Dispora Gelar Sepak Bola Wanita Bupati Cup

TENGGARONG – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), H. Akhmad Taufik Hidayat membuka Turnamen Bupati Cup Sepakbola Wanita Se Kukar, di Stadion Adji Imbut Tenggarong Seberang, Senin (18/9/2023).

Turnamen ditandai penendangan bola pertama oleh Asisten I disaksikan Kadispora Kukar Adji Ali Husni, Ketum KONI Kukar Rahman, perwakilan Askab PSSI Kukar, para Camat serta OPD, dinas, instansi, lembaga, dan kantor terkait dilingkup Pemkab Kukar.

Akhmad Taufik Hidayat yang menyampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan melalui kejuaraan ini diharapkan pembinaan olahraga Sepakbola Wanita di Kukar dapat dilakukan secara intensif, dan dari tahun ke tahun semakin berkembang di tengah masyarakat Kukar.

Memasyarakatkan olahraga Sepakbola Wanita di Kukar harus lebih intensif dilakukan, khususnya melalui upaya penyiapan ekosistem keolahragaannya. Ketersediaan lapangan sepakbola di setiap kecamatan adalah hal yang mutlak, di samping mempersiapkan para atlet sepakbola wanita di Kukar.

Sesuai dengan semangat Pemkab Kukar dalam visi Misi KUKAR IDAMAN, maka upaya dalam pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan harus dilakukan dengan target capaian prestasi dan peran serta masyarakat dalam agenda olahraga, baik di tingkat lokal Kabupaten Kukar, provinsi, nasional, bahkan internasional.

Pemkab Kukar berharap kepada Dispora Kukar bersama KONI Kukar memberikan dukungan yang maksimal, agar kualitas olahraga Sepakbola Wanita ini semakin baik dan terus meningkat serta meraih keunggulan.

“Pemkab Kukar sangat mengapresiasi Dispora yang telah mempersiapkan pelaksanaan Turnamen Sepakbola Wanita Bupati Cup antar Kecamatan tahun 2023 Se Kukar, bersamaan waktunya dengan pelaksanaan ERAU tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan. Semoga agenda turnamen ini turut menjadi acara yang mampu menyemarakkan pelaksanaan ERAU tahun ini,” demikian pungkasnya.

Sementara itu, Kadispora Kukar melalui Kabid Pembinaan dan Prestasi Olahraga H. Zukran, mengatakan turnamen Bupati Cup saat ini telah berlangsung sepak bola dewasa putra se Kukar yang telah dibuka Bupati Kukar beberapa waktu yang lalu.

Hanya saja, sepak bola wanita baru akan dimulai pada hari ini, dan ini merupakan bagian dari jenis pertandingan yang dipertandingkan dalam Bupati Cup kali ini.

Khusus sepak bola wanita, kata Zukran yakni tidak semua kecamatan bisa ikut berpartisipasi, karena sepak bola wanita baru pertama kali ini dipertandingkan dalam turnamen sepak bola Bupati Cup.

“Namun, kami tetap berkomitmen untuk Bupati Cup Sepak Bola Wanita yang akan datang, dipastikan 20 kecamatan yang ada di wilayah Kukar akan ikut berpartisipasi untuk menjadi yang terbaik,” tegas Zukran yang juga ketua panitia pelaksana tersebut.

Usai acara pembukaan, Asisten I dan para tamu undangan yang hadir, menyaksikan laga pembuka antara tim sepak bola wanita kecamatan Sebulu dan Kota Bangun.

Sebagai informasi, tim kecamatan sepak bola wanita yang ikut dalam Turnamen Bupati Cup 2023, diantaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis, Kembang Janggut, Anggana, dan Samboja Barat. (kk05)

Bupati Kukar Apresiasi Festival Kota Raja

TENGGARONG– Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah apresiasi peran seluruh pihak dalam penyelenggaraan Festival Kota Raja (FKR) 2023, hal tersebut disampaikannya saat menutup penyelenggaraan FKR 2023 yang telah dilaksanakan selama sepekan di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Sabtu (16/9/2023) malam.

Dikatakannya, melalui FKR tersebut perputaran ekonomi terjadi, perputarannya bukannya hanya dikawasan stadion Rondong Demang yang menjadi pusat kegiatan, namun juga di semua kawasan Kota Tenggarong.

