Wamen BUMN Cek Langsung Kesiapan SPKLU PLN Layani Kebutuhan Nataru

Cilegon – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin Ma’ruf memastikan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang Tol Trans Jawa dan Sumatra siap melayani masyarakat selama masa mudik serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kesiapan itu dipastikan setelah ia meninjau langsung SPKLU di Rest Area KM 43 A ruas tol Jakarta – Merak, Banten yang didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo pada Selasa, (24/12).

Aminuddin mengapresiasi PLN dalam menyiapkan infrastruktur SPKLU di jalur Trans Jawa dan Sumatra yang diproyeksikan akan melayani peningkatan pengguna mobil listrik sebesar 2,5 hingga 3 kali lipat dibanding periode tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kapasitas SPKLU di sepanjang jalur mudik telah ditingkatkan sebanyak 8 kali lipat dibandingkan tahun lalu dari hanya 64 unit menjadi 500 unit.

“Tadi sudah kita cek, semua kendaraan terlayani tanpa antre, sangat nyaman untuk digunakan oleh teman-teman yang berkendaraan listrik. Dan kenaikan 2,5 kali lipat pengguna juga direspons oleh teman-teman PLN dengan meningkatkan kapasitas 8 kali lipat dari tahun kemarin,” ucap Aminuddin.

Sementara itu, Darmawan menyampaikan, saat ini PLN telah menyiapkan 3.069 unit SPKLU yang tersebar di 2.096 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 6 ribu personel SPKLU juga telah disiagakan untuk bertugas bergantian selama 24 jam nonstop.

“Kami memastikan bahwa masyarakat yang menggunakan mobil listrik untuk mudik tidak akan mengalami kendala kehabisan daya di tengah jalan. Pola konsumsi penggunaan SPKLU telah kami petakan dari tren tahun sebelumnya, termasuk periode Nataru dan Lebaran,” jelas Darmawan.

Selain itu, untuk memanjakan pengguna kendaraan listrik, PLN juga menyediakan fitur Trip Planner melalui aplikasi PLN Mobile. Fitur ini memudahkan pengguna mobil listrik merencanakan perjalanan mereka dengan informasi lokasi SPKLU, jarak tempuh, dan kebutuhan pengisian daya.

“Saudara-saudara kita dapat menggunakan fitur Trip Planner di PLN Mobile. Cukup masukkan tujuan perjalanan dan jenis kendaraan listrik, sistem akan memberi tahu lokasi-lokasi SPKLU terdekat sepanjang perjalanan untuk mengisi daya kendaraan listriknya,” terang Darmawan.

Bukan hanya itu, lanjut Darmawan, pihaknya juga menyediakan hotline khusus untuk membantu para pengguna kendaraan listrik saat melakukan perjalanan mudik atau libur Nataru. Dirinya berharap dengan ketersediaan SPKLU yang cukup dan upaya yang dilakukan oleh PLN dapat semakin memudahkan seluruh pengguna kendaraan listrik.

“Kami berharap saudara-saudara kita yang mudik menggunakan mobil listrik, bisa betul-betul nyaman dan menikmati waktu penuh kebahagiaan bersama keluarga. Jika ada kondisi darurat, cukup tekan tombol bantuan di aplikasi PLN Mobile atau hubungi WhatsApp di 087771112123,” tutup Darmawan.

Terpisah, General Manager UIP3B Kalimantan, Abdul Salam Nganro menyatakan bahwa meski UIP3B Kalimantan tidak secara langsung menangani SPKLU, pihaknya tetap berperan penting dalam menjaga keandalan suplai listrik yang menjadi pondasi utama operasional SPKLU.

“Kami memastikan keandalan jaringan transmisi dan gardu induk di Kalimantan tetap terjaga, sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik, termasuk untuk operasional SPKLU di titik-titik strategis,” ujar Salam. (**)

Iringi Ikhtiar Jaga Keandalan Listrik Nataru, PLN Gelar Doa Bersama dan Tebar Kebaikan serentak se-Kalimantan

Menyambut Siaga Kelistrikan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan menggelar doa bersama serentak di seluruh Unit Pelaksana guna memastikan keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan. (16/12/2024)

General Manager PLN UIP3B Kalimantan menyampaikan bahwa doa bersama ini kita laksanakan sebagai bentuk pengharapan dan permohonan kepada Allah SWT agar seluruh upaya dan ikhtiar kita dalam menjaga keandalan kelistrikan di wilayah kerja ini senantiasa dilancarkan.

“Kami berharap dengan doa bersama ini, seluruh petugas PLN yang melaksanakan Siaga dapat diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya,” ujar Salam.

Salam menambahkan selain menggelar doa bersama serentak, pada kesempatan tersebut insan PLN UIP3B Kalimantan bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) juga berbagi kebaikan kepada kaum dhuafa.

