Pesawat Wings Air Layani Rute Balikpapan – Melak

SENDAWAR – Penantian warga Kabupaten Kubar terhadap layanan transportasi udara akhirnya berakhir dengan beroperasinya Wings Air ATR-72 yang akan melayani rute Balikpapan – Melak (PP). Pesawat yang tergabung dalam group Lion Air ini akan melayani penerbangan dua kali dalam seminggu yaitu Senin dan Jumat.

“Walaupun masih seminggu dua kali jadwalnya (Senin dan Jumat) jika animo penumpang dari Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu  cukup banyak tentu akan dipertibangkan penambahan jadwal,” kata Bupati Kutai Barat FX Yapan saat menyambut kedatangan  Wins Air yang mendarat di Bandara Melalan Sendawar, (senin19/6/2023).

Dikatakan FX Yapan, adanya penerbangan Wings Air ini mempermudah transportasi masyarakat Kutai Barat. Pengaruhnya akan sangat besar karena masyarakat bisa berurusan tepat waktu, singkat dan bisa mengangkat sektor ekonomo, pariwisata dan bidang lainnya.

“Sejumlah perusahaan di Kubar saat ini juga sangat memerlukan transportasi cepat ke Balikpapan dan Samarinda,” tegas  Yapan.

Direktur Operasi Wings Air, Capten Fitzgerald Julian Rahman turut bersama kedatangan pesawat Wings Air yang mendarat di Bandara Melalan yang datang dari Kota Balikpapan disambut langsung Bupati Kutai Barat , Ketua DPRD Kubar Ridwai, Kapolres Kubar AKBP Heri Rusyaman, Wakapolres Kubar Kompol I Gde Dharma Suyasa , Kepala UPBU Melalan Indra Rohman, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar Sahadi SHut, serta para Kepala Dinas/Badan dilingkup Pemkab Kubar.

“Jika kebutuhan tinggi tidak menutup kemungkinan Wings Air akan menambah adwal menjadi setiap hari,” kata Fitzgerald Julian Rahman.

Sementara Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Melalan Kutai Barat, Indra Rohman menjelaskan, penerbangan Wings Air dengan sistem blocking seat oleh sejumlah perusahaan yang ada di Kubar dan Pemkab Kubar. Maskapai Wings Air yang menyediakan memastikan penerbangan di Bandara Melalan tidak mengalami kerugian.

Sistem blocking seat atau sistem pemesanan tiket terlebih dahulu (deposit) oleh perusahaan di Kubar bersama Pemkab Kubar diperlukan agar pesawat layak terbang. Namun tak berarti tidak ada kursi untuk masyarakat umum.

Dia menjelaskan, Wing Air akan mengudara di Bumi Tanaa Purai Ngeriman menggunakan pesawat jenis ATR-72 dengan kapasitas 72 seat (kursi). Namun, kondisi runway Bandara Melalan hanya mencapai panjang 1.300 meter, maka dipastikan setiap keberangkatan memuat 65 seat.

“Keberhasilan Bandara Melalan kembali diterbangi armada pesawat pada 2023 ini, berkat kerjasama dengan Pemkab Kubar yang mengkoordinir perusahaan se-Kubar (tambang dan perkebunan sawit) melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kubar,” ucapnya.

Masyarakat yang melakukan penerbangan bersama Wings Air dari Bandara Melalan juga bisa connecting flight atau penerbangan transit ke daerah lainnya. Misalnya jika akan bepergian ke Jakarta, maka penunpang dari Bandara Melalan akan transit terlebih dahulu di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan melanjutkan dengan pesawat grup Lion Air lainnya.

Indra Rohman mengatakan pengusaha tambang batubara maupun kelapa sawit sangat terbantu dengan adanya penerbangan ini. Hal ini telihat dari jumlah penumpang dari Balikpapan pada penerbangan perdana yang berjumlah 49 orang. Sementara keberangkatan dari Melak ke Balikpapan mencapai 41 penumpang.

