Rutan Samarinda Hadiri Rapat Analisis dan Evaluasi Kinerja

SAMARINDA- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia  Mashudi memimpin rapat internal untuk meningkatkan program kinerja, Kamis (15/5/2025)

Tujuan diselenggarakannya agenda ini sebagai analisis dan evaluasi kinerja pemasyarakatan tahun 2025. Rapat melalui zoom meeting diikuti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, yang nantinya Kepala Kantor Wilayah tiap daerah akan menyampaikan paparan.

“Setelah menyimak dari paparan yang disampaikan oleh seluruh Kakanwil pada semester 1, saya bersama pejabat pimpinan tinggi akan menelaah dan mengkaji ulang hal-hal yang diperkirakan perlu adanya koreksi sebagai saran dan tindak lanjut agar organisasi berjalan aman dan optimal,” ujar Mashudi.

Dikatakan, paparan akan ditampung sebagai bahan dalam melakukan analisis dan evaluasi. Nanti akan dilaporkan dengan kepada menteri sehingga bisa diambil langkah yang dapat menciptakan pemasyarakatan maju.

Disamping itu, dia mengajak untuk melaksanakan perintah pimpinan dengan akurat dan turukur seperti Program Akselerasi  Presiden Republik Indonesia, 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 21 Perintah Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (wan)

Kukar Siap Berkolobarasi Tingkatkan Ekosistem Digital yang Inklusif, Modern dan Berkelanjutan

TENGGARONG – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi (Kominfo), Statistik dan Persandian Se-Kalimantan Timur 2025, dengan Tema “ Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025-2030”  di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/2025).

Rakorda itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni ditandai dengan memukul gong. Hadir pada acara itu Pemerintah Provinsi Kaltim beserta sejumlah Perangkat Daerah terkait, tentunya juga  jajaran Diskominfo Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur, para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan pihak swasta yang turut berpartisipasi.

Sri Wahyuni menyampaikan, program unggulan Gubernur Kaltim diantaranya internet gratis masuk desa. Maka, diharapkannya ada pendampingan dan koneksi program agar pemanfaatan jaringan inetrnet di desa bisa digunakan untuk pelayanan di ruang publik.

Untuk itu, melalui Rakorda ini dapat diketahui kendala untuk mewujudkan internet gratis di desa dan kemudian dicarikan soulusinya.

“Saya harap hadirnya internet gratis dari Pemprov ini bisa menjadi pemicu stakeholder lainnya misalnya CSR Perusahaan untuk menyediakan internet di ruang publik di desa.  Maka desa hendaknya menciptakan ruang publik didesa misalnya ada taman untuk orang berkumpul dan berkegiatan,” demikian ujarnya.

Menyampaikan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Dafip mengatakan Pemkab Kukar berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif berbasis teknologi informasi. Konektivitas yang kuat akan menjadi fondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM digital, serta sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Disadari, konektivitas jaringan informasi saat ini menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor pembangunan. Di era digital ini, keterjangkauan dan keandalan internet bukan hanya soal teknis, namun sudah menjadi aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga peningkatan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah perdesaan. Kukar terus berupaya mendorong pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa. Meski masih menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat, semangat kolaborasi dan komitmen Pemkab Kukar bersama Pemprov serta dukungan pihak swasta menjadi bekal utama dalam mempercepat transformasi digital.

Melalui forum Rakorda ini, diharapkan dapat berbagi pengalaman dan praktik baik antar daerah dalam upaya memperkuat konektivitas informasi. Kesiapan infrastruktur jaringan menjadi kunci dalam membentuk generasi muda Kaltim yang cakap teknologi, melek informasi, dan mampu bersaing di tengah arus globalisasi digital. Oleh karena itu, membangun infrastruktur digital tidak cukup hanya fokus pada kota-kota besar, namun juga harus menyentuh desa-desa dan kawasan terpencil, agar tidak terjadi kesenjangan informasi dan peluang.