“Semoga ini menjadi amal jariyah untuk para pejuang keandalan di momen siaga ini” pungkasnya

Adapun bantuan yang disalurkan berupa santunan kepada 10 anak yatim dhuafa dari Panti Asuhan Graha Yatim dan Dhuafa serta pemberian paket sembako kepada 20 marbot masjid. Selain itu, melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Banjarbaru dan Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Kalselteng di Provinsi Kalimantan Selatan, disalurkan santunan kepada muallaf dhuafa di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, anak yatim dhuafa di Banjarbaru, serta Pondok Pesantren Rumah Qur’an.

Tidak hanya di Kalimantan Selatan, bantuan juga disalurkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Di Kalimantan Tengah, melalui UPT Palangkaraya, bantuan diserahkan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 3 Palangkaraya dan Panti Asuhan Berkah. Di Kalimantan Barat, santunan diberikan kepada Pondok Mu’tashim Billah dan sembako diserahkan kepada Panti An Nahl melalui UPT Pontianak dan UP2B Kalbar.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, bantuan berupa paket sembako dan santunan disalurkan melalui UPT Balikpapan dan UP2B Kaltimra kepada 20 dhuafa di sekitar kantor PLN yang berlokasi di Karang Joang, Balikpapan.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, PLN terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus berbagi kebaikan kepada masyarakat. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh masyarakat Kalimantan dapat merayakan Natal 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025 dengan penuh sukacita, kenyamanan, dan kehangatan. PLN senantiasa hadir menerangi negeri, memberikan energi untuk kehidupan yang lebih baik. (**)

Sekda Kaltim Buka Turnamen Gateball DWP Cup 2024

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka Turnamen Gateball Dharma Wanita Persatuan (DWP) Cup 2024 di lapangan Dinas PUPR & PERA Kaltim, Jumat (20/12/2024). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-25 DWP dan Hari Bakti PU ke-96.

Mengusung semangat mempererat silaturahmi, turnamen ini diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan Organisasi Perangkat Daerah (DWP OPD) Kaltim, organisasi wanita di Kalimantan Timur, serta para pegawai OPD. Selain itu, turnamen bertujuan mempopulerkan olahraga gateball yang mulai diminati masyarakat.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana membangun karakter. Gateball mengajarkan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat.

“Nilai-nilai ini sangat relevan, baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ketua DWP Dinas PUPR & PERA Kaltim, Marliana Firnanda, menjelaskan asal mula ide pelaksanaan turnamen ini. Awalnya, olahraga gateball hanya populer di kalangan pegawai Dinas dan Balai Kementerian PUPR.

“Kami, anggota DWP, merasa perlu ikut terlibat untuk memopulerkan olahraga ini di lingkungan kami,” jelas Marliana.

Turnamen ini memperkenalkan dua kategori baru: triple putri dan beregu klasik. Kategori beregu klasik menarik perhatian karena melibatkan kombinasi pemain senior, pendatang baru, serta tim campuran laki-laki dan perempuan. “Kategori ini mencerminkan semangat sinergi kami untuk memopulerkan gateball ke berbagai kalangan,” tambah Marliana.

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan bola gateball oleh Sri Wahyuni. Penyerahan peralatan olahraga juga dilakukan, di mana Ketua Pergatsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyerahkan stick gateball kepada Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Sementara itu, Ketua DWP PUPR & PERA Kaltim, Marliana Firnanda, menyerahkan bola gateball kepada Ketua DWP Provinsi Kaltim, Ny. Contesa Irhan. Penyerahan ini menjadi simbol dimulainya upaya sosialisasi dan popularisasi olahraga gateball di lingkungan Dharma Wanita Kaltim.

Turnamen yang berlangsung hingga 21 Desember 2024 ini memperebutkan Piala Bergilir Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim dan Piala Tetap DWP Dinas PUPR & PERA Kaltim. Tahun sebelumnya, Piala Bergilir diraih oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV.

Kadis PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, memberikan apresiasi atas pelaksanaan turnamen ini. “Dengan kolaborasi solid antara pemerintah dan masyarakat, kami optimis gateball akan semakin diminati. Semoga ini melahirkan atlet-atlet potensial dari Kalimantan Timur,” ujarnya.

Turnamen ini diharapkan tidak hanya meningkatkan popularitas olahraga gateball, tetapi juga mempererat solidaritas antaranggota DWP dan masyarakat di Kalimantan Timur. (*)

Selamat Tahun “PPN 12” Baru

Catatan Rizal Effendi

TAHUN baru yang tidak nyaman. Persis 1 Januari 2025 nanti, kita mendapatkan “kado” yang tidak mengenakkan kantong kita. Pemerintah mulai melaksanakan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

PPN  seperti dijelaskan dalam Buku Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan nilai (2016) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya ke konsumen.

