Pengorbanan Pejuang Peristiwa Sangasanga Merupakan Perjalanan Perjuangan Kemerdekaan

SANGASANGA– Peristiwa perjuangan Merah Putih Sanga Sanga, menjadi landasan utama bagi perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Melalui momen yang penuh pengorbanan ini, para pejuang telah menorehkan garis-garis sejarah yang membanggakan dan patut dijadikan teladan dalam mempertahankan kebebasan dan kedaulatan.

“Semoga peringatan Peristiwa Perjuangan Merah Putih Sanga Sanga ke-76 tahun ini semakin meningkatkan kesadaran kita untuk menghargai jasa-jasa para Pahlawan, sekaligus meningkatkan semangat juang dalam membela dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menjadi Inspektur Upacara Peringatan Peristiwa Perjuangan Merah Putih Sangasanga ke 77, di lapangan Bola PT Pertamina EP Sangasanga, Sabtu (27/1/2024).

Upacara peringatan diawali pembacaan riwayat peristiwa perjuangan merah putih, pembacaan pembukaan UUD 1945, menaikkan bendera merah-putih dan diakhiri penampilan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan para pejuang Sangasanga.

Bupati Edi Damansyah saat membacakan sambutan PJ. Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi atas dilaksanakannya upacara ini untuk merayakan dan mengenang peristiwa bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan negara tercinta Indonesia.

Ia mengajak untuk bersama-sama mengenang semangat juang para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa dan segala daya upaya demi kebebasan bangsa. Hargailah jasa-jasa mereka yang rela menghadapi segala rintangan dan tantangan, untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan berdaulat.

“Mari kita tingkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Melalui semangat ini, kita dapat membangun daerah kita menjadi lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Kita tinggikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam setiap langkah pembangunan, menjadikan Kalimantan Timur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia” ajaknya

Selain unsur Forkompinda, turut hadir pada acara tersebut ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, wakil bupati Rendi Solihin, sekda Sunggono dan para kepala OPD dan Camat se Kukar. (kk01).

Pemilu 2024 dan PWI

Catatan Hendry Ch Bangun

Inilah pertama saya mengikuti Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif (DPD, DPR, DPRD) dalam status sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung, tetapi dapat dikatakan juga ada. Sebab saat menyampaikan visi misi di Kongres PWI di Bandung, 25-26 September 2023 lalu, saya menyatakan PWI akan terlibat dalam urusan bangsa dan negara, untuk ikut berkontribusi memberikan solusi,   minimal pemikiran dan gagasan, dan kalau bisa berupa tindakan. Termasuk di hajat besar seperti Pemilu 2024 ini.

Keterlibatan ini sesuai dengan khittah, jati dirinya. Organisasi PWI dalam sejarahnya terlibat dalam perjuangan bangsa dan negara. Anggotanya wartawan, yang terkadang juga ikut dalam kancah pertempuran. Dalam Kongres PWI 9-10 Februari 1946 di Solo, peserta yang hadir berbicara mengenai gagasan besar, bukan soal-soal remeh temeh. Indonesia sedang dalam kondisi dijajah kembali oleh Belanda, sebagian besar republik sudah mereka kuasai termasuk Jakarta sehingga ibukota pindah ke Yogyakarta. Mereka yang dinilai kaum republiken, hidup dalam kondisi tertekan, terintimidasi, karena tidak ada penjajah di depan mata, tetap setia untuk mengabarkan melalui radio ke luar negeri dan konsolidasi perjuangan tentara dan rakyat ke berbagai penjuru Indonesia.

Kantor Harian Merdeka yang dikelola BM Diah rutin diteror, digeledah tentara NICA. Manai Sophiaan tidak leluasa menjalankan tugas jurnalistiknya di Makassar karena alasan serupa. Urusan percetakan dan pengadaan kertas koran dipersulit. Tujuannya satu, agar berita-berita yang disiarkan untuk menyatakan Republik Indonesia masih eksis, dibungkam, dan timbul kesan Belanda sudah seutuhnya menggenggam Indonesia.

