UPTD PSBR Kaltim Fokus pada Pengembangan Keterampilan Anak Bermasalah Hukum

SAMARINDA – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi anak-anak yang bermasalah hukum, dengan memberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal untuk masa depan mereka. Kepala UPTD PSBR, Suharno, menekankan, pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum untuk mendukung proses pembinaan yang lebih komprehensif.

“Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, Bapas, kejaksaan, dan pengadilan. Komunikasi yang baik antar lembaga ini sangat penting untuk mendukung pembinaan anak-anak kami,” ungkapnya, Sabtu (30/11/24).

Sebagian besar anak binaan di PSBR telah melalui proses hukum dan mendapatkan vonis pengadilan, namun ada pula yang masih dalam tahap penyelesaian kasus. Ia menjelaskan, anak-anak yang telah divonis biasanya akan dipindahkan ke Lapas Anak, namun selama 3-4 bulan pertama, mereka akan dititipkan di UPTD PSBR untuk mengikuti pelatihan keterampilan.

Di PSBR, anak-anak diberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang bisa menunjang masa depan mereka, baik untuk bekerja maupun berwirausaha setelah keluar dari panti.

“Kami ingin agar mereka bisa menemukan bakat mereka, dan pelatihan ini bertujuan agar mereka siap menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan,” jelasnya.

Meskipun menghadapi tantangan besar dalam mendidik anak-anak yang bermasalah hukum, Suharno menegaskan bahwa pihaknya menggunakan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan latar belakang masing-masing anak.

“Menghadapi anak-anak ini bukan hal yang mudah, namun kami akan berusaha melihat latar belakang mereka dan memberikan pembinaan yang sesuai,” tutup Suharno.

Melalui pembinaan dan fokus pada pengembangan keterampilan, PSBR berharap anak-anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat dan mampu membangun kehidupan yang lebih baik. (yud/adv)

Pelecehan Seksual Menjadi Masalah Utama di Kaltim

SAMARINDA – Pelecehan seksual menjadi salah satu permasalahan yang paling mendominasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Kalimantan Timur. Kepala UPTD PSBR, Suharno menyampaikan, banyak remaja yang dibina di panti sosial ini berasal dari latar belakang kasus hukum, dengan pelecehan seksual sebagai masalah utama yang sering dihadapi.

Dirinya menjelaskan, UPTD PSBR hanya menangani remaja berusia di bawah 17 tahun yang bermasalah dengan hukum.

“Setelah mereka selesai menjalani pembinaan di sini, anak-anak akan kami kembalikan ke keluarga. Kami memang fokus pada remaja dengan usia 17 tahun ke bawah,” ujarnya, Sabtu (30/11/24).

Meskipun anak-anak binaan PSBR memiliki beragam latar belakang masalah, Ia mengungkapkan, pelecehan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi.

“Sebagian besar anak yang kami tangani terlibat dalam kasus pelecehan seksual dan pencurian. Ada juga 5 hingga 6 jenis pelanggaran hukum lainnya yang menjadi masalah utama mereka,” lanjutnya.

Dalam upaya memberikan perawatan yang layak, UPTD PSBR juga memastikan fasilitas yang disediakan untuk anak-anak binaan cukup memadai. Suharno menekankan pentingnya kenyamanan selama masa pembinaan, termasuk kamar tidur yang layak.

“Kami pastikan sarana dan prasarana di sini memadai. Anak-anak diberi tempat tidur yang nyaman untuk mendukung proses rehabilitasi mereka,” ujarnya.

Tidak hanya fasilitas dasar, UPTD PSBR juga menyediakan ruang untuk kegiatan ibadah dan sarana olahraga, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental anak-anak binaan.

“Kami menyediakan fasilitas untuk kegiatan ibadah dan olahraga yang cukup lengkap, agar mereka tetap bisa menjalani kegiatan positif,” tutupnya. (yud/adv)

Kaltim Sukses Lampaui Target Penurunan Emisi

SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur mencatat pencapaian gemilang dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, mengungkapkan, provinsi ini berhasil menurunkan emisi sebesar 31 juta ton CO2 equivalent melalui program FCPF-Carbon Fund, jauh melampaui target Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) sebesar 22 juta ton CO2 equivalent.

