Samarinda Raih Penghargaan Hari Otonomi Daerah

BALIKPAPAN – Dua kota di Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda berhasil meraih penghargaan dengan status kinerja tinggi dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX. Upacara dihadiri ribuan peserta dan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Jumat (25/4/2025).

Acara bertema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045” juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud , Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta pejabat daerah lainnya dari seluruh Indonesia.

Wamendagri Bima Arya menegaskan,  otonomi daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Ia mengapresiasi capaian sejumlah daerah, termasuk Balikpapan dan Samarinda, yang menunjukkan kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kota Balikpapan berada pada peringkat ketiga dengan skor 3,708 sementara Kota Samarinda berhasil masuk dalam  urutan ketujuh dengan skor 3,5820 kota terbaik se-Indonesia berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Samarinda dianggap menjadi salah satu dari 23 daerah di Indonesia yang dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, efisien, serta berdampak positif bagi warganya.

Penghargaan tersebut diterima lWali Kota Samarinda, Andi Harun, dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 di BSCC Dome Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Predikat “Kinerja Tinggi” yang disematkan kepada Samarinda menjadi bukti dari haisl kerja keras seluruh pihak, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga masyarakat.

Andi bersyukur Kota Samarinda menerima penghargaan sebagai bukti hasil kerja keras seluruh jajaran ASN dan masyarakat Kota Samarinda.

“Penghargaan ini bukan hanya milik wali kota, tapi milik kita semua,” ujar Andi Harun usai menerima penghargaan.

Baginya prestasi ini bukan akhir dari perjalanan. Ia menegaskan bahwa penghargaan seharusnya menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum maksimal.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan capaian ini mencerminkan tata kelola pemerintahan di Samarinda yang kian membaik dan semakin berpihak kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi unggulan Pemkot Samarinda, yakni penyaluran dana RT yang telah menjangkau seluruh kelurahan di kota ini.

Melalui program tersebut, setiap Rukun Tetangga (RT) mendapat dana antara Rp100 juta hingga Rp300 juta yang digunakan untuk pembangunan fisik skala kecil dan bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

Lewat salah satu program yang digagasnya itu, ia berkomitmen akan mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Samarinda.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Mudah-mudahan sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini menjadi penyeimbang pemerataan pembangunan yang adil dan merata,” ujar Gubernur.

Penghargaan yang diraih Balikpapan dan Samarinda ini menjadi bukti komitmen kedua kota dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (adv)

SMSI Dorong Proses Hukum Direktur Pemberitaan JakTV Dilakukan Secara Akuntabel dan Proporsional

JAKARTA – Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar, dalam kasus yang disebut Kejaksaan Agung sebagai permufakatan jahat untuk merintangi pemeriksaan perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, mendapat perhatian khusus bagi Serikat Media Siber Indionesia (SMSI). Organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia ini,  mendorong, supaya proses hukum Direktur Pemberitaan JakTV dilakukan secara akuntable dan proporsional.

“Karena yang berkembang saat ini, menimbulkan pesepsi yang beragam dimata publik, terutama dari kalangan pers. Hal itu tak lepas dari karya jurnalistik yang menjadi barang-bukti dan bagian dari pertimbangan hukum,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar SH, jumat (25/4/2025).

Sehingga, ada permintaan Kejagung untuk meninjau ulang penggunaan delik Pidana Obstruction of Justice dan membuka akses atau menjelaskan substansi konten yang dijadikan alat bukti, agar publik dapat menilai apakah konten tersebut memenuhi unsur pidana atau sekadar kritik terhadap proses hukum.

Disisi lain, Kejagung Kejagung menilai  Direksi JakTV (TB)  bersama dua tersangka lainnya ( Tersangka MS dan Tersagka JS), bahwa para tersangka berupaya membuat narasi negatif melalui publikasi sejumlah berita untuk mengganggu konsentrasi penyidik. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam siaran persnya Kejagung, menyebutkan Terdapat pemufakatan jahat antara Tersangka MS, Tersangka JS bersama-sama dengan Tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan sementara berlangsung dengan biaya sebesar Rp478.500.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan Tersangka JS kepada Tersangka TB.

