Perpustakaan Untag Samarinda Berbasis Digital

SAMARINDA – Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda telah menggunakan sistem berbasis digital. Seperti menyediakan berbagai e-book dan konektivitas antara anggota perpustakaannya dengan buku yang dipinjam.

Menurut Staf Unit Pengolahan Koleksi Perpustakaan Untag Samarinda, Andi Ferawati Mappatunru, sejak menggunakan sistem layanan digitalisasi, koleksi buku-buku lebih aman. Meskipun telah menggunakan layanan digitalisasi, tetap saja masih ada beberapa mahasiswa yang lupa mengembalikan buku perpustakaan melebihi waktu yang ditentukan. Sehingga, pihaknya harus menerapkan sanksi berupa denda.

“Selama kita menggunakan data digital ini, semua kembali. Selain itu, mahasiswa sendiri seperti sudah sadar diri. Jadi rata-rata pengembalian tepat waktu,”akunya.

Diakuinya, ada buku yang dipinjam mahasiswa tidak kembali. Ini terjadi saat masih “diberlakukan peminjaman bebas pinjam atau bebas pustaka. Perpustakaan juga belum menggunakan data digital yang belum terkoneksi dengan mahasiswa.

Ia menjelaskan, peminjaman buku maksimal 3 buah selama seminggu dengan 3 kali perpanjangan. Jika melewati batas itu, maka dikenakan sanksi.

Karena buku itu eksemplarnya tidak banyak, ditakutkan ada juga yang ingin meminjam,”tandasnya.

Apabila mahasiswa menghilangkan buku tersebut, maka mahasiswa wajib mengganti dengan judul yang sama atau biasanya mereka mengganti uang seharga buku atau mengganti dengan buku yang dibutuhkan.(adv-dpk kaltim)

Perpustakaan Balikpapan Miliki 126 Ribu Judul Buku

BALIKPAPAN – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispursip)  Kota Balikpapan menyediakan buku fisik dan bentuk digital. Di Perpustakaan daerah Balikpapan koleksi bukunya ada yang bentuk fisik dan juga digital atau E-book.

Kepala Bidang Perpustakaan Dispursip Kota Balikpapan, Kartini menjelaskan, untuk  bentuk fisik jumlah koleksi buku di perpustakaan Balikpapan mencapai 108 ribu judul. Sementara untuk yang E-book jumlah koleksi bukunya sekarang ini mencapai 18 ribu judul.

“Jadi total keseluruhan koleksi buku kita ada 126 ribu judul semua disiplin ilmu. Tersedia juga surat kabar bentuk fisik dan digital,”ujarnya.

Kartini berharap tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan terus meningkat. Terlebih fasilitas yang tersedia di perpustakaan juga kian lengkap.

“Fasilitas kami lumayan lengkap. Di sini juga ada ruang multimedianya, ada sekitar 16 komputer yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung,”tutupnya.(adv-dpk kaltim)

SDN 013 Balikpapan Terus Tingkatkan Kualitas Perpustakaan

BALIKPAPAN – SD Negeri 013 Kecamatan Balikpapan Kota terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan minat baca murid di sekolah di perpustakaan miliknya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyediakan berbagai sumber referensi dan bahan pustaka melalui koleksi buku-buku yang berguna dan sesuai dengan kurikulum pada saat ini.

Staf Perpustakaan SDN 013 Kecamatan Balikpapan Kota, Fatimah mengatakan, murid yang tengah mencari materi terkait pelajaran tertentu dapat ke perpustakaan untuk menemukannya. Sebab murid dituntut untuk aktif mencari bahan pustaka sendiri. Terlebih saat mereka diminta guru untuk berdiskusi dan mempresentasikan materi di kelas.

“Buku-buku yang ada di perpustakaan dapat menjadi referensi mereka,” kata Fatimah.

Adanya perpustakaam ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca murid mengingat pentingnya perpustakaan. Ia bersyukur minat baca murid di sini, sangat bagus sekali, dan untuk syarat meminjam buku pun sangat mudah, cukup mengisi buku daftar yang telah disediakan.

Ia menjelaskan, perpustakaan tidak semata-mata menjadi sarana belajar dan pusat informasi bagi para murid sekolah, melainkan juga memiliki fungsi rekreatif yaitu bebas, santai dan menyenangkan. Di perpustakaan juga  tersedia buku-buku  bacaan menarik sebagai hiburan murid yang mengunjunginya. Mereka dapat berkunjung mencari bacaan dikala jam kosong pelajaran atau waktu istirahat.Perpustakaan harus tetap mempertahankan dan mengutamakan mutu bacaan.

