Bupati Kutai Kartanegara Pimpin Peringatan Hari Jadi Inspektorat

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memimpin apel pagi di lingkungan Inspektorat Kukar, di halaman tersebut, Senin (26/2/2024).

Apel pagi yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi Inspektorat ke 44 tahun tersebut dirangkai dengan penyerahan kendaraan operasional bagi pejabat administrator, pengawas dilingkungan Inspektorat Kukar, serta penyerahan hadiah dan piagam bagi pemenang lomba puisi, pidato dan tarsul dalam rangka memeriahkan hari jadi Inspektorat ke 44 tahun tingkat pelajar di Kukar oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Edi Damansyah dalam arahannya mengucapkan selamat hari jadi kepada Inspektorat Kukar, Ia berharap melalui momentum tersebut Inspektorat bisa terus berkontribusi, dan menjadikan HUT Inspektorat sebagai ajang evaluasi dan introspeksi, khususnya yang berkaitan dengan perjalanan fungsi tugas, kekuatan organisasi secara kelembagaan, kekuatan sumberdaya manusia (jajaran), serta dukungan ketatalaksanaan.

“Selamat ulang tahun inspektorat ke 44 sekaligus saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada inspektur dan jajaran bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab inspektorat sudah terus membaik dan sudah terus berkontribusi yang sangat besar,” ujar Edi.

Saat ini peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat strategis dan menentukan melalui kelembagaan Inspektorat, namun demikian dirinya berharap SDM APIP dalam melaksanakan fungsi tugasnya yang strategis tersebut bisa terus beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada.

“Kebijakan kami dari segi Pemerintah Kabupaten penanggung jawab, kalau dulu berkaitan dengan bagaimana dukungan operasional inspektorat ini sangat minim, saat ini kita bersyukur dengan dukungan fiskal kita juga cukup memadai sehingga ketetapan kebijakan mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang-red) itu kami penuhi sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi argumen ataupun alasan bahwasanya tugas-tugas inspektorat, dan tugas-tugas APIP yang tidak bisa di optimalisasi kan. sehingga ke depan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan keuangan, khususnya di Kabupaten Kukar bisa terus membaik dan berkualitas.

Pada kesempatan itu, Edi juga kembali mengingatkan terkait peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana menurutnya pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah meliputi, Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, pengganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. serta Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ditambahkannya, selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, serta berkewajiban melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau aduan dari masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut dirinya ingin ke depan adanya design konsep kerja terkait pengawasan dan pembinaan.

“Berkaitan dengan tata kelola pengelolaan keuangan dari tingkat kabupaten, kita tau kebijakan di tingkat kecamatan kelurahan ada alokasi dana kelurahan, di desa ada alokasi dana desa, ada ADD, ada bagi hasil pajak, ada juga penerimaan-penerimaan yang sah yang terkelola oleh pemerintahan desa, ini yang saya minta jadi perhatian, saya minta kepada inspektur dan jajaran untuk mendesain bagaimana pola pengawasan dan pembinaan kita terhadap tata kelola keuangan, khususnya kalo berbicara ditingkat kabupaten fungsi tugas ini sudah optimal, karena bagian dari regulasi ketentuan bahwa bagaimana semua yang dilakukan pemerintah kabupaten itu harus direview oleh inspektorat,” pungkas Edi.

Diakhir arahannya, Ia erharap ke depan akan lahir inovasi dan design konsep kerja terkait bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 20 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa yang ada di Kukar.

“Melalui momentum ini semoga ke depan akan ada design konsep kerja, bagaimana kita melakukan pengawasan dan pembinaan, karena pembinaan itu perlu, dan pengawasan itu sangat perlu,” pungkasnya.(kk07).

Ketua PPK Kecamatan Blimbing Tolak Permintaan Hitung Ulang

MALANG – Ketua PPK Kecamatan Blimbing, M. Khasan, mengumumkan penyelesaian rekapitulasi surat suara Pemilu 2024 tingkat PPK Kecamatan Blimbing, selesai, pada Senin (26/2/2024).

Meskipun terdapat aksi protes dari caleg PDIP, Wiwik Sukesi, terkait selisih perolehan suara, Ketua PPK menolak permintaan hitung ulang.

Suroso komisioner Panwascam Blimbing menyatakan selama 7 kali perhitungan tidak ada keberatan dari saksi, dan keberatan muncul hanya di tingkat kecamatan”Sehingga tidak tepat kiranya kalau harus hitung ulang, maka Panwascam berpendapat rekapitulasi tingkat PPK dilanjutkan ” tandas Suroso.

