Jokowi Juga Kesal IMB Diganti PBG

Catatan Rizal Effendi

SAYA bertemu seorang pengusaha senior dari Balikpapan beberapa pekan lalu dalam acara APINDO Kaltim. Dia mengomel habis-habisan soal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang belakangan  diganti dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dia mengaku kesal urusannya ribet dan memakan waktu yang lama. “Apa gunanya ada kantor perizinan terpadu dan OSS? Buktinya, kita harus lagi datang ke instansi lain. Sudah ke sana kemari, lama lagi,” katanya dengan mata melotot.

Terus terang saya tak bisa menjawab apa yang dia keluhkan saat itu. Karena kebijakan PBG terbilang baru. Waktu saya masih menjadi wali kota, urusan izin membangun rumah, kantor, ruko dan gedung lainnya masih  dengan IMB.

Keluhan yang sama tempo hari juga disampaikan  anak muda yang sering mendampingi saya. Dia lagi membangun rumah kecil 6 kali 6 di Balikpapan Regency. Lalu mengurus PBG-nya.  Dia  bingung banyak instansi yang harus didatanginya. Dari kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), kemudian harus ke kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR), kemudian ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan terakhir kembali ke BPMP2T.

Itu tidak bisa diselesaikan satu dua hari. Ada indikasi berbulan. Dia juga sebelumnya harus berurusan dengan tetangga, ketua RT, dan Lurah. Lalu harus mencari konsultan ahli bersertifikat. Kalau tidak, gambar dan perhitungan teknisnya tidak bisa dibahas oleh Tim Ahli Bangunan (TABG) atau Tim Pemeriksa Ahli (TPA), yang menunggu di DPU.

Walaupun nanti pendaftaran resminya melalui aplikasi simbg.go.id, toh  dalam berbagai pengurusan dokumen yang dibutuhkan di beberapa instansi tersebut tetap harus dilakukan dengan tatap muka. Misalnya, dia harus mendapatkan surat keterangan rencana kota (KRK) dari DPPR, harus diawali dengan peninjauan ke lapangan. “Waduh ternyata sekarang susah, Pak,” kata anak muda tersebut.

Masalah pengurusan PBG yang ribet, sebenarnya sudah disuarakan Komisi I DPRD Balikpapan, Agustus tahun lalu. Mengutip pemberitaan Busam.ID, Ketua Komisi I Laisa mengungkapkan adanya keluhan masyarakat soal pengurusan PBG yang memakan waktu terlalu lama dan adanya persyaratan yang terlalu memberatkan di antaranya kewajiban menyertakan persyaratan konsultan yang diminta DPU.

Karena itu, Komisi I mendesak Pemkot  membuat regulasi yang bisa mempercepat proses pembuatan PBG.  Selain memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi izin tempat usaha, juga berdampak dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

Keluhan masyarakat soal PBG pengganti IMB ternyata sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Berarti masalahnya memang sudah menasional atau terjadi di seluruh daerah.  Hal itu dia ungkapkan di depan seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Bogor, Selasa (17/1) lalu.

“Namanya kok gonta-ganti dan ruwet? Cukup namanya dua kata saja, Izin Gedung, sudah!!” kata Presiden dengan mimik serius.

Menurut Kepala Negara,  bukan nama yang penting, tetapi yang dibutuhkan masyarakat, terutama kalangan investor adalah proses pengurusan izin yang bisa rampung dengan segera. “Jadi penyelesaiannya yang cepat, bukan namanya yang harus gonta-ganti,” tandasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Jokowi menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota  segera menyelesaikan masalah ini. “Silakan segera dibenahi,” begitu perintahnya.

PBG sendiri sebenarnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  Bangunan Gedung. PP itu ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Februari 2021.

PP Nomor 16 Tahun 2021  merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK, terutama Pasal 24  dan Pasal 185 huruf b. IMB atau PBG sebenarnya tujuannya sama. Memberikan izin kepada siapa pun yang ingin mendirikan atau mengubah bangunan. Hanya PBG penekanannya pada standar teknis bangunan gedung.