“Dengan demikian, buku-buku yang tersedia dapat memberikan hal positif pada pembacanya,” katanya.

Ia menambahkan, perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting untuk perkembangan murid dan penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saat ini buku perpustakaan SDN 013 Balikpapan Kota mencapai 1.000 koleksi buku. (adv-dpk kaltim)

Bupati Paser dan Kemenag RI Teken Kerja Sama

JAKARTA – Bupati Paser dr.Fahmi melakukan penandatangan Mou dengan Kementerian Agama RI sebagai tanda terjalinnya kerja sama terkait pelepasan hak tanah untuk pengembangan pendidikan di Paser, di Kantor Kementrian Agama RI Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Fahmi Fadli menyampaikan, MoU ini merupakan upaya Pemkab Paser mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Paser.  Ia juga mengucapkan terimakasih serta kebanggaan Pemkab Paser bisa melanjutkan kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dikatakan, pengembangan dunia pendidikan terutama di Paser dan MAN Insan Cendekia Paser merupakan adalah wujud dari perjuangan bersama antara Pemkab Paser dan Kementerian Agama Paser untuk menghadirkan sekolah unggulan berbasis agama Islam yang berkualitas. Pada tahun 2013 Paser ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan MAN Insan Cendekia yang sebelumnya bersaing dengan Kota Samarinda.

“Atas kerjasama yang baik antara Pemkab Paser, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim dan Kementerian Agama RI, MAN Insan Cendekia Paser berhasil dibangun di Desa Sempulang dengan luas tanah kurang lebih 14,3 Hektar yang merupakan tanah hibah dari Pemkab Paser,” kata Bupati disela-sela kegiatan.

Disampaikan, MAN IC berdiri diatas lahan seluas 14 hektar, namun komitmen dari Pemkab Paser bahwa akan ditambah kembali menjadi 20 hektar. Hal tersebut dilakukan pasalnya telah terpakai oleh SMAN 2 Tanah Grogot. Pada sebelumnya ditahun 2012 lalu awalnya lahan MAN IC akan di bangun Madrasah bertaraf Internasional, namun seiring waktu rencana ini itu dibatalkan, untuk itu Pemkab Paser berpikir jika sebagian lahan di bangunkan SMA 2, ternyata jadilah MAN IC ini.

“Jadi ada tanah yang terpakai oleh SMAN 2 oleh karena itu kami berkomitmen yang tadinya lahan 14 hektar akan kami jadikan 20 hektar,” jelasnya.

Keinginan tersebut kata Bupati Paser semua telah tertuang didalam MoU yang akan ditandatangani ini. Jika berbicara SMA/SMK saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan MAN IC ada di pusat. Pemkab Paser  juga harus berpikir logis bahwa, anak-anaknya yang bersekolah tentunya dari Kabupaten Paser.

“Ini sangat menguntungkan juga bagi kami yang ada di Paser, dan di harapkan permasalahan lahan ini harus segera diselesaikan, semoga saja apa yang telah disepakati bersama bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Bupati Paser berharap di tahun 2024 mendatang apa yang telah disepakati, ada penambahan lahan menjadi 20 hektar, dan penambahan pagar, listrik DSB bisa direalisasikan di tahun 2024.

“Hal ini menjadi salah satu bentuk perhatian kami pada dunia pendidikan, meskipun bukan kewenangan kami, tapi usernya kami yang menangani,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Kemenag Paser Maslekhan mengapresiasi MoU yang dilakukan Pemkab Paser dengan Kemenag RI ini ,tentunya hal tersebut sangat baik karena telah ada komitmen dari awal pada Mou pertama kali yakni pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan lahan yang siap bangun. Kemudian dari kementrian agama hanya membangun gedung sarana pendidikan saja, kalau segala sesuatunya itu pemerintah daerah oleh karena itu MAN IC dapat berdiri di Kabupaten Paser karena adanya kesanggupan dari pemerintah daerah.

