Wakil Bupati Kutim Tegas Tolak Dualisme KNPI di Kutim 

SANGATTA – Kepengurusan baru Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur (Kutim) bakal segera terbentuk. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Senin (24/2/2025). Rapimda ini menjadi langkah awal sebelum Musyawarah Daerah (Musda), yang bertujuan memilih kepengurusan baru. Lebih dari 50 Organisasi Kepemudaan (OKP) hadir dalam kegiatan ini, menandakan tingginya legitimasi dan partisipasi pemuda dalam proses demokrasi organisasi.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi yang hadir mewakili Bupati dalam sambutannya saat membuka acara, menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi dualisme kepengurusan KNPI di Kutim. Ia mengajak seluruh elemen pemuda untuk bersatu dan bersinergi membangun generasi muda yang berintegritas.

“Jika masih ada dualisme, lebih baik tidak ada sama sekali. Jangan sampai energi kita terkuras karena ego masing-masing. Jika di daerah lain masih ada dualisme, di Kutim tidak boleh ada. Hanya ada satu KNPI,” tegas Mahyunadi.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutim tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan ketua dan kepengurusan baru KNPI. Menurutnya, pemilihan harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) KNPI.

“Siapa pun yang terpilih sebagai ketua adalah hasil proses demokrasi. Pemerintah tidak akan ‘cawe-cawe’. Silakan generasi muda beradu gagasan dan argumentasi dengan sehat. Tidak boleh ada yang tertinggal. ‘No left behind’,” ujarnya.

Mahyunadi juga mengajak pemuda untuk bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan menuju Kutim yang lebih maju. Namun, ia juga membuka ruang bagi mereka yang ingin berperan sebagai oposisi dengan syarat memberikan kritik yang membangun dan solusi yang konstruktif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmy, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa legislatif selalu membuka ruang diskusi bagi para pemuda. Baginya, idealisme pemuda sangat diperlukan dalam proses pembangunan daerah.

“Mari bangun kebersamaan di antara pemuda. Beda pendapat itu biasa. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mewujudkan rekonsiliasi dan membentuk pemuda yang berintegritas serta jujur dalam berorganisasi. Ibarat bahtera, KNPI Kutim tidak akan sampai ke tujuan jika nahkoda yang menentukan arah belum ditetapkan,” ungkap Jimmy.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang kuat, pemuda Kutim diharapkan dapat membangun kepengurusan KNPI yang solid dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. (kop3)

Mahyunadi Pastikan Pelaku Joget PUPR Kutim Bakal Disanksi

SANGATTA – Kasus viral “Joget PUPR Kutim” yang menyedot perhatian publik akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap aspek pemerintahan harus diperbaiki, termasuk disiplin aparatur sipil negara (ASN).

Pada acara ramah tamah di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, yang digelar sebagai ajang silaturahmi perkenalan Wabup baru, Mahyunadi menyoroti dampak dari video joget ASN yang tersebar luas di media sosial. Menurutnya, kejadian tersebut sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Mempengaruhi ‘trust’ (kepercayaan) masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ujar Mahyunadi, Senin (24/2/2024), di hadapan ratusan pegawai lingkup Kantor Bupati Kutim.

Meskipun aksi joget tersebut dilakukan di luar jam kerja, Mahyunadi mengakui bahwa banyak masyarakat yang langsung menghubunginya dan menuntut agar para pegawai yang terlibat diberi sanksi tegas. Protes dari masyarakat dan aksi demonstrasi mahasiswa semakin memperkuat tuntutan agar ada tindakan disipliner.

Mahyunadi memastikan bahwa Bupati Kutim telah menginstruksikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) untuk melakukan investigasi melalui tim Majelis Kode Etik ASN.

“Bupati langsung memberikan instruksi kepada Pak Sekretaris Kabupaten untuk melakukan investigasi melalui tim Majelis Kode Etik ASN,” tegasnya.

Ia yakin tim investigasi akan bekerja secara profesional dan transparan. Hasil investigasi nantinya akan menentukan jenis sanksi yang diberikan, mulai dari teguran ringan hingga pemecatan. Sementara ini Tim Majelis Kode Etik masih melaksanakan investigasi.

Menurut peraturan yang berlaku, hukuman disiplin ASN terbagi dalam tiga kategori. Yaitu Hukuman Disiplin Ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman Disiplin Sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja hingga 25 persen selama 6-12 bulan, penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala. Serta Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan ke posisi lebih rendah, hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Mahyunadi menekankan bahwa sebagai abdi negara, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Ia memahami bahwa para pegawai hanya ingin merayakan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan akhir tahun, tetapi dampak dari viralnya video tersebut tidak bisa diabaikan.

