Pemerintah Diminta Percepat Pulihkan Perekonomian Masyarakat

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta fokus mempercepat pemulihan ekonomi. Sehingga pelaku usaha kembali bergairah melakukan usahanya dengan baik dan perekomian di Kutim meningkat.

“Jika pelaku ekonomi bergairah dan semangat, tentunya menjadi salah satu indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga makin meningkat,” kata anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan.

Selain itu ujar politisi Partai Gerindara ini, Pemkab Kutim juga bisa meningkatkan produk unggulan yang memiliki daya saing. Sehingga dalam memasarkan produk lokal, bisa bersaing dengan baik di pasaran.

“Apabila mampu menciptakan produk unggulan yang memadadi, diharapkan menjadi pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Setelah dilanda wabah covid-19 beberapa waktu lalu, sudah saatnya masyarakat dan pelaku ekonomomi bangki kembali. Dilakukan berbagai upaya, agar perekonomian masyarakat kembali bergairah.

Menurutnya, bazar UMKM (Usaha Mikri Kecil dan Menengah yang dilakukan di berbagai tempat beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya pemerintah menggairakan perkonomian masyarakat. Ini harus terus didorong, agar perekonomian masyarakat bisa membaik.

Seperti diketahui, Pemkab Kutim telah melakukan roadshow bazar UMKM di sejumlah lokasi. Baik di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Wahau dan lainnya.

Langkah ini dimaksudkan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di daerah ini. “Kami minta pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam bazar tersebut, sehingga perekonomian masyarakat Kutim juga bangkit. Jangan UMKM luar Kutim yang diikutsertakan. Dikhawatirkan justru menjadi keemburuan sosial di tengah masyarakat,” ujar Novel. (adv)

Perusahaan Diminta Berkolaborasi Perbaiki Jalan Rusak

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim, Yosef Udau meminta Pemkab Kutim menggandeng perusahaan kelapa sawit atau tambang yang beroperasi di Kutim, untuk ikut peduli memperbaiki jalan penghubung. Baik jalan kabupaten, jalan desa atau paling tidak jalan yang berhubungan atau rutin dilalui kendaraan perusahaan.

“Pemerintah juga tidak bisa disalahkan jika melihat kondisi jalan rusak. Sebab, yang melintasi jalan dan beroperasi di situ tidak hanya masyarakat melainkan ada juga perusahaan yang memanfaatkan pengangkutan hasil produksi mereka. Kita minta perusahaan bisa menyalurkan CSR-nya untuk masyarakat kita. Jika jalan rusak, hendaknya diperbaiki sama-sama,” ujarnya.

Yosef mengakui, perusahaan di Kutim bukan tidak pernah melakukan perbaikan jalan, hanya saja menurut dia belum maksimal. Sehingga diperlukan kolaborasi yang baik, terutama memelihara jalan agar nyaman dilintasi dan nyaman untuk semuanya.

“Jadi mari kita bersama membangun Kutim ini agar lebih baik. Mati kita berkolaborasi dalam membangun jalan ini,” tandasnya.

Sekedar diketahui, kondisi jalan lintas kecamatan di Kutim tidak semua aspal sehingga mudah rusak saat dilintasi kendaraan. Apalagi curah hujan yang meningkat jadi penyebab banyak jalan yang butuh penanganan.

Dijelaskan, tekstur tanah yang labil di sebagian wilayah Kutim, sehingga dalam proses pemeliharaan itu tidak bertahan lama akan rusak kembali. Tapi setidaknya dapat dipakai menjadi akses jalan masyarakat.

Proses pembangunan di daerah ini tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Perusahaan yang beroperasi di sini (Kutim) juga harus ikut berpartisipasi untuk membangun kondisi jalan yang sering dilintasi.

“Apabila kita semua berkolaborasi, tentunya Kutim akan makin maju. Kondusifitas yang baik selama ini, hendaknya dijaga dengan baik,” (adv)

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Perlu Ditingkatkan

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Siang Geah  meminta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebab, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara baik.

Salah satunya pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin yang hanya menyentuh sekitar 45,50 persen. Ini harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga ke depannya pelayanan kesehatan masyarakat miskin bisa lebih ditingkatkan lagi.

Sementara cakupan pemberian makan siang ASI pada usia anak 6 sampai 24 bulan keluarga miskin hanya 2,45 persen. Selain itu, sumber daya kesehatan, keadaan lingkungan dan pembiayaan kesehatan juga belum memenuhi standar peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

“Kita harapkan tahun 2023 ini sudah menjadi lebih baik lagi dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, sektor yang satu ini juga menjadi pantauan pemerintah pusat,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Terkait pelayanan aspek umu, seperti pelayanan telekominikasi, Siang juga menilai belum maksimal tahun lalu. Pihaknya berharap, tahun ini bisa meningkat lagi, lantaran jika dilihat dari segi anggaran Kutim tidak sedikit pendapatan daerah yang dipatok melalui APBD.