Dirinya berharap kegiatan FKR tersebut kedepannya bisa dilaksanakan lebih meriah lagi. ia juga berharap lomba busana miskat yang merupakan busana (pakaian-red) khas kutai tersebut kedepannya dalam pelaksanaan lombanya tidak hanya diikuti oleh kepala Orang Perangkat Daerah (OPD) dan camat saja, namun juga nantinya ada kategori bagi kepala desa.

“Kalau tidak bisa diikuti 193 desa ya paling tidak ada perwakilan desa-desa dari masing-masing 20 kecamatan yang ada,” ujar Edi Damansyah.

Edi Damansyah juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala dinas, Camat, Lurah, dan Kepala desa berkenaan dengan kualitas pelayanan publik yang sudah dilaksanakan selama ini, sehingga salah satu program Kukar Idaman yaitu program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) meraih penghargaan yang digagas oleh Kompas TV dan diserahkan langsung oleh Menteri Kominfo beberapa waktu lalu.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya juga mengapresiasi dengan memberikan berbagai macam penghargaan kepada perangkat daerah dan pihak media massa yang turut berperan dalam menjadi Kabupaten Kukar menjadi salah satu dari lima daerah di Indonesia yang meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tersebut.(kk07).

Jokowi Datang, di Mana Lamin IKN?

Catatan Rizal Effendi

JIKA tidak ada perubahan, Presiden Jokowi akhir pekan ini  (22-23/9) ke Kaltim.  Kunjungan tetapnya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Bisa jadi juga dia akan menghadiri  Dies Natalis ke-61 Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda.

“Ya, jika tak ada perubahan Bapak Presiden akan menghadiri Dies Natalis ke-61 Unmul di Kampus Gunung Kelua pada Sabtu, 23 September. Tentu ini kebanggaan dan sejarah bagi sivitas akademika,” kata Rektor Prof Dr Ir H Abdunnur, M.Si.

Menurut kabar, Jokowi juga akan bermalam lagi di IKN. Soalnya banyak yang mau dilihat. Mulai perkembangan pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan, rumah teknologi (Techno House), rampungnya pembangunan bendungan Sepaku Semoi sampai kemungkinan dilakukannya groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan Sepaku akan diresmikan Oktober nanti. Pengisian airnya atau impounding sudah mulai dilakukan dan siap dilihat Presiden Jokowi. “Ini sudah siap ditutup. Dua pintu, yang satu sudah kita tutup,” jelasnya.

Bendungan Sepaku menghasilkan 2.000 liter air bersih per detik, di mana 500 liter di antaranya untuk kebutuhan Balikpapan. Bendungan Sepaku juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Menurut Basuki, pihaknya juga merancang pembangunan Bendungan Batu Lepek untuk menambah penyediaan air IKN. Kapasitasnya 8.000 liter per detik, empat kali lebih banyak dari Sepaku Semoi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan groundbreaking atau peletakan batu pertama investasi swasta di IKN segera dilaksanakan. “Mudah-mudahan dalam kunjungan Presiden nanti bisa ikut dijadwalkan beberapa agenda groundbreaking terhadap hotel, rumah sakit, fasilitas umum, sehingga target 2024 itu kita bisa melakukan upacara 17 Agustus,” ucapnya.

Bahlil menyebut beberapa konglomerat Indonesia yang sudah siap menggarap proyek tersebut adalah Sugianto Kusuma alias Aguan, Anthony Salim, Sukanto Tanoto, dan lainnya. Sukanto adalah pemilik lahan, yang sekarang ini dijadikan kawasan inti (KIPP) IKN.

Sementara itu, progres pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di IKN berlangsung sangat cepat. Dikabarkan sudah mencapai 46 persen. “Rata-rata kenaikannya tiap minggu 2 persen, jadi akhir tahun nanti bisa mencapai 70 persen,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

Yang menarik bilah-bilah  untuk selubung bangunan Garuda di istana kepresidenan  sudah mulai  dikirim. Tahap pertama dilaporkan ada 80 bilah sudah diangkut menggunakan truk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Balikpapan. Bilah-bilah itu dibuat oleh sang pencipta, I Nyoman Nuarta dari workshop perusahaannya PT Siluet Nyoman Nuarta dan NuArt di Bandung.

