Transformasi Digital Kearsipan Dukung Efisiensi Kerja di Kabupaten Kutai Barat

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada 22 dan 24 November 2023 di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ).

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Rakhmat, mewakili Bupati Kubar. Rakhmat menekankan, Bimtek ini bertujuan untuk mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam naskah dinas dan pengarsipan secara elektronik sebagai langkah percepatan transformasi digital kearsipan.

“Dalam era digital seperti saat ini, kearsipan memang seharusnya menggunakan sistem elektronik agar proses kerja, khususnya terkait kearsipan, menjadi lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Dijelaskan, kegiatan perdana yang diadakan Pemkab Kubar melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Rakhmat berharap peserta dari berbagai dinas dapat memanfaatkan forum ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka.

“Kita dituntut terus berinovasi guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya.

Dikatakan, penerapan aplikasi ini diharapkan mempermudah pekerjaan di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Efisiensi kerja akan semakin terwujud melalui penerapan teknologi dalam kearsipan. (adv)

Pemkab Kubar Hadiri Pisah Sambut Kajari

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kuta Barat mengadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri  Kutai Barat di aula Kejari, Rabu (22/11/2023).

Wakil Bupati, Edyanto Arkan menyampaikan harapannya agar hukum di Kabupaten Kutai Barat dapat sejajar dengan daerah lain.

“Saya sangat mengapresiasi pejabat sebelumnya,Bayu Pramesti, dan selamat datang kepada pejabat yang baru. Semoga dapat bersama-sama memperjuangkan Kutai Barat sejajar dengan daerah-daerah lainnya,” ujar Edyanto Arkan di dampingi Asisten II Rahmat dan Ketua DPRD Kubar Ridwai

Pada acara pisah sambut, Dr. Nurul Hisyam, kepala Kejari yang baru, menyampaikan terimakasih dan harapannya untuk dapat bekerja dengan baik serta beradaptasi dengan cepat di wilayah baru.

Bayu Pramesti, yang kini menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, juga memberikan pesan kepada rekan-rekan di Kejari Kutai Barat. Ia meminta agar semua loyal kepada kepala Kejari yang baru dan memohon dukungan dari semua pihak.

Kerja sama yang baik antara pemerintah dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat, menandakan komitmen untuk meningkatkan penegakan hukum di  daerah tersebut. (adv)

Kadis PMD Kukar Hadiri Rakernis Pemberdayaan MHA se-Kaltim 2023

TENGGARONG– Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMPD) Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto mengikuti rapat kerja teknis pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kaltim tahun 2023, bertempat di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Selasa (21/11/2023).

Kegiatan bertema “Sinergi Dan Kolaborasi” yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kaltim tersebut, dirangkai dengan diskusi panel oleh peserta Rakernis dengan para narasumber dari direktur penanganan konflik tenurial dan hutan adat, Perkumpulan Padi, serta dari Bioma.

Arianto mengatakan di Kukar sendiri terkait peraturan daerah tentang MHA sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dimana hal tersebut menurutnya masih menjadi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut maupun percepatan dari pembentukan MHA di Kukar.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan melalui Permendagri nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat, tidak diamanatkan adanya perda kabupaten, namun menurutnya apabila berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan.

“Melalui forum ini itu perlu kita luruskan, tadi juga disampaikan narasumber untuk membentuk tidak perlu regulasi seperti ini, jadi ini kita harus satu pemahaman sehingga ini tidak bias kemana-mana,” ujar Arianto.

Arianto mengatakan, kedepan apabila pemerintah daerah bisa terus berproses dalam percepatan dari pembentukan MHA tanpa menunggu perda seperti yang diamanatkan dalam perda nomor 1 tahun 2015 Provinsi Kaltim, maka proses percepatan pembentukan MHA akan terus berproses.

“Karena sangat sensitif dalam hal kita membentuk MHA ini, pasti nanti banyak yang pro dan kontra, banyak hal yang menimbulkan apa namanya gejolak itu, mungkin juga bisa disalah artikan nanti masyarakat hukum adat nanti bila kita bentuk,” ujarnya.

Karena menurutnya, apabila kedepannya dalam pembentukan MHA tersebut telah menggunakan regulasi yang jelas maka nantinya apabila terdapat hal-hal yang tidak di inginkan bisa ditangkal berdasar regulasi tersebut.

“Ketika regulasi yang kita gunakan itu jelas maka kita bisa mengcounter (Menangkal-red) terhadap hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pembentukan MHA,” timpalnya.

Menurutnya, di Kukar sendiri potensi MHA telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, yang mana menurutnya hal itu disambut sangat antusias oleh para kepala desa untuk pembentukan MHA tersebut, terutama di wilayah-wilayah hulu Mahakam Kabupaten Kukar.

Namun demikian dirinya berharap, kedepan dalam pembentukan MHA tersebut jangan sampai menjadi preseden buruk dikemudian hari, dan disalah gunakan sehingga menimbulkan gejolak di Kaltim yang telah terkenal sebagai daerah paling kondusif se-Indonesia.

