Deni: Doctor on Call Solusi Layanan Kesehatan

SAMARINDA  – Program Doctor On Call menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjangkau layanan kesehatan dengan mudah. Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar memberikan tanggapan positif terkait dengan program yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Samarinda.

Dikatakan Deni, program ini sebelumnya berjalan dengan baik pada awal diluncurkan. Masyarakat menggunakan program ini sesuai dengan fungsinya. Respon juga cepat dari dokter untuk menangani permasalahan yang ada.

“Waktu diawal berjalan baik, artinya sampai saat ini masih belum menerima keluhan dari adanya program tersebut, dokter juga sigap untuk menangani hal ini,” kata Deni, Rabu (18/4/2023)

Deni menyebutkan, program ini sebenarnya mudah untuk dimanfaatkan di era globalisasi, tetapi mungkin masih ada masyarakat yang belum bisa menjangkau terkait dengan penggunaan program ini karena keterbatasan kualitas jaringan seluler yang ada.

“Sebenarnya ini bisa memudahkan masyarakat, tapi mungkin ada yang terbatas dengan jaringan dan pengetahuan menggunakan teknologi, jadi sulit untuk menggunakan program ini,” jelasnya

Politikus Gerindra menerangkan kota membuat program ini agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan agar tidak harus langsing ke rumah sakit menunggu antri yang panjang.

“Pemerintah kota juga membuat program ini untuk memudahkan masyarakat dalam konsultasi kesehatan,” terangnya

Dia menambahkan, Doctor On Call ini sama seperti layanan di Puskesmas ataupun Rumah Sakit, ketika masyarakat bertanya terkait dengan gejala penyakitnya, dokter akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan diagnosa penyakitnya.

“Doctor On Call ini sama seperti layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketika pasien menelpon dokter akan mengarahkan pasien untuk mengikut anjurannya, dan jika parah dokter akan mengarahkan tim untuk segera menangani,” sebutnya.

Menurut Deni, Doctor On Call seharusnya tidak hanya beroperasi aktif pada saat pandemi saja, akan tetapi untuk sekarang juga harus lebih intens lagi. Ia berharap Doctor On Call ini tidak berjalan saat pandemi saja, tetapi harus lebih intens lagi untuk saat ini.

Dia menyampaikan, jika ini berjalan maka masyarakat yang ada di pedalaman ataupun pasien yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal di layanan kesehatan dapat memanfaatkan program ini.

“Seperti masyarakat di pedalaman, jika ini berjalan maksimal bisa membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal,” tambahnya.

Adanya Doctor On Call ini bisa membantu meringankan beban yang ada pada masyarakat pada layanan kesehatan, adapun juga dokter yang ada akan selalu siap siaga, sehingga bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada untuk masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya program ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, dan agar para dokter akan selalu siap siapa untuk bekerja maksimal melalui telpon,” tutupnya.(Adv)

POM Mini Terbakar Menyambar Atap Rumah

BATU – Mesin pengisian (BBM) pom mini milik Parmudjih Jl.Wlirang Rt.002 Rw.017 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, terbakar, Rabu (19/4/2023).

Kebakaran terjadi terjadi akibat korsleting atau hubungan singkat pada motor listrik pom mini, sehingga api dari tangki bensin merambat ke sebagian atap rumah.

” Pemilik mengalami luka bakar ringan (pasutri), laki laki mengalami luka bakar di bagian muka sebelah kiri dan bagian kedua kaki,sedangkan perempuan mengalami luka bakar di bagian kedua kaki. Keduanya di larikan ke puskesmas Bumiaji ” ungkap Santoso Wardoyo dari Damkar Kota Batu.

Kerugian akibat peristiwa ini antara lain alat pompa pengisian bensir terbakar, atap rumah / genteng dengan dimensi 7×7 meter terbakar serta pemilik pom mini mengalami luka bakar.

Penanganan yang cepat dari BPBD Kota Batu membuat api tidak sempat meluas dan langsung melakukan pendinginan api serta pembersihan darurat material rumah yang terbakar dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. (bs)

Sistem Pemilu Proposional Tertutup Lebih Dekat Kepada Demokrasi Pancasila

MALANG – Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah mengungkapkan sistem pemilu proposional tertutup lebih dekat kepada amanat dan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Hal itu diungkap Basarah saat melakukan silahturahmi dan buka bersama bersama organisasi wartawan se – Malang Raya, di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Selasa (18/4/2023).

Sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan sistem pemilu proposional tertutup didasarkan kepada hasil keputusan Kongres maupun Rakernas.

“Kedua sistem pemilu, baik itu proposional terbuka maupun proposional tertutup sejatinya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika dihubungkan dengan Demokrasi Pancasila, PDIP sejak dulu mengusulkan sistem pemilu dengan proposional tertutup yang telah sesuai dengan sila ke empat Pancasil,” tegas Ahmad Basarah.

Disebutkan undang-undang yang mengatur tentang pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik. Namun berbeda dengan pemilihan DPD RI yang peserta pemilunya adalah perseorangan.

“Selain dekat dengan ideologi Pancasila, sistem tertutup lebih dekat dengan maksud Undang-Undang Dasar. Maka seharusnya partai politik yang mempunyai otonomi untuk menugaskan kader-kadernya menjadi anggota DPR,” jelas Wakil Ketua MPR RI dari Daerah Pemilihan Malang Raya.

Ahmad Basarah menilai bahwa Pemilu legislatif dengan sistem terbuka telah menyimpan banyak masalah. Kecenderungan perilaku caleg akan menjadi individualisme, dalam satu partai mereka bisa saling bertarung habis-habisan untuk memperoleh suara. Sehingga terjadi hal-hal yang cenderung menghalalkan segala cara, baik itu black campaign hingga money politik.

“Biaya tinggi dalam kampanye politik legislatif yang tidak sebanding dengan penghasilan sebagai anggota dewan juga dapat menyebabkan kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Dr. Ahmad Basarah juga memandang  partai politik adalah alat perjuangan ideologi, maka para anggota partai seharusnya memahami ideologi partai. Menjadi kader partai harusnya memahami dan menghayati ideologi dan kemudian menjadi pedoman perilaku kader partai.

“Maka mengedepankan kader partai dalam urutan tertinggi calon legislatif merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari sebuah ideologi. Partai politik bukan seperti event organizer yang kemudian dalam waktu lima tahun akan dipakai oleh orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu,” katanya.

Ditanya tentang sidang Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan adanya keputusan perubahan sistem pemilu pada tahun 2024, Ahmad Basarah mengatakan kita harus menghormati.

“Kita harus hormati bahwa MK adalah lembaga peradilan konstitusi yang independen dan mandiri. Kita tidak boleh mencampuri apapun yang menjadi kewenangan MK, termasuk ketika mereka harus membahas dan memutuskan proses judicial review tentang sistem pemilu,” ujar Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah kembali menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap dengan segala kemungkinan hasil keputusun MK untuk sistem pemilu pada tahun 2024.

“Indonesia pernah punya preseden hukum, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan 1 tahun sebelum pemilu yaitu pada tahun 2008 tentang perubahan sistem pemilu dan tidak terjadi gejolak apa-apa.

Dalam sistem pemilu proposional terbuka, selama 10 tahun PDI P menang dalam pemilu legislatif. Tapi jika MK memutuskan sistem tertutup kami juga siap, yang kami tidak siap dan tidak terima adalah jika pemilu harus tertunda,” tandasnya.(Buang supeno/adv)

Ramadan Penuh Berkah, Yamaha Ajak Buka Puasa Bersama Konten Kreator se-Kaltim

SAMARINDA – Masih dalam suasana bulan suci Ramadan, PT. Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Main Dealer Yamaha Kaltim mengajak relasinya buka puasa bersama.

Kali ini, giliran konten kreator se-Kaltim yang terdiri dari Balikpapan dan Samarinda hadir dalam rangkaian buka puasa bersama yang bertempat di Cafe Tigris, Jl. Belatuk, Samarinda, pada Selasa (18/4/2023).

Asisten Manajer PT. STSJ, selaku main dealer Yamaha Kaktim, Efendy Ariadi menuturkan, jika buka puasa bersama ini sudah menjadi agenda tahunan.