“Pemerintah Kukar siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta pihak Swasta dan Akademisi dalam upaya meningkatkan ekosistem digital yang inklusif, modern dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diharapkan kegiatan ini menghasilkan kesepahaman, solusi, dan aksi nyata dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan informatika di wilayah Kalimantan Timur. (kk04/adv diskominfo kukar)

Skutik Mewah Nan Fungsional, Grand Filano Hybrid Siap Dukung Mobilitas Sehari-hari

JAKARTA – Saat ini, sepeda motor sudah menjadi bagian dari gaya hidup para pengendaranya karena seringkali para pengendara perlu menyesuaikan outfit yang digunakan dengan penampilan sepeda motornya masing-masing sehingga dapat tetap bisa tampil berkelas selama perjalanan. Akan tetapi, fitur-fitur yang disematkan pada sepeda motor juga tetap menjadi aspek penting untuk bisa selalu mendukung mobilitas sehari-hari seperti Yamaha Grand Filano Hybrid karena memiliki ciri khas desain yang elegan dan mewah serta dilengkapi dengan berbagai fitur lengkap dan canggih.

“Sejak diluncurkan Grand Filano Hybrid bukan hanya hadir untuk mendukung lifestyle para pengendaranya melalui desain dan pilihan warnanya yang eye cathcy, tetapi juga berusaha memberikan pengalaman berkendara terbaik guna mendukung kebutuhan mobilitas para pengendaranya melalui berbagai fitur canggih dan keunggulan yang dimilikinya, mulai dari segi dapur pacunya yang sudah menggunakan mesin berteknologi Blue Core Hybrid 125 CC sehingga konsumsi BBM-nya lebih irit, dan berbagai fitur unggulan lainnya yang membuat skutik ini selalu bisa diandalkan untuk mobilitas sehari-hari,” ujar Rifki Maulana, Manager Public Relation, YRA, & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Skutik line-up Classy Yamaha ini sudah menarik perhatian masyarakat sejak diluncurkan pada tahun 2023 lalu karena memiliki desain seperti skutik retro klasik sehingga unik dan timeless, tetapi tetap terkesan modern seperti sistem penerangannya semua sudah menggunakan LED. Akan tetapi, Grand Filano Hybrid tidak hanya menjadi pilihan tepat bagi para pengendara yang ingin tampil stylish karena punya berbagai keunggulan guna menunjang kenyamanan para pengendaranya.

“Enak banget ya Grand Filano Hybrid ini karena desainnya itu yang iconic banget dan benar-benar paket lengkap karena bisa penuhin segala kebutuhan saya, seperti bagasinya besar sampai bisa muat 2 helm dan barang-barang bawaan saya yang cukup banyak juga, suspensinya enak, dan yang terakhir bensinnya juga irit banget. Jadi kalau pakai Grand Filano Hybrid bisa tampil stylish tapi gak perlu khawatir,” ujar Pophira, user Grand Filano Hybrid Bandung

Terdapat berbagai fitur-fitur unggulan yang menjadi alasan mengapa Yamaha Grand Filano Hybrid bisa menjadi skutik idaman untuk mobilitas sehari-hari antara lain:

1. Kenyamanan Berkendara

Yamaha Grand Filano Hybrid juga mengutamakan kenyamanan para pengendaranya, ditunjukkan melalui suspensinya yang punya jarak main 267 mm dengan panjang per suspensi mencapai 89 mm sehingga empuk saat berkendara. Joknya yang lebar dengan desain premium bertekstur bordir yang unik* serta pijakan kaki yang lebih luas juga menambah rasa nyaman. Kenyamanan berkendara Grand Filano Hybrid semakin lengkap karena punya ukuran ban tubeless ring 12” bertapak lebar sehingga handling lebih stabil saat bermanuver.