Total bilah kuningan yang dikerjakan mencapai 4.650 buah. “Kita harapkan Oktober nanti sudah selesai semuanya. Sedangkan bilah rangka perforated kita harapkan selesai dikerjakan di Bandung Februari 2024,” kata Nyoman kepada media.

Pematung Garuda Wisnu Kencana (GWK) dari Bali ini adalah pemenang desain pembangunan istana kepresidenan IKN yang diberi nama Istana Garuda. Dia mengerahkan 70  ahli dari berbagai disiplin ilmu dan ribuan pekerja untuk mewujudkan bangunan tersebut. Apalagi ditarget sebelum 17 Agustus 2024 harus selesai.

Menurut Danis, pemasangan bilah mulai  dilaksanakan bulan ini. Bersamaan itu, PUPR juga melakukan penanaman sebanyak 48 ribu pohon di IKN. “Bagian-bagian wilayah IKN yang sudah selesai, langsung kami lakukan penanaman pohon,” jelasnya.

Puluhan ribu pohon itu diambil dari tempat pembibitannya di Pusat Persemaian Mentawir, IKN. Di atas lahan seluas 120 hektare itu, saat ini diproduksi 15 juta bibit pohon untuk rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN.

Tapi dari keterangan lain pihak IKN, ada juga pohon-pohon besar didatangkan dari Bogor, Kediri dan Surabaya oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Pohon-pohon besar itu sebagian ditancapkan di sepanjang  jalan tol IKN dan sebagian lagi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dari Senayan, DPR RI tengah membahas revisi  UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembahasannya diharapkan berlangsung kilat. Seperti juga pembentukan awalnya. Soalnya bulan depan, awal Oktober diharapkan  sudah rampung.

Salah satu revisi yang menarik adalah luas wilayah IKN yang semula 256 ribu hektare diciutkan menjadi 252 ribu hektare. Menurut Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN, wilayah permukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan pengelolaan terpadu bagi habitat pesut serta flora dan fauna di sekitar Pulau Balang dikeluarkan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten PPU akan menyerahkan 3.000 PNS termasuk tenaga P3K dan honorer di Kecamatan Sepaku kepada OIKN. Selain itu sejumlah aset bangunan dan tanah yang nilainya sekitar Rp 613 miliar. “Kami akan berangkat ke Pusat meminta kompensasi karena berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” kata Harimuddin Rasyid, yang pernah menjadi ketua Timses Penajam Jadi Kabupaten.

Ada yang menarik dari pemberitaan media online, KLIK PENDIDIKAN. Media ini menyebut Kepala OIKN Bambang Susantono sebagai Gubernur OIKN. “Itu artinya Bambang Susantono saat ini sedang menjabat sebagai gubernur IKN yang pertama kalinya,” kata media tersebut dalam edisi 16 September.

Ini sejalan dengan usul  Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) terhadap Revisi UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. MRKB berpendapat OIKN hanya sementara, selanjutnya harus diubah menjadi Provinsi DKI Nusantara. “Provinsi DKI Nusantara dipimpin gubernur dan wakil gubernur melalui Pilkada,” kata Ketua MRKB Mohammad Djailani.

Saat Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di lokasi IKN, Sepaku, 17 Agustus 2023 lalu, Kepala OIKN Bambang Susantono mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) putih-putih seperti seorang kepala daerah. Walaupun dalam UU disebutkan OIKN setingkat kementerian.

KOK BELUM ADA?

KETIKA podcast soal IKN bersama Rektor Uniba Dr Isradi Zainal di akhir Agustus lalu, pertanyaan yang sama muncul dari kami berdua. Di tengah hiruk pikuknya pembangunan infrastruktur IKN saat ini, di mana kantor atau Balai Otorita IKN? Dan kapan dibangunnya?

Balai adalah gedung atau kantor yang digunakan oleh aparat pemerintah untuk mengadakan rapat, melaksanakan tugas pemerintahan atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Di berbagai kota selalu ada yang namanya balai kota. Kantor Pemda DKI juga disebut Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam kehidupan suku Dayak ada yang disebut lamin, rumah panjang sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan. Karena itu di kompleks Kantor Gubernur Kaltim ada bangunan bernama Lamin Etam. Perpaduan dengan bahasa Kutai, yang berarti rumah atau kantor kita.