“Walaupun mereka hanya menikmati euforia karena telah menyelesaikan pekerjaan, karena ada yang merekam dan membagikan, akhirnya menjadi viral,” ujarnya.

Selain itu, Mahyunadi juga menyoroti perlunya perbaikan lingkungan kerja ASN. Menurutnya, kantor pemerintahan harus tetap menjadi tempat pelayanan masyarakat yang profesional, tanpa perlu dilengkapi fasilitas hiburan seperti karaoke.

“Ini adalah isyarat alam yang harus kita benahi. Transformasi pribadi sebagai abdi negara harus terus dilakukan, termasuk oleh kepala daerah. Seperti ulat yang menjadi kepompong sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan dan tidak kekal, sehingga setiap pegawai harus bekerja dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kutim. Demi perbaikan, Mahyunadi membuka ruang bagi kritik dan saran dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua masukan yang membangun akan diterima dan dipertimbangkan demi kemajuan daerah.

“Silakan sampaikan kritik dan saran, baik langsung kepada saya maupun jajaran Pemkab Kutim. Jika perlu berdebat, mari kita berdebat, tapi harus dengan etika dan mengikuti hasil debat tanpa ada permainan di belakang,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi ASN dan pejabat daerah untuk selalu menjaga etika dan profesionalisme dalam bekerja. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan disiplin ASN sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. (kp3)

Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim Kembali Digelar

BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim kembali menggelar ajang pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) provinsi Kaltim tahun 2025. Kegiatan yang bertujuan untuk  pengembangan budaya sadar hukum di kalangan pelajar ini telah dilaksnakan sejak tahun 2021.

Peluncuran DPSH 2025 dilaksanakan di SMKN 1 Balikpapan Jalan Marsma R. Iswahyudi  Balikpapan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Victor Antonius Saragih Sidabutar, SH.MH, didampingi Plt. Kepala Disdikbud Kaltim Rahmad Ramadhan, Senin, (24/2/2025).

Victor Antonius Saragih Sidabutar menyampaikan, pelaksanaan pengembangan budaya sadar hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memahami hak dan kewajiban, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

“Membangun kesadaran hukum harus dimulai sejak dini agar bisa tertanam dan menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga kaum muda/ pelajar berkembang menjadi pribadi yang disiplin, bertanggungjawab, taat dan patuh pada aturan dengan kesadaran penuh tanpa harus diawasi dan dipaksakan,” katanya.

Menurutnya, pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa harus dikembangkan potensinya kearah yang positif. Salah satunya diberikan pemahaman hukum melalui pembinaan atau pembentukan pelajar sadar hukum. Secara tidak langsung tentunya akan membentuk karakter para pelajar terkait hukum yakni kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi dan peduli pada lingkungan dan sosial serta dapat bertindak lebih bijak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan, hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa.

Melalui kegiatan DPSH Kaltim diharapkan kedepannya dapat melahirkan pelajar-pelajar sadar hukum, yang dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat khususnya di lingkungan sekolah masing-masing.

“Selain itu dapat menularkan hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara ditengah kehidupan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdikbud Kaltim menyampaikan dunia Pendidikan khususnya bagi para pelajar jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa, merupakan masa yang paling dinamis dan menjadi kunci keberhasilan dalam menentukan masa depan pribadi pelajar yang pada akhirnya akan menetukan masa depan bangsa Indonesia.

“Jika pelajar tidak mengisi diri dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan maka kelak setelah tamat sekolah, mereka tidak akan mampu bersaing,” ujar Rahmad Ramadhan.

Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan generasi muda di Kaltim paham akan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Ia berharap kegiatan ini membuat peserta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk mengikuti Kegiatan Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

Selain itu, melalui kegiatan DPSH ini dapat memberikan gambaran bagi  pelajar yang hadir untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya Pengetahuan tentang Hukum di Indonesia.

“Saya mengharapkan kegiatan Launching ini dapat memberikan inspirasi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Didik agar dapat berpartisipasi pada Lomba Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Kab/Kota se Kaltim,”  pungkasnya.

Peluncuran ini turut dihadiri para Asisten pada Kejati Kaltim, para Kasi pada Asisten Intelijen Kejati Kaltim, Kajari Balikpapan, para Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Kalimantan Timur, para guru jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) se Balikpapan, perwakilan para alumni Duta Pelajar Sadar Hukum se Kaltim dan perwakilan OSIS jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) se Balikpapan.*

Peringati Bulan K3 Nasional, Patra Drilling Contractor Gelar Pelatihan Advance Fire Fighting

Sebagai rangkaian memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional 2025, PT Patra Drilling Contractor (PDC), anak usaha PT Pertamina Drilling Services Indonesia, menggelar pelatihan Advance Fire Fighting.