2. Irit bahan bakar

Berkat sektor dapur pacunya yang menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 CC, konsumsi bahan bakar skutik ini bisa mencapai 60,8 KM/Liter berdasarkan World Motorcycle Test Cycling dan bahkan berhasil tembus 83 KM/Liter waktu touring dari Yogyakarta ke Solo bersama rekan media dan komunitas. Salah satu faktor yang mendukung efisiensi bahan bakar skutik ini adalah adanya fitur Start & Stop System (SSS) yang membuat skutik ini tidak perlu mengonsumsi bahan bakar waktu tidak diperlukan, sedangkan tenaga skutik ini juga tetap bisa diandalkan dengan fitur Hybrid Power Assist yang memberikan dorongan secara instant selama 3 detik awal.

3. Fitur Praktis & Canggih

Fitur Grand Filano Hybrid yang praktis dan canggih juga siap memenuhi segala kebutuhan mobilitas para pengendara seperti kapasitas bagasinya yang luas, yaitu 27 Liter sehingga muat untuk berbagai perlengkapan dan dilengkapi dengan lampu LED. Selain itu, tempat pengisian bahan bakar skutik ini berada di depan sehingga dapat mengisi bahan bakar tanpa perlu membuka jok. Dengan adanya Digital Speedometer dengan TFT Sub Display yang menampilkan berbagai data informatif dengan tampilan berwarna serta animasi menarik membuat skutik ini  canggih karena juga sudah bisa terhubung dengan Smartphone melalui aplikasi Y-Connect* dan menggunakan sistem kunci Keyless serta fitur Answer Back System.

Untuk melengkapi desainnya yang iconic dan segudang fitur unggulan milik Grand Filano Hybrid, skutik ini punya berbagai pilihan warna yang mampu membuat tampilan pengendaranya menjadi lebih stylish karena pilihan warna dari Grand Filano Hybrid yang eye catchy seperti warna Sage Green, Pink Mauve, Dull Blue, dan White pada tipe Neo hingga warna yang terkesan elegan dan mewah seperti warna Magma Black dan Elixir Dark Silver untuk tipe Lux. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia pada link berikut ini https://www.yamaha-motor.co.id/

Program Miliarder Yamaha

Program Miliarder Yamaha kembali hadir di tahun 2025 yang mana setiap pembali sepeda motor Yamaha bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang tunai sebesar 1 Miliar rupiah tanpa dipotong pajak.

Bagi setiap konsumen yang membeli sepeda motor Yamaha pada tanggal 11 Oktober s/d 30 Juni 2025 akan mendapatkan 1 nomor undian dan berlaku kelipatan. Pengundiannya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Informasi terkait partisipasi pada Program Miliarder Yamaha bisa dicek melalui My Yamaha Motor.

*Hanya terdapat pada tipe tertentu

Sekda Kukar Hadiri Rapat Pengumuman Hasil Penetapan Cabup Cawabup Kukar Terpilih

TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat paripurna (Rapar) ke 5 dengan agenda pengumuman hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kukar, Rabu (14/5/2025).

Rapat tersebut dipimpin Plt Ketua DPRD Kukar Junadi didampingi unsur pimpinan Wakil Ketua I Abdul Rasid dan Wakil Ketua III Aini Faridah beserta seluruh anggota DPRD Kukar yang juga dihadiri Sekda Kabupaten kukar H Sunggono.

Bupati Kukar Edi Damansyah pada sambutan yang disampaikan oleh Sekda H Sunggono mengatakan, periode kepemimpinan merupakan bentuk dari sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan, periode kepemimpinan bukan berada dalam sebuah ruang hampa, dimana capaian yang telah dirasakan saat sekarang adalah bukan karya perseorangan, namun bagian dari proses kolektif yang berjalan secara berkesinambungan, dan hasil masa depan adalan sebuah mimpi yang harus diciptakan dengan semangat yang lebih baik dari kondisi sekarang.

“Kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2030, kami meyakini akan tercipta harmoni pembangunan yang lebih produktif, mengingat hasil pilkada adalah bukan akhir perjuangan melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kekuatan yang solid sangat dibutuhan, serta dipastikan seluruh pihak dapat terlibat secara aktif, dan dengan kolaborasi yang kuat maka kami semakin yakin masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pembangunan secara akurat dan tertib,” katanya.

Ia berharap seluruh komitmen visi-misi yang sudah dijanjikan segera dituangkan secara sistematis dalam dokumen RPJMD Kutai Kartanegara 2025-2029 yang keseluruhannya tidak terlepas dari peran DPRD untuk mewujudkan dalam sebuah regulasi daerah yang dapat dipedomani secara konsisten dalam pembangunan daerah sebagai bentuk dari konsensus dari seluruh masyarakat Kukar.

Ia juga mengucapkan selamat selamat dan sukses bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025-2030, “Terima kasih kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 dan 3, kami yakin seluruh paslon merupakan putra terbaik Kukar, yang telah menjalankan hak politik untuk berkontestasi pada Pilkada Kukar 2024/2025 dengan baik,”ucapnya.

Sementara dalam pidatonya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar Dr Aulia Rahman Basri dan H Rendi Solihin mengatakan di Kukar merupakan momen bersejarah sepanjang berdirinya Kabupaten Kukar melaksanakan proses pilkada sebanyak dua kali dan melalui proses Pemilihan Suara Ulang (PSU), dimana PSU sendiri cukup menyita energi dan pikiran, namun disisi lain sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar merasa cukup bangga bisa menjadi bagian dari catatan sejarah politik Kukar.

 

“Pilkada bukan sekedar ajang kontestasi pemimpin para kepala daerah, spirit utama dalam Pilkada adalah melaksanakan hak politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan didaerah ini, karena itu hasil pilkada harus dilihat sebagai referensi keinginan dan harapan rakyat agar tercipta masyarakat yang lebih baik dan mencerahkan,”ungkapnya.

Dalam pilkada, ada yang kalah dan menang, harus dimaknai sebagai realita proses berpolitik yang demokratis. “Setelah pengumuman kemenangan ini, selayaknya kita semua menatap ke depan di tanah kukar ini sebagai Kukar yang tanpa sekat, tidak membedakan lagi mana yang kalah dan yang menang, tanpa kubu, tanpa seteru, insyaAllah menjadi kukar yang lebih baik lagi ke depan,”serunya.

Aulia Rendi juga mengatakan jika kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dalam mengelola kepemimpinan Kukar sudah diatas 80 persen. Tidak berlebihan kiranya jika disebut sebagai salah satu tokoh politik terbaik yang dilahirkan oleh Kabupaten Kukar.

“Kami bukan hanya pemenang dalam pilkada, namun sebagai putra daerah yang telah ditetapkan oleh masyarakat kukar yang menerima mandat menjaga marwah daerah, menjunjung adat istiadat dan budaya kukar, kami mohon nasehat dan bimbingan dari Sultan Kartanegara Ing Martadipura,” tambahnya.

Turut hadir perwakilan Forkopimda, Perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),Camat, Kades,perwakilan partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (kk06/adv diskominfo kukar)

Bergerak Bersama Lindungi Hutan Pendidikan, Tindak Tegas Perusakan Lingkungan!

Catatan: Aji Mirni Mawarni – Anggota MPR/DPD RI Dapil Kaltim

AKHIR pekan lalu, Komite III DPD RI melakukan Kegiatan Resolusi di Samarinda. Kunjungan kerja itu berfokus pada resolusi permasalahan daerah terkait isu pendidikan. Khususnya penyerobotan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman oleh aktivitas tambang ilegal. Sebagai komite yang membidangi sektor pendidikan, kami sangat fokus dalam perlindungan hutan pendidikan.