“Dewan Pers sendiri akhirnya menyikapinya dengan melakukan kunjungan resmi ke Kejaksaan Agung dan bertemu dengan Jaksa Agung pada Selasa 22 April 2025. Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 24 April 2025, Kejaksaan Agung yang mengunjungi Dewan Pers sekaligus menyerahkan berkas kasus yang melibatkan Tian Bahtiar tersebut,” tambah Makali.

Dewan Pers melalui siaran persnya, antara lain meminta agar Kejaksaan Agung melakukan  pengalihan penahanan terhadap Tian Bahtiar untuk memudahkan proses pemeriksaan di Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers juga akan meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus tersebut sesuai dengan prosedur operasi standar, namun Dewan Pers akan menyampaikan hasilnya pada semua pihak sesegera mungkin.

Ketua Umum SMSI, Firdaus menambahkan, menyikapi  kondisi tersebut, SMSI Pusat menyampaikan sikapnya. Pertama, mendukung upaya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia  dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula, sampai tuntas, demi tegakknya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Dengan proses hukum secara akuntabel dan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers,” jelas Firdaus.

Kedua, mendukung langkah Dewan Pers untuk meneliti secara mendalam berkas-berkas dari Kejaksaan Agung tersebut. Meski perlu waktu yang memadai untuk meneliti sekaligus menganalisis kasus Penetapan tersangka dan penahan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ketiga, SMSI mendorong Kejagung dan Dewan Pers untuk untuk saling menghormati wewenang masing-masing, dan segera  membuat nota kesepahaman berkaitan dengan penanganan sengketa pemberitaan (produk jurnalistik). Supaya ada kepastian proses hukum terkait karya jurnalistik yang ditangani pihak kejaksaan. (*)

Polres Kubar Silaturahmi Bersama Serikat Buruh

SENDAWAR – Kapolres Kutai Barat Roney Wahyu Wicaksono mengundang seluruh serikat buruh dari perwakilan perusahaan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat (Kubar).

Roney Wahyu Wicaksono menyampaikan, tujuan dari Polres Kubar mengumpulkan anggota serikat pekerja, Apindo dan Disnaker untuk menyambung silaturahmi. Selain itu agar bisa  saling komunikasi dan bertukar informasi informasi yang ada.

“Sehingga setiap ada permasalahan bisa di pecahkan bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Kapolres.

Disampaikan Roney Wahyu Wicaksono, menjelang pelaksanaan MayDay, diharapkan bisa diisi dengan hal-hal yang positif. Ia menginginkan serikat buruh  dan pengusaha bisa berkolaborasi dengan masyarakat.

“Sehingga dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat,”ungkap Kapolres, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu dari Apindo yang disampaikan Hirung mengatakan, menjelang peringatan may day, siap mendukung kegiatan serikat pekerja atau buruh, baik berupa kegiatan sosial maupun olahraga.

“Kami dari pihak apindo akan selalu mendukung kegiatan mereka itu,”ungkapnya.

Sementara Dinas Tenaga Kerja melalui Plt. Kadis Melsi menyambut baik kegiatan  mayday. Para serikat buruh menurutnya banyak mempunyai ide dan mengajak Disnaker untuk berkolaborasi dengan Serikat buruh dalam kegiatan sosial.  salah satunya menutup jalan yang berlobang untuk bergotong royong.

“Itu salah satu ide yang sangat bagus menurut saya,” katanya.

Ia menuturkan, disamping itu bisa secara langsung membantu mengurangi insiden di jalan, terutama pengguna roda dua, dan juga secara tidak langsung membantu pemerintah.

“Kami akan menunggu info saja dari Serikat buruh kapan ini akan direalisasikan,” ungkapnya.(arf).

Gratispol Rp750 Miliar di Hari Kartini

Catatan Rizal Effendi

PERINGATAN Hari Kartini Provinsi Kaltim agak beda di tahun 2025 ini. Maklum acara nasional tahunan itu ditandai dengan peluncuran secara resmi 6 Program Gratispol Generasi Emas sebagai perwujudan janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji.