Ada berbagai persoalan di dunia pers saat itu seperti banyak media tumbuh “bagai cendawan di musim hujan”, setelah Jepang berhenti menjajah Indonesia. Banyak media baru itu produk jurnalistiknya dipertanyakan, tidak bermutu. Pengadaan jatah kertas untuk media belum rapikarena belum ada organisasi yang mengaturnya. Tetapi peserta kongres fokus untuk hal yang lebih penting, yakni bangsa dan negaranya. Sebagaimana diberitakan Kedaulatan Rakyat terbitan 11 Februari 1946 dalam kongres ditegaskan bahwa,”Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan bangsa dengan senantiasa mengingat akan persatuan bangsa dan kedaulatan negara.”

Di Harian Merdeka terbitan 12 Februari 1946, dituliskan,”Kongres Wartawan Indonesia yang dilangsungkan di Solo pada tgl 9 dan 10 ini dan dikunjungi wartawan seluruh Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, menegaskan sikap wartawan adalah: Tiap wartawan Indonesia berkewajiban bekerja bagi kepentingan Tanah Air dan Bangsa serta selalu mengingat akan Persatuan Bangsa dan  Kedaulatan Negara.”

Berita di dua suratkabar berwibawa itu menunjukkan apa dan bagaimana PWI yang terlibat sejak awal sejak republik ini berdiri. Hari lahirnya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional berawal dari sejarah ini.  Penetapan HPN bukan sekadar diskusi pengurus PWI saat kongres di Padang tahun 1978, diusulkan ke pemerintah dan yang ditetapkan dengan Keppres No 5  tahun 1985 oleh Presiden Soeharto sebagaimana sering disampaikan sebagai argument oleh wartawan antiHPN. Tanggal 9 Februari sangat jelas maknanya bagi bangsa Indonesia. Baca. Bacalah. Jangan amnesia sejarah. *

Hal pertama yang terkait urusan negara ini adalah PWI dengan kesadaran sendiri memundurkan perayaan Hari Pers Nasional yang selalu diadakan pada 9 Februari, menjadi 20 Februari 2024 agar pesta raya wartawan itu tidak “mengganggu” hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. PWI ingin anggotanya tetap bekerja sebagai wartawan peliput pemilu, menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk memilih, dan juga agar HPN tidak mengusik konsentrasi apparat penegak hukum terkait hadirnya sekitar 2000-an wartawan dan keluarga di Jakarta. Sekaligus juga menghindarkan HPN dijadikan sebagai tempat kampanye bagi siapapun seandainya diselenggarakan sebelum Pemilu.

Sebelum itu PWI mengundang tiga Calon Presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, untuk menyampaikan visi misi dan gagasan mereka di Kantor PWI Pusat, kepada para pengurus dan anggota PWI—termasuk via zoom dan Youtube—di Jakarta maupun di 38 provinsi, yang artinya melibatkan ribuan wartawan di seluruh pelosok Indonesia. Mereka hadir dalam rentang waktu November, Desember tahun 2023, dan Januari 2024.

Sebagai organisasi tertua dengan anggota terbanyak, PWI ingin agar ketiga calon presiden untuk menyampaikan secara langsung gagasan-gagasan dan program kerja mereka apabila kelak terpilih memimpin Republik Indonesia. Sebab sejak masih berstatus bakal calon maupun setelah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, kerap pendapat dan gagasan mereka ditangkap sepotong-sepotong. Berbicara langsung kepada wartawan, maka pemikiran orisinal  dapat dikemukakan terbuka apa adanya, dan media akan menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Hak masyarakat untuk tahu terpenuhi.