“Di Kukar apa yang telah kami lakukan betul-betul ketat, karena jangan sampai nanti pembentukan MHA ini menjadi preseden buruk dikemudian hari, disalahgunakan sehingga menimbulkan gejolak, Kalimantan Timur ini harus kita jaga, karena Kalimantan Timur ini adalah daerah yang paling Kondusif se-Indonesia, ini jangan sampai nanti terbentuknya masyarakat hukum adat menimbulkan gejolak-gejolak yang membuat berita baru Kalimantan Timur itu tidak kondusif,” pungkasnya.

Berkenan dengan itu, dirinya berharap seluruh stakeholder penggiat masyarakat hukum adat yang ada di Kaltim untuk bersama-sama memikirkan, merumuskan, dan menjaga bersama-sama sehinggal hal yang tidak diinginkan bersama tersebut bisa minimalisir.

“Semangat mengakui masyarakat hukum adat wajib, tapi harus dijaga jangan sampai ketika terbentuknya masyarakat hukum adat, ini bisa menimbulkan gejolak, menimbulkan tidak kondusifnya Kalimantan Timur,” harapnya.(kk07).

Kota Batu Raih Juara I Kota Kinerja Vaksin PMK Se-Jatim

BATU– Kota Batu berhasil meraih Juara I Kota dengan kinerja terbaik dalam memberikan vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Penghargaan tersebut diterima oleh Heru Yulianto, Kepala Dinas Pertanian Batu, langsung dari Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas Penanganan PMK di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya, Selasa  (21/11/ 2023 ).

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, secara terpisah ketika dikonfiasi menyatakan prestasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi peternak, terutama di Kota Batu yang mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak. Capaian ini diharapkan dapat efektif mencegah ancaman PMK di masa yang akan datang.

Disebutkan, capaian dalam meraih penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam perlindungan peternak dari penyakit.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap peternak kita. Dengan capaian ini semoga ke depan kita akan mampu mencegah ancaman PMK,” jelasnya.

Diungkapkan, capaian vaksinasi PMK di Kota Batu sebesar 99 persen secara keseluruhan, dengan tahap pertama mencapai 99,46 persen dari target 7.957 ekor. Meskipun target vaksinasi tahap pertama sebanyak 12.500 dosis, keberhasilan ini menunjukkan komitmen dalam perlindungan terhadap peternak.

Pj Aries menyampaikan capaian vaksinasi PMK tahap dua mencapai 97,79 persen dengan distribusi 10.000 dosis vaksin. Upaya percepatan penanganan kasus PMK dilakukan sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Provinsi Jawa Timur menjadi yang tertinggi dalam capaian vaksinasi PMK di Indonesia dengan kontribusi mencapai 36 persen dari capaian vaksinasi nasional. Pj Aries mengapresiasi kerja keras semua pihak dan stakeholder, menegaskan keseriusan dalam upaya pengendalian dan pencegahan PMK di Kota Batu.

“Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras memberikan vaksin PMK. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengendalikan dan mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku di Kota Batu,” pungkasnya.(Buang Supeno)

Inovasi ADIARTA Kota Batu Raih TOP45 Penghargaan Prestisius di Kompetisi KIPP 2023

BATU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu meraih prestasi gemilang masuk dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.  Piagam penghargaan diterima Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dalam acara tersebut bersamaan dengan Peresmian Bersama MPP, Peluncuran JIPPNAS, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik 2023. Inovasi ADIARTA (Alih Media Arsip Tanah) kota Batu berhasil menonjol di antara 2.269 inovasi lainnya, bersaing dari klaster kementerian, provinsi, kabupaten, hingga kota.

Kota Batu bersama 10 kota lainnya, seperti Denpasar, Kediri, Malang, Mojokerto, Padang Panjang, Surabaya, Semarang, Tarakan, dan Yogyakarta, berhasil menjadi bagian dari TOP 45 yang diakui.

Pj Wali Kota Batu Aries agung Paewai  memberikan apresiasi tinggi terhadap prestasi yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Aries berharap inovasi ADIARTA dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan penghargaan Inovasi ADIARTA, saya berharap ini menjadi motivasi bagi OPD lain untuk memberikan pelayanan terbaik, memudahkan masyarakat dalam pengarsipan pertanahan, serta mendukung program perencanaan daerah dan penyelamatan aset daerah,” ucap Aries.

Pada saat penilaian TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji, peserta kompetisi dengan bangga mempresentasikan kontribusinya di hadapan panelis. Salah satunya adalah Kota Batu, yang secara langsung diwakili oleh Pj Wali Kota Batu dalam presentasi daring.

Pengumuman resmi TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji disampaikan dengan penuh antusias oleh Deputi Pelayanan Publik, Prof Diah Natalisa, pada Senin (31/7/2023).

Acara Pengumuman TOP tersebut merupakan bagian dari KIPP Tahun 2023 yang menjadi wadah apresiasi terhadap inovasi-inovasi unggul dalam pelayanan publik.

PJ.Walikota Batu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh kepala desa dan lurah yang telah aktif memanfaatkan inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dengan harapan besar, Aries berbicara tentang potensi inovasi tersebut untuk memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi inspirasi bagi desa dan kelurahan di Kota Batu serta membawa dampak positif bagi pelayanan publik di masa yang akan datang. (Buang Supeno)

« Previous Page — Next Page »