“Saat ini telah ada MoU kembali terkait penambahan lahan dan tentunya hal ini sangat baik sekali, karena Pemkab Paser dari awal ingin adanya sekolah unggulan berbasis agama Islam yang berkualitas,” katanya. (adv)

Bankaltimtara v Andi Harun

Catatan Rizal Effendi

TAMPAKNYA ada suasana tak nyaman antara Bankaltimtara dengan Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun. Ramai di ruang publik tersiar kabar Andi Harun mengancam akan memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkot Samarinda ke bank lain. Alasannya, soal kecilnya  keuntungan yang diterima dari Bankaltimtara.

“Konteksnya soal bank mana yang dapat memberikan nilai atau keuntungan lebih tinggi. Jika Bankaltimtara dapat memenuhi layanan seperti bank lain, maka rekening Pemkot tetap di sana,” kata Andi Harun kepada wartawan.

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Sesuai dengan petunjuk, RKUD sifatnya single rekening. Pemda tidak dibolehkan membuka lebih dari satu rekening. Jika sudah ditetapkan di Bankaltimtara seperti sekarang ini, maka tidak boleh lagi membuka RKUD di bank lain. Kecuali hengkang dari Bankaltimtara seperti yang mau dilakukan Pemkot Samarinda.

Menurut Andi Harun, keputusannya soal pemindahan itu belum final. Masih dilakukan pembahasan. “Saya sudah minta kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) beserta asisten untuk membahas lebih teknis sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Tidak terungkap ada alasan lain. Tapi banyak pihak menilai pasti ada sesuatu yang tidak mengenakkan, sehingga Wali Kota Samarinda itu uring-uringan. Karena itu, ada yang menyarankan agar kedua pihak duduk bersama untuk membicarakan masalah yang terjadi.

“Saran saya sebaiknya Dirut Bankaltimtara Pak Yamin menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kalau hal pokoknya soal besaran jasa giro, ya dibicarakan. Kan tak masalah kalau itu dibahas oleh direksi dengan pemegang saham,” kata Nidya Listiyono, ketua Komisi II DPRD Kaltim kepada Niaga Asia beberapa waktu lalu.

Pemkot Samarinda memang salah satu dari 17 daerah pemegang saham Bankaltimtara. Kalau tidak ada perubahan atau penyetoran modal baru, Pemkot Samarinda berada di urutan ke-16. Pemegang saham terbesar adalah Pemprov Kaltim, menyusul Pemkab Kukar, Berau, dan Bulungan. Pemprov Kaltara, pendatang baru hanya di urutan ke-5 dan menyusul Pemkot Balikpapan.

Data akhir tahun 2020 menunjukkan setoran modal Pemkot Samarinda hanya sekitar Rp50 miliar atau 1,45 persen dari total modal yang disetor. Sedang Pemprov Kaltim mencapai Rp1,3 triliun atau sekitar 38 persen. Di atas Samarinda ada Pemkab PPU di urutan ke-15 dengan modal disetor Rp57,6 miliar atau sekitar 1,67 persen.

Ada 8 pemerintah daerah yang penyertaan modalnya di atas Rp 100 miliar. Selain Pemprov Kaltim, juga Kukar hampir Rp 500 miliar, Berau lebih Rp 300 miliar, Bulungan Rp 250 miliar, Kaltara Rp 190 miliar, Balikpapan Rp 127 miliar, Paser Rp 110 miliar, dan Tanah Tidung Rp 100 miliar lebih.

Menurut Tiyo, panggilan akrab Nidya Listiyono, ada dampak psikologis jika Pemkot Samarinda sampai memindahkan dananya ke bank lain. Apalagi perputaran dananya yang bersumber dari APBD cukup besar.  Mungkin sampai Rp3,5 triliunan. “Kita khawatir kalau hal itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada Bankaltimtara,” tandasnya.

Ia juga menyarankan agar Direksi Bankaltimtara sering bertemu dengan pemegang saham untuk membahas berbagai masalah baik yang menyangkut kepentingan perluasan usaha Bankaltimtara maupun berkaitan peran Bankaltimtara dalam memajukan perekonomian daerah. “Jangan hanya sekali setahun tiap RUPS saja,” tambahnya.

BELA MILIK SENDIRI

Kita  setuju usul Tiyo, yang juga anggota Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kaltim itu. Sebaiknya Pak Yamin dan Pak Andi Harun bertemu dan bermusyawarah. Tak ada yang pas jika kebijakan Wali Kota Samarinda itu dilaksanakan.