Jadi, PWI sebagai organisasi wartawan memfungsikan dirinya sebagai medium. Sekaligus membantu para juru warta yang ingin tatap muka, bertanya langsung khususnya bagi mereka yang hadir di kantor PWI di Gedung Dewan Pers. Suasana wawancara cegat yang melibatkan sampai seratusan wartawan di lantai 4 maupan dalam perjalanan Capres naik ke kendaraannya menunjukkan PWI berhasil membantu kerja wartawan, dan secara tidak langsung membantu penyelenggara dan peserta Pemilu.

Kegiatan PWI ini sekaligus menunjukkan ketidak-berpihakan kepada calon. Dalam setiap kesempatan saya katakan—walau tampaknya klise, tapi ini fakta—ketiga calon dan wakilnya adalah orang-orang terbaik, yang disokong koalisi partai-partai politik . Sebelum penetapan masyarakat sempat disuguhi nama-nama yang terlontar,  baik untuk siapa capres maupun siapa yang bakal dijodohkan sebagai wakil. Tapi faktanya, mereka yang hadir di PWI bersama wakilnya itu yang akan dicoblos di hari pemungutan suara.

Dengan menghadirkan ketiganya, maka PWI seperti restoran yang menyiapkan hidangan ke para pemilih, siapa yang dianggap paling baik, silakan dicoblos gambarnya di tempat pemilihan suara pada 14 Februari nanti. PWI tidak berpretensi menunjukkan calon ini lebih baik dan diperlakukan lebih istimewa dibanding yang lainnya. Yang saya sampaikan adalah bagi PWI yang utama adalah siapapun yang nanti memimpin Indonesia lima tahun ke depan, dia harus mampu membangun bangsa ini untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. *

Seperti di pemilihan umum sebelumnya, PWI selalu berusaha bersikap independen dan para pengurusnya tidak terlibat dalam politik praktis. Melalui surat pemberitahuan ke PWI Provinsi diingatkan bahwa para pengurus yang mencalonkan diri ataupun terlibat sebagai tim sukses, diwajibkan mundur dari jabatannya. Kalau dia anggota, dia juga wajib membuat surat cuti, agar tidak membawa-bawa nama PWI. Sejauh pemantauan Pengurus Pusat PWI, ini sudah berjalan baik. Kalau ada gossip, isyu, seketika dicek ke pengurus di daerah, dan sejauh ini jelas tidak ada pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Tidak seperti organisasi wartawannya, PWI yang keanggotaannya terdapat di 38 provinsi, kerap ingin dimanfaatkan pihak-pihak baik itu di pemilihan umum seperti sekarang ini atau di pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit pula pengurus PWI atau anggota PWI yang sudah mendapatkan “nama” karena kiprahnya di PWI, terpikat juga menjadi calon anggota legislatif. Inilah yang harus diatur agar tidak menyeret-nyeret PWI, yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik, tetapi diharamkan menjadi pengurus. Itu sebabnya PWI Pusat berupaya dengan segala kemampuannya agar organisasi ini bebas dari pengaruh manapun dan bekerja hanya untuk kepentingan profesionalisme, serta kepentingan bangsa dan negara.

PWI tidak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Wartawan tidak hidup di ruang hampa, tidak berkarya di lingkungan sosial budaya yang kosong. Dia merasakan langsung degup jantung, keprihatinan, aspirasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mendengarkan keluhan dan penderitaan, harapan dan cita-cita, setiap kali dia terjun ke lapangan.

Wujud terbaiknya bisa jadi karya-karya jurnalistik unggulan yang melulu merupakan amanat hati nurani rakyat. Tapi dapat pula berupa gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan sebagai bentuk nyata upaya menjadikan Indonesia yang maju dan rakyatnya sejahtera.