JUGA PUSING

Beberapa kepala daerah mengaku  pusing juga dengan diterapkannya PP 16, yang menimbulkan banyak keluhan  masyarakat. PP itu dinilai tujuannya baik, tapi dalam pelaksanaannya diakui memang ribet sehingga seolah-olah Pemda yang mempersulit pengurusan PBG.

Sudah dituding mempersulit, kata seorang kepala daerah, ada lagi dampak lain yang dialami Pemda, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi izin bangunan juga menurun. Karena orang tak gampang dapat PBG. Jadi seperti kata pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga.

Karena itu agak aneh kalau dalam masalah ini Jokowi  “menembak” kepala daerah. Karena  yang membuat regulasi PBG dari Pemerintah  Pusat. Tapi bisa jadi Presiden ingin mengingatkan semua instansi yang mengurusi, baik di daerah maupun di pusat agar melakukan evaluasi bersama-sama sehingga PBG bermanfaat dan bukan jadi penghambat.

Salah satu masalah krusial dalam pengurusan PBG adalah kewajiban pemohon menggunakan tenaga konsultan bangunan yang bersertifikat. Tidak seperti dalam pengurusan IMB, cukup dari tenaga yang berpengalaman sepanjang bisa menggambar dan menghitung.

Bagi pemohon pendirian bangunan besar seperti kompleks perumahan, gedung bertingkat tentu hal ini tidak terlalu masalah. Mereka sudah tahu kewajibannya.  Tapi bagi pemohon rumah kecil atau bangunan sederhana, benar-benar ribet dan tidak gampang terutama soal  mendapatkan konsultan bersertifikat termasuk  urusan biayanya.

Saya mendengar waktu Dirjen Perumahan Kementerian PUPR datang ke Balikpapan tahun lalu, sejumlah daerah di Kaltim termasuk Pemkot Balikpapan sudah menyampaikan persoalan ini. Mereka mengusulkan dilakukan klasifikasi dan pengecualian bagi bangunan berskala kecil atau pemohon yang berpendapatan rendah. Tapi waktu itu Dirjen mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam PP 16, pemohon PBG memang mendaftar dulu melalui simbg.do.id dengan menyiapkan dokumen data pemohon, data bangunan gedung dan dokumen rencana teknis.

Dalam menyiapkan data bangunan gedung dan dokumen rencana teknis, pemohon harus berhubungan dengan konsultan perencana.  Dia yang membantu pemohon menyiapkan rencana teknis yang dibutuhkan. Lalu dibahas atau diperiksa oleh  tim yang bernama Tim Penilai Teknis (TPT) atau Tim Penilai Ahli (TPA).

TPT yang melakukan pemeriksaan  untuk bangunan gedung  berupa rumah tinggal tunggal satu lantai  dengan luas paling besar 72 meter persegi dan rumah tinggal tunggal dua lantai dengan luas lantai  paling banyak 90 meter persegi.

Sedang TPA yang akan melakukan pemeriksaan  atas dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung  selain  dari bangunan gedung  yang diperiksa oleh TPT. Yang dinilai  adalah dokumen rencana arsitektur dan dokumen  rencana struktur, mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing).

Apabila dokumen   telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, maka dinas terkait (DPU)  akan mengeluarkan rekomendasi  untuk penerbitan pernyataan  tertulis kepatuhan terhadap persyaratan teknis. Rekomendasi tersebut juga akan menentukan biaya wajib yang harus dibayarkan pemohon.

Selanjutnya BPMP2T akan menetapkan nilai retribusi daerah. Setelah proses pembayaran retribusi dilakukan pemohon, maka baru dilakukan penerbitan PBG.

PBG bisa dicabut di antaranya kalau pemohon dalam waktu tertentu tidak melakukan pembangunan atau ternyata melakukan penyimpangan dan perubahan dari dokumen teknis yang sudah ditetapkan. Bisa juga ditegur, tapi bisa juga sampai tahap pembongkaran paksa terhadap bangunan yang dibangun.