Saya ingin menyebut dan mengusulkan kantor atau balai kota Otorita IKN (OIKN)  sebagai Lamin Nusantara. Biar lebih menarik dan ada muatan lokalnya. Di pedalaman Mahakam tepatnya di Kecamatan Jempang, Kutai Barat, ada yang namanya Lamin Mancong milik suku Dayak Benuaq. Sangat unik dan ikonik,  dibangun di awal abad 20 Masehi atau pada tahun 1920.

Isradi yang selama ini gigih mengawal dan mendatangi lokasi IKN di Sepaku tak bisa menjawab soal pembangunan kantor OIKN. “Saya juga tak pernah tahu  kapan akan mulai dibangun,” katanya kepada saya.

Dalam pemikiran kita yang sederhana, seyogianya kantor atau Lamin Nusantara dibangun lebih dulu. Dan lebih dulu juga rampungnya. Malah harus lebih cepat dari Istana Presiden, yang sudah dipatok sebelum 17 Agustus 2024. Maklum di tempat ini pusat pelaksanaan tugas 4P OIKN dilakukan yaitu mulai persiapan (perencanaan), pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Aneh juga kalau nanti Istana Garuda selesai, kantor Otorita belum ada.  Lalu Otorita numpang di mana? Apa ikut di kantor presiden? Atau masih harus melanjutkan sewanya  di Kompleks Mentari Batakan, Balikpapan? Padahal pemerintahan sudah berkantor di Sepaku. Tentu sesuatu yang sudah  tidak efektif lagi jika masih di Batakan.

Saya dengar Otorita saat ini lagi menyulap rumah singgah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) di Sepaku menjadi rumah teknologi atau Techno House. Itu rumah didesain menjadi ruang pamer dan monitor digital tentang seluk beluk dan perkembangan pembangunan IKN termasuk teknologi yang ditawarkan dari  berbagai perusahaan yang ingin berkontribusi dalam IKN.

Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof Mohammed Ali Berawi,  semua teknologi dari perusahaan yang sudah menjalin kerjasama  dengan OIKN nantinya dipamerkan di Techno House IKN untuk uji coba.

“Nantinya masyarakat bisa melihat, menggunakan dan merasakan teknologi yang ditawarkan itu untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan, mana teknologi yang paling cocok untuk diterapkan di IKN,” kata Ali.

Seharusnya Techno House bagian dari Lamin Nusantara. Sayangnya Techno House sudah ada, tapi kantor OIKN  belum ada.

Pertengahan Agustus lalu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengungkapkan, balai kota atau city hall OIKN akan dibangun di lokasi Titik Nol Nusantara.

“Nanti lokasinya adalah di titik nol itu. Di mana titik nol itu, di situlah nanti akan dibangun balai kota. Sekarang dari tahap desain oleh PUPR, targetnya juga mau mulai konstruksi dalam tahun ini juga,” kata Silvia seperti diberitakan detikcom.

Tidak dijelaskan apakah city hall IKN bisa rampung sebelum Agustus 2024? Tapi banyak pihak menyayangkan Titik Nol Nusantara yang sangat bersejarah kalau sampai dihapuskan dan diganti dengan kantor OIKN. Padahal di situ Presiden Jokowi menerima penyerahan tanah dan air dari 34 gubernur se-Indonesia. Di situ pula masyarakat berkumpul jika datang ke lokasi IKN. “Kok tidak cari lokasi lain?” tanya seorang warga.

Kantor OIKN sangat penting dan strategis. Sayangnya ada kesan Pemerintah agak kurang memprioritaskan. Setidaknya terkesan tidak dikebut seperti kantor pemerintah lainnya.  Kasihan juga Pak Bambang Susantono bersama “pasukannya,” harus gentayangan di kawasan IKN. Padahal mereka tuan rumahnya.(*)

Buka Identitas Anak Denda Rp 500 Juta

SAMARINDA – Hati-hati membuka identitas anak dalam pemberitaan di media pers maupun media sosial. Sanksinya jelas, hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Endro S Efendi, pada Dialog Jurnalistik dengan tema Perlindungan Anak dalam Pemberitaan Media di Kampus Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Senin (18/9/2023).

