Pembebasan BPHTB Peserta PTSL Kota Batu Tuai Protes

BATU –  Munculnya Surat Keputusan Walikota Batu No.188.45 tahun 2022 tentang pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga Kota Batu yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) tahun 2022, menunai protes warga.

Warga mempertanyakan yang pembebasan hanya untuk peserta PTSL tahun 2022. Padahal program PTSL di Kota Batu sudah dilaksanakan tahun 2018.

Menanggapi hal itu Kepala  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Kota Batu melalui Sekretaris Bapenda Khairil Fajar didampingi Kabid Penilaian dan Penetapan Ninik menyebutkan dasar penetapan SK Walikota Batu tersebut karena adanya surat dari Gubernur Jawa Timur Desember 2021.

“Dengan adanya SK Gubernur yang ditandatangani Desember 2021 akhirnya djadikan dasar hukum keluarnya SK Walikota untuk membebaskan BPHTB tahun 2022. Asas hukum menentukan bahwa hukum tidak bisa berlaku surut atau kebelakang, “ ungkap Ninik di ruang Sekretaris Bapenda, Selasa ( 27/12/2022)

Kabid Penilaian dan Penetapan Bapenda mengungkapkan Pemkot Batu membantu percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menggratiskan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Program gratis BPHTB jika nilai NJOP ( Nilai Jual Obyek Pajak )  di bawah Rp 75 juta.

“Banyak wajib pajak tahun 2018 – 2019 karena nilai NJOP-nya rendah, mengajukan ke kami maka rekomendasinya nihil, “ jelas Ninik.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Batu melalui kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) R.Ristanto mengungkapkan  PTSL merupakan program strategis nasional yang dijalankan Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2017. Program ini sejalan dengan amanah Presiden Joko Widodo yang menargetkan pendaftaran seluruh tanah di Indonesia yang diperkirakan mencapai 126 juta bidang tanah pada tahun 2025.

“Karena itu, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan peran serta kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah. PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga masyarakat terhindar dari sengketa dan konflik pertanahan “ Jelas Ristanto di ruang kerjanya, Selasa ( 27/12/2022).

Ristanto mengungkapkan BPN sudah cukup lama  sejak 2018 melakukan sosialiasi dan menyarankan Pemkot Batu untuk menerbitkan SK Pembebasan BPHTB ini, namun baru muncul pada tahun 2022 ini. Padahal banyak daerah yang sudah membebaskan BPHTB ini sebut saja Samarinda dan  Jawa Tengah.

“Pajak BPHTB merupakan kewenangan pemerintah Kota Batu, BPN hanya menerbitkan Sertifikatnya saja “ tegasnya.

Disebutkan jumlah Sertifikat yang dikeluarkan dalam program PTSL tahun 2022 sebanyak 3000  bidang, tersebar di 2 desa yakni desa Sidomulyo 2000 bidang dan desa Sumberrejo 1000 bidang.

Program PTSL tahun 2023 direncanakan melayani 4 desa yaitu Punten, Sanggrahan, Bulukerto dan desa Pandanrejo masing-masing desa 250 bidang.

‘ Untuk sementara setiap desa 250 bidang, karena quotanya belum bertambah, “ pungkas Ristanto.

Sementara itu Kepala desa Sumberejo Riyanto mengungkapkan kegembiraannya ketika mendengar adanya surat Keputusan Walikota tentang Pembebasan BPHTB, karena hal sangat membantu warganya.

“Kendati sampai saat  ini kami belum menerima salinan Surat Keputusan tersebut,tetapi informasi ini sangat menggembirakan. Jumlah sertifikat PTSL desa Sumberrejo sebanyak 1000,  yang belum selesai tinggal 250 sertifikat saja. Semoga segera diserahkan BPN, “ papar Riyanto. (Buang Supeno)

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Berbagi Ilmu di UINSI Samarinda

SAMARINDA – Pengayaan keilmuan terus dilakukan Unversitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda melalui berbagai saluran ilmu, salah satunya dengan gelaran kuliah umum. Kali ini menghadirkan, Guru Besar UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Abdul Mujib MAg MSi yang mengangkat tema “Pendidikan Islam dan Integrasi Keilmuan; Aktualisasi Penelitian”. Kuliah umum berlangsung di Kampus I UINSI Samarinda Jl Abul Hasan, diikuti mahasiswa pascasarjana S2 dan S3. Direktur Pascasarjana UINSI Samarinda Dr HM Tahir SAg, MM turut mendampingi Prof Mujib dalam perkuliahan yang dilaksanakan, Senin (26/12/2022).

