Hadi 30, Andi 50 Tahun

Catatan Rizal Effendi

WAKIL GUBERNUR Hadi Mulyadi dan istri, Hj Erni Makmur merayakan milad perkawinan mereka ke-30 tahun, Senin (20/2) malam. Acara berlangsung sederhana di kediaman resmi wagub, di samping Taman Samarendah Samarinda.

Dengan senyum Wagub menyambut kedatangan sejumlah tamu yang diundang terbatas. Yang menarik hadir mantan gubernur Awang Faroek Ishak. Meski berkursi roda, Pak Awang tetap semangat. Dia masih menjadi anggota DPR RI dapil Kaltim dari Fraksi NasDem. Ada juga tokoh senior H Asmuni Alie dan H Alwy AS serta mantan Sekprov Sa’bani.

Selain itu, ada tamu khusus. Sejumlah ahli Jerman yang puluhan tahun silam pernah bertugas di Kaltim dalam proyek kerjasama yang bertajuk Transmigration Area Development (TAD). Saya masih ingat salah satu objek kerjasamanya di wilayah Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mereka datang kembali ke Kaltim untuk melihat hasil kerjasama tersebut. Di antaranya  Dr Bernhard May (Team Leader TAD Samarinda) dan Anita Moritz. Dia membawa sejumlah ahli. Juga datang Koordinator TAD Jakarta, Heiko  Fahnel bersama LO Christiane Kalle.

“Kebetulan mereka ada di Samarinda, sekalian saya undang. Selamat datang Dr May dan rombongan, selamat pulang kampung,” kata Wagub menyambut hangat.

Dr May senang sekali bisa kembali ke Kaltim. Dia kaget melihat perkembangan daerah ini yang mengalami kemajuan luar biasa. Apalagi sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia datang 40 tahun yang silam dan menginap di Lamin Indah, hotel milik Pemprov Kaltim yang sudah dirobohkan dekat Hotel Mesra.

Beberapa pejabat yang pernah bersama Dr May sudah tiada. Di antaranya Ketua Bappeda Ir Soedarsono Sukardi dan Drs Djakfar Achmad. Tim lainnya masih bisa datang di antaranya HM Sa’bani, Zairin Zain dan Rama  Asia.

Menurut Wagub, ketika proyek TAD berlangsung di Kaltim, dia masih duduk di bangku SD. “Tapi buku dan laporan TAD sudah saya baca dan banyak menjadi rujukan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah ini,” jelasnya.

Sambil mengucapkan selamat ke Hadi, Pak Awang bercerita kembali soal pembangunan Kaltim termasuk ketika dia masih menjadi gubernur. Tidak lupa dia menyinggung kawasan ekonomi khusus Maloy di Kutai Timur, yang menjadi obsesi dia sepanjang masa. Pak Awang juga nyanyi, satu hobi dengan Hadi.   “Kita doakan Pak Hadi jadi gubernur,” kata Pak Awang. Hadi sendiri pada Pemilu 2024 rencananya kembali menjadi caleg DPR RI dari Partai Gelora, yang baru dipimpinnya.

Pasangan Hadi dan Erni tampak bahagia. Mereka bersyukur perjalanan hidup dan kariernya  sukses diberkahi Allah SWT. Kelima anaknya memberikan ucapan selamat.  Tapi satu tak bisa hadir karena sekolah di luar daerah. Mereka sudah punya satu cucu. “Ayah dan ibu menjadi inspirasi buat kami,” kata Muhammad Al Fatih, putra ketiga Wagub, mahasiswa Unmul, pemerhati lingkungan dan juga penulis.

Hadi dilahirkan di Samarinda, 9 Mei 1968. Sedang Erni lahir di Bulukumba, Sulsel, 23 Mei 1971. Mereka menikah 20 Februari  1993. Sepertinya Hadi bertemu Erni ketika dia kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar.

SAMPAI LUPA

Sementara itu di Balikpapan ada dua tokoh yang juga merayakan hari perkawinannya, pekan lalu. Sama-sama merayakan hari perkawinan emas. Itu berarti sudah 50 tahun pasangan itu hidup bersama. Mereka adalah pasangan Dr H Andi Syarifuddin, MM, MBA dan Hj Suharti SE serta pasangan Lie Liansyah dan Inge Viawaty Goeij.

Dua-duanya pengusaha. Tapi Andi Syarifuddin juga tokoh politik dan pemerhati sosial. Selain owner PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin, Andi juga Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan  Wiraswasta Indonesia (LPWI), Ketua Dewan Penasihat  DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Ketua Dewan Penasihat KKM Bone dan pernah menjadi Ketua Harian DPP Partai Republik. Sedang Bu Harti pernah menjadi anggota DPRD, Ketua GOW dan Ketua Kowapi.