Ke-6 program Gratispol itu adalah program pendidikan gratis jenjang SMA/SMK/MA, SLB, D3, S1, S2 hingga S3, gratis seragam sekolah, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bersama BPJS Kesehatan, bebas biaya administrasi kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), internet gratis untuk seluruh desa, serta umrah dan perjalanan spiritual gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah lainnya.

Acara tersebut digelar di Plenary Hall GOR Kadrie Oening Samarinda, Senin (21/4) lalu. Berlangsung meriah diselingi peragaan busana daerah. Ada stand-stand SKPD.  Juga penuh puja-puji dan aplaus. Semua berwajah ceria sambil mengenakan syal biru bertuliskan Gratispol.

“Hari ini bukan sekadar peluncuran program. Ini lompatan peradaban. Ini kado perubahan. Ini adalah janji yang kami wujudkan untuk rakyat Kalimantan Timur,” kata Gubernur Rudy penuh semangat  seperti saat kampanye.

Rudy didampingi wakilnya Seno Aji. Hadir semua kepala daerah se-Kaltim dan anggota Forkopimda. Istri Rudy dan Seno, Hj Syarifah Suraidah dan Hj Wahyu Hernaningsih Seno juga datang. Apalagi Suraidah selain sebagai ketua PKK juga anggota DPR RI Dapil Kaltim.

Tak kalah sibuknya adalah Sekretaris Pemprov (Sekprov) Sri Wahyuni. Soalnya dia yang mengatur pergeseran anggaran APBD 2025 ke program Gratispol. Sedang Rudy-Seno dalam menjabarkan janji politiknya didampingi tim transisi yang diketuai Rusmadi Wongso, mantan Sekprov dan wakil wali kota Samarinda.

Dari hasil pergeseran anggaran, Sri berhasil mengalokasikan dana untuk program Gratispol bidang pendidikan sebesar Rp750 miliar. “Dana itu hanya untuk mahasiswa baru di 53 kampus. Belum termasuk seragam sekolah atau bantuan operasional satuan pendidikan yang juga masuk dalam Gratispol Pendidikan di SMA sederajat,” jelasnya.

Menurut Gubernur,  tahun depan program ini diperluas secara menyeluruh. Akan disisihkan dana jumbo sebesar Rp2,1 triliun dari APBD 2026. “Nanti semua pelajar dan mahasiswa termasuk mahasiswa lama dapat menikmati pembebasan biaya pendidikan,” tambahnya.

Dalam menjalankan programnya, Rudy yang akrab dipanggil HARUM (Haji Rudy Mas’ud) juga mendapat dukungan dari dua kakak kandungnya yaitu Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) dan Rahmad Mas’ud (RM). HAMAS adalah ketua DPRD Kaltim dan RM menduduki jabatan Wali Kota Balikpapan.

“DPRD Kaltim mendukung penuh pelaksanaan program Gratispol. Kalau perlu dibuatkan Perdanya. Ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat di daerah ini, sekaligus mendukung agenda nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata HAMAS.

Sedang RM berpendapat, kehadiran program Gratispol memperkuat program yang sudah dijalankan Pemkot Balikpapan. “Selama ini kami hanya menggunakan APBD Kota, yang cakupannya masih terbatas. Kini dengan dukungan provinsi, masyarakat punya kesempatan lebih luas lagi,” tambahnya.

ADA YANG TIDAK IKUT

Dari enam program Gratispol yang diluncurkan, tentu saja yang menjadi primadona adalah program Gratispol bidang pendidikan terutama bagi mahasiswa Kaltim yang sedang kuliah di perguruan tinggi (PT). Soalnya janji Rudy akan digratiskan sampai S3.

Ada 53 rektor PT negeri dan swasta se-Kaltim diundang untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Rudy. “Termasuk kita dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK),” kata Rektor ITK Prof Agus Rubiyanto.

Agus mengapresiasi adanya program Gratispol yang sangat membantu mahasiswa dan para orangtua terutama yang keadaan ekonominya sangat terbatas. “Kami mendukung penuh program ini yang sangat besar manfaatnya bagi mahasiswa,” ujarnya.