Dalam paparannya, Mujib banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa. “Jangan minder sebagai lulusan UIN. Artinya, kita harus punya kebanggaan sebagai lulusan UIN. Karena kita memiliki peran ganda, peran keilmuan dan keagamaan. Kalau kedua-dunyaitu berhasil diperoleh, maka kita punya peran luar biasa. Sehingga lulusan UIN harus pede berkompetesi di era bonus demografi, jangan terlena dalam zona aman,” ujarnya.

Apalagi dengan Kaltim ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka ia menganalogikan, “Kalau Jakarta sebagai Ibukota, maka UIN Jakarta-lah sebagai pusat peradaban dan ilmuan Islam, kira-kira begitulah. Kalau IKN-nya di sini, ya UINSI harus mengambil alih peran UIN Jakarta itu.”

Hal ini yang menurutnya harus dipersiapkan dengan matang. “Bukan semata secara fisik, tapi non fisiknya yang paling penting. Karena alih peradaban itu ‘kan nggak gampang. Seluruh SDM (Sumber Daya Manusia) harus siap untuk menuju transformasi,” tegasnya.

Prof Najib juga berbicara tentang Era Revolusi Industri 4.0 menuju era 5.0. Menurutnya, 4.0 merupakan era Distruptive Innovation, yakni inovasi membuat produk atau layanan baru menggantikan ide bisnis lama, sehingga lebih terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat pada segmen tertentu atau niche market.

Dia menilai, ada masalah dengan era digital yakni, hilangnya sisi rasa kemanusian. Contoh dalam hal tradisional, seperti ketika memancing. “Ada kepuasan yang beda. Kebahagian luar biasa dalam menikmati sebuah proses dalam memancing mulai dari mendapatkan ikan, lalu memasak dan menikmati bersama. Beda dengan hanya membeli ikan di pasar. Jadi ada makna hidup yang hilang,” terangnya.

Sehingga ini berpengaruh besar pada indeks kebahagian. Karena dari data yang dirilis, terlihat Indeks kebahagian Indonesia pada 2021 justru mengalami penurunan, yakni berada pada peringkat 87, Jepang juga mengalami penurunan peringkat 54.

“Bahkan, angka bunuh diri di Jepang masih lebih tinggi dari angka kematian covid-19 di negeri matahari terbit tersebut. Ini menunjukkan kekayaan yang dimiliki tak otomatis memberikan kebahagian,” bebernya.

Namun terkait ruang yang hilang pada era 4.0 itu, menurutnya, dapat diisi oleh UIN melalui pendidikan yang humanis dan religius.

Prof Mujib juga mengupas tentang era generasi Z. Persoalan di generasi ini adalah tumpul dalam emosi hingga kurang punya kecerdasan emosional dan sosial, namun hal ini menurutnya seyogyanya dapat dipertajam melalui pendidikan berbasis agama.

“Ini sesuai pemikiran Erich Fromm yang menyebut, revolusi industri bukan saja menggantikan energi hidup dengan mesin, tetapi pikiran atau perasaan manusia pun diganti dengan mesin,” ujar prof yang humoris ini. (*)

Terima LHP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi, Pemkab Kukar Akan Segera Tindak Lanjuti Kekurangan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemkab Kukar dan Instansi Terkait lainnya, Senin (26/12) di Ruang Auditorium Lt.2 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim di Samarinda.

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Kaltim Agus Priyono Kepada Pemerintah Provinisi dan Kabupaten/Kota di Kaltim serta Instansi Terkait lainnya, termasuk Pemkab Kukar.

Agus mengharapkan LHP yang sudah diterima agar ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Kepala Daerah segera menindaklanjuti hasil LHP.

“Kuncinya susuaikan dengan Action Plan Pemda, dengan menetukan waktu yang jelas. Harapannya kita punya pemahaman yang sama, jadi tak ada lagi miss kumunikasi dengan Pemda dan tim pemeriksa,” harapnya.

Untuk Pemkab Kukar, Agus mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terkait air minum dan sanitasi, yaitu masih terdapat masyarakat pedesaan yang belum terpenuhi air bersih, serta belum dapat menjamin kualitas air.