“Capaian ini membuktikan komitmen Kaltim dalam mendukung implementasi REDD+ dan kontribusi Indonesia terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) menuju pertumbuhan ekonomi hijau,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

Program ini merupakan bagian dari inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan mitra internasional, dalam menyusun strategi berbasis lahan.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten.

“Capaian dari 2021 hingga 2023 menjadi bukti kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor kehutanan,” tegasnya.

Selain menurunkan emisi, program ini juga membawa manfaat lain, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dinas Kehutanan Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung agenda lingkungan global dan menjaga ekosistem hutan yang menjadi salah satu aset penting Indonesia.

“Ini bukan akhir dari upaya kami. Ke depan, kami akan terus memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program penurunan emisi GRK, demi mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih baik,” tutupnya. (yud/adv)

Dinas Sosial Kaltim Dorong Sinergi OPD untuk Percepat Penurunan Kemiskinan

SAMARINDA – Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Menyikapi laporan kenaikan angka kemiskinan di beberapa daerah, Dinsos menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada 2025.

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinsos Kaltim, Saprudin Saida Panda, menegaskan bahwa data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menjadi dasar evaluasi langkah strategis. “Data ini dirilis berdasarkan usulan kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Samarinda, Kukar, Kutim, dan Balikpapan menunjukkan kenaikan, yang dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk,” jelasnya, Sabtu (30/11/24).

Saprudin menekankan bahwa upaya penurunan kemiskinan memerlukan kerja kolektif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini bukan hanya tugas Dinsos. Semua OPD harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing, dengan satu tujuan bersama,” tambahnya.

Untuk itu, Dinsos Kaltim telah menggalang kolaborasi dengan sektor terkait guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Langkah ini mencakup evaluasi program-program penanganan kemiskinan dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Saprudin optimistis, melalui kerja sama yang terintegrasi, target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. “Kami akan bekerja maksimal, dan hasilnya akan terlihat seiring waktu. Semua bidang harus bergerak bersama untuk mencapai target,” tegasnya.

Ia berharap pada 2025, Kalimantan Timur dapat mencatatkan kemajuan signifikan dalam stabilitas ekonomi masyarakat. “Harapan kami, kondisi kemiskinan dapat ditekan hingga sesuai target, sehingga perekonomian warga kembali stabil,” tutupnya. (yud/adv)

Dinas Sosial Kaltim Fokus Mitigasi Dampak Sosial Pemindahan IKN

SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur diantisipasi sebagai momentum yang membawa perubahan besar, termasuk lonjakan migrasi penduduk. Dinas Sosial Kaltim (Dinsos) melihat dinamika ini tidak hanya sebagai tantangan tetapi juga peluang untuk memperkuat strategi perlindungan sosial.

Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, Saprudin Saida Panda, menjelaskan,  perpindahan penduduk ke Kaltim, terutama ke wilayah sekitar IKN, adalah fenomena yang dapat diprediksi.

“Dengan adanya IKN, wajar jika banyak orang datang ke Kaltim untuk mencari peluang kerja. Ini akan berdampak pada daerah penyangga,” ujarnya, Sabtu (30/11/24).

Sebagai antisipasi potensi masalah sosial, seperti meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng), Dinsos telah merancang berbagai langkah strategis. Pendataan awal terhadap individu yang hidup di jalanan menjadi salah satu langkah utama.

“Pendataan ini penting agar kita tahu langkah yang tepat, apakah perlu dirujuk ke perusahaan tempat mereka bekerja, dipulangkan ke daerah asal, atau diberikan intervensi lain,” ungkap Saprudin.

Selain pendataan, Dinsos Kaltim juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan penanganan masalah sosial berjalan efektif.

“Kami telah menyusun rencana mitigasi agar dampak sosial dari perpindahan penduduk ini dapat diminimalkan,” tambahnya.

Pemindahan IKN tidak hanya membawa dampak pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memicu dinamika sosial yang memerlukan perhatian serius. Dinsos Kaltim berkomitmen untuk menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di Kaltim.

“Pemindahan IKN ini adalah tantangan sekaligus kesempatan. Kami akan terus berupaya memastikan dampak sosial yang mungkin muncul dapat dikelola dengan baik,” pungkasnya. (yud/adv)