12 Pengembang Menyerahkan Fisik Administrasi Baru

BATU – Pengembang Perumahan Desa Mojorejo menyerahkan sertifikat Prasarana Sarana Utilitas umum PSU ke Pemkot Batu melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari  Batu di kantor sementara Kejari Batu, Jalan Bukit Berbunga, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Senin ( 29/5/2023).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batu Muhammad Bayanullah ketika dikonfirmasi membenarkan adanya Penyerahan sertifikat PSU (prasarana sarana utilitas umum) tersebut, diserahkan kepada pemerintah Kota Batu melalui mediasi tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batu.

Disebutkan sebelumnya tim JPN Kejaksaan Negeri Batu telah bertindak sebagai mediator dan berhasil mendamaikan antara pengembang perumahan dan pemerintah Desa Mojorejo, Kota Batu. Proses penyerahan sertifikat PSU tersebut disaksikan secara langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Batu, hingga menemui titik islah diantara kedua belah pihak.

“Dengan diserahkannya sertifikat PSU  kepada pemerintah Kota Batu tersebut,kita berharap proses percepatan penyerahan PSU di Kota Batu dapat segera terselesaikan,” lanjutnya.

Bayan panggilan akrab Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batu dengan audiensi  penyelesaian permasalahan terkait percepatan penyerahan PSU, yang dihadiri dirinya dan tim JPN Kejari Batu bertindak selaku mediator antara jajaran DPKP Kota Batu, dengan pemerintah Desa Mojorejo, dan pengembang perumahan di Desa Mojorejo Kota Batu.

“Dapat memberikan arahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, kedepan akan dapat diketahui bersama kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan penyerahan PSU, dan proses penyerahan PSU dapat segera rampung,” pungkasnya

Sementara itu kepala Dinas DKPP Batu Bangun Yulianto menjelaskan jumlah pengembang yang ada Batu sebanyak 104 yang sudah menyerahkan fisik administrasi 12 pengembang dan yang masih antri ada 19 pengembang.

“Kami akan teliti terlebih dahulu secara cermat persyaratan yang dimiliki pengembang yang antri, apakah sesuai dengan ketentuan ” ungkap Bangun Yulianto saat dihubungi di kantornya.

Bagaimana dengan pengembang yang melarikan diri. Ditegaskan kepada warga penghuni perumahan untuk membuat surat yang menyatakan pengembang melarikan diri.

“Silahkan warga yang tinggal di perumahan yang kondisinya ditinghal pengembangnya untuk membuat surat kepada dinas yang menyatakan bahwa pengembangnya lari. Maka status PSU nya kita proses ” pungkas Bangun. (Buang Supeno/adv )

Isran Noor Minta Ika Smada Ikut Ambil Peran Pembangunan IKN

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor meminta alumni SMA negeri 2 Samarinda ikut mengambil peran dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jangan hanya menunggu dan harus berani mengambil peran,” ujar Isran usai melantik pengurus Ika Smada masa bakti 2023 – 2028 yang dirangkai dalam acara reuni akbar Smada Samarinda di Planery Hall Sempaja Samarinda, Minggu (28/5/2023).

Isran Noor yang juga sebagai Pembina Ika Smada Samarinda merasa gembira melihat masifnya pembangunan proyek pembangunan infrastruktur. Sikap konsisten mendukung agenda besar nasional terus di tunjukkan dan Kaltim siap menjadi mitra pembangunan IKN.

Dikatakannya, jika IKN tumbuh, maka Kaltim juga ikut tumbuh dan banyak dampak positif yang akan diterima Benua Etam.

“Kita tumbuh bersama-sama. Banyak yang menanyakan terkait isu lingkungan, saya katakan bahwa, konsep pembangunan IKN akan menjadikan alam, ekologi serta lingkungan sebagai hal utama yang harus dijaga kelestariannya. Ini saya jamin, komitmen ini sudah tertuang dalam Undang-Undang IKN serta turunannya,” tegas Isaran yang juga pembina Ika Smada Samarinda ini.

Dari sisi dampak ekonomi pembangunan dengan adanya IKN, lanjut Gubernur, semakin terlihat di wilayah sekitar IKN juga semakin sibuk, pun ekonomi semakin berputar. Menurutnya, itu terlihat dari terkonfirmasinya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten PPU yang hampir mencapai 15 persen pada tahun 2022 lalu.

“Saya yakin, dampak positif ini akan menyebar ke seluruh wilayah Kaltim, bahkan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak dan berharap seluruh kabupaten/kota untuk mempersiapkan diri dan terus meningkatkan daya saing,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Umum Ika Smada Samarinda Hadi Mulyadi mengatakan Ika Smada Samarinda turut mendukung agenda besar nasional dan siap menjadi mitra pembangunan IKN.

“Kita dukung pembangunan IKN di Kaltim dan Ika Samada siap bersinergi menjadi mitra pembangunan IKN,” tegas Hadi yang juga Wakil Gubernur Kaltim ini. (hel)

DPRD Kaltim Akan Perjuangkan Penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN dan Non ASN

SAMARINDA –  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur akan memperjuangkan penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparat Negeri Sipil (ASN) dan Non ASN sesuai regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

“Ada protes terkait TPP yang berawal dari pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang akan memberikan Surat Keputusan (SK) bagi semua guru PPPK yang sampai saat ini masih belum terlaksana,” kata Puji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) reguler pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (29/05/2023).