Dalam bahasa sederhana, PPN adalah pungutan negara atau kewajiban rakyat yang ditambahkan dalam pembayaran ketika kita membeli suatu barang atau jasa.

Menko Perekonomian Arilangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani paling banyak diburu awak media untuk menjelaskan kebijakan ini. Maklum mereka berdua yang bertugas meracik kebijakan ini di awal pemerintahan Presiden Prabowo.  Apalagi ada yang berpendapat penjelasan pemerintah membingungkan, beda satu sama lain.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuat simulasi perhitungan pengenaan tarif PPN 12 persen.  Yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif PPN. Hasilnya ditambahkan kepada harga barang atau jasa. Itu yang harus kita bayar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti memberi contoh. Jika kita membeli suatu barang yang harganya Rp5 juta, maka besarnya tarif PPN adalah 12 persen dikali Rp5 juta yaitu Rp600 ribu. Jadi yang harus kita bayar Rp5 juta ditambah Rp600 ribu yaitu Rp5.600.000.

Menurut Dwi, seperti dijelaskan sebelumnya oleh Menkeu Sri Mulyani,   tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif PPN. Sebelumnya tarif PPN adalah 11 persen. Jadi ada kenaikan 1 persen.

Meski demikian, dia menambahkan, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN alias 0 persen tarifnya.

Pertama menyangkut kebutuhan pokok. Seperti beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-mayur.

Kedua, sejumlah jasa. Di antaranya jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

Ketiga, barang lain.  Yang dimaksud barang lain adalah kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

Sekalipun secara umum ketiga kebutuhan pokok tadi bebas PPN,   dalam keterangan lain DJP menyebutkan mereka tetap mengenakan tarif PPN terhadap barang kebutuhan pokok premium serta jasa kesehatan dan jasa pendidikan premium.

Apa yang saja yang dimaksud barang dan jasa kebutuhan pokok yang masuk kriteria premium,  kita masih menunggu penjelasan teknis lebih jauh dari DJP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), premium artinya yang bermutu atau berkualitas.

Sementara itu sudah beredar daftar barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Setidaknya ada 8 jenis. 1. Rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya. 2. Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa. 3. Konsumsi Listrik rumah tangga dengan daya 3.600-6.600 VA.

Ke-4, beras dengan kualitas premium. 5. Buah-buahan kategori premium. 6. Ikan berkualitas tinggi seperti salmon dan tuna. 7. Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. 8. Daging premium seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah.

Ada juga jenis kebutuhan pokok yang pajaknya tetap 11 persen. Sebab kenaikan 1 persennya ditanggung pemerintah. Yaitu tepung terigu, gula industri dan Minyakita.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan PPN 12 persen  salah satunya untuk mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Maksud mengimplementasikan, ya kurang lebih membiayai.

“Naiknya pendapatan negara melalui pajak termasuk PPN 12 persen akan mendorong program astacita dan program prioritas Presiden Prabowo baik di bidang pangan, energi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga MBG,” katanya begitu.

Dalam bagian lain dia berkilah keputusan pemberlakuan PPN 12 persen bukan dari pemerintah, akan tetapi DPR. “Yang menentukan DPR, pemerintah hanya melaksanakan amanah UU Nomor 7 Tahun 2021,” jelasnya.

AJAK HIDUP MINIMALIS

Rencana kenaikan tarif PPN 12 persen mendapat penolakan keras dan luas dari masyarakat. Alasannya, karena akan menimbulkan efek berantai atau efek domino terhadap harga barang dan perekonomian.

Ada aksi unjuk rasa turun ke jalan sampai aksi warganet di media sosial yang ramai-ramai menandatangani petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen. “Harus dibatalkan karena berdampak luas pada perekonomian masyarakat,” kata Rasyid Azhari, inisiator Gerakan Bareng Warga, yang menolak kenaikan PPN 12 persen.

Laporan terakhir menyebutkan sudah 130 ribu orang yang ikut menandatangani petisi penolakan dari 150 ribu yang ditargetkan.

Gen-Z dan K-Popers juga ikut aksi tolak PPN 12 persen. Ada poster yang berbunyi: “Ketua Serikat Gen Z Tolak Kenaikan PPN 12 Persen.” Beberapa pengunjuk rasa dari kelompok ini membawa lampu tangan “lightstick.”

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga melakukan aksi yang sama. Mereka mengancam melakukan gerakan yang masif jika Presiden Prabowo tidak menunda atau membatalkan.