Kelihatannya normal-normal saja proses permohonan atau penerbitan PBG. Tapi dalam praktiknya banyak faktor kesulitan yang dihadapi pemohon. Karena itu memang PP 16 serta kebijakan Pemda dalam masalah ini harus dibahas kembali seperti harapan Presiden.

Menurut saya, soal izin atau meminta tanda tangan tetangga, RT dan Lurah cukup diwakili RT saja. Juga permintaan surat KRK dari DPPR ditiadakan saja. Itu urusan ke dalam Pemda. Ketika pemohon mengajukan permohonan PBG ke DPMP2T, otomatis DPPR memberikan masukan apakah permohonan bisa diproses atau tidak berkaitan dengan tata ruang. Jadi tidak usah pemohon yang datang ke sana.

Soal berhubungan dengan konsultan perencana juga membuat repot. Mungkin dalam kasus TPT, yang terpenting dari pemohon bisa menyajikan data teknis yang dibutuhkan. Konsultannya boleh saja dari tenaga berpengalaman walaupun tidak memiliki sertifikat keahlian. Kemudian ada standar biaya. Supaya konsultan tidak semena-mena menentukan tarif karena sekarang sangat dibutuhkan. Apalagi kalau konsultan perencananya terbatas atau tidak banyak.

Pemda juga harus mematok dan memberikan keyakinan kepada pemohon bahwa masa proses PBG bisa selesai  beberapa hari. Satu minggu, dua minggu atau satu bulan. Jadi  mudah mengevaluasi jika tak sesuai target waktu. Biar petugas atau staf yang mengurusi masalah ini juga punya komitmen tinggi dalam memprosesnya. Waktu IMB dulu, kalau tidak salah 14 hari kerja.

Juga yang perlu diwaspadai dan diperhatikan aspek pengawasan proses PBG. Tidak tetutup kemungkinan pemohon harus mengeluarkan biaya ekstra alias biaya tidak resmi demi kelancaran dan kecepatan penerbitan PBG-nya.

Untuk kepentingan investor seperti yang ditekankan Presiden Jokowi, Pemda harus menyadari betul bahwa kecepatan penerbitan PBG juga berdampak positif terhadap investasi. Jika sebuah industri cepat dilaksanakan, maka multiplier effects-nya sangat banyak dan beruntun. Mulai pembukaan lapangan kerja, kemajuan dunia usaha sampai pemasukan negara atau daerah melalui pajak.

Istilah PBG memang tidak lazim. Saya kira PBG itu, Persetujuan Beli Gas. Kita sudah berpuluh tahun akrab dengan nama IMB. Tak salah kalau Presiden Jokowi akhirnya bemamai atau mengomel.  Walaupun PBG dia juga yang menandatanganinya.(*)

Pemeliharaan Rutin, IPA Selili Dikuras

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pengurasan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selili, Selasa (24/1/2023)

Direktur Teknik, Ali Rachman melalui Asisten Manejer Kesekretariatan dan Humas Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Sendya Ibanez menyampaikan pengurasan dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai.

“Pengurasan ini merupakan pemeliharaan rutin instalasi bak reservoir yang sudah menjadi agenda di IPA Selili,” kata Sendya Ibanez .

Selama pengurasan tersebut tidak berdampak pada proses produksi namun layanan aliran distribusi dari Jalur IPA Selili berkurang tekanannya karena produksi tidak maksimal.

Wilayah terdampak jalur IPA Selili yakni Jalan Lumba Lumba, Jalan S Alimudin, Jalan Pelita 1,2 dan 3, Jalan Sejati, Jalan Damai, Jalan Rumbia, Perum Unmul dan sekitarmya.

“Kami mengimbau kepada masyarakat dan pelanggan di jalur IPA tersebut untuk bisa menampung air sebagai persediaan selama masih mengalir karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi terganggu,” terang Sendya Ibanez .