Dikatan Puji, hal ini juga berkaitan dengan pemberian SK melakui pendaftaran dan tes yang dilakukan guru swasta ataupun negeri. Namun masalahnya tidak semua guru  negeri atau swasta terdaftar, padahal mereka ada yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun.

Dirinya juga menambahkan guru PPPK   dibayar dari keuangan daerah yang sampai saat ini masih terkendala yang akan di bahas lebih lanjut pada rapat khusus 5 Mei mendatang untuk menyuguhkan data sebenarnya.

Puji berharap akan ada mediasi dari BKD dan Dinas Pendidikan termasuk dari PGRI untuk membuat regulasi yang dimana regulasi itu antara pemerintah dan forum.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Yekti Utami mengatakan terdapat seribu lebih guru yang akan di berikan TPP. Non ASN dikatakan menginginkan adanya penambahan setara dengan yang PNS. Kewenangan ini diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Untuk guru jumlahnya 1.192 orang di tambah 755 orang yang sesuai untuk diberikan TPP,” ucap Utami.

Dikatakan, TPP yang akan dibayarkan  bersumber dari  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang besarannya sesuai anggaran di Provinsi Kaltim. (ajeng)

Agus : Angaran Pokir Bisa untuk Suport Sektor Pertanian

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Agusriansyah Ridwan mengatakan, untuk mendukung kemajuan sektor pertanian dan meningkatkan perekonomian petani, anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) bisa diarahkan ke sektor pertanian.

“Terutama infrastruktur pertanian, meski sektor lain juga tetap diakomodir,” kata Agusriansyah Ridwan, Senin (29/5/2023).

Ia sepakat terkait anggaran pokir dewan bisa untuk mensuport sektor pertanian, seseuai daerah pemilihan. Langkah ini sangat tepat, karena selain bisa langsung dirasakan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satu contohnya di sektor pertanian maupun kesehatan.

Dia mengaku setuju dan sependapat dengan pemerintah, jika alokasi anggaran Pokir dewan untuk mensuport masyarakat di sektor pertanian atau kesehatan. Sehingga masyarakat bisa lebih meningkat kesejahteraanya jika memperoleh suport dari anggaran pokir tersebut.

“Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Pertanian memang mempunyai Mandatorium Standing untuk presentasenya yang sesuai dengan amanah pemerintah pusat, kita akan Support,” ujarnya,

Agusriansyah memaparkan diperlukan grand desain bagaimana membuat identifikasi permasalahan infrastruktur mulai dari jalan usaha tani, irigasi, bibit sampai pemberian alat bantu usaha tani bisa tetap sasaran  sebagai daya dukung pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Timur.  Pemetaan terkait anggaran harus juga disiapkan baik melalui APBD, Dana CSR maupun melalui APBD Provinsi.

Terkait pemasaran menurutnya, penguatan dari sektor internal dengan menggandeng berbagai pihak. Baik pemerintah maupun swasta (perusahaan) sangat diperlukan guna membantu para petani memasarkan hasil pertaniannya.

“Harusnya sudah mulai dilakukan komunikasi dengan daerah lain (Kabupaten/Provinsi) yang masih kekurangan beras. Sehingga nantinya pemasaran hasil produksi pertanian bisa terjamin setiap panen dan petani tidak mengalami kesulitan menjual produknya,” katanya. (adv)

Gubernur Kaltim Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Tahfidz Quran

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan peletakan batu pertama ini awal dimulainya pembangunan rumah Tahfidz Quran Ar-Rasyidin di kawasan  Masjid Besar Ar-Rasyidin, Jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda, Minggu (28/5/2023)

Gubernur Isran Noor mengapresiasi rencana pembangunan tersebut. Kehadiran Rumah Tahfidz  Qur’an ini  diharapkan dapat membentuk insan muda yang berakhlak dan memahami serta mengamalkan Al Qur’an.

” Semoga membawa berkah,” ucap Gubernur Isran Noor di hadapan Pengurus Yayasan Masjid Ar-Rasyidin Loa Bakung Samarinda.

Menurut Isran, sumber ilmu adalah Al Qur’an. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup dunia, maka mesti berilmu. Kemudian, siapa menghendaki  kebahagiaan akhirat, maka juga harus berilmu.

“Di sini sumber atau tempat anak cucu kita mencari ilmu. Maka mesti kita support semaksimal mungkin. Sebagai wadah generasi penerus bangsa dalam mendukung SDM atau kota penyangga IKN,” pesannya.

Ketua Yayasan Masjid Ar-Rasyidin Mubarok Loa Bakung Samarinda H Moh Yusuf mengatakan pembangunan Rumah Tahfidz Qur’an dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat Loa Bakung dan sekitarnya yang Rabban.

Untuk itu, sebagai tahap awal pembangunannya diselenggarakan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Tahfidz Qur’an dan TK/TPA Ar-Rasyidin.

Luas lahan rumah tahfidz ini 840 m2. Rumah tahfidz didesain dua lantai. Masing-masing lantai pertama 400 m2, lantai kedua  400 m2. Rencana pembiayaan mencapai Rp3,3 miliar. (adv)

« Previous Page — Next Page »