Kegiatan dialog menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dengan didukung PT Kaltim Prima Coal. Narasumber dialog yang dihadirkan adalah Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi, yang juga tercatat sebagai ahli pers dari Dewan Pers. Ikut mendampingi Sekretaris PWI Kaltim Wiwid Marhaendra Wijaya.

Dialog yang dipandu moderator Safaranita Nur Effendi itu dibuka oleh Ketua Program Studi S1 Pemerintahan Integratif Unmul, Budiman.

Dalam paparannya, Endro menyampaikan, sebagai upaya perlindungan pada anak, Dewan Pers sudah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dalam pedoman tersebut, poin utamanya adalah anak sebagai saksi, korban, bahkan pelaku, identitasnya harus disembunyikan.

“Kalau dulu, sering kali media menyebut anak korban sebagai Bunga. Ini tidak dibenarkan, karena ada juga anak-anak yang memang diberikan nama Bunga oleh orang tuanya,” sebut Endro.

Selain itu, alamat juga tidak dibenarkan untuk ditulis lengkap. Untuk alamat, hanya sampai di kecamatan saja. Begitu juga penyebutan korban, saksi, atau pelaku yang dekat dengan anak, tidak dibenarkan, demi melindungi identitas anak.

“Misalnya ada anak jadi korban rudapaksa bapaknya sendiri. Maka identitas bapaknya juga harus disembunyikan, untuk melindungi identitas anak,” beber alumni pendidikan Lemhanas ini.

Para mahasiswa sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan. Terbukti, dalam dialog itu, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan beberapa mahasiswa baik terkait tema maupun terkait jurnalistik pada umumnya.

Sebelumnya, Ketua Program Studi S1 Pemerintahan Integratif Unmul, Budiman menyampaikan, sudah lama rencana kerja sama dengan PWI Kaltim ini digagas. “Alhamdulillah, akhirnya terealisasi juga,” katanya.

Ia berharap, dengan dialog ini bisa kembali menyemangati mahasiswa dalam menggelar kegiatan di kampus. “Kami juga punya media mahasiswa. Semoga setelah ini bisa semakin produktif,” pungkasnya. (*)

Aliansi Melayu Sanggau Bersatu Keluarkan Pernyataan Sikap

SANGGAU – Aliansi Melayu Sanggau Bersatu mengeluarkan pernyataan sikap soal rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang Galang, Kota Batam. Pernyataan sikap tersebut dilaksanakan sekelompok pemuda dan beberapa elemen masyarakat sipil Kabupaten Sanggau seperti POM, SPM, Sebayu, Senganan dan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sanggau di salah satu Kafe jalan Cempaka, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Minggu (17/09/2023).

Juru bicara aliansi Dwi Candra mengatakan pernyataan sikap itu dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah bersama pihaknya terkait persoalan orang Melayu di Pulau Rempang. UUD 1945 menyebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, negara gagal menjalankan pasal 33 yang menyebutkan bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Dikatakan Dwi, segenap pemuda Sanggau berdiri bersama dengan berbagai elemen gerakan masyarakat sipil Kabupaten Sanggau yang tergabung dalam Aliansi Melayu Sanggau Bersatu yang sudah turut bersolidaritas menyatakan sikap pertama meminta pPresiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN. Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan.

Aliansi juga mendesak kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.

Selain itu juga mendesak Pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi.

Aliansi juga meminta Kementrian PPN/Bappenas untuk menyusun rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka menengah yang penuh dengan partisipasi bermakna, melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak serta memastikan prinsip keadilan antar generasi.

Desakan kelima yaitu  meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggungjawab melakukan pemulihan kepada perempuan dan anak-anak terdampak brutalitas aparat kepolisian,dan segala bentuk represi dan intimidasi aparat Pemerintah

Keenam,  aliansi mendesak pemerintah agar segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup, mempertahankan kebudayaan dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati, serta mengedepankan pendekatan Hak Asasi Manusia .

Ketujuh, aliansi  mendesak Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk menindak oknum aparat yang telah melakukan tindakan pelecehan simbol identitas adat kebudayaan Melayu. (ariya)

« Previous Page — Next Page »