PKB Rekomendasikan Dendi Suryadi Maju di Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara

TENGGARONG –Brigjen TNI Dendi Suryadi, dipilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju dalam kompetisi pemilihan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perss reeles yang diumumkan PKB, nama Dendi Suryadi berada di posisi ke 58 dari 64 calon kepala daerah yang diusung PKB di Jakarta, Rabu, (29/05/2024)

Dikonfirmasi usai pengumuman PKB nama calon kepala daerah Kabupaten/Kota yang di usung PKB, Dendi Suryadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada PKB, mengingat PKB baru melakukan uji kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon kepala daerah beberapa hari yang lalu.

“Saya bersyukur atas kepercayaan ini dari partai Kebangkitan Bangsa, selain memilih kadernya juga memberi peluang bagi tokoh-tokoh daerah untuk dapay maju Pilkada,” ucapnya.

Dendi menambahkan, dalam uji kelayakan dan kepatuhan para calon kepala daerah diminta menyampaikan Visi dan Misi serta program pembangunan yang akan dijalankan pada masa kepemimpinan. Termasuk kesiapan memenangkan pilkada, Dendi mengatakan dalam penyampaian Visi dan Misi serta program kerja yang dipaparkan lebih pada penekanan program pedesaan dan peran kades yang menjadi pengayom masyatakat yang lebih dekat dan terarah.

“Kades merupakan pemimpin di tempat dia bertugas. Kewewenangan Kades harus dapat di optimalkan, serta meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya,” sambungnya

Dilain kesempatan, koordinator tim Media dan IT pemenangan Dendi Suruadi, Fajri Tridalaksana mengatakan, perolehan suara legislatif PKB pada Pemilu Legislatif berhasil meraih 4 kursi di DPRD Kutai Kartanegara. Dan mayoritas berasal dari basis masyarakat pedesaan, dengan dukungan yang diperoleh dari kalangan alim ulama serta santri.

“Rencananya setelah menerima rekomendasi PKB, Dendi Suryadi akan melanjutkan gerilya dengan silaturahmi sertA melakukan penjajakan ke berbagai partai lain melalui penjaringan Calon bupati di Kutai Kartanegara,” ucapnya.

Fajri menyampaikan, tim pemenangan berharap akan terus menerima tambahan dukungan politik dari partai lain untuk memenuhi syarat calon kepala daerah mendaftar ke KPU. Selain dari dukungan partai politik, faktanya Dendi Suryadi juga banyak mendapat aspirasi rakyat melalui tokoh partai yang meraih kursi di legislatif dan pemuka masyarakat. Dengan terus menyuarakan dukungan kepada Dendi Suryadi maju Pilkada Kukar 2024.

“Sinyal ini semakin kuat dengan terbitnya rekomendasi PKB, yang dipastikan satu barisan bersama partai lain mengusung Dendi Suryadi sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Ria)

“Merdekakan” Saja Nadiem

Catatan Rizal Effendi

BANYAK yang gregetan dengan menteri yang satu ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (40). Lahir di Singapura. Dulunya dikenal sebagai bos pendiri Gojek. Sukses. Masuk 150 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 100 juta dolar AS.

Nadiem sukanya dipanggil “Mas Menteri.” Maksudnya biar lebih akrab dan merakyat. Tapi sejumlah kebijakannya justru terbalik. Bikin kita kesal, karena itu ada yang mengusulkan “merdekakan” saja Mas Menteri. Alias dicopot.

Kata “Merdeka” jadi akrab dengan Nadiem. Setelah dilantik jadi menteri, 23 Oktober 2019, dia terkenal dengan konsep Merdeka Belajar. Suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa.

Dengan konsep Merdeka Belajar itu, sepertinya Mas Menteri ingin “memerdekakan” atau menghapus sejumlah hal yang dianggapnya tidak pas lagi dengan situasi sekarang. Meski hal itu menimbulkan heboh dan polemik, yang kesannya memecah-belah bangsa.