PWI dan masyarakat Indonesia sangat berharap pemimpin yang kini berkontestasi, dapat mewujudkan program kerja pro rakyat yang mereka sampaikan dalam kampanye. Demi kemajuan Indonesia. *

Bawaslu dan Panwaslu Kubar Tertibkan APK Menyalahi Aturan

SENDAWAR – Ratusan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho maupun spanduk milik partai politik serta calon legislatif (Caleg) Pemilu Serentak 2024 yang terpasang menyalahi tempat dalam Kota Sendawar, Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ditertibkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubar, Sabtu (27/1/2024).

Bawaslu Kubar telah berkoordinasi dengan KPU Kubar, juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai eksekutor, serta Polres  Kubar membantu dalam menjaga kamtibmas.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kubar Silvester Sagor, mengatakan, penertiban APK tersebut dilakukan serentak pada 16 kecamatan se-Kubar namun dari 16 kecamatan ada 6 kecamatan yang mengajukan rekomendasi ke Bawaslu kabupaten Kutai Barat untuk melakukan penertiban diantaranya kecamatan Bongan, Tering, bigung, Barong tongkok, sekolaq darat dan melak. Untuk 3 kecamatan dilakukan langsung oleh Bawaslu, dan pada 3 kecamatan lainnya oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Untuk 3 kecamatan serta dalam Kota Sendawar oleh Bawaslu bersama Satpol-PP. Pada 3 kecamatan lainnya ditertibkan oleh Panwascam,” jelas Sagor, Sabtu (27/1/2024).

Silvester Sagor menegaskan, Bawaslu Kubar acuannya undang undang 7/2017 dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15/2003 yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Bahkan didalam penertiban APK itu menurutnya, Bawaslu Kubar menggunakan semua regulasi yang berhubungan dengan masalah kampanye pemilu serentak 2024.

“kita pada hari ini juga tidak asal mengasal dalam melakukan penertiban, tentu dasarnya telah kami lakukan telah melayangkan surat saran perbaikan kepada semua peserta pemilu di wilayah kecamatan sebagaimana yang telah diatur undang undang 7/2017 dan juga PKPU 15/2003 yang mengatur kampaye pemilihan umum dan pemasangan alat peraga kampanye,” katanya.

“Pemasangan APK harus memperhatikan etika dan estetika keindahan kota. Utamanya di jalur hijau, trotoar pejalan kaki, juga dibahu jalan pada tikungan dan kawasan lampu merah, merupakan daerah terlarang. Karena berpotensi sebagai pemicu kecelakaan lalulintas,” ungkapnya lagi.

Bawaslu Kubar mengimbau agar para calon legislatif bersama tim kampanye Pemilu Serentak 2024 se-Kubar untuk selanjutnya agar tidak memasang APK disembarang tempat, terutama ditempat umum.

“Pemasangan APK tidak dilarang, tetapi harus, mengikuti aturan serta ketentuan. Tempat terlarang yaitu di bahu jalan, di kantor atau fasilitas pemerintah, gedung atau tempat pendidikan, serta diareal dan gedung tempat ibadah,” tandas Sagor. (arf)

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Balikpapan Gandeng Ipprisia Kaltim Gelar Seminar Pengembangan Kepribadian

BALIKPAPAN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Balikpapan bekerjasama dengan Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (Ipprisia) Kaltim menggelar Seminar Pengembangan Kepribadian untuk anggota dan pengurus unit pelaksana DWP se-Kota Balikpapan, di Aula Dharma Wanita Kota Balikpapan, Jum’at (26/1/2023).

Ketua DWP Kaltim, Indri Indah Winarni Riza dalam sambutannya yang dibacakan sekretaris DWP Kaltim Nina Irni Fahmi mengatakan kegiatan Pengembangan Kepribadian yang mengambil Tema “ Penampilan dan Etika Pergaulan Dalam Berorganisasi “.

Menurutnya, penampilan memang sangat penting dalam pergaulan berorganisasi. Penampilan itu bukan tentang baju, tetapi harus memperhatikan penampilan sedetail mungkin.