Adanya pendapat Panwascam tersebut PPK Blimbing menetapkan rekapitulasi suara dan menolak hitung ulang dan menyarankan agar keberatan dilaporkan ke KPU Kota Malang. Ia menolak untuk hitung ulang dan silahkan diajukan ke tingkat KPU Kota Malang

Wiwik Sukesi, caleg PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Blimbing yang merasa keberatan lantaran nilai suaranya berkurang karena ada selisih perolehan suara.  Wiwik menunjukkan hasil penghitungan di internal yang berbeda dengan hasil rekapitulasi di PPK, hal itu diketahui setelah pihaknya mencocokkan penghitungan internal dengan hasil rekapitulasi di PPK Blimbing.

”Kalau hitungan kami, suara yang saya dapatkan sekitar 3.027 suara. Tapi di PPK hanya 2.800-an,” jelas Wiwik.

Berdasarkan bukti tersebut, dia melakukan pengecekan ulang. Khususnya pada formulir C-1 tapi hanya beberapa kelurahan saja yang akan dilakukan pengecekan yaitu Kelurahan Polehan, Polowijen, Pandanwangi, dan Bunulrejo.

“Suara  saya memang tidak kurang tapi yang berkurang suara partai, yang diberikan ke caleg lainnya se Partai sehingga perolehan suaranya naik dan suara saya jadi dibawah,” Lanjutnya.

Wiwik akan menempuh jalur hukum dengan mempersiapkan pengacara untuk mencari keadilan

Sementara caleg yang dianggap diuntungkan, Eko Herdiyanto, merespons dengan santai dan  menyatakan kebingungannya terkait tudingan tersebut. Eko menekankan bahwa semua proses pemilu berada di bawah kewenangan penyelenggara, dan jika PPK memutuskan melanjutkan rekapitulasi, itu merupakan tindakan bijak.

“Bagaimana saya bisa bermain dan mengatur perolehan suara. Semua ditangan penyelenggara. Kok tiba-tiba ada tudungan saya bermain,” paparnya.

Dari hasil rekapitulasi suara PPK Kecamatan Blimbing, Eko Herdiyanto memperoleh 3233 suara, Harvaf Kurniawan Ramadhan 4232 suara, dan Wiwik Sukesi mendapatkan 2971 suara.(Buang Supeno).

Pj Bupati Penajam Paser Utara Buka Porseni MTs Tahun 2024

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara ( PPU) Makmur Marbun menyampaikan, adanya kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat MTs bisa mengaktualisasikan potensi para peserta secara aktif, produktif dan kreatif. Hal ini penting karena dapat mengembangkan sisi positif dalam diri peserta didik, baik kepribadian, kepemimpinan, kedisiplinan dan kejujuran.

Hal tersebut dikatakan Makmur Marbun saat membuka membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni ( Porseni) yang kedua, Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kabupaten PPU. Kegiatan dilaksanakan pad hari Senin, (26/02/2024) di MTs Negeri 1 Girimukti Kecamatan Penajam.

“Saya menyambut baik kegiatan ini, karena kita semua mengetahui bahwa dari sekian banyak siswa-siswi, tentu ada yang memiliki bakat atau keahlian dibidang olahraga dan seni,” katanya.

Dikatakan Makmur Marbun, melalui kegiatan Porseni ini selain dapat melihat anak didik beraksi menampilkan bakat dan keahliannya di bidang olahraga dan seni juga dapat dijadikan sebagai media untuk lebih menghargai dan mengapresiasi profesi guru yang selama  ini berjasa besar dalam mendidik anak bangsa. Nantinya dapat menyongsong Ibukota Nusantara, menjadi generasi unggul dan dapat bersaing menghadapi persaingan global.

“Kepada para anak-anakku peserta yang akan bertanding, junjung tinggi sportivitas dan kejujuran, karena inti dari sebuah kompetisi bukan mencari siapa menang siapa kalah, tetapi adalah bagaimana kita dapat bersikap sportif dan jujur, bukan hanya kepada orang lain, tetapi yang terpenting kepada diri sendiri,” pungkasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Kepala Kemenag PPU, Muhammad Syarir menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pj Bupati yang juga Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri sudah menyempatkan waktu untuk datang memberikan support dan sekaligus membuka kegiatan ini. Syahrir juga mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang Pj Bupati  bawa  dari Jakarta ke PPU yakni etos kerja, dimana etos kerja ini sangat penting untuk kontribusi daerah PPU yang merupakan bagian dari IKN sekaligus menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ketua pelaksana kegiatan Agus Nurfuadi melaporkan bahwa Porseni yang kedua ini mengangkat tema mempersiapkan generasi yang berakhlak, sehat dan juga berprestasi dalam menyongsong persiapan Ibu Kota Nusantara.

Agus juga menerangkan bahwa  peserta yang ikut dalam Poserni ada 11 sekolah yang terdiri dari Mts negeri dan swasta.

” Kegiatan dilaksanakan mulai dari 26 sampai dengan 29 Februari 2024 yang diikuti 382 atlet,”ungkapnya.(DiskominfoPPU)

Asisten II Setda Provinsi Kaltim Buka Rakor Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Se-Kaltim Tahun 2024

BERAU – Asisten II Setda Provinsi Kaltim Ujang Rahmad secara resmi membuka rapat koordinasi (rakor) bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tahun 2024 bertempat di Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada Senin (26/02/24).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kaltim dengan usulan program dan kegiatan Diskominfo kabupaten/kota.

Keamanan siber sebagai salah satu tantangan baru dalam transformasi digital saat ini melatarbelakangi tema pada kegiatan ini yaitu ‘Keamanan Siber Dukung Akselerasi Pengembangan Transformasi Digital’.

Asisten II Setda Provinsi Kaltim Ujang Rahmad saat membacakan sambutan Pj Gubernur Kaltim menyampaikan bahwa keamanan siber merupakan elemen kunci yang mendukung akselerasi pengembangan transformasi digital dan dukungan yang kuat terhadap keamanan siber sangatlah penting.

“Pemprov Kaltim telah melaksanakan berbagai upaya termasuk pengembangan aplikasi dan website yang memiliki fitur keamanan yang handal. Namun, langkah tersebut masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi forum yang tepat untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah strategis kedepan,”ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim M. Faisal menghimbau seluruh Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim untuk meningkatkan sinergitas.

“Manfaatkan infrastruktur yang ada dan maksimalkan untuk pelayanan publik, saling berkolaboratif, tahun ini kita tingkatkan sinergitas, agar kita sama-sama maju,”pungkasnya. (DiskominfoPPU)

Sekda Provinsi Kaltim: Ada Tiga Target Urusan Pemberdayaan Perempuan

PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menyampaikan ada tiga target urusan pemberdayaan perempuan terkait kewirausahaan yakni perempuan yang menduduki sebagai kepala keluarga (bukan perempuan singel parents), perempuan yang merupakan pengintas kekerasan, dan perempuan kelompok pekerja rentan.

Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni pada malam ramah tamah sekaligus membuka rapat koordinasi daerah (rakorda) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Se-Kaltim tahun 2024  di aula lantai I Kantor Bupati PPU, Minggu (25/02/2024) malam.

Saat membuka acara Sekda Provinsi Kaltim  Sri Wahyuni mengatakan rakorda PPPA merupakan agenda rutin dari kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Tahun ini dilaksanakan di Kabupaten PPU selama 2 hari (25 -26 Februari 2024) mengusung tema peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan,”ungkapnya.

Dikatakan Sri Wahyuni, Rakorda tahun ini  untuk mendudukkan kembali  melakukan evaluasi yang sudah dilakukan agar isu pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan itu benar-benar menjadi bahan diskusi bersama. Hal ini menjadi perhatian seluruh dinas yang menangani urusan perempuan agar target sasaran dapat tertangani dengan baik.

“Semoga melalui rakorda PPPA tahun ini kita bisa mendapatkan rekomendasi terkait hal hal yang menjadi atensi, menjadi area intervensi untuk kita bisa fokus sehingga dapat memberi kontribusi dan mencapai sasaran pemberdayaan perempuan,”pungkasnya.

Sementara itu, Sekda PPU Tohar mengatakan atas nama pemerintah daerah kabupaten mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah menunjuk dan mendaulat Kabupaten PPU sebagai  tuan rumah dilaksanakan rakorda PPPA se-Kaltim tahun 2024.

“Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi jajaran Pemerintah Kabupaten PPU, semoga pelaksanaan rakorda tingkat provinsi di PPU membawa hikmah dan barokah bagi kita semua,”kata Tohar.

Tohar menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)  PPU sebagai leading sector di kabupaten kiranya dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan unsur-unsur yang lain.

“Jadilah tuan rumah yang baik sehingga tamu tamu kita dari 9 kabupaten/kota termasuk Provinsi Kaltim merasa nyaman selama berasa di kabupaten,” pungkasnya. (DiskominfoPPU)

« Previous Page — Next Page »