Misalnya, hampir tiap tahun selalu terdengar isu bahwa Nadiem ingin menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Tiap tahun juga dia membantah. “Isu tersebut tidak benar dan Kemendikbud tidak akan pernah menghapus mata pelajaran agama. Agama bukan hanya penting, tetapi juga esensial bagi pendidikan bangsa kita,” begitu tandasnya.

Kalau lihat penegasan Nadiem  tentu kita percaya. Tapi munculnya isu ini tiap tahun tentu juga bukan kaleng-kaleng. Ada yang bilang penghapusan frasa “agama” sempat terlihat dalam dokumen draf Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035. Karena itu muncul penolakan keras.

Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Hendarman kesannya setengah mengakui.  Hanya dia bilang draf yang ada bukanlah dokumen final.  Karena masih akan menjadi bahan pembahasan dengan Komisi X DPR RI serta 60 organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, asosiasi pendidikan serta organisasi multilateral lainnya.

Belakangan Mas Menteri bikin heboh lagi. Kegiatan Pramuka juga mau dihapuskan. Lagi-lagi dia membantah. Dia mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya tidak menghapus kegiatan Pramuka dari ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah.  Pramuka tetap kewajiban yang perlu diselenggarakan sekolah, akan tetapi tidak wajib diikuti oleh siswa.

“Mohon tidak lagi dibahas bahwa Pramuka dihapus atau dihilangkan. Peraturannya sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah,” kata Nadiem saat Raker dengan Komisi X DPR RI, 3 April lalu.

Menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka.

Hanya saja sesuai dengan Permendikbudristek 12/2024, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekskul termasuk Pramuka bersifat sukarela. Artinya boleh saja mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Tentu kebijakan ini menimbulkan reaksi. “Itu kebablasan, karena Pramuka merupakan paket komplet yang berperan penting dalam pembentukan karakter pelajar Pancasila,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso atau Buwas mensinyalir, penghapusan Pramuka sebagai ekskul wajib di sekolah merupakan upaya terselubung untuk melemahkan Indonesia di masa depan.

“Kami mencurigai adanya indikasi ke arah sana yang dilakukan secara halus dan tersistematis. Pimpinan Kwarda seluruh  Indonesia semuanya melihat hal yang sama,” kata Buwas setelah membuka Rakernas Pramuka 2024 di Jakarta, 25 April.

Salah satu hasil Rakernas adalah secara aklamasi  Pimpinan Pramuka se-Se-indonesiaIndonesia menolak Permendikbud No 12 Tahun 2024 dan mendesak Mendikbudristek segera mencabut kebijakan tersebut.

Sekjen Kwarnas Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo menambahkan, apa yang terjadi sekarang dapat disamakan dengan proxy war, yaitu suatu situasi di mana terjadi aktor-aktor tertentu yang berupaya memecah-belah bangsa secara tidak langsung namun pimpinan bangsa yang jeli dapat mendeteksi gejala tersebut.

Terbitnya Permendikbud No 12 seakan menjadi “kado buruk” yang diterima Buwas, setelah dia dilantik menjadi Ka Kwarnas masa bakti 2023-2028 oleh Presiden Jokowi, 5 April lalu.

HEBOH UKT LAGI

Tidak sampai sebulan, Mas Menteri bikin “aksi heboh merdeka” lagi. Dia mengeluarkan kebijakan yang memberi ruang kenaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Akibatnya mahasiswa dan orang tuanya menjerit-jerit.

UKT semacam SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) di zaman dulu. Aturannya dikeluarkan sekitar 10 tahun lalu. Permendikbud No 55 Tahun 2013. UKT adalah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi subsidi pemerintah.

Besaran UKT disesuaikan dengan kondisi pendapatan orang tua. Semakin besar penghasilan orang tua, semakin tinggi UKT-nya. Jadi semacam subsidi silang.