Pelatihan dilaksanakan PDC bersama Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur. Kegiatan digelar selama 2 hari tanggal 18-19 Februari 2025 pelatihan diikuti 24 Perwira PDC yang merupakan tim Pemadam dan Penyelamat Keadaan Darurat Head Office PDC Tower.

Pelatihan dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dan pengetahuan seputar hal-hal yang berkaitan dengan bencana, baik gempa bumi, kebakaran, dan lainnya.

Pelatihan juga guna mengedukasi tim tentang langkah-langkah menghadapi dan mengatasi bencana tersebut sehingga meminimalisir potensi terjadinya korban jiwa.

Selain itu, HSSE Manager PDC Bagus Uji Widihartono menyampaikan, “Pelaksanaan pelatihan juga ditujukan untuk memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.”

Bagus mengingatkan, tugas dan tanggung jawab setiap lantai sudah diatur, sehingga setiap pekerja yang bertanggungjawab di situ tidak panik dan langsung paham yang harus dilakukannya ketika terjadi bencana.

Berbagai materi disampaikan saat pelatihan, seperti petunjuk keselamatan dalam ruangan ketika terjadi gempa bumi, klasifikasi bahaya kebakaran, petunjuk pengoperasian alat pemadam api, dan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).

Dalam pelatihan juga diberikan kesempatan bagi Tim Pemadam dan Penyelamat PDC untuk mempraktikan langsung penggunaan SCBA serta pengoperasian dan pemadaman menggunakan alat pemadam hidran gedung.

Pada hari pertama pelatihan, peserta mendapatkan materi terkait teori tentang evakuasi pada saat terjadi gempa bumi, penggunaan hidran gedung serta pengoperasian SCBA. Materi ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai teknik dasar dalam menangani kebakaran dan evakuasi di lingkungan kerja.

Memasuki hari kedua, para peserta melaksanakan praktik langsung dengan dibagi ke dalam 4 kelompok. Mereka diberi kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dengan menggunakan hidran gedung secara langsung. Sesi praktik ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menghadapi situasi kebakaran secara nyata.

Kepala Satuan Tugas Sudin Gulkarmat Matraman Jakarta Timur Iwan Gunawan mengharapkan ke depannya pelatihan semakin giat dilakukan PDC agar dapat meminimalisir terjadinya bencana kebakaran.

“Saya juga mengapresiasi jajaran TOP management PDC yang telah mau berkolaborasi bersama Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dalam pelaksanaan kegiatan ini,” jelas Iwan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen PDC dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan para perwira dalam menghadapi keadaan darurat.

Pelatihan juga menjadi salah satu wujud nyata PDC dalam mendukung budaya keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi risiko bencana.

Dengan adanya kolaborasi bersama Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, diharapkan para peserta memahami prosedur penanggulangan bencana dengan lebih efektif dan sigap dalam menghadapi keadaan darurat di lingkungan kerja.*

Sisternet dan Kementerian PPPA Berdayakan Warga Binaan di 10 Lapas Perempuan Melalui Program SheInspire

YOGYAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program pemberdayaan perempuan, Sisternet, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia resmi memulai program SheInspire Sinergi Berdaya: Bersinar Bangkit Bersama dalam membangun masa depan bersama Perempuan Warga Binaan. Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan warga binaan di 10 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan membekali mereka keterampilan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan psikososial guna mempercepat reintegrasi sosial setelah bebas dari lapas.

Dalam program pelatihan yang digelar di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Senin (24/2), hadir secara langsung, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Amurwani Dwi Lestariningsih, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan dari Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Kementrian imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetyo Kartiko, serta Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY, Lili S.H., M.H.

Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, mengatakan, “Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini, di mana reintegrasi sosial bagi perempuan warga binaan merupakan tantangan besar, terutama dalam mengatasi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Program ini menjadi jembatan harapan, membekali mereka dengan keterampilan yang tak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga memulihkan harga diri dan kepercayaan diri untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Kami berharap inisiatif ini dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan dan organisasi lainnya untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan dan intervensi yang tepat, perempuan warga binaan dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan berdaya secara ekonomi.’’

Sementara itu, Dian Siswarini, menegaskan komitmen perusahaan dalam memberdayakan perempuan melalui teknologi dan pelatihan keterampilan. “Kami percaya bahwa setiap perempuan, termasuk mereka yang berada dalam lingkungan Lapas, memiliki potensi besar untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan bekal keterampilan yang nyata, baik dalam kewirausahaan maupun digitalisasi, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan setelah bebas. Banyak perempuan yang keluar dari lapas menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan stigma sosial yang menghambat proses adaptasi mereka di masyarakat. Program ini hadir sebagai solusi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keterampilan, kepercayaan diri, serta jaringan sosial yang mendukung.