Acara Pak Andi digelar anak-anaknya di Hotel Novotel, sedang Pak Lie Li berlangsung di Hotel Gran Senyiur. Kebetulan Pak Lile Li besanan dengan pemilik Hotel Senyiur, Jos Soetomo. Putrinya Yessi menikah dengan Wahyu Soetomo, salah seorang putra Pak Jos.

Saya dan istri, Bunda Arita ikut hadir di tengah kebahagiaan Pak Andi dan Bu Harti. Bahkan sebelumnya diminta memberikan testimoni oleh salah seorang putra Pak Andi, Andi Arif Agung (A3), yang kini menjadi anggota DPRD Balikpapan. Sedang di acara Pak Lie Li, hanya istri saya yang datang karena saya ada tugas ke Samarinda.

Keluarga Pak Lie Li senang bunda Arita bisa datang. Bahkan dia didaulat anak-anaknya menyerahkan bunga kepada ayah ibu mereka yang lagi bahagia. Wahyu dan istrinya juga senang bisa bertemu karena lama tak berkomunikasi. Sebagian undangan juga menyapa ibu, karena ingat ketika Bunda Arita menjadi Pimpinan Cabang Bank BCA Balikpapan.

Sementara itu, Pak Andi dan Bu Harti didaulat 6 anaknya berikut 19 cucu memotong kue ultah perkawinan. Mereka tertawa seperti mempelai baru. Undangan juga. Ketika memanggil 5 cucunya, Pak Andi Syarifuddin harus mengeluarkan catatan, karena lupa.

Bu Harti ternyata awalnya bekerja di perusahaan Pak Andi. Belakangan dia dilamar. Menarik juga. Pak Andi yang berdarah Bugis bertemu Bu Harti, yang berdarah Jawa. Hebatnya, pasangan ini ternyata sangat serasi. Bahkan mereka sempat mengikuti acara HUT RI ke-67 tahun 2012 di Istana Negara mewakili Kaltim sebagai juara keluarga sakinah tingkat provinsi.

Sekarang Pak Andi berusia 73 tahun. Dia dilahirkan di Bone, Sulsel. Sedang Bu Harti berusia 70 tahun. Dia dilahirkan di Purworejo, Jateng. Tahun 1973 mereka menikah dan dikaruniai 6 anak, yang sukses dengan berbagai profesi. Ada yang menjadi pengusaha, dokter, manajer dan anggota DPRD.

Ketika merayakan hari perkawinannya, cucu-cucunya memanggil mereka “Eyang Andi dan Eyang Harti.” Pasangan ini menunjukkan bahwa dua budaya bisa bersatu. Bu Harti yang lembut bisa mengalahkan Pak Andi, orang Bugis yang dikenal pemberani. Pak Andi sangat menyayangi Bu Harti. Ketika merayu Bu Harti agar mau menjadi istrinya, Pak Andi memegang prinsip falsafah orang Bugis. “Iyaro mai melleku, tebbulu  tettanete, lappa manengmua.” Artinya, kasih sayang yang kuberikan padamu tak satupun dapat menghalangi. Selamat dan terus bahagia.(*)

Seratus Warga Kelurahan Temas Ikut Program PTSL

BATU – Seratus warga kelurahan Temas Kecamatan Kota Batu yang telah menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan tembus Temas – Sisir sepanjang 435 meter mendapat kesempatan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) tahun 2023.

“Keikutsertakannya 100 warga dalam program PTSL karena mereka secara  dengan sukarela mengibahkan tanahnya untuk kepentingan pembuatan jalan tembus Temas- Sisir tanpa minta ganti rugi,” kata Kepala Kelurahan Temas Adi Santoso, ketika mengikuti Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kota Batu di Hotel Zam-Zam, Selasa (21/2/2023)

Dikatakan Adi, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi. maka kelurahan Temas mengusulkan kepada Kantor Badan Pertanahan Batu agar mendapat kesempata mengikuti program PTSL. Namun, respon BPN luar biasa, yang mendapatkan program PTSL tidak hanya 100 melainkan 1000 warga lainnya.

“ Luar biasa respon BPN Kota Batu dalam memberikan apresiasi ke warga kami. Semoga langkah yang dilakukan 100 warga yang rela mengorban tanahnya untuk kepentingan umum guna meningkatkan arus lalu lintas dan hubungan antar desa semakin lancar ini bisa diikuti dengan warga lain,“ ungkap Adi Santoso bangga.

Disebutkan, pembangunan jalan tembus yang dibangun pemerintah kota Batu senila  Rp2,6 miliar ini, awalnya memang ide dan usulan warga sendiri, Bahkan warga rela menyediakan tanahnya untuk dipotong sesuai kebutuhan lebar jalan sekitar 6-7 meter, sepanjang 435 meter, akhirnya ada 100 pemilik tanah yang menghibahkan dan mereka hanya minta dibantu menguruskan sertifikat tanah yang tersisa setelah dipotong jalan tembus tersebut.