Saya kira setelah diberi nama “Tunggal” tak ada lagi pungutan lain. Ternyata di kampus masih ada yang namanya Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Sesuai namanya, IPI adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi.

Nadiem baru saja mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Ditujukan kepada mahasiswa baru yang masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Atas dasar itu, Rektor PTN di berbagai kampus bisa menaikkan UKT selangit.

Gelombang protes atas kenaikan UKT langsung digaungkan oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka melayangkan protes lantaran kenaikan UKT yang tak masuk akal membebani mahasiswa dan para orang tua.

Para mahasiswa Unmul yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Mulawarman juga menggelar aksi. Mereka menolak penerapan IPI secara merata di kampusnya.

Sempat muncul wacana Student Loan. Pinjaman atau kredit untuk mahasiswa. Dari bank atau Lembaga keuangan lainnya. Pada  masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah pernah ada.  Saya termasuk penerima Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) dari Bank BNI. Sempat ditagih setelah lulus karena belum lunas dibayar. Malu juga, he.

DPR mau tidak mau menerima sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menyatakan protes dan keluhan dengan kenaikan UKT. Mereka minta wakil rakyat segera bereaksi dan memanggil Nadiem.

Di depan Komisi X,  Nadiem berkilah lagi. Dia bilang dengan gagahnya kenaikan UKT sesuai dengan asas keadilan dan inklusifitas. Adil yang mana? Tokoh oposan Said Didu dengan lantang menyebut Mas Menteri sebagai perusak bangsa. “Menteri ini betul-betul perusak negeri. UKT kok dibilang demi keadilan,” tandas Didu.

Menurutnya, tidak ada keadilan jika pendidikan tinggi mahal. Karena itu artinya hanya orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Cerita akhirnya Nadiem dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Senin (27/5) lalu. Kenaikan UKT dibatalkan. Tinggal nasib Rektor dapat pekerjaan baru, karena diperintahkan mengembalikan kelebihan uang mahasiswa yang sudah telanjur membayar.

“Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT,” katanya kepada awak media dengan wajah tanpa dosa. Nadiem memberi isyarat pihaknya akan melakukan evaluasi satu per satu semua permohonan perguruan tinggi. “Itu pun untuk tahun berikutnya.”

Nadiem lupa masa kerja Kabinet Indonesia Maju akan berakhir 23 Oktober 2024 nanti. Tahun depan belum tentu dia lagi jadi menterinya. Jadi UKT “sudah Merdeka.”(*)

Jaksa Agung Burhanuddin dan Kejaksaan Agung RI Raih Penghargaan di Rakornas Kearsipan 2024

SAMARINDA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan anugrah penghargaan “Tokoh Kearsipan”. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kejaksaan RI dan kepeloporan dalam pengelolaan arsip penegakan hukum.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto pada puncak perayaan Hari Kearsipan Nasional ke-53 Tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda dan diterima langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Rabu (29/5/2024).

Selain penghargaan Tokoh Kearsipan untuk Jaksa Agung Burhanuddin, Kejaksaan Agung RI juga meraih penghargaan sebagai lembaga negara dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori “AA” (Sangat Memuaskan).

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2024 berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), dengan membawa semangat transformasi digital dan penguatan memori kolektif bangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa dan komponen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

“Selamat Hari Kearsipan ke-53. Peringatan ini menjadi momentum penguatan good governance dan transformasi digital melalui penyelenggaraan kearsipan nasional,” ujar Azwar Anas.

Ia berharap agar seluruh pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, para arsiparis dan seluruh insan kearsipan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kinerja penyelenggaraan kearsipan.

Usai menerima penghargaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN) Bambang Sugeng Rukmono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ANRI atas penghargaan yang diberikan. Atas support yang diberikan dari ANRI, sehingga Kejaksaan bisa menata arsip secara digital dan dengan anugrah penghargaan ini lebih memacu Kejaksaan untuk bekerja dan menata arsip lebih baik lagi.