“Mudah mudahan ini menjadi titik awal dan pelayanan bandara akan terus ditingkatkan agar transportasi udara menjadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Indra Rohman. (arf).

Bupati Paser Minta Apdesi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

BALI – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah yang mempunyai potensi wisata.

Hal itu disampaikan Bupati dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali sejak 19 sampai 21 Juni 2023.

Bimtek yang diikuti kepala desa, perangkat desa, tokoh Perempuan, tokoh adat dan masyarakat itu diharapkan mampu menyelaraskan sesuai dengan program Visi Paser Mas (Maju, Adil dan Sejahtera)

“Partisipasi masyarakat terhadap potensi desa dinilai bisa membuka wawasan dan pikiran memajukan perekonomian di masing-masing desa,” ucapnya.

Keberhasilan pembangunan, lanjut Bupati, hanya akan dapat terwujud apabila terjalin hubungan kerja sama yang harmonis serta partisipasi segenap komponen masyarakat.

“Semoga bisa menjadi pemicu desa menggali potensi yang berdampak peningkatan ekonomi daerah, tidak hanya desa yang saat ini hadir saja, namun juga bagi seluruh desa di Kabupaten Paser,” kata Bupati.

Senada, Sekretaris Daerah Paser, Katsul Wijaya menyebut bimtek seperti ini sebagai bagian untuk melengkapi pemahaman mengenai pengembangan pembangunan kepariwisataan.

“Pemkab Paser juga mendukung pengembangan pariwisata dengan terus membenahi sektor infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kendala di desa,” kata Katsul. (yun/adv)

Angkasa Jaya Djoerani:  Pers Pegang Peran Penting Dalam Dunia Politik

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan pers atau media massa memegang peranan penting dalam dunia politik khususnya menciptakan ilkim demokrasi di Indonesia yang damai dengan memberitakan secara berimbang.

Insan pers dan politik menjadi dua instrumen yang saling membutuhkan dan menguntungkan dalam menjalkan fungsi pokoknya menyalurkan dan menyuarakan aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah.

Menurutnya, selayaknya pemangku kepentingan, aparat pemerintah dapat menyosialisasikan kebijakan dalam mendukung program pemerintah dan transparan menginformasikan agenda dan program kerja pemerintah kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa.

“Pers juga memiliki peran penting dalam dunia politik. Berpolitik itu suatu hal yang menarik untuk saling merangkul,” ungkap pria yang akrab disapa Angkasa saat diskusi bersama rekan wartawan di Cafe Moera Eatry Samarinda, Minggu (18/6/2023) malam.

Dirinya menjelaskan, pers memiliki kekuatan dalam pengawalan dan keterbukaan informasi publik pemerintah dalam menjalakan program pembangunan. Oleh karenanya pers hadir dengan perspektif yang jernih, objektif dan independen.

“Pers itu sebagai ujung tombak penyelenggara pembangunan daerah, jadi teman-teman wartawan patut serius di pers,” ucapnya.

Ia  mengapresiasi banyak anak muda yang menjadi wartawan saat ini dan mendorong seluruh generasi milenial untuk berkecimpung dan menekuni profesi sebagai wartawan profesional.

“Politik itu ibarat pedang yang akan tumpul jika tanpa media, karena media massa menjadi bagian dari komunikasi politik,” ucapnya mengingatkan.

Angkasa mengharapkan pemberitaan di media massa turur berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, menangkal berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Selain itu juga dapat menghubungkan masyarakt dalam merespon situasi sosial saat ini. (ajeng)

Pemerintah Diminta Tetap Perhatikan Sektor Pertanian

SANGATTA – Meski Kutim dikenal sebagai batubara dan kelapa sawit, namun sektor pertanian juga harus diperhatikan dengan baik. Pemerintah tetap diminta untuk memberikan perhatian lebih pada sektor yang satu ini.