“Ini perlu menjadi perhatian untuk Pemkab Kukar, yakni kuantitas, kualitas dan kuntunyuitas airnya,” ujarnya.

Sekda Sunggono mengatakan diantara yang harus di perbaiki Pemkab Kukar adalaha cakupan pelayanan dan kualitas air.

“Dalam 60 hari kedepan akan kita tindak lanjuti catatan tersebut,” demikian ujarnya. (hr)

BPK Kaltim Gelar Bincang Bareng Media

SAMARINDA – Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Timur menggelar Coffe Morning Bincang Bareng Media di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Senin, (26/12/2022).

Perwakilan BPK Kaltim Agus Priyono menyampaikan, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi BPK dengan berbagai media di daerah ini.

“Media menjadi patner dalam berita dari kinerja BPK dan juga mampu sebagai informan dalam tugas BPK,” ucapnya.

Dikatakan Agus Priyono, , media menjadi bagian pendukung tugas BPK melalui pemberitaan yang disajikan. Sehingga media mampu berperan sebagai pengontrol keuangan melalui berita yang disampaikan secara aktual dan dapat dipertanggung jawabkan

Agus menambahkan, dalam penyampaian hasil kinerja tim BPK di lapangan melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik. Sehingga penyampaian informasi yang dilakukan harus sesuai dengan proses yang diatur oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

Sementara  Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Endro S. Efendi menyampaikan, saat ini media yang ada di Indonesia diawasi oleh dewan pers. Penyajian berita maupun perusahaan media mengikuti aturan yang di keluarkan oleh dewan pers.

Endro menambahkan, berita yang disampaikan media memang sering kali beririsan dengan BPK. Namun dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, dia yakin bahwa pemberitaan yang disajikan dapat sesuai dengan harapan.

“Informasi yang disampaikan pasti akan bisa dipahami para rekan media, karena berita yang disajikan dengan akurat itu lebih baik dari pada berita yang disajikan secara cepat,” kata Endro. (rh)

Bank Indonesia Pastikan Kecukupan Uang Tunai

SAMARINDA – Menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (HBKN Nataru), Kantor Perwakilan (KPw)Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,85 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diprakirakan akan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.

Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ricky P Gozali melalui rilisnya yang diterima vivaborneo.com Senin (26/2/2022) menyampaikan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp237 milyar atau setara dengan 9,07% (yoy). Peningkatan ini mempertimbangkan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, perkiraan belanja pemerintah, realisasi bantuan langsung tunai dan peningkatan transaksi jelang HBKN Nataru.

Uang tunai yang disiapkan tersebut terdiri dari Rp74 miliar Uang Pecahan Kecil (UPK) dan Rp2,77 triliun Uang Pecahan Besar (UPB). Penyediaan uang tunai tersebut telah mempertimbangkan berbagai asumsi makroekonmi terkini dan proyeksi perekonomian ke depan.

Menjelang HBKN Nataru, pemenuhan kebutuhan uang tunai kepada masyarakat difokuskan melalui loket di perbankan. Bank Indonesia telah mengimbau seluruh perbankan untuk menyediakan pecahan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan nasabah serta memastikan ketersediaan uang tunai di masing-masing Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan sampai dengan akhir tahun 2022. Ketersediaan tersebut tidak hanya secara jumlah tetapi juga terkait dengan pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan telah menyuplai uang layak edar ke seluruh jaringan kantor perbankan di wilayah Kalimantan Timur sebanyak Rp2,12 triliun sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.

“Tambahan uang layak edar dengan berbagai pecahan tersebut telah menyesuaikan data historis kebutuhan uang kartal di tahun sebelumnya dan menghitung proyeksi kebutuhannya di tahun ini,”’ kata Ricky.

Kemudian, sebagai upaya mendukung perluasan digitalisasi, Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat menggunakan transaksi non-tunai (digital banking, uang elektronik, QRIS, dan BI-FAST) yang lebih efisien dan aman. Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat untuk Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah sehingga dapat memperlakukan uang rupiah dengan bijak. Cinta Rupiah diwujudkan dengan mengenali karakteristik dan keaslian uang rupiah, serta merawat uang rupiah sebaik mungkin.

“Bangga Rupiah diwujudkan dengan memahami rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa dan merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Paham Rupiah diwujudkan dalam konteks menggunakan rupiah untuk bertransaksi secara bijaksana sesuai kebutuhan,” kata Ricky P Gozali. (*)

« Previous Page — Next Page »