“Penampilan diri meliputi kebersihan, kesehatan, keserasian, dan kerapian. Selain penampilan yang ke dua adalah busana, cara berbusana menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang kita temui dan tempat yang kita kunjungi,” jelasnya dihadapan Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP) Kota Balikpapan Inneke Muhaimin beserta peserta seminar.

Selanjutnya, komunikasi, cara komunikasi nonverbal sangat mempengaruhi penampilan. Mulai dari cara duduk, berjalan, dan tersenyum itu sebuah penampilan. Dan terakhir adalah etika atau sopan santun. Tanpa sopan santun yang ditunjukkan kepada orang lain maka takkan ada hubungan baik yang terjalin.

Ia pun berharap semoga melalui kegiatan Pengembangan Kepribadian ini dapat memberikan manfaat bagi semua, “Selama Allah masih memberi umur, selama itu pula kita harus mengembangkan diri,” pungkasnya.

Sementara itu, Marliana Wahyuningrum Firnanda yang juga wakil ketua 2 pengurus DWP Kaltim selaku narasumber mengupas tuntas, berbagi ilmu dan pengalamannya terkait Penampilan dan Etika Pergaulan dalam Berorganisasi.

Di awal materi, ia menekan kata bijak /quote Bruce Lee; Knowledge will give you power, but character will give you respect. Yang jika diartikan mengandung makna, apa yang kita lakukan semua bermula dari Hati, Hatimu karena akan menjadi pikiranmu, Pikiranmu, karena akan menjadi ucapanmu, Ucapanmu, karena akan menjadi tindakanmu, Tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu, Kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu, Karaktermu, karena akan menjadi penentu keberhasilanmu.

Ia juga menyampaikan dalam pergaulan seluruh anggota DWP hendaknya mengedepankan etika dan sopan santun, menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan dan seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga.

“Pastinya, sebagai seorang isteri ASN hendaknya lebih mengedepankan akhlak serta sopan santun dalam bertutur dan mengenakan pakaian,” ucap Marliana yang juga Ketua Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia (Ipprisia) Kaltim ini.

Diharapkan, hendaknya sebagai anggota DWP harus dapat menjadi contoh di masyarakat. Bukan hanya itu, sebagai seorang istri, hendaknya juga selalu siap mendampingi sang suami dalam menjalankan tugas. “Karenanya dalam berpakaian kita harus sopan, dan harus menunjukkan etika sebagai anggota DWP dan menjadi contoh di intern instansi khususnya dan masyarakat pada umumnya,” tuturnya.

Cara berbusana dan bergaul sangat penting untuk diketahui, karena secara tidak langsung  mencerminkan kepribadian seseorang.(*)

Balap Ketinting Meriahkan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga

SANGASANGA – Sebanyak 80 peserta mengikuti balap ketinting/perahu bermesin yang diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga yang ke – 77 Tahun 2024, dibuka oleh Bupati Kutai kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, di Sungai Sangasanga, Jumat (26/1/24).

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaan para peserta yang berasal dari Kecamatan Sangasanga dan kecamatan – kecamatan yang ada di Kukar.

”Terima kasih saya ucapkan kepada komunitas ketinting, ini setiap event pasti mengikuti, dana dari sponsor ataupun mandiri mereka tetap ikut,” ungkapnya.

Dia berharap melalui momentum peringatan peristiwa merah putih Sangasanga ke – 77 Tahun 2024. Perlu melihat kebelakang lagi tentang perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Semua dilakukan dengan penuh persatuan dan pengorbanan demi Indonesia merdeka.

“Peringatan peristiwa merah putih Sangasanga ini merupakan suatu pengembangannya, sehingga komunitasnya bisa diberikan waktu dan ruang sehingga melalui kegiatan ini membawa dampak yang luas, ayo tetap semangat para pencinta ketinting ke depan semoga acara ini bisa lebih meningkat lagi,”pungkasnya. (kk06)

« Previous Page — Next Page »