“Alhamdulillah buka puasa bersama konten kreator ini sudah menjadi agenda tahunan Yamaha Kaltim yang selalu kami gelar setiap Ramadan,” ujar Efendi Ariadi.

Dengan adanya bukber tersebut tentunya juga menjadi ajang menjaga tali silaturahmi antara Yamaha dan konten kreator se-Kaltim yang selama ini menjadi rekanan Yamaha Kaltim.

“Dengan silaturahmi ini tentunya kami berharap kebersamaan ini tetap terjaga. Harapannya bersama konten kreator ini Yamaha makin dicintai dan selalu menjadi pilihan terbaik masyarakat,” terang Efendy.

Yamaha Kaltim sendiri membuktikan diri Makin di Depan. Cukup banyak konten kreator papan atas di Balikpapan dan Samarinda menjadi bagian pabrikan berlogo garputala ini.

Salah satu konten kreator Balikpapan, Fajri mengaku senang dengan tradisi Yamaha Kaltim dalam setiap Ramadan.

“Kami sebagai konten kreator dengan agenda bukber setiap Ramadan bersama Yamaha tentunya sangat baik. Karena kegiatan ini sekaligus menjaga silaturahmi kami sesama konten kreator di Kaltim dan tentunya juga dengan Yamaha Kaltim,” ungkapnya.

Yamaha Kaltim sendiri, bersama konten kreator seperti diungkap Efendy, dalam setiap tahunnya, selain agenda bukber Ramadan, juga ada kegiatan jalan-jalan.

“Bersama konten kreator Yamaha Kaltim, selain bukber Ramadan, kami juga ada agenda jalan-jalan setahun dua kali,” tutupnya. (*)

IKN Ditagih Sewa Mobil

Catatan Rizal Effendi

RASANYA baru pertama kali kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Jl Mulawarman, Batakan, Balikpapan mendapat aksi demo. Urusannya sangat tidak sebanding dengan tugas OIKN yang super besar bagi bangsa ini. Kantor OIKN yang rada tersembunyi itu, didemo sekelompok orang yang mengaku pengusaha atau pemilik rental mobil, Senin (17/4/2023) lalu.

Sambil berteriak dan berorasi, mereka membawa sejumlah poster ditulis tangan pakai spidol. Lalu dibentangkan di tangga kantor OIKN. Isinya meminta atau menagih biaya rental mobil yang dipakai OIKN. “Otorita IKN bayar sewa mobil kami selama 4 bulan,” begitu bunyi salah satu posternya.

Ada juga yang bernada memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN, tapi juga meminta jangan sampai merugikan masyarakat. “Kami mendukung pembangunan IKN Nusantara, tapi jangan sampai menyengsarakan rakyat dan masyarakat Kalimantan. Jangan coba bawa modal liur ke sini,” kata mereka menyindir.

Tunggakan biaya rental mobil dari OIKN, seperti dilansir TribunKaltim.co, sebesar Rp 500 juta dan baru dibayar Rp 50 juta untuk bahan bakar. Itu berlangsung sudah 4 bulan sejak Desember 2022. Mobil-mobil yang disewa itu dipergunakan untuk antar jemput tamu, staf Otorita dan keperluan lainnya.

“Kami mendukung IKN, tapi tagihan kami jangan digantung tanpa jelas kapan mau dibayar. Ini menyangkut banyak kepala teman-teman kami, apalagi mau Lebaran di mana kami membutuhkan dana untuk keperluan keluarga,” kata Umar Dhani  mewakili komunitas mobil rental, yang melakukan aksi demo.

Umar Dhani mengaku tidak mengerti dan tak habis pikir lembaga sebesar OKIN tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar sewa kendaraan. Tapi itulah yang terjadi. Sudah berbulan-bulan mobil dipakai tapi tak jelas waktu pembayarannya.

Saya mendapat kabar sudah ada dialog  pemilik rental dengan tim komunikasi OIKN. Disepakati pelunasan tagihan dilakukan setelah Lebaran. Karena perlu ada proses dan verifikasi. “Ya lumayan sudah ada kepastian, meski sebenarnya kami perlu sebelum Lebaran,” kata mereka kecut.