Perumdam Tirta Kencana menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya layanan. Kegiatan pengurasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas agar kejernihan produksi air bersih selalu tetap terjaga. Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center hotline 0541-2088100 atau Chat WA 0811553536. (*/adv)

Imlek di Pendeta Samuel

Catatan Rizal Effendi

LENGKAP acara saya pada hari Sabtu (22/1) kemarin. Ada undangan syukuran dan akikah anak, ada undangan pernikahan dan ada juga  Imlekan di beberapa warga dan tokoh keturunan. Sorenya saya masih sempat bertemu dengan Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah Dr Mohammad Djaelani, Ketua Dewan Adat Dayak Dr Abriantinus, dan beberapa tokoh lainnya.

Ada dua undangan resepsi pernikahan yang saya hadiri bersama istri, Bunda Arita. Pertama, undangan di Jl SMA 4 Sepinggan. Yang menikah Ishabullah Yudistira Ramadan dengan Zahira Shofa Sumartono. Satunya lagi pernikahan Arini dan Bahrani di Hotel Pacific Balikpapan.

Yang resepsi pernikahan di hotel tentu mudah mencarinya. Bisa langsung menuju. Tapi acara yang di kediaman, saya harus berjuang. Apalagi di undangan tidak tertera peta atau bar code alamatnya. Untungnya arah menuju tempat acara biasanya dipasangi janur serta tulisan di atas kertas nama kedua mempelai.

Kedua pasangan dan keluarga senang sekali saya datang. Saya dan Bunda Arita diminta foto bersama berkali-kali. Dia tak menyangka saya datang, apalagi hujan rintik-rintik. Tapi saya datang hanya  sebentar, supaya waktunya cukup berbagi dengan undangan yang lain.

Kemudian saya singgah di rumah keluarga Edi dan Dina di Jl Yuka RT 27 No 31. Dekat pasar Sepinggan. Pasangan ini sangat berbahagia dengan kelahiran putrinya Citra Ningtyas Ayu Winanti, 28 Desember 2022. Mereka mengadakan syukuran dan akikah, biar anaknya menjadi putri yang tumbuh berkembang dengan baik, sehat dan cerdas serta patuh kepada orang tua, keluarga, dan agama.

Akikah adalah syukuran kelahiran sekaligus pemberian nama. Hukumnya sunnah muakkad, sunah  yang  diutamakan. Jika mampu disyaratkan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor bagi keluarga yang anaknya perempuan. Dilaksanakan  pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 setelah bayi dilahirkan.

Pulangnya saya disangui puluhan bungkus tape ketan. He, camilan manis kesukaan saya ini. Saya tidak tahu kenapa tuan rumah tahu apa yang saya sukai. Tape ketan dibungkus daun pisang. Ini membuatnya tidak gampang. Ketan yang sudah dimasak, lalu ditaburi ragi dan kemudian difermentasi selama 2-3 hari. Bahkan lebih, biar jadi benar rasanya.

Tape singkong saya suka juga. Asal singkongnya jangan yang besar-besar.  Sebab kalau besar cenderung masaknya jadi tape tidak merata. Enak juga juga kalau dijadikan campuran es buah.

SUKA ANGPAONYA

Selesai undangan akikah dan resepsi perkawinan, saya Imlekan ke rumah Pak Charles, pemilik Hotel Platinum. Saya sering datang ke sana tiap tahun, sejak masih menjabat wali kota. Dia berkumpul bersama anak, istri, dan saudaranya merayakan Imlek. Juga didampingi salah seorang direkturnya, Pak Sugianto. Sebelum Covid, ratusan bahkan ribuan anak buahnya dan kerabat datang ke sana.

Saya sengaja membawa kedua cucu saya, Defa dan Dafin. Dia mau melihat atraksi barongsai. Ternyata kita terlambat. Barongsainya sudah main dan keburu pulang. Biasanya mereka pindah ke rumah lain, memenuhi undangan di beberapa keluarga keturunan.