“Lahan produksi padi hendaknya diperhatikan dengan baik. Setidaknya, untuk kawasan yang memiliki potensi yang mampu menghasilkan padi sawah, ditunjang dengan pengairan yang memadai,” kata anggota anggota DPRD Kutim David Rante.

Jika lahan persawahan ditunjang dengan pengairan atau irigasi yang baik, dia optimis akan mampu menghasikan padi sawah yang maksimal pula. Setidaknya bisa panen dua kali dalam setahun, apabila pengairan dan sarana lainnya diperhatikan dengan baik.

Menurutnya, lahan padi sawah di Kutim seharusnya tidak hanya tadah hujan semata. Namun sudah ditunjang dengan irigasi seperti di Jawa maupun Sulawesi, sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal.

Selain pengairan yang memadai, infrastruktur jalan pertanian juga diperbaiki dengan baik. Dia berharap pemerintah bisa menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terlebih terkait anggaran, saat ini tidka menjadi persoalan berarti untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Sebab, dana yang dimiliki Kutim cukup besar dibanding beberapa tahun lalu.

Kemudian untuk menunjang sektor pertanian dengan mudah, diperlukan peralatan dan teknologi yang memadai. Jika sektor pertanian memanfaatkan teknologi dan peralatan yang modern, Daid Rante optivis, hasil padi sawah di Kutim akan melimpah. Bahkan di daerah tertentu bisa surplus dan dapat memasok ke daerah lainnya.

“Tidak menutup kemungkinan, ketergantungan beras dari luar yang selama ini dilakukan, bisa berkurang. Atau suatu saat Kutim bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri untuk masyarakat,” katanya. (adv)

Setahun di Kutim, Naker Wajib Urus KTP-El

SANGATTA – Masyarakat yang bermukim di Kutim dan sudah bekerja setidaknya satu tahun, wajib mengurus surat administrasi kependudukan di daerah ini. Perusahaan yang menampung tenaga kerja (naker), wajib memfasilitasinya untuk mengurusnya.

“Jjika ada warga luar Kutim yang bekerja di sini (Kutim) dan sudah setahun bekerja di sebuah perusahaan, wajib untuk mengurus KTP-El (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Hal ini sebagai salah satu upaya tertib administrasi kependudukan,” kata Ketua DPRD Kutim Joni, (Senin, 19/6/2023).

Pengurusan KTP elektronik bagi pekerja di Kutim ini, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 atas perubahan Perda nomor 7 tahun 2011, tentang penyelenggaraaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kutai Timur (Kutim).

Sebelumnya, Joni bersama sejumlah anggota DPRD lainnya telah melakukan sosialisasi Perda tersebut ke masyarakat di Kecamatan Bengalon. Langkah ini dimaksudkan, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, terkait Perda yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan di Kutim.

Khusus untuk KTP dan ketenagkeraan juga sudah diatur secara khusus, yakni Perda nmor 1 tahun 2022, tentang KTP dan Penyelenggaraaan Ketenagakerjaan. “Dalam Perda itu disebutkan, bahwa pekerja yang sudah bekerja selama setahun, wajib mengurus KTP yang beralamat di Kutim,” tandas Joni.

Guna menertibkan masalah ini, instansi teknis seperti Satpol Pamong Praja (PP), bisa melakukan yustisi suatu saat. Terutama bagi masyarakat yang sudah bermukim di Kutim setahun, namun tidak memiliki KTP Kutim.

Melalui operasti yustisi tersebut, ujar Joni, diharapkan bisa diketahui masyarakat yang telah bekerja di Kutim selema setahun, namun belum memiliki KTP Kutim. Terkait hal ini,, perusahaan juga diminta untuk memfasilitasi secara aktif, sehingga sama-sama memberikan keuntungan bagi daerah ini. (adv)

« Previous Page — Next Page »