Dia juga senang sempat berdialog dengan Rudy dan Seno. “Tadi Mas Gubernur dan Wagub siap membantu membangun pintu gerbang ke kampus ITK,” kata Rektor yang pernah bertugas sebagai atase pendidikan di Jerman.

Hal yang sama juga disampaikan Rektor Universitas Mulia Balikpapan Prof Muhammad Ahsin Rifa’i dan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Abdunnur. “Kita menyambut baik program Gratispol, apalagi kalau sudah berjalan penuh,” kata mereka.

Menurut Prof Abdunnur, program Gratispol akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri Kaltim untuk mengenyam pendidikan tinggi, juga mendorong pimpinan PT untuk meningkatkan akreditasi program studi sehingga pendidikan berkualitas bisa dicapai.

Dari catatan yang ada, sebenarnya ada 63 PT di Benua Etam. Tapi ternyata tidak semua ikut karena tidak menyerahkan jumlah kuota mahasiswanya terutama dari PT swasta. “Malah ada pondok pesantren yang tidak mau mengambil program Gratispol,” ujar Plt Kepala Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadhan seperti diberitakan tribunkaltim.

Rahmat menegaskan, bagi PT yang sejak awal tidak masuk dalam daftar kerja sama program Gratispol, maka tidak akan bisa lagi mendaftar untuk tahun-tahun berikutnya.

Dari 53 PT yang menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Rudy, yang menarik ternyata ada dua PT dari luar Kaltim yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Di kedua PT ini memang banyak anak Kaltim yang lagi studi.(*)

Emansipasi Perempuan Tak Pernah Padam

Raden Ajeng Kartini adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Ia memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan di tengah masyarakat yang membatasi peran mereka. Perjuangannya pada saat itu sangat menginspirasi gerakan perempuan hingga saat ini. Salah satunya adalah Intan Vicky Maharani, perempuan masa kini yang semangat dan perjuangannya seakan menjadi cerminan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan Kartini.

Intan, perempuan asal Yogyakarta yang lahir pada 1 Juni 1998, merupakan seorang istri dan ibu dari satu anak yang kini bekerja di industri sawit yang kerap didominasi oleh laki-laki. Bekerja di PT Sumber Kharisma Persada (SKP) dan PT Cipta Narada Lestari (CNL), anak usaha dari PT Astra Agro Lestari (AAL), ia memulai karirnya pada Desember 2022.

Dalam perannya sebagai Asisten Keuangan, Intan bertanggung jawab mendukung tugas-tugas administrasi dan operasional di bidang keuangan, mulai dari pengelolaan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, hingga memastikan setiap detail keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Tugas tersebut menuntut ketelitian, konsistensi, dan komunikasi yang efektif.

Bekerja di kebun sawit bukanlah hal mudah, apalagi bagi seorang perempuan. Intan menghadapi tantangan tersendiri, terutama ketika harus memimpin tim yang jauh lebih berpengalaman. Namun, alih-alih gentar, ia menjadikan tantangan ini sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. “Tantangan terbesar saya adalah saat harus memimpin orang-orang yang pengalamannya jauh lebih banyak dari saya. Tapi justru dari sana saya belajar bagaimana menjadi pemimpin yang mendengar, bijak, dan tangguh,” ungkapnya. Dari sini pula, lahir kekuatan baru dalam dirinya.

Pengalaman di kebun membentuk pandangan dan jiwanya. Rutinitas pagi yang berbeda menjadi bagian yang paling berkesan. “Bangun sebelum fajar, menyaksikan kabut menyelimuti pohon-pohon sawit, dan ditemani suara burung menjadi pengalaman yang sulit ditemukan di kantor biasa. Di sini, alam menjadi rekan kerja yang setia,” katanya.

Keputusan untuk tetap berkarier jauh dari keluarga tentu bukan hal mudah. Namun bagi Intan, inilah bentuk tanggung jawab dan pengabdian. “Bekerja di lingkungan yang mayoritas laki-laki dan jauh dari keluarga itu berat. Tapi saya percaya, dengan tekad dan semangat belajar, kita bisa berkembang di mana pun. Jarak bukan penghalang, tapi motivasi,” ujarnya penuh keyakinan. Keyakinan itu terus ia genggam, terlebih saat dihadapkan pada pandangan yang sering kali menempatkan perempuan dalam batasan-batasan sempit.