Bisa jadi Pak Wali puas karena mendapat keuntungan lebih besar dibanding dari Bankaltimtara. Tapi pasti banyak orang bertanya, ada bank sendiri (bank daerah) kok tidak dibela-belain? Padahal daerah lain habis-habisan membela bank daerahnya. Bahkan ada bank daerah seperti Bank DKI dan Bank BJB (Jawa Barat) malah sudah merambah sampai ke Kaltim.

Sepengetahuan saya, dana daerah ditempatkan di bank daerah melalui dua pola. Sebagian dalam bentuk giro untuk mempercepat dan mempermudah proses pengambilan kapan saja dan sebagian lagi dalam bentuk deposito. Umumnya jasa giro memang kecil karena bank tidak sempat memutar dana tersebut. Beda dengan deposito, di mana nasabah memperoleh bunga deposito yang lebih besar.

Bank umum pemerintah banyak yang merayu pemerintah daerah agar menempatkan dananya di bank mereka. Biasanya bunga deposito yang ditawarkan lebih tinggi plus fasilitas lain, sehingga pemerintah daerah banyak yang tertarik.

Rasanya penempatan dana pemerintah tidak diperbolehkan atau tidak direkomendasikan di bank swasta. Karena risiko yang lebih tinggi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beda dengan bank pemerintah, yang memang mendapat jaminan langsung dari Pemerintah.

Pilih bunga deposito besar atau pilih bela bank daerah? Pilihan yang tidak gampang. Maunya kalau bisa pilih dua-duanya. Sayangnya di lapangan tidak bisa begitu. Selalu bunga deposito bank daerah lebih kecil. Banyak faktor penyebabnya. Kelas banknya juga berbeda.

Dulu saya atas nama pemerintah kota pilih bank  daerah. Kapan lagi kita membela milik sendiri. Kalaupun ada penempatan dana di bank umum pemerintah lainnya sifatnya hanya terbatas tidak dalam jumlah yang  besar.

Harus diingat ada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 131 ayat 2 disebutkan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke RKUD paling lambat 31 Desember. Jadi dana pemerintah tidak boleh lama disimpan.

Pemerintah Pusat juga sering menegur pemerintah daerah soal penempatan uang atau dana  ke bank. Seharusnya secepatnya dibelanjakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Belanja pembangunan itu mendorong kegiatan ekonomi di daerah dan sebagian dinikmati masyarakat sebagai pendapatan. Kalau masyarakat mempunyai duit, maka punya kemampuan belanja dan konsumsi jadi meningkat. Jadi uang pemerintah daerah tidak boleh berlama-lama ngendon di bank.

Perlu kita ketahui, reputasi dan prestasi Bankaltimtara sejauh ini cukup baik. Dalam ajang 1st Indonesia Government Public Relation Award 2023 (1st IGA 2023) yang dilaksanakan Humas se-Indonesia, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin menerima apresiasi sebagai salah satu Pemimpin Bank Terpopuler di Media Pemberitaan Online.

Begitu juga dalam ajang penghargaan Bank Service Excellence Monitor (BSEA) 2023 yang dilaksanakan Majalah Infobank di Jakarta, Bankaltimtara menerima dua penghargaan. Yaitu The 2nd Best Social Media dan The 2nd Best Internet Banking, yang diterima oleh Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Muhammad Edwin.

BSEA diadakan untuk mengukur kualitas layanan bank di mata nasabahnya, baik nasabah yang datang ke kantor cabang secara tatap muka, maupun nasabah yang memanfaatkan layanan digital banking.

Dalam forum lain yang dilaksanakan Infobank juga, Direktur Kredit Bankaltimtara Siti Aisyah meraih anugerah “Top 100 Most Outstanding Women 2023.” Siti Aisyah yang dikerap dipanggil Aay dinilai mempunyai reputasi istimewa dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada institusi tempatnya berkarier.

Pada Tahun 2022 dalam ajang TOP BUMD Award 2022 di Jakarta, Bankaltimtara menyabet 3 penghargaan. Yaitu penghargaan TOP BUMD Award 2022 Bintang 4 untuk kategori BPD, TOP CEO BUMD 2022 untuk Dirut M Yamin serta TOP Pembina BUMD untuk Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Dalam RUPS Tahun Buku 2022,  Bankaltimtara membagikan deviden sebesar Rp 173 miliar atau 51,95 persen dari laba bersih realisasi Desember 2022. Bankaltimtara pada usianya ke-57 mampu tumbuh dengan baik dan meraih Sertifikasi ISO 27001 Information Security Management Systems.(*)

« Previous Page — Next Page »