“Selama ini masih ada sebagian kawasan di pedesaan yang mengalami blank spot. Hal ini harus kita genjot, agar semua desa melek teknologi informasi,” ujar Siang Geah.

Dikatakan, terdapat sekitar 30 desa dari 135 desa atau sebesar 21,58 persen berstatus blank spot. Dan 78,42 persen telah mencakup lain dengan komunikasi penggunaan telepon seluler dan jaringan internet.

Kemudian pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar menjalankan program-program pelayanan dasar, sesuai standar pelayanan maksimal seperti penuntasan kemiskinan, pembangunan sektor kesehatan masyarakat dan lainnya.

Menurut Siang, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2018 pasal 20, disebutkan jika pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM (Standar Pelayanan Maksimal) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai dengan pasal 10, akan dijatuhi sanksi administratif. “Terkiat hal ini kami berharap program standar pelayanan maksimal, hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara baik,” kata Siang. (adv)

Joni Imbau Masyarakat dan Pemerintah Bantu UMKM Lokal

SANGATTA – Guna memberdayakan perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro Keil dan Menengah), masyarakat dimbau untuk membantunya. Demikian juga peran pemerintah juga harus ditingkatkan, agar ekonomi bisa bangkat setelah dilanda Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Untuk masyarakat, saya imbau membeli produk lokal sehinga pelaku UMKM bisa kembali bangkat. Tidak usah muluk-muluk, jika kita semua membeli produk jajanan lokal, diharapkan pelaku UMKM bisa bergairah dalam berusaha,” kata Ketua DPRD Kutim H Joni.

Menurut pengamatannya dan informasi dari berbagai pihak, sebagian pelaku UMKM di Kutim kini terkikis, akibat kondisi ekonomi yang memprihatinkan akibat covid-19 yang lalu. Selain itu juga lantaran kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Guna mengatasi hal ini, salah satu solusinya adalah, kita membeli produk mereka. Kemudian harus ada kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kualitas SDM, agar bisa bangkit kembali,” ungkap Joni.

Dikatakan, ke depannya persaingan pasti lebih ketat dari para kompetitor. Untuk itu, keberadaan UMKM juga perlu pembinaan dari pemerintah setempat.

Ketika Pemkab Kutim melakukan roadshow untuk menggelar bazar yang melibatkan UMKM, tentunya membawa angin segar bagi pelaku UMKM.

“Saya berharap, UMKM lokal diproriotaskan untuk diikutsertakan dalam bazar tersebut. Sehingga gairah berusaha bisa kembali meningkat dan perekonomian masyarakat juga menggeliat lagi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutim ini. (adv)

Pustakawan se Kaltim Perdalam Inlislite versi 3.2, dan Tinjauan versi 4.0

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan sosialisasi aplikasi Inlislite versi 3,2 dan ditinjau versi 4,0  di Hotel Verona Samarinda. Selasa (20/6/2023).

Kepala DPK Kaltim H. Muhammad Syafranuddin mewakili Gubernur Kalimantan Timur melalui zoom metting menyampaikan kegiatan dimaksudkan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pengelola perpustakaan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kegiatan ini diikuti 30 peserta utusan dari pengelolaan perpustakaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten kota dan beberapa perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.

Gubernur mengakui, tantangan yang dohadapi saat ini sangat berat untuk menumbuh kembangkan budaya baca pada masyarakat. Namun demikian,  tidak boleh patah semangat dan harus tetap berusaha untuk mencari kiat-kiat baru menggunakan layanan aplikasi perpustakaan guna meningkatkan minat dan kebiasaan membaca pada masyarakat .

Gubenur mengajak untuk terus mendukung upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan aplikasi Inlislite. Ia berharap perpustakaan bisa menjadi i sumber daya yang tak ternilai bagi kemajuan masyarakat  dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif.

Sementara itu Kepala Bidang Layanan DKP Kaltim Hj.E. Mustika Wati secara terpisah menyampaikan aplikasi ini selalu mengalami pengembangan sehingga harus di informasinya ke pengelola perpustakaan. Ke depan akan menggunakan Inlislite versi 4.0, sehingga perlu dilakukan tinjauan mengenai kelemahan dan kelebihannya atau perubahan pada  fitur.

Peserta sosialisasi aplikasi Inlislite versi 3.2 dan tinjauan versi 4.0 yang hadir antara lain utusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Balikpapan, DPK Kota Samarinda, DPK Kota Bontang, DPK Kabupaten Paser, DPK kabupaten Berau, DPK Kabupaten Penajam Paser Utara, perpustakaan sekolah antara lain Perpustakaan SMP Aminah Syukur, SMPN 11 Samarinda, SMAN 16 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMPN 5 Samarinda, SMAN 10 Samarinda, SMPN 22 Samarinda, SMPN 19 Samarinda, SMKN 2 Samarinda, SMAN 9 Samarinda, SMAN 2 Berau, SMKN 2 Berau, SMAIT Ash Shohwah Kabupaten Berau, dan Perpustakaan Universitas 17 Agustus Samarinda. (adv dpk kaltim)

« Previous Page — Next Page »