Sejumlah anggota Komite III hadir dalam pertemuan, Jum’at (9/5/2025), di Rektorat Unmul tersebut. Rektor Unmul hadir didampingi pimpinan universitas dan perwakilan fakultas, terutama Fakultas Kehutanan. Hadir pula perwakilan sejumlah kementerian. Yakni; Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pertemuan tersebut, saya menyoroti pentingnya perlindungan lahan pendidikan dari berbagai gangguan aktivitas pertambangan. Kami dari Komite III DPD RI, terutama saya yang mewakili Kaltim, sangat memberi perhatian terhadap perlindungan lahan atau hutan pendidikan. Perlindungan lahan pendidikan harus menjadi prioritas.

Kami berharap penegakan hukum benar-benar dijalankan. Pelaku penambangan ilegal harus diusut tuntas dan ditindak tegas. Selain itu, harus dilakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan dengan melibatkan berbagai kementerian. Sinergi harus dijalin rapi – terutama dalam implementasi SKB – tanpa terjebak ego sektoral lintas lembaga negara. Faktanya, kelalaian dan kelemahan pengawasan pihak kementerian masih terus terjadi.

Selain pengawasan lintas kementerian, sinergi dengan pemerintah daerah harus dibangun. Jangan sampai ada kegiatan dan program kementerian, namun pemerintah daerah tidak tahu. Pengawasan harus dilakukan berjenjang, simultan, dan sinergis. Walaupun ada perwakilan kementerian di daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah harus diperkuat.

Kemenristekdikti juga harus memberikan perhatian terhadap aset-aset yang dikelola oleh perguruan tinggi. Diperlukan dukungan anggaran khusus yang memadai untuk pengelolaan aset-aset tersebut. Terutama mengingat luasnya wilayah KHDTK Unmul yang sulit dijangkau dengan sumber daya yang terbatas.

Jangan sampai aset-aset tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. Unmul hanya mampu menjangkau sebagian kecil wilayah KHDTK karena kekurangan tenaga dan pendanaan. Kami berharap, aset-aset yang dititipkan kepada perguruan tinggi juga disertai dengan pendanaan yang memadai untuk pengelolaannya.

Hal lain yang harus menjadi perhatian bersama; ketika terjadi illegal mining atau illegal logging, umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat daerah. Pemodal dari luar menjanjikan sesuatu yang besar kepada masyarakat. Namun, ketika terjadi masalah hukum, sering kali yang menjadi terdakwa adalah masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum harus benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat.

Menurut catatan sejarawan publik, Muhammad Sarip, jika ditelusuri dari aspek historis, terdapat korelasi antara lahan KRUS dan Kutai. Lahan itu awalnya adalah HPH dari CV Kayu Mahakam yang dimiliki oleh Ali Akbar Afloes. Ayah dari Ali Akbar adalah Adji Pangeran Afloes, Plt Residen Kalimantan Timur yang melakukan serah terima daerah Kaltim dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada RI pada 10 April 1950.

Pada momen yang sama, kakek saya Adji Mashud alias Adji Raden Kariowiti, merupakan Ketua Dewan Kalimantan Timur. AP Afloes dan AR Kariowiti adalah sesama kerabat Kesultanan Kutai yang berhaluan republiken (pendukung perjuangan kemerdekaan RI). Adji Ali Akbar menghibahkan lahannya kepada Unmul sebagai pelaksanaan wasiat dari AP Afloes. Pada 1957 pemerintah RI mengangkat AP Afloes sebagai gubernur pertama Kalimantan Barat. Artinya, ada visi pendidikan yang besar di balik hibah kepada Unmul tersebut.

Rektor Unmul: Hutan Luas, Anggaran Terbatas

Dalam pertemuan, terungkap bahwa Fakultas Kehutanan Unmul telah membentuk tim evaluasi. Unmul bergerak secara komprehensif dari sisi vegetasi dan tata air serta lingkungan, khususnya menghitung kerugian dari dampak kerusakan hutan pendidikan. Rektor Unmul Prof Abdunnur mengatakan masalah di KHDTK telah dilaporkan sebelumnya oleh Dekan Fahutan dan baru diusut setelah terdapat kasus viral beberapa waktu lalu.