“Kita usukan ke BPN supaya diikutsertakan dalam program PTSL, alhamdulillah berhasil,“ sambungnya.

Berkat keiqlasan warga ikut memnbangun jalan tembus tersebut,  kini merupakan jalan alternatif  kawasan Temas – Sisir dan Temas – Pandarejo yang memiliki destinasi wisata, dampaknya saat ini harga tanah dikawasan baru itu sudah mulai merangkak naik.

“Dibukanya kawasan baru di jalan tembus Temas – Sisir dan Temas – Pandarejo, maka nilai harga tanah yang ada disekitar jalan tersebut mulai merangkak naik. Semula termasuk kawasan sepi dan tidak banyak peminatnya. Sehingga harga tanah relatif murah. “ tegasnya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batu tahun 2023 menggarap 5.007 bidang tanah yang tersebar di Kelurahan Temas, Desa Pesanggrahan, Desa Punten, Pandanrejo dan Desa Bulukerto.

Lurah Temas menjelaskan diperkirakan sekitar 3.000 bidang tanah warganya yang belum memiliki Sertifikat, semoga tahun depan bisa mendapatkan program PTSL lagi.

“Kini sudah selesai proses pengukuran dan memasuki tahap pemberkasan. Kegiatan ini untuk melihat kelengkapan berkas dan proses perolehan tanah yang dimiliki warga. Jangan sampai nanti ditemukan double sertifikat atau bukan tanahnya atau milik orang lain yang dimasukkan. Semua dilakukan Pokmas yang melibatkan RT dan RW, semoga tahun depann Temas mendapat kesempatan lagi, mengingat sekitar 3 ribu bidang belum bersertifikat,“ pungkasnya. (bs/adv).

Warga Pertanyakan Perbedaan Ukuran Tanah SPPT dan Sertifikat Berbeda

BATU– Warga Desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu mempertanyakan perbedaan ukuran luas tanah pada SPPT dan sertifikat miliknya.

“Kenapa setelah dilakukan pengukuran luas tanah kami, kok bisa tidak sama dengan dengan yang tercatat dalam SPPT PBB, malah lebih kecil “ tanya warga RW 09 pada acara penyuluhan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) di 4 Desa Punten, Pandanrejo , Pesanggrahan , Bulukerto dan 1 kelurahan Temas,

Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada kantor Pertanahan Kota Batu, R. Ristanto Bagoes Pramono dalam pengarahan dihadapan 250 warga desa Pesanggrahan Kecamatan Kota Batu menjelaskan pihaknya sudah melaksanakan pengukuran sesuai standar yang biasa dilakukan.

BPN dengan metode pengukuran yang dilakukan tidak sama dengan yang dilakukan pihak kantor Pajak dalam menentukan SPPT PBB. Karena pengukuran yang dipergunakan BPN pengukuran secara kadastral yaitu adanya patok yang terpasang dengan jelas dan adanya persetujuan dari tetangga 4 arah.

“Kami melakukan pengukuran sesuai standar yang biasa dilakukan. dengan metode Kadastral yaitu adanya patok terpasang di 4 penjuru sebagai tanda batas kepemilikan tanah dan adanya persetujuan para tetangga, “ tegas Ristanto.

Ristanto  menjelaskan, SPPT bukan bukti kepemilikan batas tanah, tetapi bukti pajak. Soal luas tanah, bukan berdasarkan SPPT, tetapi perhitungan yang harus ditunjukkan pemilik ketika dilakukan pengukuran sesuai hukum batasannya.

Menurut Ristanto yang didampingi pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Batu serta Kepala Desa Pesanggrahan, terkait perhitungan SPPT merupakan ranah pemerintah daerah, namun terkait sertifikat BPN yang bertanggungjawab.

Ristanto mengharapkan adanya peran serta masyarakat untuk proaktif dalam program PTSL. Peran serta ini untuk mengetahui luasan tanah yang mereka miliki.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Khairil Fajar ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin ( 20/2/2023) menjelaskan ketika masyarakat mendapatkan perbedaan dalam ukuran luas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB dengan yang ada di Sertifikat, silahkan datang ke Kantor Bapenda Kota Batu.

Khairir Fajar menerangkan, dasar pembuatan SPPT adalah sertifikat (kalau sudah ada). atau dari Leter C, selama ini pihaknya mendapat limpahan dari Kantor Pajak Pratama.Jika ada perbedaan bisa dilakukan pembetulan.