Barongsai seni pertunjukan kebudayaan China, yang mengawinkan seni tari, bela diri, dan akrobat. Dua penari menjadi satu dibungkus dengan kostum singa. Ada singa merah, biru dan hijau. Saya suka singa biru. He, sama dengan warna partai saya, NasDem. Biar saya terpilih duduk di kursi Senayan atau ke provinsi.

Konon nama barongsai dari bahasa Indonesia. Barong dan sai. Barong itu topeng, seperti dalam kesenian Jawa dan Bali. Sedang sai berasal dari dialek Hokkian, yang bermakna singa. Kalau bahasa Mandarin disebut Wu shi, yang artinya tarian singa.

Ada mitos munculnya tarian barongsai. Konon dulu tiap tahun baru datang makhluk besar yang mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Lalu datang Budha dengan menunggang singa mengusirnya. Sebagai penghargaan, singanya diberi makanan angpao. Itu tradisi yang terus berkembang.

Cucu saya senang sekali dapat angpao. Karena mereka tidak terbiasa. Sampai di rumah terus dipegangnya. Dia bilang nanti dia mau traktir temannya di sekolah. Kebetulan Dafin tanggal 27 Januari nanti akan berulang tahun yang ke-7.

Begitu saya pamit, rombongan Forkopimda datang. Ada Wali Kota Rahmad Mas’ud, Kapolresta Kombes V Thirdy Hadmiarso serta Dandim baru Letkol  (Arm) Azhari bersama istri. Bareng saya pulang Ketua APINDO Kaltim Slamet Brotosiswoyo dan Abriantinus. “Martabak Pak Charles mantap,” kata Pak Slamet. Tapi cucu saya Defa suka makan kambing guling.

Saya tak mengira pendeta Dr Samuel Kusuma, M.Th, pimpinan gereja Bethani dan rektor Institut Kristen Borneo Balikpapan juga Imlekan. Dia memang keluarga keturunan Tionghoa asal Surabaya. Dia mengundang saya ke kediamannya  di kompleks perumahan Ciputra Bukit Indah (CBI).

“Selamat datang, sahabat saya Pak Wali,” katanya bersemangat. Dia menyambut bersama istrinya, Ibu Fonny. Ada juga anaknya, Melvin yang sekarang mulai tumbuh menjadi pendeta muda. Pendeta Samuel selalu memanggil saya Pak Wali. “Izinkan saya tetap memanggil Pak Wali,” katanya tulus.

Saya baru pertama kali ke rumahnya bergaya Eropa. Sangat asri dan strategis di Monark Park Blok MP5 No 3. Begitu melewati gerbang masuk langsung ke rumahnya. Modelnya beda sendiri. “Ya saya berterima kasih manajemen CBI mengizinkan saya membangun dengan desain sendiri,” kata Samuel.

Ornamen interior rumahnya sangat khas. Saya belum pernah melihat. Ada kolam renangnya. Tadinya saya makan bakso di halaman rumah saja. Itu bakso keliling yang dipanggil Pak Samuel. Untuk menghargai UMKM. Enak sambil bersilaturahmi dengan yang lain. Tapi Pak Samuel meminta saya masuk dan makan sajian khas Imlek, lontong Cap Go Meh yang disiapkan istrinya  di meja makan.

Meskipun namanya menggunakan kosakata Hokkian, sesungguhnya lontong Cap Go Meh tidak asli dari negeri Tirai Bambu.  Masakan ini merupakan adaptasi olahan peranakan Tionghoa Indonesia dengan masakan Jawa.

Lazimnya disajikan dua minggu atau 14 hari setelah penanggalan Imlek. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, makanan yang terdiri dari lontong, ayam opor, sayur lodeh,  telur pindang, sambal goreng dan kerupuk itu, disajikan kapan saja.

Ketika saya datang, duluan pamit rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang  dipimpin Pak Abdul Muis. Ada juga mantan ketua MUI KH Kasim Palanju serta anggota FKUB lainnya. Saya juga sempat bertemu Pak Willem Tangka dan ibu. Serta beberapa tokoh dan pendeta lainnya.

Pendeta Samuel dikenal sangat akrab bergaul. Tidak saja kepada jamaahnya, tetapi juga dengan warga lain. Dalam suatu rilis disebutkan dia termasuk salah satu dari 100 pendeta berpengaruh di Indonesia.

Berdasarkan kalender China, sejak 22 Januari 2020 kita memasuki Tahun Kelinci Air dan berakhir pada 9 Februari 2024, ketika memasuki Tahun Naga. Kelinci dalam astrologi Tiongkok melambangkan kesabaran dan keberuntungan. Itu berarti tahun 2023, meskipun kita memasuki tahun politik dan ekonomi yang berat, tetap membawa kedamaian dan kesuksesan.

Pakar Feng Shui Angelia Fang seperti diberitakan Antara,  menyebut ada 5 shio yang diramal mengalami keberuntungan. Yaitu shio anjing, kelinci, tikus, kambing, dan shio monyet.

Cucu-cucu saya suka memelihara kucing dan kelinci. Ada kelinci Jena di Sentul, Bogor yang lucu. Dia suka sekali bermain. Tapi Defa dan Dafin lagi bersedih. Sepasang kelincinya berbulu hitam dan putih baru saja mati dimakan usia. Dafin sedih, katanya. Dia minta dicarikan yang masih muda.

Saya jadi teringat lagu jadul. Judulnya “Gang Kelinci” karya Titiek Puspa, yang dipopulerkan penyanyi Lilis Suryani pada tahun 1963.(*)

Dinas Pariwisata Kota Batu Agendakan 53 Even Pariwisata

BATU– Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arief As Siddiq menyampaikan, tahun 2023 di Batu sudah mengagendakan 53 even pariwisata dengan anggaran Rp4 miliar.

“Pertunjukkan seni budaya Padhang Mbulan yang digelar di Sendratari Arjuna Wiwaha menjadi salah satu even wisata andalan di Kota Batu yang digelar rutin setiap bulan,” kata Arief ketika mendampingi Pj Walikota Batu dalam peninjauan Pasar Baru Batu, Senin ( 23/1/2023).

Agenda terdekat yang diagendakan tanggal 28 Januari 2023  digelar Tampak Barong di Sendratari Arjuna Wiwaha. Sementara pada 5 Februari digelar  festival Sanduk dan dibulan yang sama ada festival desa wisata.

Pada Bulan Maret 2023, serangkaian even menarik akan dilaksanakan seperti Batu Tourism Fotografi Competition, Sunmori kumpul-kumpul otomotif Nasional dan Ritual Ngumbah.  Pada April 2023 akan dilaksanakan Festival Seni Sono Legendary. Bulan Mei 2023 dilaksanakan Rock Gunung, Festival Sanduk dan Motocross Nasional.

“Bulan Juni 2023 akan dilaksanakan Konggres Kebudayaan, Pameran Seni Rupa hingga pameran pusaka nusantara. Festival Tari dan Tour Gowes juga akan dilaksanakan pada bulan ini,” lanjutnya.

Dengan penyelenggaraan festival pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Pihak menargetkan dalam tahun 2023 mampu menarik wisatawan sebanyak 10 Juta orang.

Diharapkan, semua komponen untuk bersama-sama dalam memajukan kegiatan kepariwisataan di Kota Batu. Seperti pelaksanaan fashion On The Rivers akan dilaksanakan di Kota Batu pada bulan Juli 2023, bersama Macapat Idol dan Festival TV Desa.

Pada bulan Agustus 2023 akan dilaksanakan Batu Street Food, Festival Serabi Suro dan Festival Ngudek Jenang Suro. Dilanjutkan pada bulan September 2023 akan digelar karnaval bantengan dan jaran kepang, juga festival Anggrek dan Arung Jeram.

Bulan Oktober 2023 akan digelar beberapa even istimewa seperti Festival Batik, Festival Kuliner, Pagelaran Wayang Kulit, Batu Art Flower Carnival. Bulan November 2023 akan digelar KWB Super Adventure 6 dan Expo Pariwisata Nusantara. Bulan Desember 2023 akan dilaksanakan Batu Tourism Award.

“Kalender wisata 2023 yang kita canangkan agar  bisa menjadi pedoman para wisatawan saat berkunjung ke Kota Batu tahun 2023 ,”ujar Arief As Siddiq.

Dijelaskan, saat ini seluruh desa di Kota Batu sudah menjadi desa wisata dengan rincian 9 desa masih rintisan, 5 desa sudah berkembang, sisanya 13 desa kategori desa wisata maju.

Kadis Pariwisata menyebutkan tema yang diangkat dalam mengibarkan bendera kepariwisataan di Batu yakni “Shinning Power” yaitu bersatunya kekuatan masyarakat dan industri pariwisata, ekraf dan kebudayaan Kota Batu untuk memberikan kontribusi pemulihan ekonomi dan kesadaran masyarakat.(bs)

Pj Wali Kota Batu Tinjau  Penyelesaian Proyek Pasar Baru Batu

BATU– Penjabat (Pj) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai meninjau penyelesaian Pasar Besar Kota Batu, didampingi Sekda, Diskopumperindag, Kadis PUPR Kota Batu, Senin ( 23/1/2023).

Aries menyebutkan,  Pasar Baru Batu merupakan salah satu proyek strategis nasional di kota Batu. Sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ketika pelantikan yang memberikan pesan secara khusus kepadanya agar terus mengawal kegiatan proyek strategis Nasional yang ada di kota Batu berupa pasar baru Batu ini.

Aries,  menyebutkan penyelesaian garapan  pembangunan proyek  Pasar Besar Kota Batu, berdasarkan informasi dari pelaksana proyek kondisi pembangunan Pasar sudah berada pada kisaran 80 persen.

“Progres yang disampaikan pelaksana proyek, kini kondisi proyek sudah selesai 80 persen artinya sesuai dengan schedule yang ditentukan Mei, harus sudah rampung dan  rencananya akan diresmikan Presiden Jokowi. Oleh karena itu dalam sisa waktu ini dilakukan pembenahan hingga waktunya ,” lanjut Aries.

Pasar Besar Kota Batu mulai dibangun pada Februari 2022 dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023. Pembangunan Pasar Besar Kota Batu tersebut, dilakukan dengan kontrak selama 509 hari kerja.  Pasar Besar Kota Batu dibangun di atas lahan seluas 39.548 meter persegi dengan total luas bangunan 35.077 meter persegi.

Pasar Batu setinggi tiga lantai dengan pembagian lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner.

Menurut Diskopumperindag Eko Hartono jumlah kios Pasar Induk Kota Batu sebanyak 1.733 unit dan total los 6.934 unit dan jumlah kios 1.696 unit. Pasar ini dikerjakan oleh kontraktor PT Sasmito dengan anggaran Rp152,721 miliar.

“Jumlah kios yang dibangun di Pasar Besar Kota Batu mencapai 1.733 unit dan lapak los sebanyak 6. 934 unit 1.696 Kios, tidak termasuk pasar pagi Pembangunan Pasar Besar Kota Batu tersebut dilaksanakan oleh PT Sasmito dengan anggaran mencapai Rp152,721 miliar,” ungkap Eko Hartono yang mendampingi PJ Walikota Batu inspeksi Pasar Batu.

Dikatakan Eko, Pembangunan Pasar Besar Kota Batu tersebut, diharapkan dapat menampung 3.306 pedagang dari pasar lama ditambah dengan pedagang yang sebelumnya berjualan di luar area pasar. Sebelumnya, pada pasar yang lama hanya mampu menampung 2.210 pedagang” lanjut Eko.

Pasar yang baru mengusung konsep bangunan hijau  diharapkan mampu meningkatkan omzet para pedagang hingga lima persen sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.(bs )

« Previous Page — Next Page »