Rektor menyampaikan apresiasi atas dukungan DPD RI dan Balai Gakkum LHK. Ia mengakui kompleksnya pengawasan lahan pendidikan, terutama di kawasan Bukit Soeharto yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lahan pendidikan Unmul, Bukit Soeharto juga rentan akan permasalahan yang sama dengan KHDTK Unmul di Lempake. Ia menyebut perlu ada pendanaan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan lahan pendidikan.

Pasalnya, pemerintah hanya memberikan pendelegasian wewenang, tanpa diikuti pendelegasian anggaran. Terdapat 22 titik masalah di Bukit soeharto yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Jika berhasil diatasi, ini bisa menjadi referensi penyelesaian konflik lahan lainnya.

Prof Abdunnur juga menggarisbawahi perlunya pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Selama ini mereka kesulitan mengelola lahan luas karena keterbatasan anggaran. Dukungan Kemendikbudristek dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat diharapkan.

Akademisi yang hadir juga mengatakan lembaga pendidikan harus memiliki idealisme, yakni menjaga lingkungan berdasarkan keilmuan. Akademisi mengungkapkan adanya intimidasi yang menimpa mahasiswanya yang bertugas di KHDTK Unmul. Disesalkan pula proses hukum yang berdampak beban psikologis bagi civitas akademika. Diduga terdapat oknum aparat yang menjadi beking tambang dan dikhawatirkan terjadi kriminalisasi pada pelapor.

Kasus Harus Diusut Tuntas, Pulihkan Kerusakan Lingkungan!

Perwakilan Balai Gakkum LHK Kalimantan mengungkapkan pihaknya masih mencari dua orang saksi kunci guna mengungkap peran pelaku, modus operasi, dan jaringan yang terlibat. Mereka juga berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat proses. Balai Gakkum juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan foto sebagai bukti. Juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 28 April 2025.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia Semiawan, menyampaikan komitmen Kementerian Kehutanan mengawal masalah hutan di Kalimantan Timur, khususnya KHDTK Unmul.

Meskipun begitu, menurut Indra, terhambatnya tindakan yang dilakukan pihaknya juga berhubungan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak Unmul. Dalam UU RI tahun 1999, terdapat ketentuan bagi pengelola KHDTK untuk membuat tata batas wilayah.

Indra menyampaikan, Unmul masih terkendala dalam menyusun Laporan Pengantar Jasa Penyusun (LPJP) sehingga hal tersebut juga menjadi hambatan dalam mengusut tuntas kasus di KHDTK. Hal ini bisa dijadikan prioritas sehingga ke depannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penambangan dan lain sebagainya.

Perwakilan Kementerian ESDM menyatakan mendukung penegakan hukum di KHDTK Unmul. Baik melalui 33 inspektur tambang di Kaltim, Pokja Direktorat Hukum dan Lingkungan (DHL), juga berkoordinasi dengan Gakkum LHK. Pokja DHL – yang di dalamnya terdapat PPNS – merupakan cikal bakal Gakkum ESDM. Dengan pembentukan Gakkum ESDM, diharapkan penegakan hukum kedepan bisa lebih baik.

Perwakilan Kemenristekdikti juga menyatakan mendukung penegakan hukum atas perambahan lahan KHDTK Unmul. Termasuk mendorong beberapa alternatif intervensi keuangan guna mengatasi kendala teknis di lapangan.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas Unmul, dan menyelesaikan kasus hukum terkait lahan. DPD RI akan memantau progres kerja sama antara Balai Gakkum LHK, kepolisian, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi penyidikan.

Yang pasti, ikhtiar bersama ini bukan hanya berkonsentrasi memenjarakan pelaku, namun juga memulihkan kerusakan lingkungan. Artinya, perlu upaya serius secara pidana dan perdata. Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Semua pihak harus berupaya maksimal agar kasus semacam ini tidak terulang kembali. (*)

 

« Previous Page — Next Page »