni Peningkatan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi. Dalam hal ini pembangunan Jalan dan Jembatan hingga Penanganan Banjir harus menjadi prioritas ke depan.

Dalam penyelesaian pembangunan pelabuhan Kenyamukan yang akan diprioritaskan pada KUPA – PPAS-Perubahan tahun anggaran 2022, Fraksi PDIP mengingatkan kepada pemerintah perlu mencermati Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sangatta. Salah satu tujuannya untuk menjadikan wilayah perkotaan Sangatta, sebagai kota layanan melalui pengembangan perdagangan dan jasa.

Dengan adanya RDTR tersebut sesuai amanat peraturan Pemerintahan RI No 21 tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RDTR dijadikan sebagai acuan dalam beberapa sektor pembangunan, hal tersebut menjadi penting guna meminimalisir konflik pada kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, terutama pada wilayah Pelabuhan Kenyamukan, dan efek turunannya ketika Pelabuhan Kenyamukan nantinya beroperasi.

 

“Kami mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Pogram kegiatan yang tidak berdampak terhadap kemajuan masyarakat harus mampu dipangkas agar segala kegiatan yang telah disusun dalam Tahun Anggaran 2022 bisa berjalan  lancar dan dapat terselesaikan dengan baik,” kata Faisal.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, bersepakat untuk segera melakukan pembahasan pada KUPA dan PPAS-Perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tepat waktu, dan manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat. (adv)

« Previous Page — Next Page »