Dian menambahkan, program pelatihan ini memiliki empat tujuan terukur. Pertama, meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan intensif bagi perempuan eks-narapidana agar dapat mengembangkan usaha sendiri. Kedua, membangun kepercayaan diri melalui seminar dan sesi motivasi agar mereka siap beradaptasi dengan lingkungan sosial dan dunia usaha. Ketiga, memfasilitasi jaringan sosial dengan menciptakan kesempatan untuk membangun koneksi dengan mentor, komunitas wirausaha, dan dunia usaha. Serta keempat, memberikan dukungan moral dan sosial bagi para peserta untuk menghadapi tantangan setelah bebas dari lapas.

Sementara itu, Direktur of HR Corporate Wings Group sekaligus perwakilan Yayasan WINGS Peduli, Meriam Katombo, mengungkapkan, “Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit dan bertransformasi menjadi versi terbaiknya. Khususnya perempuan yang memiliki peran penting dalam membangun masa depan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kesamaan spirit dengan XL Axiata inilah yang melatarbelakangi kolaborasi kami untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.”

Rangkaian program SheInspire Sinergi Berdaya ini akan dilaksanakan di sembilan Lapas perempuan di berbagai kota lainnya, yaitu Tangerang, Medan, Bandung, Lampung, Lombok, Kerobokan, hingga Makassar. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh KemenPPPA dan XL Axiata sesuai kebutuhan dan kesiapan fasilitas di masing-masing Lapas.

Program ini terdiri dari dua jenis pelatihan utama, yaitu soft skill dan hard skill, guna membekali peserta dengan keterampilan yang komprehensif. Kelas soft skill yang dilaksanakan secara online, menghadirkan materi seputar public speaking, kewirausahaan, literasi finansial, dan kesehatan mental. Sementara itu, kelas hard skill yang dilakukan secara langsung, fokus pada pelatihan praktis, seperti  pembuatan dan pemasaran roti dan kue, serta keterampilan seni dekorasi berbasis kain yang memiliki nilai jual tinggi atau yang dikenal dengan tufting. Melalui kombinasi kedua pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan kemampuan manajerial untuk mendukung kemandirian ekonomi di masa depan.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Amiek Diyah Ambarwati, menambahkan, dengan adanya program pelatihan, Perempuan warga binaan diharapkan bisa memperoleh keterampilan baru yang dapat membantu mereka dalam beradaptasi setelah kembali ke masyarakat, serta memberi dampak positif dalam kehidupan mereka di masa depan. Program pelatihan semacam ini juga dapat memperbaiki kesejahteraan mental dan meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Amiek mengucapkan terima kasih kepada ibu Menteri PPPA dan XL Axiata yang telah peduli terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya di LPP Yogyakarta dengan pemberian pelatihan dan dukungan ini. Semoga dengan kegiatan ini Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai skill dan bekal untuk kembali ke masyarakat membawa manfaat untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya,

Program ini sendiri akan berlangsung hingga bulan Mei 2025 dan difokuskan pada pelatihan inkubasi jangka pendek. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya, akan ada ketua pendamping di setiap Lapas yang bertugas membantu dan mendampingi peserta setelah program selesai. Lebih lanjut, XL Axiata tidak hanya berupaya memberikan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha mereka setelah bebas. Teknologi digital menjadi kunci dalam membuka akses pasar dan tenaga kerja lebih luas bagi mereka.

Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, program ini juga mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti kesetaraan gender (SDG 5), meningkatkan kapasitas perempuan dalam kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), memberikan pelatihan berbasis keterampilan yang dapat mendukung partisipasi perempuan dalam ekonomi. Kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17), membangun kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Program SheInspire memberikan dampak positif dengan menyediakan peluang nyata bagi perempuan warga binaan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Beberapa manfaat utama yang diperoleh peserta meliputi peningkatan keterampilan dan kompetensi, baik dalam wirausaha maupun digital marketing. Persiapan untuk reintegrasi sosial, dengan membangun kembali kepercayaan diri dan kesiapan mental. Dukungan psikososial, agar mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Akses ke jaringan usaha dan komunitas, guna memperbesar peluang keberhasilan mereka di dunia bisnis.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung perempuan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan, kepercayaan diri, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Kolaborasi antara XL Axiata dan KemenPPPA  serta didukung oleh Yayasan WINGS Peduli ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. (**)

« Previous Page — Next Page »