“Dengan berikannya anugrah Penghargaan ini kepada Kejaksaan diharapkan akan lebih memacu Kejaksaan untuk bekerja dan menata arsip lebih baik,” pungkasnya.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri. Dimana pengawasan kearsipan diperlukan untuk memastikan bahwa Arsip milik Negara dikelola dan diselamatkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta merupakan identitas dan jatidiri sebagai memori kolektif bangsa berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.*

Kota Batu Raih Tiga Terbaik Nasional dalam Pengelolaan Arsip

SAMARINDA– Pada puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Hotel Mercure, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, (29 /5/2024), Pemerintah Kota Batu menerima penghargaan bergengsi.

Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Santi Restuningsasi, menerima penghargaan sebagai Tiga Terbaik Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Predikat Sangat Memuaskan (AA) dari ANRI.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto, didampingi Staf Ahli Menpan RB, Jufri Rahman. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen tinggi Pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan tata kelola kearsipan yang baik.

“Terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras, sehingga Kota Batu berhasil meraih prestasi ini. Semoga tidak hanya berhenti disini dan akan terus meningkat ditambah dengan inovasi dan kolaborasi seluruh OPD Pemerintah Kota Batu membangun tata kelola kearsipan yang lebih baik,” ungkap Aries.

Aries menegaskan penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan pendorong untuk terus meningkatkan tata kelola kearsipan dengan inovasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi.

Pemerintah Kota Batu tidak hanya berhenti pada pencapaian ini. Dalam beberapa waktu terakhir, telah diresmikan perluasan Depo Arsip dengan kapasitas yang memadai untuk menampung meningkatnya aktivitas kearsipan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kota Batu dalam menyelamatkan arsip daerah dan memastikan penyelenggaraan kearsipan yang lebih tertib dan terstruktur.

Aries Agung Paewai juga menambahkan penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Harapannya, penghargaan ini akan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pegawai untuk lebih aktif dan tertib dalam menjalankan tugas-tugas kearsipan.

Kota Batu berhasil meraih predikat Sangat Memuaskan (AA) dengan skor 94,62, menduduki posisi Tiga Terbaik Nasional dalam kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian ini juga menempatkan Kota Batu sebagai yang terbaik di Provinsi Jawa Timur. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 3,14 poin dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh skor 91,48, juga dengan predikat Sangat Memuaskan.

Penghargaan ini mencerminkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan dalam tata kelola kearsipan di Kota Batu.

Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan di masa mendatang.

Dengan penghargaan ini, Kota Batu membuktikan bahwa dengan kerja keras, sinergi, dan inovasi, pencapaian tinggi dalam tata kelola kearsipan dapat diraih. Ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga sebuah tanggung jawab untuk terus menjaga dan meningkatkan standar tata kelola kearsipan demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.(Buang supeno).

TMMD ke 120 Bangun infrastruktur, Penyuluhan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

BONTANG – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120 Kodim Bontang terus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Selain membangun infrastruktur Pembuatan badan jalan. Tim yang dipimpin Dan Satgas TMMD Ke-120 Kodim 0908/Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto itu juga menggelar penyuluhan Bela Negara dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, pemuda pemudi di Lamin Makodim, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Rabu (29/5/2024)

Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto mengatakan sosialisasi bela negara merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan non fisik TMMD. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan wawasan kebangsaan, bela negara serta menumbuhkan jiwa semangat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan memiliki inovasi.

“Kegiatan ini demi kemajuan bangsa dan Negara diperlukan jiwa nasionalisme dan kesadaran warga masyarakat dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”ungkapnya.

Dirinya pun berharap  para peserta dapat membawa pengaruh positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat bela negara. Bukan itu saja, mereka juga membentuk karakter generasi muda maupun warga masyarakat yang lebih baik dan menumbuhkan sikap rela berkorban, tolong menolong, toleransi, nasionalisme dan cinta NKRI.

“Harapanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”harapnya. (MW)

« Previous Page — Next Page »