DPK Samarinda Salurkan Gerakan Wakaf Literatur

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda menyalurkan 208 judul buku yang diperoleh dari bantuan masyarakat melalui Gerakan Wakaf Literatur (Gawal) kepada perpustakaan SDN 007 Samarinda Ulu.

“Buku ini untuk memperluas akses bahan bacaan bagi siswa di SDN 007 Samarinda Ulu. Buku-buku tersebut diharapkan dapat menambah minat baca siswa dan membantu mereka memperluas pengetahuan di luar materi pelajaran,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda, Erham Yusuf ketika menyerahkan secara simbolis kepada Kepala SDN 007 Samarinda Ulu, Sri Mulyati, Rabu (29/3/2023).

Erham menyebutkan bantuan buku non pelajaran yang diberikan terdiri dari berbagai jenis buku, seperti cerita anak, ensiklopedia, dan buku-buku sains populer.

Kepala SDN 007 Ulu, Sri Mulyati usai menerima buku bantuan mengatakan, dengan adanya tambahan koleksi buku di perpustakaan sekolahnya akan menjadi lebih bervariasi dan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan pelajar. “Terima kasih atas bantuan DPK Samarinda,” tutur Sri. (adv-dpk kaltim)

Ahmat Sopian Noor Tanggapi Jaringan Kabel di Samarinda

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ahmat Sopian Noor mengomentari jaringan kabel yang tidak teratur dan dipasang  asal-asalan.

“Kita harapkan pada instansi terkait bisa memperhatikan hal-hal seperti itu,” ungkap Sopian, Rabu (29/3/2023).

Dikatakan Sopian, berbagai jaringan kabel terlihat tumpang tindih pada tiang PLN atau Telkom. Kondisi ini menurutnya perlu perhatian khusus dan penertiban.

“Kiranya bisa meminimalisir mungkin jaringan-jaringan listrik, tiang-tiang listrik yang kabelnya tumpang tindih bisa juga diperhatikan,” tambahnya.

Menurut Sopian persoalan kabel semrawut ini butuh penertiban dari instansi terkait, baik itu PLN maupun Telkom dapat berkoordinasi dalam hal ini.

“Kalau perlu mereka bisa mengadakan rakor bersama bagaimana mencarikan solusi agar meminimalisir hal hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya kebakaran,” jelas Sopian.

Lebih lanjut pejuang politik partai Golkar ini juga menanggapi penjaluran TV kabel yang kadang kurang sesuai sehingga menambah semrawutnya kabel yang ada.  (adv)

Aplikasi SRIKANDI Mudahkan Pegawai

SAMARINDA – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim Muhammad Syafranuddin mengaku sangat terbantu dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang sudah diterapkanya di lingkungan kerjanya sejak 1 Desember 2022 lalu.

Berkat SRIKANDI semua urusan kantor menjadi mudah dan cepat, bahkan Ketika ia berada di luar daerah, segala urusan di kantor tetap bisa dijalankan walau dari jauh,” cerita Syafranuddin ketika ditanya manfaat SRIKANDI, (Rabu, 29/3/2023)

Pria yang akrab disapa Ivan ini mengakui awalnya semua surat kedinasan harus diselesaikan di kantor, namun dengan SRIKANDI dimana saja bisa. Melalui apliasi ini  tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan surat dinas itu termasuk untuk tanda-tangan kecuali yang memang harus tanda tangan basah karena aturan.

Ivan menambahkan semua surat dinas yang berselancar di aplikasi SRIKANDI, terjamin keamanannya dan mudah dicari.

“SRIKANDI dilindungi Badan Cyber kemudian terkoneksi dengan ANRI,” bebernya seraya menambahkan setiap orang punya akun tersendiri.

Ia pun berharap, semua OPD di Kaltim dalam waktu tidak lama sudah menerapkan Srikandi sebagiamana diharapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. (adv dpk kaltim)

Pemerintah Provinsi Kaltim Berikan Bantuan Korban Banjir Long Kali

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan bantuan senilai Rp50 juta kepada korban banjir di Long Kali. Bantuan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, kepada Camat Long Kali, H Muhammad Arfah, Rabu,(29/3/2023).

Sri Whyuni juga memimpin rapat koordinasi pemulihan pascabencana banjir di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda.

Rapat koordinasi secara virtual membahas pemulihan pascabencana banjir di Kecamatan Long Kali dan dihadiri oleh Kepala Sub Prokes BNPB, Agus Priyanto, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser, Adi Maulana. Dalam rapat tersebut, Sri Wahyuni menegaskan pentingnya memetakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Long Kali dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Pemkab Paser, Pemprov Kaltim, serta kementerian dan lembaga pusat.