Kenapa sampai terjadi penunggakan pembayaran sewa mobil? Saya dengar sebenarnya pada tahun anggaran 2023 ini, OIKN sudah mendapat suntikan dana operasional dari APBN. Tapi proses pencairan dan penggunaannya ternyata  belum lancar. Maklum baru.

Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2) mengungkapkan pihaknya mengajukan anggaran Rp 650 miliar. “Tapi yang sudah disetujui Kementerian Keuangan dalam tahap pertama Rp 250 miliar. Itu untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen dan program pengembangan anggaran kawasan strategis,” jelasnya.

Meskipun sudah disetujui, tapi Bambang mengeluh karena DIPA-nya belum turun. “Kami kira sebagai institusi baru ini cukup, yang penting bagi kami jangan sampai terlalu lama organisasi ini beroperasi tanpa DIPA,”  tambahnya.

Bambang sendiri ketika aksi demo berlangsung tidak ada di Balikpapan. Dia baru pulang dari Jerman menghadiri pameran Hannover Messe 2023. Di sana, dia menandatangani  nota kesepahaman (MoU) dengan Siemens untuk berkolaborasi dalam pengembangan sektor energi pintar, kota pintar, gedung pintar, infrastruktur mobilitas cerdas, dan sistem otomasi industri cerdas di IKN.

Beberapa staf OIKN mengaku malu juga didemo urusan sewa mobil. Tapi itulah yang terjadi. “Setahu kami anggaran sudah turun, tapi proses pembayaran kepada pihak ketiga memerlukan waktu dan verifikasi. Selain masalah administrasi yang juga ribet,” katanya.

JUGA BELUM CAIR

Sebelum ada aksi demi, OIKN juga dihebohkan dengan kabar belum terbayarnya gaji pejabat dan staf OIKN berbulan-bulan. Itu diakui sendiri oleh Bambang Susantono di depan  anggota Komisi II DPR RI, awal April lalu.

“Pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di OIKN sampai sekarang belum mendapatkan gaji karena masih menunggu turunnya Perpres mengenai hak keuangan dan fasilitas staf IKN,” kata Bambang terbuka. Dia sendiri baru menerima gaji setelah 11 bulan bekerja.

Ihsan Yunus, anggota Dewan dari Fraksi PDIP mendesak Pemerintah agar segera melaksanakan pembayaran gaji kepada staf OIKN. “Zalim kita, apalagi mau Lebaran dan sangat dibutuhkan mereka,” tandasnya.

Dalam kunjungan ke lokasi IKN, Kamis (13/4) lalu, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menjawab pertanyaan wartawan berkaitan masalah gaji staf OIKN yang tertunda berbulan-bulan. “Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses,” katanya.

Tapi Mahfud tidak menjawab ketika ditanya kapan kepastian pencairan jika Perpres sudah selesai. “Ya nanti,” begitu saja jawabnya.

Pada hari yang sama, dari Depok Presiden Jokowi memberikan komentar kepada media. Dia mengungkapkan, surat soal Perpres tentang gaji pegawai OIK belum sampai ke meja kerjanya. “Ya kalau sudah sampai di meja saya, detik itu juga saya tandatangani,” tandasnya.

Presiden mengakui  proses penyusunan draft Perpres memerlukan waktu. Perlu ada hitungan matang soal besarnya angka kepada semua pegawai IKN. “Kita ini membuat Perpres, menghitung tunjangan memerlukan konsolidasi antarkementerian. Paling penting haknya tidak hilang. Nanti akan kita percepat, kemarin baru kita bicarakan,” jelasnya lagi.

Sejauh kabar yang saya peroleh, sampai Rabu (19/4) ini belum ada tanda-tanda gaji dan THR pegawai OIKN bakal cair. Padahal sudah memasuki libur Lebaran.

Berbagai pihaknya menyayangkan terjadinya kasus-kasus, yang menurunkan wibawa dan kebesaran OIKN. “Masa IKN yang digadang-gadang menjadi contoh dunia dan peradaban ternyata diusik dengan urusan gaji staf dan sewa mobil yang belum dibayar. Malu kita,” kata Asmuran, warga Balikpapan.(*)

« Previous Page — Next Page »