Sebagai seorang istri dan ibu, Intan sering dihadapkan pada pandangan konservatif bahwa perempuan sebaiknya berada di rumah. Namun ia menyikapi hal ini dengan bijak. “Setiap perempuan berhak memilih jalan hidupnya. Ada yang bahagia dan merasa terpenuhi dengan mengurus rumah dan keluarga sepenuhnya. Ada juga yang menemukan makna hidupnya lewat kariernya. Keduanya sah, asalkan keputusan itu diambil dengan sadar dan bukan karena tekanan sosial,” katanya. Menurutnya bekerja bagi perempuan bukan hanya soal ekonomi, tapi bentuk kontribusi terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Emansipasi bukan sekadar kebebasan fisik, tapi kebebasan memilih dan tumbuh tanpa kehilangan jati diri.

Dilema antara tanggung jawab keluarga dan keinginan untuk terus berkarir pernah dirasakannya. Namun, ia belajar bahwa kunci utamanya adalah penyusunan prioritas dan komunikasi yang sehat dengan keluarga. Menurutnya, kualitas waktu bersama anak dan keluarga jauh lebih penting dibanding kuantitas semata. Prinsip inilah yang membuatnya tetap mampu menjalani dua peran dengan harmonis.

Emansipasi perempuan, dalam pandangan Intan, bukan hanya soal bekerja atau kebebasan untuk beraktivitas di luar rumah, melainkan tentang kebebasan untuk menentukan pilihan hidup sendiri tanpa kehilangan jati diri. Ia percaya bahwa menjadi mandiri dan tetap terhubung secara emosional dengan keluarga adalah bentuk kekuatan khas perempuan.

Di lingkungan kerja yang penuh tantangan, ia membuktikan bahwa perempuan juga mampu menunjukkan kinerja profesional, memberikan solusi, dan tetap tenang di bawah tekanan. Keberadaannya di sektor yang mayoritas diisi oleh laki-laki sudah menjadi bentuk kontribusi terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Sebuah proses yang perlahan, tapi terus menunjukkan hasil nyata.

Komentar negatif dan stereotip terhadap peran perempuan dalam dunia kerja tidak luput ia hadapi. Namun, ia memilih untuk tetap tenang dan memberikan pemahaman bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dalam keluarga, bukan semata-mata keputusan pribadi. “Saya katakan, setiap keluarga punya cara masing-masing. Ini pilihan kami, dan kami menjalaninya dengan saling percaya,” ucap Intan.

Bagi perempuan lain yang masih ragu mengejar impian karena merasa terhalang oleh peran domestik, Intan memberikan pesan bahwa mimpi tidak perlu dimatikan. Ia percaya bahwa keduanya bisa berjalan beriringan selama dijalani dengan kesadaran, komunikasi, dan rasa cinta yang tulus.

Menurutnya, cara terbaik agar perempuan tetap berdaya tanpa mengabaikan nilai-nilai keluarga adalah dengan menjadikan keluarga sebagai motivasi utama. Mandiri bukan berarti menjauh, tetapi justru memperkuat pondasi keluarga melalui pencapaian yang membawa dampak positif.

Saat ditanya apa yang akan dikatakan R.A. Kartini jika melihat perjalanannya hari ini, mata Intan tampak berkaca. “Mungkin beliau akan bilang, kamu tidak hanya meneruskan perjuanganku, tapi telah membawanya ke tempat yang lebih tinggi,” kata Intan. Sebuah refleksi yang menandakan bahwa perjuangan Kartini tak pernah benar-benar selesai, tetapi terus hidup dalam jiwa-jiwa seperti Intan.

Intan tahu, ia tidak sempurna. Ia bukan pahlawan. Tapi ia adalah simbol bahwa perempuan bisa kuat tanpa harus kehilangan kelembutan, bisa rindu tanpa kehilangan semangat, bisa menjadi istri dan ibu yang penuh cinta sekaligus profesional yang berdedikasi. (*)

« Previous Page — Next Page »