Ada juga yang mengajak aksi boikot bayar PPN. Caranya jangan belanja barang di mal. Karena semua barang di mal kena PPN. Cukup belanja di warung-warung kecil.  Juga gerakan hidup minimalis, tunda beli barang-barang terkena PPN dan cukup beli barang di pasar-pasar tradisional.

Di Senayan, PDIP sebagai partai oposisi bersuara keras. Menurut Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani,  kenaikan PPN akan memperburuk situasi ekonomi, terutama masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha kecil.

“Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” ujar Puan dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Ketua DPP PDIP lainnya, Ganjar Pranowo menambahkan. Menurutnya, kenaikan PPN bikin ngilu masyarakat. Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyindir PDIP. Soalnya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan menjadi UU HPP  justru dikomandoi atau Ketua Panjanya dari Fraksi PDIP. “Jadi saya heran,” katanya.

Dalam UU HPP No 7 Tahun 2021 itu, disebutkan PPN dengan tarif 12 persen mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan apa yang dijelaskan Sri Mulyani agak beda dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo.  “Presiden menyampaikan yang naik 12 persen hanya selected item. Antara lain rumah mewah, apartemen mewah, mobil mewah hingga tas mewah. Di luar itu masih 11 persen,” jelasnya.

Karena itu dia minta Kementerian Keuangan mengubah keputusannya. “Mudah-mudahan pengarahan Bapak Presiden itu dijalankan dengan baik,” kata Misbakhun, mantan pegawai Ditjen Pajak, yang menjadi anggota Dewan dari Partai Golkar.

Senator dari Kaltim, Yulianus Henock yang duduk sebagai anggota Komite II DPD RI ikut bersuara. Dia menyesalkan pemerintah tetap menaikkan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. “Saya minta ditunda atau dibatalkan karena sangat membebani kehidupan rakyat yang sudah semakin sulit,” tandasnya.

Mengutip Kompas.com, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, PPN 12 persen dapat menaikkan pengeluaran kelompok menengah, rentan dan miskin.

Celios memperkirakan, PPN 12 persen akan menaikkan harga kuota internet, baju dan alas kaki, alat mandi, jasa kecantikan dan kebersihan, peralatan rumah tangga, jasa bengkel dan suku cadang kendaraan bermotor, cicilan motor, air minum kemasan serta mi instan.

Yang menarik pernyataan dari Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN kepada DIO-TV.COM. Menurut dia, pemberlakuan PPN 12 persen berikut adanya kebijakan insentif pajak menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menetap ke IKN.

Apakah pelaksanaan tarif PPN 12 persen dibatalkan atau ditunda? Sepertinya pemerintah tetap ngotot jalan terus. Ada yang bilang ini bagian dari cuaca ekstrem atau cuaca buruk yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi sampai awal 2025.(*)

PWI Pusat Apresiasi DKP3A Kaltim Edukasi Masyarakat Melalui Literasi Media

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi media sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam rangka konsolidasi dan evaluasi program, PWI Kaltim melakukan kunjungan ke kantor PWI Pusat di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama PWI Kaltim dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, yang telah dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Kaltim, yakni Samarinda, Kutai Timur, Bontang, Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan PWI Pusat, Rita Sri Hastuti, memberikan apresiasi atas langkah PWI Kaltim yang dinilainya inovatif dan berdampak nyata. “Saya baru menemukan jawaban di Kaltim. Di daerah lain, programnya masih sangat standar. Baru di Kaltim programnya menarik,” ujar Rita.

Rita juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan PWI Kaltim, terutama melalui bidang perempuan dan anak, menjadi bukti nyata peran jurnalis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Melalui tema literasi media terhadap ketahanan keluarga, PWI Kaltim menunjukkan bahwa media dapat menjadi mitra strategis dalam memberdayakan keluarga di tengah tingginya tantangan sosial,” tambahnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Rita berencana mengadakan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk membawa program PWI Kaltim ke tingkat nasional.

Ia juga berharap bahwa program kerjasama yang telah berjalan dapat terus berlanjut di masa depan. “PWI Pusat akan terus memberikan dukungan untuk memastikan program ini semakin berdampak,” pungkasnya.

Ria Atia Dewi, selaku Seksi Wartawan Perempuan dan Anak PWI Kaltim, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kaltim.

“Edukasi ini penting untuk mendorong kesadaran masyarakat, khususnya dalam menggunakan media sebagai alat komunikasi yang positif untuk memperkuat keluarga,” ujar Ria.

Dalam kunjungan ini, Sekretaris PWI Kaltim Achmad Shahab dan Bendahara Umum Heldiyannur turut hadir sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program-program yang sedang berjalan. Keduanya menilai bahwa konsolidasi ke PWI Pusat adalah langkah penting untuk memperkuat posisi Kaltim sebagai pelopor program literasi media berbasis keluarga. (**)

« Previous Page — Next Page »