Tiga hal penting dalam pemulihan pascabencana banjir telah diidentifikasi Sekda, yaitu memperbaiki pemukiman yang terendam dan tidak bisa dihuni, mengaktifkan kembali kegiatan pertanian, serta memperbaiki infrastruktur. Sri Wahyuni menyebutkan pemerintah pusat dapat membantu dengan menyediakan bibit tanaman, tetapi nasib petani yang terdampak banjir juga harus diperhatikan.

“Kita akan bantu sama-sama pemulihan ini. Pemkab Paser sendiri memetakan apa saja program pemulihan, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat siap bantu,” ungkapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser, Adi Maulana, mengapresiasi bantuan dan partisipasi Pemprov Kaltim dalam membantu korban banjir dan pemulihan pascabencana. Adi Maulana juga menyebutkan bahwa terdapat 14.975 jiwa yang terdampak banjir dan petani yang menderita kerugian sebesar Rp25 miliar dengan luas lahan pertanian 1.400 hektare dan kebun 121,75 hektare, serta kerusakan infrastruktur seperti jalan longsor dan jembatan ambruk.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim, H Agus Hari Kesuma, menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pemulihan lahan pertanian dan hortikultura, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan kondisi masyarakat. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim dan Kabupaten Paser, serta jajaran Forkopimcat Long Kali. (sam)

 

 

Kabupaten Blitar Kerja Sama Dengan Usaid Menyelenggarakan Lokakarya Awareness Building Penguatan Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Blitar

BLITAR – Pemkab Blitar Menggelar Lokakarya Awareness Building Penguatan  Pelaksanaan Satu Data kerjasama dengen USAID berlangsung di Hotel Puri Perdana Blitar.

Lokakarya berlangsung selama dua hari, Selasa – Rabu ( 28 – 29 /3/2023) diikuti 55 peserta dari Dinas lingkup Pemkab Blitar, Instansi Terkait, Kalangan Perguruan tinggi, Media massa, Ormas , Kepala Desa dan Camat serta Desabilitas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Blitar Eko Susanto dalam pembukaan menyebutkan Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten bermitra Program dengan USAID ERAT (Tatakelola PemERintahan yang Efektif, Efisien dan KuAT).

Di Provinsi Jawa Timur, yang mendapatkan bantuan teknis dari USAID (United States Agency for International Development), ada 5 (lima) kabupaten , yaitu: Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan dan Kota Blitar.

Disebutkan pelaksanaan USAID ERAT bertujuan memperbaiki implementasi kebijakan dan pelayanan publik untuk peningkatan taraf hidup warga negara Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut, USAID ERAT mendukung Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperkuat koherensi kebijakan dan implementasinya, serta perencanaan sekaligus realisasi anggaran untuk memperbaiki layanan publik.

“Program ini juga memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas sehingga layanan publik diberikan sesuai kebutuhan masyarakat ,“uUngkap Eko.

Eko Susanto menjelaskan Satu Data yang dikembangkan ini, merupakan salah satu issue di Kab. Blitar, disamping issue Penanganan Stunting dan Pencegahan Perkawinan  Usia Anak yang akan mendapatkan dukungan teknis dari Program USAID ERAT.

“Pemerintah Kab. Blitar dalam  upaya mewujudkan satu data tersebut diantaranya dengan diterbitkanya Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Blitar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pasal 2 menyebutkan Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pusat dan Instansi Daerah. Satu Data, baik dari sisi penyediaan infrastruktur maupun kesiapan teknis lainnya yang kemudian dirubah dengan Perbup No 1 Tahun 2022  untuk pengembangan, “ jelas Eko Susanto.

Diakui Eko, pemanfaatan Satu Data di Kabupaten Blitar masih belum optimal, baik penyediaan data yang ter-update, validasi dan penggunaan datanya, sehingga seringkali data yang ada tidak terintegrasi, belum konsisten dan belum diperbaharui sesuai kondisi yang ada hal tersebut terlihat dengan belum optimalnya Forum Data sebagaimana diatur dalam pasal 16 dalam Perbup Nomer 1 Tahun 2022 .

“ Pemanfaatan portal SATU DATA memerlukan komitmen kuat untuk pemanfaatannya secara reguler, dan seringkali menjadi beban tambahan bagi unit kerja untuk pengelolaan data secara rutin sesuai aturan yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kab. Blitar bersama Program USAID ERAT mengadakan kegiatan Lokakarya Awareness Building Penguatan Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Blitar ini,“ tegasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar Anang Cristiana mengungkapkan tujuan dari penyelenggaraan lokakarya ini untuk memahami pentingnya penyediaan data yang valid dalam berbagai proses pengambilan kebijakan, khususnya terkait proses perencanaan dan penganggaran berbasis masalah yang harus dibuktikan dengan data yang akurat. Disamping  mampu menyusun rencana pengembangan Satu Data yang inter-operabilitas dan saling berkolaborasi serta berkomitmen untuk memanfaatkan Satu Data secara konsisten dan berkesinambungan dalam pengambilan kebijakan daerah. (bs/advetorial )

« Previous Page — Next Page »