“Kami hanya menjalan apa yang kami terima dari Kantor Pajak Pratama, namun jika ada perbedaan bukan masalah baru ketika luas tanah pada SPPT berbeda dengan sertifikat. Kalaupun ada perbedaan, ada proses pelayanan pembetulan SPPT,” katanya di ruang kerjanya,  Senin ( 20/2/2023)

Menurut Khairil, sertifikat menjadi  dasar hukum tetap sebagai data luasan ataupun kepemilikan tanah. Maka dengan adanya kejadian ini, pemerintah desa ataupun masyarakat harus benar-benar proaktif melaporkan untuk diproses ulang pembetulan SPPT.

“Prosesnya memang mudah. Ketika tanahnya sudah  bersertifikat, maka proses pembetulan  SPPT hanya hitungan jam,” terangnya.

Disebutkan membuat laporan pembetulan atau keberatan, disertai dengan fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; fotokopi bukti kepemilikan tanah; fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau, fotokopi bukti pendukung lainnya.

“Jangan lupa bila anda mengajukan keberatan maka SPPT tetap harus dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya,“ pungkasnya. (bs)

 

 

PT Pertamina Hulu Mahakam Berhasil Capai Produksi Gas 600 Juta Standar Kaki Kubik di Awal Tahun 2023

BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berhasil mencatatkan kinerja positif dengan memproduksi 632.5 juta standar kaki kubik (MMscf) gas pada 19 Februari 2023, yaitu 112% dari target RKAP yang telah ditetapkan year to date (YTD). Pencapaian ini menyamai produksi PHM dua tahun silam, tepatnya 21 Februari 2021 yang mencapai diatas 600 MMscf.

General Manager PHM, Krisna, mengatakan bahwa angka produksi ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena hampir semua lapangan di PHM sudah memasuki usia mature dan mengalami natural production declining rate yang tinggi.

“Di PHM, kami terus berupaya menahan laju penurunan produksi dengan menerapkan berbagai inovasi dan teknologi yang tepat sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya yang lebih efisien,” ungkapnya.

Keberhasilan PHM ini tidak lepas dari insentif migas yang telah diberikan Pemerintah pada awal tahun 2021 sehingga dapat memelihara tingkat keekonomian proyek hulu migas yang dikelola oleh PHM. Insentif migas membuka peluang bagi PHM untuk melanjutkan program kerja pengembangan WK Mahakam secara lebih ekstensif, termasuk program eksplorasi sumur baru.

“Berkat insentif migas, pada tahun 2022 yang lalu kami berhasil merealisasikan tajak 96 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi,” tambahnya.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Chalid Said Salim, mengatakan pencapaian tersebut diraih atas optimalisasi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. “Kami percaya bahwa tingkat keekonomian yang baik akan menjamin keberlangsungan investasi dan produksi migas perusahaan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target produksi nasional,” ujar Chalid.

Pada Kunjungan Kerja Anggota Komisi VII DPR RI ke PHM (17/1) lalu, Wahju Wibowo selaku Deputi Eksploitasi SKK Migas menyampaikan, “Pada dasarnya bila (insentif) tidak diberikan kepada KKKS yang membutuhkan, industri migas ini tidak berjalan optimal. Insentif ini diberikan agar investasi di migas ini tetap menarik. Selain itu, pemberian insentif memberikan waktu untuk mengembangkan hasil eksplorasi. (*)

Akses Destinasi Wisata Perlu Dukungan

SAMARINDA– Anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mendorong pemerintah lebih memperhatikan destinasi wisata yang ada di Kaltim. Menurutnya, banyak destinasi wisata di Kaltim yang mampu menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Ely menilai masih banyak destinasi-destinasi wisata di Benua Etam yang belum mendapat dukungan secara optimal sehingga kurang diminati masyarakat.

“Fasilitas pendukung sektor pariwisata masih kurang,”  ucap Ely, Senin, 20 Februari 2023.

Menurut Ely, pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas penunjang pada destinasi-destinasi wisata di Benua Etam, utamanya perihal akses jalan. Tidak hanya Pemprov Kaltim, pemerintah di kabupaten/kota juga harus memperhatikan hal ini jika ingin meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

“Ketika daerah ditunjuk menjadi kawasan wisata, maka daerah itu wajib menyediakan sarana seperti akses jalan, air dan listrik,” imbuhnya.

Di sisi lain, Politisi PDIP ini juga berharap pemerintah bisa meningkatkan alokasi anggaran di sektor pariwisata. Menurut Ely, saat ini anggaran pariwisata masih sangat kecil. Padahal ruang lingkup yang terlibat di sektor pariwisata itu cukup banyak.

“Kami berharap anggaran di sektor pariwisata bisa ditingkatkan supaya infrastruktur pendukung bisa dibangun. Sehingga PAD di sektor pariwisata bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »