Polres Kutai Barat Amankan Tersangka Penyebab Kebakaran di SPBU Multi Fintya Niaga

KUTAI BARAT – Polres Kutai Barat berhasil mengungkap kasus kebakaran yang terjadi di SPBU Multi Fintya Niaga, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar)  30 Maret 2024 lalu. Kebakaran tersebut disebabkan kurangnya kehati-hatian dalam mengoperasikan sepeda motor pasca pengisian BBM di SPBU tersebut.

Kapolres Kutai Barat melalui Kasat Reskrim AKP Asriadi menjelaskan, kejadian bermula ketika (SA) yang berusia 19 tahun menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengisi BBM jenis pertalite di SPBU tersebut. Setelah proses pengisian selesai, SA menghidupkan sepeda motornya. Saat itu ada percikan api dari busi kendaraan menyebabkan terjadinya kebakaran di SPBU tersebut.

“Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan tersangka terkait kasus ini, yakni (SA). Tersangka telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Asriadi.

Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 800 juta dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Polres Kubar juga berhasil mengungkap modus yang digunakan tersangka menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan beberapa perubahan, termasuk pada busi pengapian kabel yang dibiarkan dalam keadaan telanjang. Saat ini, pihak Polres Kubar masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan yang berlaku dalam mengisi BBM di SPBU guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang,” kata Asriadi. (arf)

Polres Kubar Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2024

SENDAWAR – Operasi Ketupat Mahakam 2024 telah dimulai dengan Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Polres Kutai Barat, Rabu (3/4/2024). Kegiatan ini dipimpin Kapolres Kutai Barat, AKBP Kade Budiarta dan dihadiri pejabat, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.

Pasukan dari berbagai satuan, seperti Sat Brimob, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Intelkam, Gabungan Sat Reskrim, Resnarkoba, dan Tahti, serta berbagai staf Polres, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan lainnya turut serta dalam apel ini. Kendaraan dinas juga disiapkan untuk mendukung pengamanan dan pelayanan selama Operasi Ketupat.

Kapolres Kutai Barat saat memberikan amanay menekankan pentingnya sinergi antara TNI-Polri dan stakeholder terkait dalam menjaga keamanan selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Dia mengingatkan tentang peningkatan jumlah pemudik yang diperkirakan pada tahun ini dan mengajak masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal guna menghindari kemacetan.

Operasi Ketupat 2024 melibatkan lebih dari 155 ribu personel dan dilaksanakan selama 13 hari. Berbagai pos pengamanan dan pelayanan telah dipersiapkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh stakeholder diharapkan dapat bekerja sama secara optimal dalam menjaga keamanan dan keselamatan selama periode tersebut.

Pihak kepolisian juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan dari potensi gangguan kamtibmas serta stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok serta BBM. Semua upaya tersebut didukung dengan strategi komunikasi publik yang baik agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan nyaman dan aman.

Operasi Ketupat Mahakam 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh keceriaan dan makna, serta mempererat silaturahmi dan persatuan di seluruh lapisan masyarakat. (arf)

Penasehat Hukum Tolak Dakwaan Jaksa Terkait Proyek Puskesmas Bumiaji Batu

SURABAYA– Pengadilan Tipikor Surabaya menggelar sidang kedua dengan agenda eksepsi (sanggahan) dari Penasehat Hukum kedua terdakwa, menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada 26 Maret 2024,

Sidang kedua dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Bumiaji di Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun Anggaran 2021 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (2 /4/ 2024).

Kali ini, terjadi pendebatan sengit antara Penasehat Hukum dari kedua terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum terkait eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya.

Penasehat Hukum dari kedua terdakwa, yang terdiri dari Kantor Hukum K & K And Partners untuk Terdakwa DA yang diwakili Kayat H dan tim kuasa hukum Ari Hariadi untuk Terdakwa ADP, menyatakan keberatan terhadap syarat-syarat dakwaan yang berkaitan dengan kronologis perkara serta unsur perbuatan yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Kayat H menegaskan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan karena memadukan dakwaan primer dan subsidiar, sedangkan Ari Hariadi,S.H. menyebutkan bahwa dakwaan tersebut kabur karena telah memadukan delik dakwaan primer dan subsidiar.

“Dakwaan JPU harus dibatalkan karena telah mempadukan delik dakwaan primer dan subsidair,” kata Kayat

Dalam sidang yang berlangsung, kuasa hukum kedua terdakwa juga menyoroti aspek teknis dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Mereka menyoroti bahwa dakwaan tersebut didasarkan atas hasil audit oleh ahli dari sebuah perguruan tinggi swasta di Malang, bukan lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Aneh, dakwaan kerugian negara terdakwa DA atau ADP sama-sama senilai Rp. 197 jt, yang men-declare bukan BPK tp didasarkan atas hasil audit katanya ahli dari PT swasta di Malang,” ujar Kriswanto

Lebih lanjut, kuasa hukum dari Kantor K & K And Partners mengungkapkan ketidaksesuaian dalam penulisan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar dakwaan, di mana meskipun nomor SPK sama, namun lokasi pekerjaan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait pengawasan yang seharusnya dilakukan.

“Ini ketidakcermatan jaksa dalam membuat dakwaan karena faktanya ada 1 SPK yang dibuat pada tanggal dan nomor SPK yang sama tapi lokasinya berbeda. Pengawasan di Puskesmas Batu dan di Puskesmas Bumiaji,” lanjutnya.

Dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU Kejari Batu, kedua terdakwa, DA dan ADP, diduga melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dakwaan tersebut ditolak oleh kuasa hukum kedua terdakwa karena dianggap tidak jelas.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menangani Perkara tkeempat Terdakwa yakni Darwanto selaku Ketua Majelis, Alex Cahyonoselaku Hakim Anggota dan Arief Agus Nindito Selaku Hakim anggota.

Sedangkan Penasehat hukum dari masing-masing Terdakwa yaitu Kayat Hariyanto dan Kriswanto  merupakan Penasehat Hukum dari Terdakwa DA, sedangkan Penasehat Hukum Sumardhan, SH dan Ari Hariadi merupakan Penasehat hukum dari Terdakwa ADP.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu yang hadir dalam persidangan yakni Alfadi Hasiholan, SH Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejari Batu

Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2024 dengan agenda tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, majelis hakim memutuskan untuk menerima eksepsi dari kedua terdakwa serta membebaskan mereka dari segala dakwaan yang diajukan oleh JPU. (Buang Supeno)

Kejaksaan Negeri Kutai Barat Gelar Buka Puasa Bersama

SENDAWAR – Kejaksaan Negeri Kutai Barat (Kubar) menggelar buka puasa bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Kejari Kubar, Selasa (2/4/2024).

Kajari Kubar Nurul Hisyam manyampaikan,  acara buka puasa bersama antara Kejaksaan dan pejabat Forkopimda ini adalah momen positif untuk memperkuat kerjasama dan hubungan antarlembaga. Terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya serta memperkuat sinergi dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memanfaatkan momen buka puasa bersama ini untuk membangun jalinan kerjasama yang lebih erat, meningkatkan komunikasi antarlembaga, serta memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Nurul Hisyam.

Nurul berharap pada bulan puasa ini semakin menguatkan silaturahmi. Ia juga tentu mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama membangun daerah ini agar lebih maju dan sejahtera.

Buka puasa dan makan malam bersama ini berlangsung santai dan hangat. Para pejabat teras tersebut saling bercengkrama ria sambil menyantap suguhan kuliner yang disiapkan Korps Adhyaksa. Acara juga dihadiri  wakil bupati Kubar Edyanto Arkan, ketua DPRD Kubar, Ridwai, Kapolres Kubar AKBP Kade Budiyarta dan Komandan Kodim 0912/Kbr, Letkol Czi Eko Handoyo.

Selain itu turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Sendawar, Henu Sistha Aditya, Kepala Bandara Melalan, Indra Rohman, Kepala kantor Pertanahan Kubar, Hariyoko dan sejumlah pejabat lainnya.

Selain para pejabat Forkompinda, buka puasa ini juga dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media masa.

“Harapan kami teman-teman media juga bisa saling mendukung melalui pemberitaan yang membangun kepentingan bersama,” pungkas Nurul. (*)

Mahyudin, Menyusul Balikpapan?

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Ketua DPD RI Dr H Mahyudin berbuka puasa dengan  sejumlah tokoh masyarakat. Acaranya berlangsung di Hotel Bluesky Balikpapan, Selasa (2/4/204) kemarin. Cukup meriah, maklum yang mengundang siapa dulu.

Ini juga bukan acara buka puasa biasa. Ada maksud lain dari sohibul hajat. Mahyudin, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) ini lagi berniat mengikuti pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2024. Hal itu dia sampaikan kepada undangan sembari meminta doa restu.

“Saya mohon doa restunya, setelah salat istikharah, petunjuk dari guru dan kiai dan restu dari ibu, saya memutuskan akan mengikuti kontestasi Pilgub Kaltim 2024,” ujar Mahyudin yang langsung mendapat aplaus  para undangan.

Menurut tokoh kelahiran Tanjung, Kalsel, 54 tahun silam itu, sebenarnya dia sudah ingin istirahat bergelut di bidang politik. “Sudah 24 tahun saya berkiprah, maunya sekarang fokus beternak dan tanam sawit.  Tapi ternyata ada panggilan yang membuat saya harus kembali,” jelasnya.

Mantan ketua Golkar dan wakil ketua MPR ini mengatakan, dia akan mengusung tema “Kaltim KEREN.” Itu akronim dari Kolaboratif, Ekonomi Maju Berkeadilan, Religius dan Bersatu, Enterpreneurship  dan Lingkungan Nyaman. Sekaligus untuk memoles Kaltim benar-benar keren untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika ditanya wartawan perahu apa yang dia pakai? Mahyudin bersama timnya masih melakukan penggodokan. Bisa  menempuh jalur perseorangan, tapi bisa juga menggunakan jalur partai. “Segera saya putuskan termasuk soal calon wagub sebagai pendamping,” jelasnya.

Cara yang ditempuh Mahyudin ini, sama dengan apa yang dilakukan mantan gubernur Isran Noor. Menggunakan jalur perseorangan, tapi juga tetap melakukan pendekatan kepada partai. Malah Tim Perseorangan Isran sudah bergerak lebih dulu di 10 kabupaten/kota untuk mengumpulkan surat dukungan (surduk) dengan cara mengumpulkan KTP warga. Laporan dari ketua tim, Isran menyebutkan sudah 100 ribu yang berhasil dikumpulkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sudah mengumumkan syarat  yang harus disetor jika lewat perseorangan. Yaitu 236.185 surduk. Itu sama dengan 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang jumlahnya 2.778.644 pemilih.

Mahyudin mengaku optimis bisa meraup surduk atau dukungan partai. Dia cukup dikenal oleh pimpinan partai di pusat termasuk dengan Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Insyaallah jika Allah merestui dan masyarakat mendukung, ada jalan untuk saya,” katanya.

Jika melihat jadwal Pilkada Serentak 2024 yang ditetapkan KPU, maka calon yang melalui jalur perseorangan harus bekerja keras dan cepat. Waktu yang disediakan KPU untuk mengumpulkan surduk dan verifikasi mulai 5 Mei nanti sampai 19 Agustus. Sebab, 24 Agustus sudah waktu pendaftaran dan 27 November hari pencoblosan.

Nama cagub Kaltim yang sudah beredar, selain Mahyudin dan Isran Noor, juga Rudy Mas’ud, anggota DPR RI, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim. Rudy tidak repot-repot mencari perahu, sebab hasil Pileg 2024, Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam Pilgub.

Partai lain tidak bisa melenggang sendiri. Mereka harus koalisi. Pada Pileg 2024, Gerindra menjadi pemenang kedua dengan meraih 10 kursi, PDIP 9 kursi, PKB 6 kursi. PAN  dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.

Sementara itu, PDIP dan Demokrat Kaltim secara resmi membuka pendaftaran untuk mereka usung dalam Pilgub nanti. PDIP menjadwalkan 1 April sampai 15 Mei. Sedang Demokrat memulai pendaftaran 29 Maret lalu.  Pendaftaran juga terbuka untuk mereka yang berniat menjadi wali kota dan bupati.

Dalam keterangan kepada media, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menyatakan, partainya siap berkoalisi dengan partai lain dan akan menyodorkan nama kadernya sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Jika Isran dan Mahyudin lolos dalam jalur perseorangan, ini sejarah baru. Sebab, selama ini belum pernah ada cagub Kaltim melalui jalur seperti ini. Dalam Pilgub sebelumnya, semua menggunakan perahu partai dan gabungan partai.

PILWALI BALIKPAPAN

Sementara itu dalam Pilwali Balikpapan 2024 juga terdengar ada calon yang akan menggunakan jalur perseorangan. Ini untuk mengantisipasi jika Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) sebagai petahana kembali melakukan aksi “borong partai.”

Dr Agung Sakti  Pribadi dari Universitas Mulia setuju perlunya ada calon independen untuk Pilwali Balikpapan. Langkah ini cukup baik agar kasus 2020 tidak terulang lagi, di mana RM melawan “Kotak Kosong.”

Selain untuk mengantisipasi aksi borong partai, juga bisa mengetes komitmen warga atau pemilih apakah benar-benar ingin perubahan atau tetap dalam suasana sekarang. “Kalau mau perubahan, ya dukung calon independen yang lagi berjuang,” kata Agung, mantan ketua Partai Demokrat, yang juga saat ini memangku jabatan anggota Dewan Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)  Wilayah Selatan.

Agung melalui Peradi tengah melakukan gugatan citizen lawsuit  (gugatan masyarakat) ke Pengadilan Negeri (PN) karena kosongnya jabatan wakil wali kota Balikpapan yang sudah hampir 3 tahun. “Kita menuntut segera diisi karena merugikan pemerintahan dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, masa jabatan RM (termasuk kepala daerah lainnya) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada saat dilakukan pelantikan wali kota yang baru hasil Pilkada serentak. Karena pencoblosan berlangsung November nanti, maka ada kemungkinan pelantikan berlangsung di awal tahun 2025. Selama kampanye Pilwali nanti, RM mengajukan cuti.

Dalam Pilwali Balikpapan tahun 2011, ada paslon yang berani maju lewat jalur perseorangan, yaitu pasangan suami istri dr Abdul Hakim – Wahidah. Mereka lolos karena berhasil mengumpulkan 55.068 surduk dari 44.548 yang dipersyaratkan. Pada Pilwali 2024, syarat kebutuhan surduk hampir sama, sekitar 45 ribuan.

Tempo hari purnawirawan perwira menengah Kodam, Letkol Caj Solahuddin Siregar, yang dikenal juga sebagai ustaz mau mencoba jalur ini pada Pilwali Balikpapan 2020. Tapi dia gagal, karena KTP yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat minimal.

Melihat hasil Pileg 2024, hanya Golkar yang bisa mengusung calon dengan perahu sendiri. Mereka memborong 16 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan. Lebih dari 9 kursi yang dipersyaratkan untuk mengajukan calon wali kota.

Sedang partai lain terpaksa harus koalisi. Hasil Pileg 2024,   Nasdem memperoleh 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PDIP dan PKB sama-sama 4 kursi, PKS 3 kursi, Hanura dan PPP sama-sama 2 kursi serta Partai Demokrat hanya 1 kursi.

Dari 8 partai yang ada itu, baru Nasdem yang ada tanda-tandanya mengajukan calon. Tersiar kabar Ketua Nasdem Balikpapan Ahmad Basir (AHB) akan maju. Nasdem tinggal mencari 2 kursi. Itu bisa merangkul PDIP, PKB atau PKS.

Sejauh ini memang belum terdengar kuat siapa-siapa yang bakal maju sebagai cawali menantang petahana? Dari pembicaraan yang ada, selain AHB disebut-sebut nama Farhat Brachma (Staf Khusus Wakil Presiden), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan) dan Adam Sinte (anggota DPRD Kaltim).

Farhat adalah kader PDIP. Jika jadi maju, ada kemungkinan dia menggunakan perahu partai berkoalisi dengan partai lain. Syukri dari PKS hijrah ke Partai Gelora. Sedang Adam dari Partai Hanura. Apakah Syukri dan Adam menggunakan jalur partai, sepertinya tidak gampang. Karena itu bisa jadi mereka memilih alternatif kedua, jalur perseorangan.

Beberapa hari lalu saya ada baca di WA Group pernyataan seseorang yang cukup menarik tentang prototif wali Kota Balikpapan ke depan, periode 2024-2029. Dia bilang: “Kita perlu punya orang pintar seperti Pak Imdaad, tegas seperti Pak Tjutjup, gaul seperti Pak Rizal dan kaya seperti Pak Rahmad. Itu baru bisa Balikpapan lebih baik.” Ayo siapa yang berani maju?.(*)

« Previous Page — Next Page »